Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Meta Hukum
Marzuki Marzuki
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp) Pandu Hikma Winata Batubara; Marzuki; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terus mengalami peningkatan tahun demi tahun, karena semakin kompleks faktor yang memicu terjadi KDRT diantaranya : faktor ekonomi, kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kelelahan, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor 1631/Pid.Sus/2015/Pn.Lbp adalah Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
Membangun Potensi Wilayah Kepariwisataan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Kabupaten Serdang Bedagai Mukidi Mukidi; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i3.5952

Abstract

TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Mahkamah Agung RI omor 510 K/Pid.Sus/2020) Nusantara Tarigan; Marzuki; Marlina
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.705 KB) | DOI: 10.47652/jmh.v1i1.269

Abstract

Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid.Sus/2020 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Miyas; Marzuki; Mustamam
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.61 KB)

Abstract

Tindak pidana terorisme tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi juga melibatkan oknum TNI seperti kasus menjual amunisi kepada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana, bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan terorisme,bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakaukan tindak pidana terorisme.Hasil penelitian yaitu hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakaukan tindak pidana terorisme yaitu kepolisian selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPAKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muliadi; Marzuki; Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.497 KB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Permasalahan ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak
PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP KORUPTOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Asrul Rinaldi; Marzuki; Mukidi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.320

Abstract

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli. Rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sulit diterapkan terutama pada unsur kondisi darurat. Kebijakan hukum pidana dalam penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, seperti alasan teknis juridisnya, sehingga masih sangat sulit untuk diterapkan saat ini. Belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati
PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Didik Surya; Marzuki; Didik Miroharjo
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.323

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Permasalahan dalam ini adalah bagaimana pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Fauzi Ridwan Harahap; Yamin Lubis; Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.327

Abstract

Pekerja outsourcing memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pekerja alih daya (outsourcing) tenaga administrasi perkantoran di Indonesia,bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) dan cara penyelesainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) adalah kurang adilnya pemberian upah pada pekerja yang dibedakan melalui jenis pekerjaan pekerja. Upaya yang dilakukan adalah Pekerja outsourcing dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Pekerja yang masih dapat bekerja dapat memperpanjang kontrak kerja dari awal kembali
ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN PERSPEKTIF KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANGPERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Mahadir; Yamin Lubis; Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.330

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat,bagaimana faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin, bagaimana ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin adalah karena karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana dan menurut Undang-Undang PNomor 51/prp/1960 pasal 6 ayat 1 untuk melakukan proses eksekusi terhadap seorang yang melakukan perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018) Akhyaruddin Akhyaruddin; Marzuki Marzuki; Mukidi Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.420

Abstract

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah kendala yuridis dan kendala teknis. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi.
Co-Authors Afriadi Afriadi Akhyaruddin Akhyaruddin Asrul Rinaldi Berkat Anugrah Kurunia Situmorang Bonar Pasaribu Dedek Fakrizal Didik Surya Duarjon Simalango Efendi Sembiring Efrida Yanti Endro Prakoso Erniyanti Erniyanti Fauzi Ridwan Harahap Firmansyah Putra Surbakti Gerriyent Gerriyent Guruh Syahputra Hanifah Anas Hanifah Anas Ibnu Affan Ismed Batubara Jamaluddin Jamaluddin Lukman Hakim Lubis M. Farhan Tigor Lubis Mahadir Mahmud Mulyadi Marlina Miroharjo, Didik Mirza Nasution Miswar Miswar Miyas Mohd. Natsir Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arip Sahlepi Muhammad Zubi Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulia Syahputra Nasution Muliadi Munawar Munawar Mustamam Mustamam Mustamam Nazrul Aswad Nelvetia Purba Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan Nusantara Tarigan Pandu Hikma Winata Batubara Purba, Nelvitia Rahmat Irwan Novrizal Ratno Mulyadi Catur Suharto Reza Nurul Ichsan Rinaldi Ramadhan Robet Padli Robet Padli Romy Sastra Namuda Siregar Ruspian Ruspian Ruspian Santoso Santoso Siti Mirzani Hapsari Suhaidi Suhaidi Tomson Simanjuntak Yamin Lubis Yamin Lubis Zulfitriadi Zulfitriadi