Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Meta Hukum
Marzuki Marzuki
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Meta Hukum

 1 
TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Mahkamah Agung RI omor 510 K/Pid.Sus/2020) Nusantara Tarigan; Marzuki; Marlina
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.705 KB) | DOI: 10.47652/jmh.v1i1.269

Abstract

Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid.Sus/2020 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Miyas; Marzuki; Mustamam
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.61 KB)

Abstract

Tindak pidana terorisme tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi juga melibatkan oknum TNI seperti kasus menjual amunisi kepada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana, bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan terorisme,bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakaukan tindak pidana terorisme.Hasil penelitian yaitu hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakaukan tindak pidana terorisme yaitu kepolisian selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPAKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muliadi; Marzuki; Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.497 KB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Permasalahan ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018) Akhyaruddin Akhyaruddin; Marzuki Marzuki; Mukidi Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.420

Abstract

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah kendala yuridis dan kendala teknis. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KURATOR ATAS TINDAKANNYA YANG MERUGIKAN BUNDEL PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst) Duarjon Simalango; Marzuki Marzuki; Mukidi Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.422

Abstract

Kewenangan Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kewenangan kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit dan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. Perlindungan hukum terhadap kurator perusahaan yang telah dinyatakan pailit menghadapi debitur pailit yaitu atas pelaporan kepada pihak kepolisian maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 KUHP dapat menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator.Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh curator dalam memutuskan Perkara Nomor : 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf.
Co-Authors Afriadi Afriadi Akhyaruddin Akhyaruddin Asrul Rinaldi Berkat Anugrah Kurunia Situmorang Bonar Pasaribu Dedek Fakrizal Didik Surya Duarjon Simalango Efendi Sembiring Efrida Yanti Endro Prakoso Erniyanti Erniyanti Fauzi Ridwan Harahap Firmansyah Putra Surbakti Gerriyent Gerriyent Guruh Syahputra Hanifah Anas Hanifah Anas Ibnu Affan Ismed Batubara, Ismed Jamaluddin Jamaluddin Lukman Hakim Lubis M. Farhan Tigor Lubis Mahadir Mahmud Mulyadi Marlina Miroharjo, Didik Mirza Nasution Miswar Miswar Miyas Mohd. Natsir Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arip Sahlepi Muhammad Zubi Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulia Syahputra Nasution Muliadi Munawar Munawar Mustamam Mustamam Mustamam Nazrul Aswad Nelvetia Purba Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan Nusantara Tarigan Pandu Hikma Winata Batubara Purba, Nelvitia Rahmat Irwan Novrizal Ratno Mulyadi Catur Suharto Reza Nurul Ichsan Rinaldi Ramadhan Robet Padli Robet Padli Romy Sastra Namuda Siregar Ruspian Ruspian Ruspian Santoso Santoso Siti Mirzani Hapsari Suhaidi Suhaidi Tomson Simanjuntak Yamin Lubis Yamin Lubis Zulfitriadi Zulfitriadi