Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PUBLIDIMAS LEX JUSTITIA
Fani Budi Kartika
Universitas Potensi Utama
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Hukum Penanganan Penyebaran Berita Hoaks di Ruang Digital: Studi Kasus Ratna Sarumpaet Fani Budi Kartika; Erni Darma Yanti; Tonna Balya; Kania Nabila Hermansyah; Sabrina Silvia Putri; Dwi Shafanuha
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital dapat melakukan komunikasi tanpa harus bertemu langsung dan tidak mengenal batas jarak maupun waktu melalui pltform media sosial yang tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi media sosial dapat menimbulkan dampak negatif hal tersebut dikarenakan bebasnya penyebarluasan informasi di media social memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau hoaks. Hoaks diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengaetahui peran hukum dalam penanganan penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh salah satu aktivis dan tokoh public yakni Ratna Sarumpaet. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer yakni berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan ancaman serius dalam era digital, terutama ketika melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh luas di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku hoaks memang penting, tetapi tidak cukup jika hanya bersifat represif. Peran hukum dalam kasus Ratna Sarumpaet sangat signifikan, sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap penyebaran hoaks yang berdampak luas.
ANALISIS IMPLEMENTASI MEKANISME PENANAMAN MODAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS: TANTANGAN DAN STRATEGI BERBASIS HUKUM Jihan Salsabila; Ayu Khairani Simbolon; Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Tonna Balya
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia merupakan instrumen strategis dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi mekanisme penanaman modal di KEK menghadapi berbagai tantangan hukum yang mempengaruhi kepastian dan kemudahan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanaman modal di KEK, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi investor, serta merumuskan strategi berbasis hukum guna meningkatkan efektivitas pengelolaan KEK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal dan KEK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemudahan perizinan dan fasilitas fiskal maupun non-fiskal di KEK, masih terdapat ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tumpang tindih dan implementasi yang belum konsisten. Hal ini menjadi hambatan bagi investor dalam memaksimalkan potensi investasi di KEK. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan perlindungan hukum bagi investor sebagai strategi utama untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan KEK dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik investasi asing secara berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam mengembangkan kerangka hukum yang mendukung mekanisme penanaman modal di KEK
Struktur Pemikiran Epistemologi Al- Farabi dalam Mengembangkan Metode Hukum Islam Modern Muhammad Ihsan; Fitri Yani; Fani Budi Kartika; Dwi Shafanuha
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 3 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i3.9555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi struktur pemikiran epistemology Al-Farabi sebagai landasan dalam mengembangkan metode hukum Islam modern yang relevan dengan dinamika kontemporer. Di tengah tantangan modernitas yang kompleks, metodologi hukum Islam sering kali menghadapi kebuntuan antara rigiditas tekstual dan tuntutan rasionalitas. Al-Farabi, sebagai filsuf besar Muslim, menawarkan sintesis unik antara logika aristotelian, wahyu, dan tuntutan kemaslahatan sosial yang tertuang dalam konsep Al-Madinah Al-Fadhilah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan filosofis-hermeneutik. Data dianalisis melalui langkah deduksi untuk menarik relevansi epistemologi Al-Farabi ke dalam kerangka Usul Fiqh kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi Al-Farabi yang menempatkan akal sebagai alat untuk memahami esensi universal (wahyu) memberikan ruang bagi pengembangan metode hukum yang lebih dinamis dan solutif tanpa kehilangan nilai transendentalnya. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas transformasi epistemologi ke dalam hukum Islam sangat bergantung pada peran kepemimpinan. Konsep Rais (pemimpin) dalam pemikiran Al-Farabi, yang mensyaratkan perpaduan antara kebijaksanaan filosofis dan visi politik, menjadi katalisator krusial. Seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi sebagai intelektual-praktis yang mampu menerjemahkan epistemologi ke dalam kebijakan (Siyasah Syar’iyyah) yang progresif. Kesimpulannya, pengintegrasian epistemologi Al-Farabi ke dalam metodologi hukum Islam modern memerlukan kepemimpinan transformatif yang memiliki integritas keilmuan dan kemampuan dialektis untuk mengartikulasikan hukum Islam sebagai sistem yang rasional, etis, dan kontekstual.
Pelatihan Pembuatan Konten Edukasi Hukum Berbasis Media Sosial bagi Pelajar di SMA Negeri 1 Kecamatan Dolok Silau Fani Budi Kartika; Bambang Indra Gunawan; Stivani Ismawira Sinambela; Putri Fadila Sembiring
Publikasi Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): PUBLIDIMAS Vol. 5 No. 2 NOVEMBER 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/publidimas.5.2.2025.28-36

Abstract

Perkembangan platform sosial telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan pelajar,, namun belum diimbangi dengan pemahaman hukum dan etika digital yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti perundungan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memiliki tujuan untuk memperbaiki pemahaman hukum dan kemampuan digital siswa melalui pelatihan pembuatan konten edukasi hukum berbasis media sosial di SMA Negeri 1 Kecamatan Dolok Silau. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan aplikatif yang meliputi analisis kebutuhan, penyuluhan hukum kontekstual, diskusi studi kasus, praktik pembuatan konten digital, serta pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman literasi digital pelajar terhadap  isu hukum, dari 42% menjadi 78%, serta peningkatan kemampuan menyederhanakan isu hukum ke dalam konten edukatif dari 38% menjadi 74%. Selain itu, terjadi perubahan sikap pelajar dalam bermedia sosial, ditunjukkan dengan meningkatnya kehati-hatian dan kesadaran hukum hingga 80%. Kegiatan ini bukan cuma menambah pengetahuan dan keahlian para siswa, namun juga menjadikan mereka motor penggerak sosialisasi hukum melalui berbagai sarana media social. Model pelatihan ini berpotensi direplikasi sebagai strategi penguatan kesadaran hukum generasi muda di era digital.
Co-Authors Adinda Adinda Amos Sitorus Aniek Periani Ayu Khairani Simbolon Bambang Indra Gunawan Christin Siti Dr.Devi Oktari Dwi Shafanuha Dwi Suci Amaniarsih Edi Kristianta Tarigan Erni Darma Yanti Erni Darmayanti Erni Darmayanti Sijabat Fitri Yani Jihan Salsabila Kania Nabila Hermansyah Marzuki Marzuki Muhamamd Ihsan Muhammad Ihsan Muhammad Ihsan Mujib Medio Annas Putri Fadila Sembiring Reza Prabudi Rita Natalia Pangaribuand Sabrina Silvia Putri Sinambela, Stivani Ismawira Syerra Felia Tonna Balya