Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovative and Creativity INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sri Herlina
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat dalam Tata Hukum Indonesia: The Existence of the Position of Indigenous Peoples in the Indonesian Legal System Ningrum Ambarsari; Adwin Tista; Muthia Septarina; Sri Herlina; Yulianus Safri Nadiya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7042

Abstract

Artikel ini membahas posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia, sebuah topik yang hingga kini masih memunculkan berbagai permasalahan. Masyarakat adat telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia sejak lama, namun pengakuan mereka dalam hukum formal masih mengalami tantangan signifikan. Dalam tulisan ini, dibahas tentang bagaimana konstitusi Indonesia memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Selain itu, artikel ini juga mengulas tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum yang adil dan memenuhi standar adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Penulis juga menyoroti pentingnya penyelarasan antara hukum negara dengan adat istiadat guna mencapai keberlanjutan dan keadilan untuk komunitas adat Indonesia.
PROBLEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DENGAN DISABILITAS MENTAL DALAM PERSPEKTIF PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Sri Herlina; Lutfi Yusup Rahmathoni; Ahmad Rizqi
Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): Mei - Oktober 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Literasi Borneo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma baru mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental melalui Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 39 menegaskan bahwa pelaku yang mengalami disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dikenai tindakan. Meskipun memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas, ketentuan ini masih menimbulkan persoalan normatif yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma pada frasa "kekambuhan akut", "gambaran psikotik", dan "derajat sedang atau berat" yang belum memiliki parameter hukum yang jelas, sehingga penilaiannya bergantung pada keterangan ahli tanpa standar pembuktian yang seragam. Selain itu, hubungan Pasal 38 dan Pasal 39 berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan disparitas putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur pedoman teknis dan indikator diagnostik yang terstandarisasi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental.
Co-Authors Ade Daharis Adwin Tista Ahmad Rizqi Ahmad Rizqi Diya Putriana Hanafi Herwantono Imam Syafa'i Macario G. Gayeta Maria Ulfah Munajah Muthia Septarina Ningrum Ambarsari Nining Suningrat Noor Azizah Rahmathoni, Lutfi Yusup Sudiyono Sudiyono Yulianis Safrinadiya Rahman Yulianus Safri Nadiya