Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.377
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Badamai Law Journal Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Banua Law Review Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Jentera Hukum Borneo Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Nahdhah Nahdhah
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SOSIALISASI STOP BULLYING (PERUNDUNGAN) DI MAN 2 BANJARMASIN Munajah, Munajah; Nurhayati, Yati; Nahdhah, Nahdhah; Septarina, Muthia
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.17116

Abstract

Bullying sering terjadi sekolah dan lingkungan sehari-hari. Aksi bullying memang bukan suatu perkara yang baru akan tetapi fenomena ini masih terjadi di lingkungan sekitar kita terutama sekolah bahkan memakan korban, yang mana berdampak pada fisik maupun psikis. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat 2 berbunyi “Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Kekerasan dan diskrimansi yang terjadi di sekolah tentunya bukan saja  menghambat proses belajar mengajar akan tetapi juga akan menghambat perkembangan siswa. Pengaruh bullying yang kian masif tersebut mengisyaratkan bahwa bullying merupakan tindakan yang harus  segera dicegah dengan cepat karena jika tidak segera dicegah dapat menyebabkan banyak sekali efek negatif lainnya. Cara untuk mencegah bullying adalah: pertama, optimalisasi peran orang tua atau wali. Orang tua/wali harus mempelajari karakter anak agar dapat mengantisipasi berbagai potensi intimidasi dan tindakan bullying menimpa anaknya. Selain intervensi orang tua dan guru, keyakinan diri anak pun perlu ditumbuhkan secara maksimal. Artinya, anak memiliki keyakinan yang positif akan dirinya serta sesamanya. Keyakinan diri ini akan memberinya pandangan baik terhadap sesama. Akan tetapi hal yang terkadang tidak disadari adalah perilaku bullying yang tidak terdeteksi baik guru maupun orang tua karena misdefinisi terhadap Bullying tersebut sehingga perilaku-perilaku yang dianggap lumrah namun sebenarnya bertentangan dengan peraturanperundangan terkait  bullying oleh karena itu dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan meluruskan dan meminimalisir terjadinya bullying di sekolah. Selain itu pencegahan terhadap bullying bukan kegiatan temporary namun harus dilakukan secara terus-menerus. 
SOSIALISASI STOP BULLYING (PERUNDUNGAN) DI MAN 2 BANJARMASIN Munajah Munajah; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah; Muthia Septarina
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 3 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i3.17116

Abstract

Bullying sering terjadi sekolah dan lingkungan sehari-hari. Aksi bullying memang bukan suatu perkara yang baru akan tetapi fenomena ini masih terjadi di lingkungan sekitar kita terutama sekolah bahkan memakan korban, yang mana berdampak pada fisik maupun psikis. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat 2 berbunyi “Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Kekerasan dan diskrimansi yang terjadi di sekolah tentunya bukan saja  menghambat proses belajar mengajar akan tetapi juga akan menghambat perkembangan siswa. Pengaruh bullying yang kian masif tersebut mengisyaratkan bahwa bullying merupakan tindakan yang harus  segera dicegah dengan cepat karena jika tidak segera dicegah dapat menyebabkan banyak sekali efek negatif lainnya. Cara untuk mencegah bullying adalah: pertama, optimalisasi peran orang tua atau wali. Orang tua/wali harus mempelajari karakter anak agar dapat mengantisipasi berbagai potensi intimidasi dan tindakan bullying menimpa anaknya. Selain intervensi orang tua dan guru, keyakinan diri anak pun perlu ditumbuhkan secara maksimal. Artinya, anak memiliki keyakinan yang positif akan dirinya serta sesamanya. Keyakinan diri ini akan memberinya pandangan baik terhadap sesama. Akan tetapi hal yang terkadang tidak disadari adalah perilaku bullying yang tidak terdeteksi baik guru maupun orang tua karena misdefinisi terhadap Bullying tersebut sehingga perilaku-perilaku yang dianggap lumrah namun sebenarnya bertentangan dengan peraturanperundangan terkait  bullying oleh karena itu dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan meluruskan dan meminimalisir terjadinya bullying di sekolah. Selain itu pencegahan terhadap bullying bukan kegiatan temporary namun harus dilakukan secara terus-menerus. 
Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin Nahdhah, Nahdhah; Riswandie, Iwan
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i3.725

Abstract

ABSTRACT Halal certification is important because the majority of Indonesia's population is Muslim so the halalness of the products consumed is a major concern. Even though the government has established regulations through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees which was updated with the Job Creation Law of 2020, many MSMEs have not fully implemented them, especially the city of Banjarmasin. The method used is an empirical research method with the research object being MSMEs located in Banjarmasin City, East Banjarmasin District. Research identifies factors inhibiting implementation, including lack of outreach and education, cost constraints, and limited supporting infrastructure. The results of this research recommend the need to increase socialization, technical support and mentoring so that MSMEs can meet halal standards more easily and increase competitiveness. Keywords: Implementation, Halal Certification, MSMEs   ABSTRAK Sertifikasi halal menjadi penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga kehalalan produk yang dikonsumsi menjadi perhatian utama. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, banyak UMKM belum sepenuhnya menerapkannya khususnya kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan objek penelitian UMKM yang berada di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Timur. Penelitian mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi, termasuk kurangnya sosialisasi dan edukasi, kendala biaya, dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, dukungan teknis, serta pendampingan agar pelaku UMKM dapat memenuhi standar kehalalan dengan lebih mudah dan meningkatkan daya saing. Kata Kunci : Implementasi, Sertifikasi Halal, UMKM    
PEMBERIAN KETERAMPILAN DASAR HUKUM MELALUI PELATIHAN DASAR PARALEGAL KELUARGA MASYARAKAT MARGINAL DI BANJARMASIN Iwan Riswandie; Nahdhah; Ningrum Anbarsari; Nisa Anindya Rahma; Maisyarah; Rissa Melvyanasari
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pendidikan, pengenalan keterampilan hukum sejak dini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat marginal. Ini membuka pintu untuk generasi yang lebih paham dan mandiri secara hukum, yang dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum mereka, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kesetaraan dan keadilan bagi semua. Secara keseluruhan, perlunya keterampilan hukum yang dengan ini melalui pendidikan paragregal untuk masyarakat marginal bukan hanya tentang melindungi mereka dari ketidakadilan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk hidup dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab secara hukum. Masyarakat yang dilengkapi dengan keterampilan hukum dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif, memahami hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum di kalangan masyarakat marginal merupakan investasi yang berharga untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan.
SELF DECLARE DALAM PROSES PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL Nahdhah Nahdhah; Iwan Riswandie
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20904

Abstract

This study aims to examine and analyze the regulatory framework of the self-declaration mechanism in the halal certification process and the adequacy of the normative basis for oversight by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) under Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The research is prompted by several controversies, such as the "Nabidz halal wine" case, in which products obtained halal certification through the self-declaration mechanism, subsequently triggering significant public debate. These cases demonstrate a multiplicity of interpretations regarding the oversight mechanisms within the self-declaration-based certification system. Employing a normative legal research methodology, this study analyzes Articles 49 and 50 of Law Number 33 of 2014. The findings reveal that while the self-declaration mechanism legally expands the reach of halal certification, the presence of vague clauses results in a lack of legal certainty regarding product halal status. Furthermore, the normative foundation for BPJPH oversight is legally insufficient; although Articles 49 and 50 grant supervisory authority, they are characterized as open norms and do not explicitly encompass the self-declaration mechanism.
The Principle of Nebis In Idem in Settlement of Civil Cases in Indonesia Nahdhah Nahdhah
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 2 No. 2 (2022): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v2i2.39

Abstract

The principle of Nebis in Idem in its application in Indonesia is a fundamental principle because it is related to the requirements of a case claim which this principle can determine whether or not a case may be tried. The mutual lawsuit that was carried out between MS GLOW and PS GLOW is fascinating because there are allegations of filing the same case. The method used in this research is normative research with a case approach based on Medan and Surabaya court decisions. The results of this study are the application of the Nebis In Idem Principle in Indonesia, especially in the MS Glow and PS Glow; in this case, the Medan Commercial Court has yet to decide on the same case. Therefore, the principle of nebis in idem did not apply in this case when it was taken to the Surabaya Commercial Court because the elements in the demands of Article 1917 of the Civil Code were not fulfilled. The legal consequence of the Nebis in Idem principle's enactment is that cases included in these conditions cannot be reclaimed, and these conditions apply cumulatively.
The Principle of Nebis In Idem in Settlement of Civil Cases in Indonesia Nahdhah, Nahdhah
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 2 No. 2 (2022): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v2i2.39

Abstract

The principle of Nebis in Idem in its application in Indonesia is a fundamental principle because it is related to the requirements of a case claim which this principle can determine whether or not a case may be tried. The mutual lawsuit that was carried out between MS GLOW and PS GLOW is fascinating because there are allegations of filing the same case. The method used in this research is normative research with a case approach based on Medan and Surabaya court decisions. The results of this study are the application of the Nebis In Idem Principle in Indonesia, especially in the MS Glow and PS Glow; in this case, the Medan Commercial Court has yet to decide on the same case. Therefore, the principle of nebis in idem did not apply in this case when it was taken to the Surabaya Commercial Court because the elements in the demands of Article 1917 of the Civil Code were not fulfilled. The legal consequence of the Nebis in Idem principle's enactment is that cases included in these conditions cannot be reclaimed, and these conditions apply cumulatively.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia Nadila Oktavianti; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i1.29

Abstract

This study aims to determine the protection of child laborers in Indonesia, especially the rules protecting child labor. The research method used is legal research with a statute approach (statutory approach) which is analyzed by normative analysis. Children are prohibited from working in order to guarantee protection for working children. Various laws and regulations have been issued, which in principle prohibit children from working and if they are forced to work, then normatively these children must obtain adequate legal protection guarantees. Right to get education (Article 9 of Law Number 35 Year 2014), Right to get occupational safety and health (Article 74). Exploitation of children is also inseparable from other legal instruments, namely Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Basically, every child, while in the care of a parent, guardian, or any other party responsible for care, has the right to receive protection from treatment, one of which is protection from exploitation, both economic and sexual. Thus, among others, what is regulated in Article 13 paragraph (1) letter b of the Child Protection Law. It is further regulated in Article 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (“Law 35/2014”), it is stipulated that every person is prohibited from placing, allowing, doing, ordering to do, or participate in exploiting children economically. The sanctions for violations of Article 76 I are regulated in Article 88 of Law 35/2014, namely the offender is sentenced to imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Thus, it means that employers and parents who employ children in the world with the aim of being exploited economically are punishable under Article 88 of Law 35/2014. The results showed that child laborers have received sufficient protection from the laws and regulations in Indonesia. This protection is at the level of basic state laws (contitutions) and laws, as well as in derivative regulations issued by the central government, ministers and local governments.
Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif Syauqi Mahendra; Nahdhah Nahdhah; Adwin Tista
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.51

Abstract

Penal mediation is a means of seeking justice capable of providing a thorough and satisfactory settlement by both parties outside the court. In the case of a traffic accident that causes a fatality, penal mediation is conducted based on restorative justice. The purpose of this study is to find out the position of mediation of traffic accidents that cause fatalities in the Indonesian criminal justice system and to know the concept in the mediation of traffic accidents that cause fatalities based on restorative justice. The method uses in this study is pure legal research. Pure legal research is applied by using literature studies. The results are: First, the position of penal mediation in fatality traffic accidents has no umbrella act. Second, the concept of penal mediation in the traffic accidents that cause fatalities in Article 15 (2) k, Article 16 (1) L and (2), Article 18 (1) and (2) of Act 2/2002 (Police Act) and The National Chief of Police Letter Number Pol: B/322/XII/2009/SDEOPS dated 14/12/2009 is the legal basis for the police in taking discretionary action. But the letter Pol: B/322/XII/2009/SDEOPS also mentioned that penal mediation is only applicable for small losses. It means that in the case of traffic accidents that cause fatalities, the law is not accommodating out-of-court settlements.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Nahdhah Nahdhah; Norisnaniah Norisnaniah; Maria Ulfah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i2.57

Abstract

There were many cases derived from transnational marriages. For an instance, many Indonesian international students have married their spouses from the country where they are studying. Transnational marriage is prone to future conflicts, especially regarding the status of the children. The civil rights of children from a transnational married couple living in Indonesia are regulated on Act No. 12/2006 on Citizenship (Citizenship Act). This research is pure legal research that is carried out by examining previous literature. From this study, it was found that the status of children born from transnational families according to the Citizenship Act is based on bloodlines following the father. If the father is a foreign citizen, the child will also be a foreign citizen. On contrary,  if the father is an Indonesian citizen, the legal status of the child is also as an Indonesian citizen, from here the role of the mother becomes neglected. Furthermore, Citizenship Act guarantees that the children have the right to determine or choose citizenship after the age of 18 years, the child is required to choose one nationality. Legal protection for children born from transnational marriages is the right to choose their nationality.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adwin Tista Afif Khalid Dharma Setiawan Negara Erwin Susilo Hanafi Hanafi Hanafi Hidayatullah, Rahmad Ade Ifrani Ifrani Ihsan Ihsan Indah Dewi Megasari Iwan Riswandie M.Yasir Said Magfiroh Maghdalina Maghdalina Maisyarah MARIA ULFAH Martine Flipse Muhammad Syahrial Fitri Munajah Muthia Septarina Nadila Oktavianti Negara , Dharma Setiawan Ningrum Ambarsari Ningrum Anbarsari Nisa Anindya Rahma Norisnaniah Norisnaniah Pertiwi Rissa Melvyanasari Salamiah . Sukamto, Ika Sumiyarsi Susilo, Erwin Syauqi Mahendra Yati Nurhayati Yulianis Safrinadya Rahman