Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.684
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Meta Hukum
Marzuki Marzuki
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK-HAK NORMATIF TENAGA KERJA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) Muhammad Zubi; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Job Creation Law, entitled Omnibus Law, is one of the government's progressive steps in the field of law. The aim of the Omnibus Law is to eliminate the overlap between laws and regulations, both in the same sector or those that are contradictory to each other and then reorganize. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the normative rights of workers in the Omnibus Law, how the weaknesses and strengths of the Omnibus Law in regulating the normative rights of workers compared to the Law -Law Number 13 of 2003, how to protect the law on the normative rights of workers in the Work Creation Act (Omnibus Law). The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the regulation of labor normative rights in the Work Creation Law (Omnibus Law) is the protection of workers / laborers regulated in Article 80 which regulates the strengthening of protection for workers and increases the role and welfare of workers in supporting the investment ecosystem. The weakness of the Omnibus Law in regulating the normative rights of workers compared to Law Number 13 of 2003 is that the Job Creation Law is very detrimental to workers / laborers. Legal protection of the normative rights of workers in the Omnibus Law related to the articles governing Manpower which are summarized in Article 81 has not yet accommodated guarantees of rights for workers. Guarantee of workers' rights, which in principle should have guaranteed legal protection, but if it is related to the issues raised in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR DI MASA PANDEMI COVID-19 Miswar Miswar; Marzuki Marzuki; Nelvitia Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the results of the research, postponement of the Payment Obligation according to POJK Number 11 / POJK.03 /2020, the debtor can apply for credit relaxation directly to the bank concerned by meeting the predetermined requirements. If the debtor uses the provisions of the K-PKPU Law, the debtor submits a PKPU application to the court, either after the bankruptcy application or prior to the creditor's application for bankruptcy. Submitting a request for a postponement of Debt Payment obligations in accordance with the provisions of POJK Number 11/ POJK.03 / 2020, the main requirement that must be fulfilled by the debtor is that the debtor is the party affected by the Covid-19 pandemic, which can be assessed from the debtor himself, namely being exposed to positive covid -19 or based on an assessment of the business sector carried out by a debtor who has been determined to be a business sector affected by Covid-19. Postponement of Debt Payment Obligations by Debtors during the Covid-19 epidemic in POJK Number 11/POJK.03 / 2020, causing multiple interpretations in its implementation.
RELEVANSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA Guruh Syahputra; Nelvitia Purba; Marzuki Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesimpulan, pidana mati dalam perspektif hukum pidana tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi menjaga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat. Syarat penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu harus terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), juga unsur dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK. Pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam, cukup pantas dan layak diterapkan. Saran, perlu mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Perlu untuk melakukan revisi terhadap Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK dengan mengatur kriteria yang jelas dan tegas terhadap penerapan pidana mati. Perlu untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI AKIBAT PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna) Hanifah Anas; Marzuki; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia maka bagi pelaku bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal, bagaimana menentukan kelalaian atas kesengajaan dalam tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal menurut Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendara yang lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda. Menentukan kelalaian atas kesengajaan dalam tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal menurut Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Bna adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 11 (sebelas) hari. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah perbuatan terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya di persidangan dan menyesali perbuatannya tersebut. Selain itu terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian.
PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP SINDIKAT PEMALSUAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Robet Padli; Marzuki; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan uang yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat pemalsuan uang, bagaimana peran penyidik dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan uang, bagaimana hambatan dan upaya penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan uang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan penal policy maupun non penal policy. Polri melakukan tindakan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan serta penyelesaian perkara. Pendekatan non penal policy yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara) Afriadi Afriadi; Marzuki Marzuki; Muhammad Arip Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan empiris yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak.
KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN PADA MASA PANDEMIK COVID 19 TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA ANGGOTA DPRD (Studi Kasus Sekretariat DPRD Kota Binjai Lukman Hakim Lubis; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan mekanisme pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan dalam proses refocusing anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Binjai adalah tidak adanya standar khusus mengenai bentuk realokasi anggaran dan kegiatan yang harus dilakukan refocusing dan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut ialah melakukan pemerataan jaringan internet dan fasilitas teknologi bagi Pemerintah Daerah serta membentuk Standar Operasional Prosedur khusus mengenai realokasi anggaran dan refocusing kegiatan di daerah
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg) Reza Nurul Ichsan; Marzuki Marzuki; Nelvetia Purba
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi tidak hanya perbuatan pidana sebagaimana kejahatan umumnya, tapi berdampak lebih luas semisal menimbulkan kerugian Lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pemalsuan gelar akademik adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN TERHADAP PEMBAYARAN JASA ANGKUT TANDAN BUAH SAWIT (Studi Putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn Siti Mirzani Hapsari; Marzuki Marzuki; Marlina Marlina
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.
PERANAN KEPOLISIAN RESOR ACEH SELATAN DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA Zulfitriadi Zulfitriadi; Marzuki Marzuki; Didik Miroharjo
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran serta aktif masyarakat untuk mencegah dan memberantas Narkoba ditandai dengan tumbuh suburnya lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan narkoba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan bahwa peran masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba jenis shabu-shabu di kota Langsa adalah memberikan informasi/laporan akan adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya mengaktifkan kembali kearifan lokal berupa kebijaksanaan, petuah-petuah, nasehat dari budaya lama yang masih diikuti sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Co-Authors Afriadi Afriadi Akhyaruddin Akhyaruddin Asrul Rinaldi Berkat Anugrah Kurunia Situmorang Bonar Pasaribu Dedek Fakrizal Didik Surya Duarjon Simalango Efendi Sembiring Efrida Yanti Endro Prakoso Erniyanti Erniyanti Fauzi Ridwan Harahap Firmansyah Putra Surbakti Gerriyent Gerriyent Guruh Syahputra Hanifah Anas Hanifah Anas Ibnu Affan Ismed Batubara Jamaluddin Jamaluddin Lukman Hakim Lubis M. Farhan Tigor Lubis Mahadir Mahmud Mulyadi Marlina Miroharjo, Didik Mirza Nasution Miswar Miswar Miyas Mohd. Natsir Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arip Sahlepi Muhammad Zubi Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulia Syahputra Nasution Muliadi Munawar Munawar Mustamam Mustamam Mustamam Nazrul Aswad Nelvetia Purba Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan Nusantara Tarigan Pandu Hikma Winata Batubara Purba, Nelvitia Rahmat Irwan Novrizal Ratno Mulyadi Catur Suharto Reza Nurul Ichsan Rinaldi Ramadhan Robet Padli Robet Padli Romy Sastra Namuda Siregar Ruspian Ruspian Ruspian Santoso Santoso Siti Mirzani Hapsari Suhaidi Suhaidi Tomson Simanjuntak Yamin Lubis Yamin Lubis Zulfitriadi Zulfitriadi