Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Cakrawala Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Kosmik Hukum The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Ganesha Law Review Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) JUDGE: Jurnal Hukum WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Pudyastiwi, Elisabet
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG ITSBAT NIKAH DI DESA JERUK AGUNG KECAMATAN KLIRONG, KEBUMEN Mul Erowati, Eti; Pudyastiwi, Elisabeth; Purwendah, Elly Kristiani
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.346

Abstract

Tujuan dilakukannya Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Itsbat Nikah di Desa Jeruk Agung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Di dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang mengangkat topik “ Itsbat Nikah” di Desa Jeruk Agung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi Masyarakat. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut. Pengabdian kepada Masyarakat ini, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Sebelum Penyuluhan Hukum dilakukan dilakukan, lebih dahulu peserta penyuluhan diberikan pretest dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest. Kesimpulan : Sebelum dilakukan penyuluhan hukum banyak yang belum tahu tentang Itsbat Nikah, namun setelah dilakukan penyuluhan hukum tentang Itsbat Nikah, mengetahui Itsbat nikah sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang terjadi sebelumnya ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang. Melalui itsbat nikah, perkawinan menjadi sah dalam agamanya, kepastian hukum, sehingga akibat hukum adanya pencatatan perkawinan adalah perkawinan dianggap sah, baik menurut agama dan kepercayaan masing-masing maupun sah menurut hukum karena sudah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan perdata baik dengan ibu dan ayahnya, sehingga menimbulkan hak waris mewarisi bagi anak dengan orang tuanya (ayahnya). Peserta penyuluhan hukum yang dilaksanakan di desa Jeruk Agung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen menghendaki adanya Penyuluhan Hukum lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat didesanya masing-masing.
Mitigation Effort for Sustainable Mangrove Management Towards a Low Emission Indonesia: Study at Arboretum Mangrove Kolak Sekancil Purwendah, Elly Kristiani; Triana, Ikama Dewi Setia; Pudyastiwi, Elisabeth; Kusumaningsih, Oti; Wahyono, Daniel Joko
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.24595

Abstract

Krida Wana Lestari Farmer Group supports the Indonesian government's policy to reduce carbon emissions as a community obligation to participate in managing the environment, as the purpose of the ratification of the Paris Agreement ( Law Number 16 of 2016 on the Ratification of Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change). The farmer group successfully built an edu-tourism area, the Segara Anakan Lagoon Conservation Mangrove Arboretum (Kolak Sekancil). This farmer group cultivates and utilizes mangrove products for life and has succeeded in increasing mangrove density in the Cilacap Sea Village Area with an area of approximately 6,2126.28 Ha. Mangrove farming by farming communities is a form of community participation regulated in Article 65 Paragraph (4) Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management The legal institution of this community is formally supported by the village government with Village Regulation No. 7 of 2022 concerning Mangrove Ecosystem Management in the Segara Anakan Region of Cilacap.
ANALISIS REKONSTRUKSI SISTEM PEMASYARAKATAN BERBASIS VIKTIMOLOGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM HUKUM DI INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the urgency of implementing the victimology paradigm in the Indonesian correctional system, particularly in the context of protecting the rights of victims of crime. To date, the correctional system has focused more on the development of prisoners as perpetrators, while the role and position of victims tend to be neglected. This is despite the fact that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mandates the principle of protecting victims' rights. Using normative legal research methods and a legislative approach, this study examines legal doctrine, theory, and regulations related to victimology and correctional services. The results show that integrating victimology into the correctional system not only fulfills formal legal aspects but is also crucial for achieving substantive justice goals. The concept of restorative justice serves as an important bridge to integrate the interests of victims, perpetrators, and society. Therefore, this study recommends the need for philosophical and legal reconstruction of the correctional system to be more responsive to the needs of victims, making corrections not merely a place of development but also a forum for recovery and justice for all parties.
IMPLEMENTASIROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADEBAGI PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Purwendah, Elly Kristiani; Pudyastiwi, Elisabet
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16754

Abstract

Konvensi ini memang tidak langsung memberikan efek yang signifikan namun dengan meratifikasi konvensi ini akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan ekspor bahan mentah terlebih sumber daya alam seperti bahan obat-obatan, bahan pangan dan bahan lainnya yang terkontaminasi oleh bahan kimia dan pestisida berbahaya. Ratifikasi konvensi ini akan mempersempit kemungkinan menurunnya kualitas keanekaragaman hayati yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Selain itu adanya konvensi ini akan mencegah munculnya masalah terhadap lapangan pekerjaan bagi pihak-pihak yang terkontaminasi limbah maupun bahan kimia dan pestisida yang berbahaya seperti para petani, nelayan dan masyarakat pada umumnya. Jika ditelaah secara mendalam jumlah ekpor pada sektor pertanian setiap tahun terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunya kualitas ekosistem persawahan akibat pemakaian pestisida yang berlebihan. Kata kunci : Konvensi Rotterdam, ratifikasi, hukum lingkungan. 
PROTECTION AND PRESERVATION SEA ENVIRONMENT IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23469

Abstract

Protection of the marine environment within the framework of international law is actually an accumulation of The Principle of National Sovereignity and The Freedom of High Sea. The International Maritime Organization (IMO) states that "a right on the part of an astat threatened with the environmental injury from sources beyond its territorial jurisdiction, at least where those sources are located on the high seas, to take reasonable action to prevent or abate that injury ". The general principle of good neighbor liness can be found in international customary law as well as in Article 74 of the UN Charter. This principle is reflected in several international treaties and is supported by the country's main practices in dangerous and emergency activities. Cooperation is contained in the 24th Principle of the Stockholm Declaration and the 27th Principle of the Rio Declaration which states that countries must cooperate in the principles of good faith and the spirit of partnership as efforts to protect the environment. Keywords: protection of the marine environment, principles of good faith, International Maritime Organization (IMO)
LEGAL PROTECTION FOR WORKERS THAT HAVE BEEN TERMINATED DURING THE COVID-19 PANDEMIC Agoes Djatmiko; Elisabeth Pudyastiwi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.52142

Abstract

This study aims to determine legal protection for workers who experience layoffs during the covid-19 pandemic. In this study, the type of research used is normative legal research using legal material collection techniques in the form of document studies or literature studies. The approach used in this research is a statutory approach and the sources of legal materials used are primary legal materials, secondary materials, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that Termination of Employment has a negative impact on workers because they lose their jobs so that it also has an impact on increasing the poverty level of the Indonesian people. Due to the emergence of PSBB regulations from the government, of course, the space for work is getting narrower and layoffs are increasingly happening, therefore the regulation of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and also the role of the government is very important to overcome the occurrence of layoffs that are not in accordance with the laws and regulations.
Hambatan dan Tantangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i3.28338

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola perilaku konsumen, khususnya dalam hal kebiasaan berbelanja. Sebelum pandemi, sebagian besar konsumen masih memilih berbelanja langsung di toko meskipun layanan daring telah tersedia. Namun, pembatasan sosial dan kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah mendorong pergeseran menuju transaksi online secara masif. Kondisi ini menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera beradaptasi dengan melakukan inovasi dalam produk maupun pelayanan agar tetap diminati konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi UMKM dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen selama pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi terhadap pelaku UMKM di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM mengalami penurunan omset penjualan secara signifikan. Namun, UMKM yang mampu beradaptasi dengan mengembangkan platform digital, memperbaiki kualitas produk, serta meningkatkan pelayanan berbasis kebutuhan konsumen menunjukkan ketahanan usaha yang lebih baik di tengah krisis. keberhasilan UMKM bertahan di masa pandemi sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Implikasinya, perlu dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk pelatihan digitalisasi dan akses pemasaran online bagi UMKM agar tetap kompetitif dalam situasi krisis.   
Legal Protection for Online Shopping Business Receiving Fictive Orders With a Payment System on The Site or Cash on Delivery Apriyanti, Devi; Purwendah, Elly Kristiani; Muchtar, Wiwin; Pudyastiwi, Elisabeth
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i2.17227

Abstract

ABSTRACT The implementation of buying and selling online provides many benefits to streamline time so that everyone can make buying and selling transactions wherever and whenever. However, in practice it raises several problems, such as on the Shopee shopping site with a payment system using the Cash On Delivery (COD) feature, there are obstacles that are detrimental to the seller. This obstacle is caused by consumers who do not have good intentions by disappearing suddenly when the goods arrive at the buyer's address so that the goods are not paid for and are forced to be sent back to the seller. This is clearly detrimental to the seller both in terms of material and immaterial. The focus of research in this thesis is to analyze the concept of consumer protection for Shopee sellers who implement the COD payment system. This study uses empirical juridical research methods using primary data located in Purwokerto. Data analysis techniques using qualitative methods. The results of the study show that good faith as a form of business actor's obligation to the Shopee Marketplace has been fulfilled, but there is an imbalance in the position of unilaterally canceling so that the business actor does not get his rights in the form of payment for goods. So the seller must bear the risk and the goods must be returned, and for the safety of the seller must bear the cost of resend so that COD becomes more expensive. This is referred to as the risk borne by the seller.  
JURIDICAL REVIEW OF CHANGES TO THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE 2024 GENERAL ELECTION CONTESTATION REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW Agoes Djatmiko; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Ganesha Law Review Vol. 6 No. 1 (2024): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v6i1.3411

Abstract

This article aims to analyze changes to the decision of the constitutional court in the 2024 general election contestation from the perspective of Indonesian constitutional law. This research uses a normative juridical research method with a type of approach, namely a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, obtained by conducting literature studies. The research results show that factors that influence changes in the Constitutional Court's decisions will be taken into account, such as legal developments, social changes and political shifts that may occur over time. Through a review of constitutional law, this article will also consider the influence of constitutionalist thinking and human rights principles in the Constitutional Court's decisions regarding elections. This research pays attention to changes in the constitutional interpretation by the Constitutional Court and their impact on the electoral process.
LEGAL REVIEW OF JUSTICE IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PROTECTION Agoes Djatmiko; Elisabeth Pudyastiwi
Ganesha Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v6i2.4168

Abstract

This study aims to determine how the implementing legal provisions and utilization of forest land conversion into plantations are oriented towards capitalism. This study uses a normative legal research method with the types of approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained by conducting a literature study. The results of the study indicate that Occupational Safety and Health (OHS) is an integral part of the protection of workers' rights, aims to create a safe and healthy work environment, and prevent work accidents and occupational diseases. In the Indonesian context, OHS is regulated through various legal instruments such as Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and other derivative regulations that explain the standards and guidelines for the implementation of OHS. In addition, Indonesia has also ratified a number of international conventions from the International Labor Organization (ILO) which emphasize the importance of OHS protection for every worker. However, in its implementation, OHS regulations in Indonesia still face various challenges that lead to injustice in the protection of workers. Workers in the formal sector, especially those working in large companies, tend to get better OSH protection because the companies have sufficient resources to comply with existing regulations. In contrast, workers in the informal sector and small and medium enterprises (SMEs) often face more vulnerable situations, where OSH protection is minimal or even non-existent.
Co-Authors Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko, Agoes Aniek Periani Anton Budiarto.S.H.,M.M. Daniel Joko Wahyono Devi Apriyanti Dewi Setia Triana, Ikama Doni Adi M.M. S.H. Supriyo Dwi Aryani Elly Kristiani Purwendah Erowati, Eti Mul Esti M.Hum S.H. Ningrum Handoyo, Dede Sidiq Kusumaningsih, Oti Mauliana, Awanda Luthfia Dwi Mohamad M.H. S.H. Solichin Muchtar, Wiwin Mul Erowati, Eti Virna Atikasari Zahra, Syifa Amalia