Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Undang: Jurnal Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM PAMPAS: Journal of Criminal Law Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Lareh Law Review Ipso Jure Pengabdian Cendekia
Usman Usman
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Elly Sudarti; Sahuri Lasmadi; Muskibah Muskibah; Usman Usman; Nys. Arfa
Pengabdian Cendekia Vol. 2 No. 1 (2024): Vol. 2. No 1 (Juni 2024) Membangun Kecendekian: Transformasi Melalui Pengabdian
Publisher : Indonesian Scholars Global Forum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63107/13cnqd93

Abstract

PPM ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku koruptif; (2). Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra Aparatur Pemerintahan Desa tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (3). Meningkatkan kemampuan Mitra dalam menyampaikan ide pemikiran kegiatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam merupakan mitra pengusul dalam Program Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. Permasalahannya sebagai berikut: Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Belum adanya Program Desa maupun Kecamatan dalam upaya pencegahan secara dini tindak pidana korupsi pada Pemerintahan Desa. Kesimpulan: bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Bungo Rosis Manita; EKo Nuriyatman; Usman Usman
Lareh Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.4.1.74 - 85.2026

Abstract

Unlicensed gold mining in Bungo Regency constitutes a law enforcement problem that concerns not only violations of mining legality but also environmental protection, public safety, and the sustainability of mineral resource management. This study aims to examine integrated law enforcement against unlicensed gold mining in Bungo Regency, focusing on its regulatory framework and enforcement measures, the implementation of law enforcement by the Bungo District Police and Civil Service Investigators of the Bungo Regency Civil Service Police Unit, and the factors hindering effective law enforcement. This study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews and observations involving law enforcement officers at the Bungo District Police and the Bungo Regency Civil Service Police Unit, while secondary data were obtained through a literature review of legislation, legal books, scholarly journals, and relevant previous studies. The data were analyzed descriptively and qualitatively using the theory of factors influencing law enforcement. The findings indicate that law enforcement has been carried out through preventive and repressive measures involving the police, local government, Civil Service Police Unit, Indonesian National Armed Forces, and relevant agencies, but has not yet produced sustained legal compliance. The principal obstacles include limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, the extensive area requiring supervision, community economic dependence on mining activities, and a mining culture that has developed across generations. This study recommends an integrated law enforcement model encompassing risk-area mapping, prevention, legal education, risk-based supervision, coordinated enforcement, post-enforcement monitoring, environmental protection, and community empowerment through lawful alternative livelihoods. Keywords : Integrated Law Enforcement, Mining Supervision, Unlicensed Gold Mining
Co-Authors Ahmad Dahlan Andi Najemi Angga Aldilla Gussman Anita Br Sinaga Arfa'i Arfa'i Arfa'i Arfa'i Bahder Johan Nasution Claudia Permata Dinda Debby Jayanti Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudi Dien Nabila Naziva Eko Nuriyatman Elizabeth Seregar Elizabeth Siregar Elly Sudarti Elvara Yolanda Erwin Erwin Hafrida Haryadi Haryadi Hendri Diansah Herry Liyus Ivan Fauzani Raharja Kukuh Prima Maryati Maryati Munandar, Tri Imam Muskibah Muskibah Pahlefi . Rosalin S Rosis Manita Sahuri Lasmadi Sri Rahayu Sri Rahayu Suci Pratiwi, Cholillah Sukamto Satoto Taufik Yahya Vivi Octaviani Wahyu Rohayati Windarto Windarto Yulia Monita