Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.377
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Badamai Law Journal Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Banua Law Review Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Jentera Hukum Borneo Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Nahdhah Nahdhah
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala Ihsan Ihsan; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhdapat stunting di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan tentang stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka stunting di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.
Studi Komparatif Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Dan Tiongkok Maghdalina Maghdalina; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v6i2.145

Abstract

Hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika merupakan isu kontroversial di Indonesia dan Tiongkok, dengan penundaan eksekusi yang sering memunculkan tantangan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep dan pengaturan penundaan eksekusi hukuman mati di kedua negara, dengan fokus pada pendekatan hukum, prosedur, dan dampaknya terhadap terpidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Indonesia) dan Criminal Law of the People’s Republic of China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penundaan eksekusi yang tidak terstruktur, dipengaruhi oleh banding, peninjauan kembali, grasi, dan tekanan internasional, menyebabkan fenomena death row dan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Tiongkok menerapkan suspended death sentence dengan masa evaluasi dua tahun yang terstruktur, berfokus pada rehabilitasi, namun minim transparansi. Penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk mengadopsi kerangka waktu yang lebih jelas seperti Tiongkok, dengan tetap memperhatikan transparansi dan prinsip HAM.
The Urgency of Arbitration Failure: Reconceptualizing the Construction of Industrial Relations Arbitration Yati Nurhayati; Ifrani Ifrani; Nahdhah Nahdhah; M.Yasir Said; Martine Flipse
Jurnal Hukum Vol 42, No 1 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v42i1.47129

Abstract

Industrial relations arbitration remains limited and has not yet become a primary option for disputing parties. The purpose of this study is to reconceptualize Industrial Relations Arbitration with a focus on procedural and institutional reform. This study begins with more fundamental principles, taking into account the dimensions of worker protection and the urgent need for institutional restructuring of Industrial Relations Arbitration. The research method used is doctrinal legal research with a prescriptive-analytical approach, combining conceptual, legal, and case-based approaches. The findings reveal several problems, such as the limited scope of disputes that can be submitted and the scarcity of qualified arbitrators. The reconceptualization of Industrial Relations Arbitration offers a solution by expanding the absolute competence of arbitration forums to cover all types of labor disputes. This will optimize the forum for resolving disputes between employers and workers as well as conflicts between trade unions. Furthermore, restructuring the institutional framework of Industrial Relations Arbitration is crucial. The establishment of a competent and independent arbitration body will increase the attractiveness and quality of dispute resolution, with the fundamental principle of maintaining harmonious and sustainable industrial relations.
ANALISIS PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN EMAS PADA USAHA PERGADAIAN Pertiwi; Nahdhah; Yulianis Safrinadya Rahman
Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2025): Mei - Oktober 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Literasi Borneo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Aprilia, R. P., & Fitria, M. A. T. (2022). Kedudukan hukum surat bukti gadai dalam menjamin kepastian hukum kepada pemberi gadai. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 10596–10604.https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4105/3446/7824 (diakses 6 Juni 2022). Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana. Mertokusumo, S. (2013). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian. Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan tahunan OJK 2022. Jakarta: OJK. Republik Indonesia. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Subekti. (2003). Hukum perjanjian. Jakarta: PT Intermasa. Subekti. (2009). Hukum pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Sumardjono, M. S. W. (2001). Arah kebijakan pertanahan nasional. Yogyakarta. Watania, P. C. N. (2024). Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian atas barang jaminan hasil tindak pidana. Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2), Juni 2024.http://repository.uph.edu/id/eprint/63665/1/Title.pdf (diakses 30 Juni 2024). Yulia, Y. (2018). Hukum acara perdata. Lhokseumawe: Unimal Press, Universitas Malikussaleh.
Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin Muthia Septarina; Munajah Munajah; Nahdhah Nahdhah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12948

Abstract

Di Indonesia pernikahan merupakan hak setiap warga Negara. Di dalam Pasal 28B ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) menjamin akan hal ini. Pasal tersebut berbunyi :”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Aturan dasar tersebut diwujudkan dengan keberadaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melangsungkan pernikahan, termasuk orang yang masih terkategori anak. Akan tetapi dengan pertimbangan perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, Pemerintah kemudian merevisi mengenai batasan usia kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pria maupun wanita ditentukan usia minimal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Apabila akan melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Pengadilan Agama memberikan izin kawin karena alasan mendesak. Pada kenyataannya permohonan dispensasi kawin ini angkanya cukup tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang akan mengkaji dari sisi perundang-undangan sekaligus dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di masyarakat dari tingginya angka dispensasi kawin. Hasil dari penelitian ini yaitu Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kota  Banjarmasin, yaitu : pertama,  dampak dari ketentuan usia 19 tahun maka meningkatkan permohonan dispensasi nikan serta kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas. Kedua,   Penerapan Ketentuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin untuk menolak atau mengabulkan dengan memperhatikan apakah calon suami sudah bekerja atau belum atau apakah calon istri masih sekolah ataukah tidak memperhatikan pula kepada alasan mendesak sebagaimana ketentuan di dalam PERMA.
Unraveling the ambiguity of the commonality element in Indonesian class action litigation Susilo, Erwin; Nahdhah, Nahdhah; Negara , Dharma Setiawan
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 6 No. 1 (2026): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v6i1.151

Abstract

The meaning of commonality in Class Action (CA) lawsuits in Indonesia, which remains abstractly formulated, leaves room for judges to interpret it differently, potentially leading to "disparities in rulings and legal uncertainty." This research aims to compare the regulation of CA in Indonesia and the United States, specifically regarding the concept of commonality, and to formulate a more concrete and applicable concept for the Indonesian legal system. The normative legal research used in this study employs a legislative and comparative law approach. Based on the study, this research found that in the United States, commonality has developed more clearly through jurisprudence by emphasizing a single core issue (common contention) and the dominance of a shared issue (predominance), unlike Indonesia, which still lacks a definite standard. From this condition, this research takes a firm position that commonality should not be merely interpreted as a general similarity, but rather as a unity of substantive issues that can be proven and resolved collectively in a single decision. On this basis, it is necessary to formulate a norm that is "concrete, measurable, and operational" so that the CA mechanism can truly provide legal certainty.
Unraveling the ambiguity of the commonality element in Indonesian class action litigation Susilo, Erwin; Nahdhah, Nahdhah; Negara , Dharma Setiawan
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 6 No. 1 (2026): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v6i1.151

Abstract

The meaning of commonality in Class Action (CA) lawsuits in Indonesia, which remains abstractly formulated, leaves room for judges to interpret it differently, potentially leading to "disparities in rulings and legal uncertainty." This research aims to compare the regulation of CA in Indonesia and the United States, specifically regarding the concept of commonality, and to formulate a more concrete and applicable concept for the Indonesian legal system. The normative legal research used in this study employs a legislative and comparative law approach. Based on the study, this research found that in the United States, commonality has developed more clearly through jurisprudence by emphasizing a single core issue (common contention) and the dominance of a shared issue (predominance), unlike Indonesia, which still lacks a definite standard. From this condition, this research takes a firm position that commonality should not be merely interpreted as a general similarity, but rather as a unity of substantive issues that can be proven and resolved collectively in a single decision. On this basis, it is necessary to formulate a norm that is "concrete, measurable, and operational" so that the CA mechanism can truly provide legal certainty.
Unraveling the ambiguity of the commonality element in Indonesian class action litigation Erwin Susilo; Nahdhah Nahdhah; Dharma Setiawan Negara
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 6 No. 1 (2026): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v6i1.151

Abstract

The meaning of commonality in Class Action (CA) lawsuits in Indonesia, which remains abstractly formulated, leaves room for judges to interpret it differently, potentially leading to "disparities in rulings and legal uncertainty." This research aims to compare the regulation of CA in Indonesia and the United States, specifically regarding the concept of commonality, and to formulate a more concrete and applicable concept for the Indonesian legal system. The normative legal research used in this study employs a legislative and comparative law approach. Based on the study, this research found that in the United States, commonality has developed more clearly through jurisprudence by emphasizing a single core issue (common contention) and the dominance of a shared issue (predominance), unlike Indonesia, which still lacks a definite standard. From this condition, this research takes a firm position that commonality should not be merely interpreted as a general similarity, but rather as a unity of substantive issues that can be proven and resolved collectively in a single decision. On this basis, it is necessary to formulate a norm that is "concrete, measurable, and operational" so that the CA mechanism can truly provide legal certainty.
Unraveling the ambiguity of the commonality element in Indonesian class action litigation Erwin Susilo; Nahdhah Nahdhah; Dharma Setiawan Negara
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 6 No. 1 (2026): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v6i1.151

Abstract

The meaning of commonality in Class Action (CA) lawsuits in Indonesia, which remains abstractly formulated, leaves room for judges to interpret it differently, potentially leading to "disparities in rulings and legal uncertainty." This research aims to compare the regulation of CA in Indonesia and the United States, specifically regarding the concept of commonality, and to formulate a more concrete and applicable concept for the Indonesian legal system. The normative legal research used in this study employs a legislative and comparative law approach. Based on the study, this research found that in the United States, commonality has developed more clearly through jurisprudence by emphasizing a single core issue (common contention) and the dominance of a shared issue (predominance), unlike Indonesia, which still lacks a definite standard. From this condition, this research takes a firm position that commonality should not be merely interpreted as a general similarity, but rather as a unity of substantive issues that can be proven and resolved collectively in a single decision. On this basis, it is necessary to formulate a norm that is "concrete, measurable, and operational" so that the CA mechanism can truly provide legal certainty.
Navigating Sharia Business Regulation in the Era of Sustainable Development: A Maqashid al-Shariah and SDGs-Based Approach Nahdhah, Nahdhah; Megasari, Indah Dewi; Hidayatullah, Rahmad Ade
TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law Vol 9, No 1 (2026): Tawazun: Journal of Sharia Economic Law
Publisher : Sharia Faculty Islamic Economic Law Study Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/tawazun.v9i1.35170

Abstract

The growing global concern for sustainable development has prompted a major transformation in legal systems and financial regulation, including the Islamic banking sector. Conceptually, maqashid al-shariah and the Sustainable Development Goals (SDGs) share a normative orientation toward promoting public welfare, social justice, and sustainable development. Despite this philosophical convergence, the integration of these two frameworks into Indonesia’s Islamic banking regulatory system continues to face significant normative challenges. The existing legal framework remains predominantly focused on formalistic sharia compliance and the prudential principle, whereas the sustainability dimension has not yet been comprehensively operationalized within Islamic banking regulation. This study aims to analyse the normative gaps in Islamic banking regulation that impede the integration of maqashid al-shariah and the SDGs, while formulating a legal reform model capable of addressing such obstacles. This research adopts a normative legal method, or doctrinal legal research, using statutory, conceptual, and philosophical approaches. It examines several principal regulatory frameworks, including Law Number 6 of 2023 on Job Creation, Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, sustainable finance regulations, sources of Islamic law, and contemporary legal doctrine. The data are analysed through a normative gap analysis model supported by systematic, teleological, and maqashid-based legal interpretation. The findings indicate that the barriers to integration arise not only from normative deficiencies, but also from regulatory fragmentation, institutional design, and a legal culture that continues to prioritize a formalistic fiqh-based compliance approach. Through the lens of Law and Development Theory, this study argues that Indonesia’s legal structure remains in a transitional phase and does not yet fully support the operational integration of maqashid al-shariah and sustainability principles. Accordingly, this study proposes a legal-operational framework based on maqashid compliance indicators as an adaptive model of legal reform to strengthen the integration of Islamic ethical values and sustainability principles within Islamic banking regulation.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adwin Tista Afif Khalid Dharma Setiawan Negara Erwin Susilo Hanafi Hanafi Hanafi Hidayatullah, Rahmad Ade Ifrani Ifrani Ihsan Ihsan Indah Dewi Megasari Iwan Riswandie M.Yasir Said Magfiroh Maghdalina Maghdalina Maisyarah MARIA ULFAH Martine Flipse Muhammad Syahrial Fitri Munajah Muthia Septarina Nadila Oktavianti Negara , Dharma Setiawan Ningrum Ambarsari Ningrum Anbarsari Nisa Anindya Rahma Norisnaniah Norisnaniah Pertiwi Rissa Melvyanasari Salamiah . Sukamto, Ika Sumiyarsi Susilo, Erwin Syauqi Mahendra Yati Nurhayati Yulianis Safrinadya Rahman