Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.51
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovative and Creativity Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sri Herlina
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat dalam Tata Hukum Indonesia: The Existence of the Position of Indigenous Peoples in the Indonesian Legal System Ningrum Ambarsari; Adwin Tista; Muthia Septarina; Sri Herlina; Yulianus Safri Nadiya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7042

Abstract

Artikel ini membahas posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia, sebuah topik yang hingga kini masih memunculkan berbagai permasalahan. Masyarakat adat telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia sejak lama, namun pengakuan mereka dalam hukum formal masih mengalami tantangan signifikan. Dalam tulisan ini, dibahas tentang bagaimana konstitusi Indonesia memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Selain itu, artikel ini juga mengulas tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum yang adil dan memenuhi standar adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Penulis juga menyoroti pentingnya penyelarasan antara hukum negara dengan adat istiadat guna mencapai keberlanjutan dan keadilan untuk komunitas adat Indonesia.
PROBLEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DENGAN DISABILITAS MENTAL DALAM PERSPEKTIF PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Sri Herlina; Lutfi Yusup Rahmathoni; Ahmad Rizqi
Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): Mei - Oktober 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Literasi Borneo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma baru mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental melalui Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 39 menegaskan bahwa pelaku yang mengalami disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dikenai tindakan. Meskipun memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas, ketentuan ini masih menimbulkan persoalan normatif yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan analisis kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma pada frasa "kekambuhan akut", "gambaran psikotik", dan "derajat sedang atau berat" yang belum memiliki parameter hukum yang jelas, sehingga penilaiannya bergantung pada keterangan ahli tanpa standar pembuktian yang seragam. Selain itu, hubungan Pasal 38 dan Pasal 39 berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan disparitas putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur pedoman teknis dan indikator diagnostik yang terstandarisasi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental.
POLITIK HUKUM REGULASI PEMILIHAN UMUM 2024 Sri Herlina
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh negara demokrasi termasuk Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selalu dipayungi dengan instrumen hukum. Menyongsong Pemilu 2024 instrumen hukum yang memayungi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Instrumen hukum tersebut dalam keadaanya ternyata mempunyai isu dan permasalahan sehingga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Isu dan permasalahan tersebut meliputi presidential threshold, parliamentary threshold, sistem Pemilu, dan calon presiden dan wakil presiden. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggali data melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Problem dan Tantangan Pemilihan Umum di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terletak pada lima isu atau permasalahan yang harus dihadapi. Pertama, terkait dengan permasalahan adanya presidential threshold 20% sampai dengan 25%. Kedua, berkaitan dengan parliamentary threshold sebesar 4% dari suara sah nasional. Ketiga, tentang sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Keempat, Putusan mahkamah konstitusi melalui putusan 90/PUU-XXI/2023 telah menambah norma pengalaman keterpilihan dari pemilu, dalam syarat pencalonan presiden-wakil presiden berdasar UU 7/2017. Putusan yang menciptakan polemik berkelanjutan ini digunakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (Kelahiran 1/10/1987) untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Co-Authors Ade Daharis Adwin Tista Ahmad Rizqi Ahmad Rizqi Diya Putriana Hanafi Herwantono Imam Syafa'i Macario G. Gayeta Maria Ulfah Munajah Muthia Septarina Ningrum Ambarsari Nining Suningrat Noor Azizah Rahmathoni, Lutfi Yusup Sudiyono Sudiyono Yulianis Safrinadiya Rahman Yulianus Safri Nadiya