Articles
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOTIKA BAGI MASYARAKAT PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ]]>
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>;
<![CDATA[Afif Khalid]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.784 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1053
<![CDATA[Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pemberantasan narkotika yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemberantasan narkotika di daerah Hulu Sungai Selatan. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Padang Batung khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masayarakat ini adalah metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika.]]>
<![CDATA[ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>;
<![CDATA[Indah Dewi Megasari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.812 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v10i2.1364
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan apa dalil yang digunakan para ulama terhadap zakat profesi. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya tema-tema fikih sosial yang selama ini hanya pada tataran normatif saja. Dengan penilitian ini, aspek normatife mampu melahirkan sejumlah temuan empris. Kajian tentang zakat profesi bisa memberikan beberapa pemikiran bagi pelaku pengelola zakat (amil) untuk mendayagunakan zakat profesi sebagai salah satu pemasokan besar bagi lembaganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian terhadap perspektif ulama di Kota Banjarmasin terkhusus tentang zakat profesi. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengamalan zakat profesi oleh ulama selama ini. Dalil yang digunakan para ulama di Kota Banjarmasin tentang zakat profesi sangat beragam, tiga orang diantaranya tidak setuju dengan adanya zakat profesi, diantara yang setuju 2 orang menganalogikan dengan zakat petani, 1 orang dengan keumuman zakat, 1 orang dengan zakat perdagangan, 1 orang dengan zakat emas. Zakat profesi dalam perspektif ulama kota Banjarmasin juga beragam ini berdasarkan dalil yang mereka kemukanan, 3 orang diantara kurang setuju dan lebih tepat jika penghasilan yang dikeluarkan tidak disebut zakat karena tidak memenuhi syarat zakat dan akan menimbulkan polemic di masyarakat sehingga lebih tepat dikatakan jika penyebutannya dengan “sadaqah/infaq” penghasilan, akan tetapi lima orang lainnya setuju dengan zakat profesi walapun terdapat perbedaan dalam menganalogikan zakat profesi itu sendiri]]>
<![CDATA[PENGAMALAN ZAKAT PROFESI DI KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>;
<![CDATA[Indah Dewi Megasari]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.558 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i2.950
<![CDATA[This research aims to study the percentage of profession zakat (purification/ support of the needy) in Banjarmasin. Theoretically, it is also expected to enrich the Islamic knowledge particularly in the field of Islamic social jurisprudence practice.This field research focuses on the zakat givers (professionals) living in Banjarmasin, and studies some cases of any professions. In further, by qualitative approach the research gains data to build a deep understanding of zakat givers experiences in calculating their percentage of zakat.The percentage which is due on gold, silver and cash funds that have reached the amount of 85 grams of gold and held in possession for one lunar year is two and a half percent.A person may also give as much as he or she pleases as voluntary charity to muzakki (the needs), or through the legal institution.]]>
<![CDATA[Konsep Keadilan dalam Mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) ]]>
<![CDATA[Nahdhah (Universitas Islam Kalimantan)]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 13, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v13i1.3978
<![CDATA[Mediasi perbankan dinilai sangat penting, dikarenakan selain penyelesaian melalui jalur ini dirasa lebih efektif dan lebih efisien bagi para pihak yang bersengketa, kehadiran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tentu dirasakan sangat membantu dalam melaksanakan penyelesaian sengketa perbankan dan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa perdata antara nasabah dan bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan konsep keadilan dalam mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat diskriptif analisis. Adapun hasil penelitian adalah mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yaitu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang LAPS di sektor jasa keuangan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perbankan dapat ditempuh dengan 2 tahapan, yaitu : Internal Dispute Resolution yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Eksternal Dispute Resolution yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) dan pada POJK No. 01/POJK.07/2014 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 7 menyebutkan prinsip keadilan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peraturan dalam pengambilan putusan dengan ketentuan sebagai berikut: Mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan. Penyelesaian dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pihak yang bersengketa yaitu antara bank dan nasabah diberlakukan secara sama yaitu pada penilaian terhadap suatu perlakuan/tindakan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ]]>
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>;
<![CDATA[Norisnaniah Norisnaniah]]>;
<![CDATA[Maria Ulfah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v3i2.57
<![CDATA[There were many cases derived from transnational marriages. For an instance, many Indonesian international students have married their spouses from the country where they are studying. Transnational marriage is prone to future conflicts, especially regarding the status of the children. The civil rights of children from a transnational married couple living in Indonesia are regulated on Act No. 12/2006 on Citizenship (Citizenship Act). This research is pure legal research that is carried out by examining previous literature. From this study, it was found that the status of children born from transnational families according to the Citizenship Act is based on bloodlines following the father. If the father is a foreign citizen, the child will also be a foreign citizen. On contrary, if the father is an Indonesian citizen, the legal status of the child is also as an Indonesian citizen, from here the role of the mother becomes neglected. Furthermore, Citizenship Act guarantees that the children have the right to determine or choose citizenship after the age of 18 years, the child is required to choose one nationality. Legal protection for children born from transnational marriages is the right to choose their nationality.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ASPEK HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KEPADA PENGURUS DAN ANGGOTA AISYIYAH RANTING CEMPAKA KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Munajah Munajah]]>;
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>
<![CDATA[ J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5: Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jabdi.v2i5.3576
<![CDATA[Berbagai instrumen internasional berupa berbagai konvensi dan perangkatnya diterbitkan sebagai respon terhadap problematika ini. Pada studi yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (selanjutnya disingkat WHO) menemukan satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Di Indonesia, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mengalami peningkatan. Apabila nampak secara angka terjadi penurunan, akan tetapi hal itu tidak menunjukkan realitasnya. Sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada kalangan perempuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap hak perlindungan dari kekerasan. Selain itu penyuluhan hukum ini diharapkan dapat berkesinambungan memberikan pendampingan menyangkut kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah observasi dan penyuluhan terhadap objek dengan pendekatan-pendekatan strategis untuk mencapai tujuan pengabdian. Hasil dari pengabdian yang dilaksanakan adalah Pemahaman keagamaan juga perlu diberikan, agar antara hukum dan agama dapat berjalan beriringan, yang selanjutnya akan tercipta harmoni di dalam setiap keluarga dan masyarakat.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[NAHDHAH NAHDHAH]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.15891
<![CDATA[Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini. Dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur tentang perkawinan di Indonesia yangmana sahnya perkawinan jika merujuk kembali kepada agama masing-masing. Penolakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap JR Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan beda agama diharapkan dapat menjadi acuan ketika masih terjadi penyelundupan hukum yaitu pernikahan beda agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum ketika terjadi perkawinan beda agama di Indonesia sehingga pengaturan ini dianggap sangat penting. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan mengkaji undang-undang perkawinan yang berlaku. Adapun hasil penelitian yaitu dalam undang-undang perkawinan dan hasil JR tidak mengatur perkawinan beda agama akan tetapi hal ini masih terjadi di Indonesia oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup hanya dengan JR saja, sanksi terhadap pelaku penyelundupan hukum harus diatur dengan jelas sehingga mampu memberikan efek jera demi terciptanya kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN TERHADAP FENOMENA BADUT ANAK DI KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Muhammad Habibie]]>;
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>
<![CDATA[ Jantera Hukum Bornea Vol. 5 No. 01 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.322 KB)
<![CDATA[Peningkatan pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun maka berimbas pula dalam hal pekerjaan dan semakin banyak persaingan ditambah lagi pandemi covid-19 sehingga banyaknya pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang tidak terbendung. Maka banyak anak bekerja sebagai pengamen, badut anak, dan pengemis guna membantu perekonomian keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya badut anak di jalanan Kota Banjarmasin dan upaya pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap fenomena badut anak di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Sumber data dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data dan verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya badut anak di Kota Banjarmasin disebabkan karena faktor ekonomi untuk membantu orang tua mereka. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf A melalui razia secara berkala disepanjang jalan Kota Banjarmasin. Kemudian mereka dibawa ke Rumah Singgah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk dilakukan pembinaan. Penertiban sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal, akan tetapi belum mampu mengurangi jumlah badut anak jalanan di Kota Banjarmasin. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam hal penertiban badut anak sifatnya masih umum dan tidak mengatur ketentuan sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (3) Huruf A untuk badut anak]]>
<![CDATA[Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala ]]>
<![CDATA[Ihsan Ihsan]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v4i2.103
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhdapat stunting di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan tentang stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka stunting di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>;
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12948
<![CDATA[Di Indonesia pernikahan merupakan hak setiap warga Negara. Di dalam Pasal 28B ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) menjamin akan hal ini. Pasal tersebut berbunyi :”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Aturan dasar tersebut diwujudkan dengan keberadaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melangsungkan pernikahan, termasuk orang yang masih terkategori anak. Akan tetapi dengan pertimbangan perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, Pemerintah kemudian merevisi mengenai batasan usia kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pria maupun wanita ditentukan usia minimal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Apabila akan melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Pengadilan Agama memberikan izin kawin karena alasan mendesak. Pada kenyataannya permohonan dispensasi kawin ini angkanya cukup tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang akan mengkaji dari sisi perundang-undangan sekaligus dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di masyarakat dari tingginya angka dispensasi kawin. Hasil dari penelitian ini yaitu Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin, yaitu : pertama, dampak dari ketentuan usia 19 tahun maka meningkatkan permohonan dispensasi nikan serta kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas. Kedua, Penerapan Ketentuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin untuk menolak atau mengabulkan dengan memperhatikan apakah calon suami sudah bekerja atau belum atau apakah calon istri masih sekolah ataukah tidak memperhatikan pula kepada alasan mendesak sebagaimana ketentuan di dalam PERMA.]]>
