Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Debby Jayanti; Usman Usman; Elly Sudarti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19735

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan payung hukum terbaru di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Kejaksaan baru memperluas kewenangan jaksa melakukan penyadapan dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Jaksa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian: tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep .Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasi, menilai dan membuat mengevaluasi undang-undang. Kesimpulan: Pengaturan kewenangan jaksa melakukan penyadapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum diatur secara jelas, tidak detail, dan tidak terukur yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum, serta pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana harus diatur secara eksplisit dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan.

Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Elvara Yolanda; Usman Usman; Elly Sudarti
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.18153

This article aims to find out whether the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has met the formal and material requirements and whether the criminal sentence against the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has fulfilled the philosophy of punishment in corruption. This method used is normative juridical research methods. The result of this study are: This decision has fulfilled the formal requirements as stipulated in Article 197 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code and the material requirements as stipulated in Article 183-185 of the Criminal Procedure Code. However, in this decision the philosophy of punishment in corruption is not fulfilled, this is because, not yet maximally the punishment imposed on Juliari P. Batubara. In the future, it is necessary to regulate the death penalty for perpetrators of corruption who commit corruption crimes during disasters, both during natural and non-natural disasters, so as to create legal certainty. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi syarat formil dan materil dan apakah penjatuhan pidana terhadap putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah putusan ini telah memenuhi memenuhi syarat formil sesuai yang diatur pada Pasal 197 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan syarat materil sesuai yang diatur pada Pasal 183-185 KUHAP. Akan tetapi, dalam putusan ini tidak terpenuhinya falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan, belum maksimalnya pidana yang dijatuhkan terhadap Juliari P. Batubara, untuk ke depan diperlukan pengatur ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana, baik saat bencana alam maupun non alam, sehingga terciptanya kepastian hukum.

Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Vivi Octaviani; Usman Usman; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23370

The purposes of this study are 1) To find and analyze wiretapping arrangements in the criminal act of corruption from human rightsâ€™ perspective. 2) To find and analyze the urgency of wiretapping regulation on corruption in human rightsâ€™ perspective. The method used in this study is a normative-juridical research. The results of this study can be stated that wiretapping is an act carried out to obtain private information or confidential which aim of revealing the truth existence of a criminal act of corruption. Regulations regarding wiretapping in corruption crimes regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Regarding the authority of the KPK in conducting wiretapping. However, the regulations that have regulated the wiretapping have not regulated the wiretapping in detail in its entirety, so in its implementation it often contradicts human rights. In the last three years one of the corruption laws has undergone a renewal, namely Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended to become Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The reforms contained in the law include the renewal of rules regarding wiretapping, but unfortunately the renewal has caused controversy in the public realm. So it is necessary to establish a special law regarding wiretapping. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat privasi ataupun rahasia yang mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran adanya suatu tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang penyadapan dalam tindak pidana korupsi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya telah mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Akan tetapi pengaturan yang telah mengatur tentang penyadapan belum mengatur secara keseluruhan tentang penyadapan secara rinci sehingga pada pelaksanaannya sering kali bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam tiga tahun terakhir salah satu Undang-Undang tindak pidana korupsi telah mengalami pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembaharuan yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut termasuk pembaharuan aturan mengenai penyadapan, namun sayangnya pembaharuan itu menimbulkan kontroversi diranah publik. Sehingga perlunya dibentuk Undang-Undang secara khusus tentang penyadapan.

Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum Rosalin S; Usman Usman
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i2.27009

The purpose of this research is 1. To identify and analyze the regulation of restorative justice in the process of resolving domestic violence crimes. 2. To examine the application of restorative justice in resolving domestic violence crimes from the perspective of utilitarianism. The formulation of the problem in this research are 1. How is the regulation of restorative justice in the process of resolving domestic violence crimes 2. How is the application of restorative justice in resolving domestic violence crimes from the perspective utilitarianism The research method used is normative juridical research with a conceptual approach, legislation approach, and historical approach. The results of this research indicate that the regulation of the concept of restorative justice in Indonesia is related to its legal framework, as almost all criminal cases handled by the Indonesian criminal justice system end up in imprisonment. Resolving cases using restorative justice is in line with the theory of the utility of law and runs counter to retribution, namely criminal sanctions. The law should be measured based on the good or bad consequences resulting from its application. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum. Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum. Metode Peneltian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Sejarah. Hasil Penelitian ini didapat adalah: Pengaturan konsep restorative justice di Indonesia dikaitkan dengan pengaturan hukumnya didasari dengan hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Penyelesaian dengan restorative justice sejalan dengan teori kemanfaatan hukum dan bertolak belakang dengan suatu pembalasan yakni sebuah sanksi pidana yakni hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu.

REGULASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB DESA JELUTIH Arfa'i Arfa'i; Usman Usman; Pahlefi Pahlefi
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.362

Â ABSTRAKPeraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial, menyebutkan pada Pasal 1 Angka 2 bahwa hutan desa dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bertolak pada Pasal 1 angka 2 tersebut ternyata secara empiris salah satu Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih Kecamatan Bathin XXIV sejak ditetapkan tahun 2011 sampai tahun 2021 belum dikelola dan dimanfaatkan sehingga belum dapat mewujudkan tujuan dari adanya hutan desa tersebut. Penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum sebagai faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih, dan penguatan pengaturan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terap di Desa Jelutih. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris terhadap praktek yuridis terkait pengelolaan dan pemanfaatanÂ Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat permasalahan hukum sebagai faktor kendalaÂ dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yakni peraturan desa, peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan daerah tertinggal. Penguatan pengaturan hutan desa ke dalam peraturan menteri desa mengenai dana desa, peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati mengenai RPJMD,RKPD dan APBD serta peraturan desa sebagai solusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan adanya hutan desa.Â Kata kunci: permasalahan hukum, hutan desa.ABSTRACTÂ Forest Village of Rimbo Pusako Batang Terab Originates from a production forest area located Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 concerning Social Forestry, states in Article 1 Number 2 that village forests are managed by villages and utilized for the welfare of the community. Based on Article 1 point 2, it turns out that empirically one of the Rimbo Pusako Village Forests, Batang Terab, Jelutih Village, Bathin XXIV District, since it was established in 2011 to 2021, has not been managed and utilized so it has not been able to realize the objectives of the village forest. This study discusses legal issues as a factor constraining the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terab village forest in Jelutih Village, and strengthening the arrangements that need to be made in the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terap Village Forest in Jelutih Village. The research method uses empirical juridical practices regarding the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terab Village Forest. The results of the study confirmed that there were legal issues as a constraining factor in the management and utilization of village forests, namely village regulations, regional regulations and regent regulations as well as regulations from the Minister of Transmigration Villages and underdeveloped areas. Strengthening village forest arrangements into village ministerial regulations regarding village funds, district regional regulations and district heads regulations regarding RPJMD, RKPD and APBD as well as village regulations as a solution in realizing community welfare as the goal of village forests.Keywords: legal issues, village forest.

REGULASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB DESA JELUTIH Arfa'i Arfa'i; Usman Usman; Pahlefi Pahlefi
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.362

Â ABSTRAKPeraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial, menyebutkan pada Pasal 1 Angka 2 bahwa hutan desa dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bertolak pada Pasal 1 angka 2 tersebut ternyata secara empiris salah satu Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih Kecamatan Bathin XXIV sejak ditetapkan tahun 2011 sampai tahun 2021 belum dikelola dan dimanfaatkan sehingga belum dapat mewujudkan tujuan dari adanya hutan desa tersebut. Penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum sebagai faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih, dan penguatan pengaturan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terap di Desa Jelutih. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris terhadap praktek yuridis terkait pengelolaan dan pemanfaatanÂ Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat permasalahan hukum sebagai faktor kendalaÂ dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yakni peraturan desa, peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan daerah tertinggal. Penguatan pengaturan hutan desa ke dalam peraturan menteri desa mengenai dana desa, peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati mengenai RPJMD,RKPD dan APBD serta peraturan desa sebagai solusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan adanya hutan desa.Â Kata kunci: permasalahan hukum, hutan desa.ABSTRACTÂ Forest Village of Rimbo Pusako Batang Terab Originates from a production forest area located Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 concerning Social Forestry, states in Article 1 Number 2 that village forests are managed by villages and utilized for the welfare of the community. Based on Article 1 point 2, it turns out that empirically one of the Rimbo Pusako Village Forests, Batang Terab, Jelutih Village, Bathin XXIV District, since it was established in 2011 to 2021, has not been managed and utilized so it has not been able to realize the objectives of the village forest. This study discusses legal issues as a factor constraining the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terab village forest in Jelutih Village, and strengthening the arrangements that need to be made in the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terap Village Forest in Jelutih Village. The research method uses empirical juridical practices regarding the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terab Village Forest. The results of the study confirmed that there were legal issues as a constraining factor in the management and utilization of village forests, namely village regulations, regional regulations and regent regulations as well as regulations from the Minister of Transmigration Villages and underdeveloped areas. Strengthening village forest arrangements into village ministerial regulations regarding village funds, district regional regulations and district heads regulations regarding RPJMD, RKPD and APBD as well as village regulations as a solution in realizing community welfare as the goal of village forests.Keywords: legal issues, village forest.

SOSIALISASI LITERASI DIGITAL BAGI MASYARAKAT KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI JELANG PEMILU 2024 Cholillah Suci Pratiwi; Usman Usman; Wahyu Rohayati
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): Rambideun: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v7i1.2363

The development of technology which affects all lines of people's lives means that people have to adapt to these technological developments. In this phenomenon, people are able to utilize technology, such as gadgets, laptops and other technology as tools to help with daily activities. With gadgets, the process of exchanging and disseminating information becomes easier. One of the impacts is a large and massive flood of information, making it difficult for people to digest and verify the various news they receive. The method for implementing this community service activity consisted of observation, design and socialization of digital literacy, as well as monitoring and evaluation. Through this activity, it is hoped that the people of Alam Barajo District would have a better understanding of digital literacy. The results of digital literacy outreach showed an increase in public understanding of the concept of digital literacy. This can be seen from a significant increase in public knowledge of the importance of digital literacy in facing the dynamics of information in the digital era. Socialization of digital literacy for the community has had a significant positive impact. Increasing public understanding of digital literacy and changes in behavior in using social media show the success of the implementation methods that have been implemented. A positive response to outreach materials also shows an approach that is relevant to the local needs of the community and increases the effectiveness of message delivery.

Asset Seizure of Money Laundering Crimes Arising from Corruption in the Perspective of Legal Certainty and Justice Sahuri Lasmadi; Usman Usman; Elly Sudarti; Nys. Arfa
Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v18i2.48568

This article delves into the issue of legal systems and mechanisms for confiscating assets resulting from corruption. Currently, the mechanism for asset confiscation remains unclear, particularly concerning the procedures for asset restitution, the authorized entities responsible for taking over state assets, the eligible assets that can be confiscated to compensate for state losses, and the institutions authorized to receive, store, and manage state assets resulting from acts of corruption. As a consequence, law enforcement effectiveness has been hindered. Hence, it is essential to establish a fair and definitive regulation for the confiscation of assets related to the criminal act of money laundering arising from corruption by implementing the Asset Confiscation Bill. By implementing clear and comprehensive arrangements for managing confiscated assets, it will foster a professional, transparent, and accountable law enforcement system.

Bargaining for Punishment in Corruption Crime: Toward Justice from a Victimology Perspective Angga Aldilla Gussman; Hafrida Hafrida; Usman Usman; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti; Sri Rahayu
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/be8qn325

Corruption is an extraordinary crime that causes significant losses to the state, both materially and immaterially, which has a broad impact on the economic, social and political stability of a country. As the main victim in corruption crimes, the state bears the burden of recovering the losses incurred. The concept of bargaining for punishment offers an alternative approach in corruption law enforcement by allowing the perpetrator to reduce the sentence through the return of state losses. This research aims to analyze the application of the concept of bargaining for punishment in the context of Indonesian criminal law, especially in realizing justice and benefits for the state as a victim. The method used is Normative Juridical legal research, this research discusses the relevance of bargaining for punishment in bridging the interests of the state for the recovery of losses with the principles of criminal justice. The results show that the application of this concept can accelerate the case settlement process, reduce the burden on the justice system, and maximize the return of lost state assets. However, the application of bargaining for punishment must be closely monitored so as not to harm the principle of justice, especially in dealing with perpetrators with a significant level of guilt. Bargaining for punishment has the potential to become a strategic mechanism in eradicating corruption in Indonesia, provided that it is applied proportionally by considering aspects of justice, expediency, and legal certainty. This research recommends strengthening regulations and guidelines for the implementation of bargaining for punishment to ensure optimal recovery for the state as victims of corruption crimes

The Concept of Bargaining for Punishment in Resolving Corruption Cases Drived by Technological Developments Angga Aldilla Gussman; Usman Usman; Elly Sudarti; Sahuri Lasmadi; Herry Liyus
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/1dmfwz07

The development of information technology has provided new challenges in the fight against corruption, especially in terms of technology-based crimes that are difficult to detect. This research aims to analyze the application of the concept of bargaining for punishment in handling digital corruption cases and evaluate the challenges and benefits arising from its application. The method used in this research is a literature study and analysis of applicable legal concepts in the context of technology-based crimes. The results show that the application of this mechanism can accelerate the process of disclosing corruption cases involving technology, by offering incentives to reduce sentences to defendants who are willing to cooperate. However, the application of this concept also faces a number of challenges, such as the potential for abuse of the justice system, the complexity of obtaining valid evidence, and the need for regulatory updates and capacity building of law enforcement agencies. Overall, while bargaining for punishment offers great potential to accelerate the disclosure and recovery of state losses, its success relies heavily on the integrity of the legal system and strict oversight.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search