Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa LEX JUSTITIA
Muhammad Ihsan
Universitas Potensi Utama
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penagakan Hukum Terhadap pembajakan Musik Secara On Line Erni darmayanti; Dr.Devi Oktari; Muhammad Ihsan; Fitri Fitri Yani; Edi Kristianta Tarigan; Rio Ananda Girsang
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.94-101

Abstract

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan teknologi ini. Maka dari itu untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi suatu hal yang penting. Hak Cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi dan pubikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenai pelanggar dan memproleh bukti yang memadai oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta yang salah satu solusinya adalah penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Penegakan hukum terhadap pembajakan karya musik menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (3) dengan ancaman pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan gugatan perdata kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) untuk menuntut ganti rugi atas hak ekonomi pencipta yang dilanggar oleh pembajak.
Kajian Hukum Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners tentang Penerapan Hukum Kasus Judi Online Edi Kristianta Tarigan; Fani Budi Kartika; Erni Darmayanti; Muhammad Ihsan; Aniek Periani; Christin Siti
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.81-93

Abstract

ABSTRAK Saat ini perkembangan jaman mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya kemajuan dalam bidang teknologi. Banyak masyarakat luas yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut bahkancenderung bergantung pada kemajuan teknologi yang tentunya memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah kasus perjudian. Metode penelitian yang digunakanpenulis adalahmetode yuridis empiris, dimana Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupunperilakunyata yang dilakukanmelalui pengamatanlangsung. Perjudian adalah salah satu tindakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum, karena berjudi dapat membuat seseorang menjadi malas-malasan dan tidak memiliki rasa malu. Maraknya judi dapat merusak kehidupn sosial masyarakat dan sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi seseorang, dimana bisa membuat seseorang yang kaya menjadi miskin, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental hingga berakhir ke depresi, seseorang yang lebih sering mengabaikan tanggung jawabbahkan bersifat anti sosial, penururan prestasi dan minat belajar. Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh elemen yang terkait dengan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya yang ditimbulkan darijudi online. Aparat penegak hukumjuga memaksimalkan penegakkan hukumterhadap situs-situs judi online dan menyediakan kegiatan-kegiatan positif dan kreatifbagi generasi muda. Hukumpenertiban Judi Jo. PP. No. 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN OLEH NOKIA TERHADAP OPPO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Fitri Yani; Fani Budi Kartika; Muhammad Ihsan; Tonna Balya; Mujib Medio Annas
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.130-142

Abstract

Penggunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, cryptocurrency baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum Yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah) dan (2) pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan Sumber datanya berasal dari data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum), dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi (penafsiran) dan penyimpulan secara deduktif.Cryptocurrency bukanlah uang elektronik karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yaitu didasarkan atas nilai uang yang disetor dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum positif.
PERSPEKTIF HUKUM HAK PATEN DALAM KASUS SENGKETA HAK PATEN PADA PRODUK APPLE VS SAMSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Muhammad Ihsan; Tonna Balya; Mujib Medio Annas
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa perdata internasional antara Apple dan Samsung memperlihatkan kompleksitas hukum global, melibatkan hak kekayaan intelektual dan pertimbangan yurisdiksi. Kasus ini menghadirkan tantangan dalam menentukan kompetensi pengadilan di berbagai negara dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Konsep domisili, physical presence, dan host stage regulations menjadi pertimbangan dalam menilai keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hukum perdata internasional. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menuntut pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan konvensi terkait hak kekayaan intelektual.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM JAMINAN FIDUSIA: PANDANGAN HUKUM ISLAM Erni Darmayanti; Muhammad Ihsan; Edi Kristianta Tarigan
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Meningkatnya pembangunan ekonomi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan kredit. Dalam pemberian kredit memerlukan jaminan, dan salah satu jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Dalam ayat Al-Qur’an jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan di jalur pengadilan. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundangan. Perlindungan hukum jaminan fidusia bagi kreditur, antara lain perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan barang jaminan, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penagihan kredit yang terutang, perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal obyek jaminannya hilang atau musnah, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap dialihkannya objek jaminan fidusia. Jaminan diatur dalam Islam sebagai Rahn Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).
Ijtihad terhadap Praktik Shalat Berjamaah dengan Imam Hologram dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Muhammad Ihsan; Dwi Shafanuha; Salsabila Fatia Azarah
Lex Justitia Vol 8 No 1 (2026): LEX JUSTITIA VOL. 8 NO. 1 2026
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.8.1.2026.01-13

Abstract

The development of hologram technology has created new discussions in religious practices, one of which is the use of hologram imams during congregational prayers. This phenomenon raises serious fiqh issues because it touches on the fundamental aspects of mahdhah worship, which is tauqīfiyyah. The purpose of this study is to examine the practice of congregational prayer with a hologram imam from the perspective of modern Islamic law through the method of ijtihad fiqh. The method used in this study is normative legal research with a conceptual and comparative approach, as well as an analysis of relevant primary and secondary legal sources. The research findings indicate that the practice of congregational prayer with a hologram imam cannot be equated with conventional imams, due to the lack of the imam's physical presence and the severance of the principal connection (ittiṣāl) between the imam and the congregation. Furthermore, the use of hologram technology in this context is considered to have exceeded the function of wasīlah and has the potential to change the essence of worship itself. When viewed from the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, this practice tends to produce greater mafsadat than maṣlaḥat. Therefore, this study concludes that the implementation of congregational prayers with a hologram imam cannot be considered valid according to current Islamic law.
Co-Authors Adinda Adinda Amos Sitorus Aniek Periani Christin Siti Dr.Devi Oktari Dwi Shafanuha Edi Kristianta Tarigan Erni Darmayanti Erni Darmayanti Fani Budi Kartika Fani Budi Kartika Fitri Fitri Yani Fitri Yani Fitri Yania Marzuki Marzuki Muhamamd Ihsan Mujib Medio Annas Nur Fadillah Reza Prabudi Ridho Aldhizar Rio Ananda Girsang Salsabila Fatia Azarah Siti Nur Halisa Tiopan Siagian Tonna Balya Tonna Balya