Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perlindungan Hukum Karyawan Marketing melalui Prinsip Transparansi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Siti Nuriyanti; Bambang Panji Gunawan; M. Zamroni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 9 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/s3c7v123

Abstract

Karyawan marketing banyak dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disusun sepihak oleh perusahaan, sementara ketentuan tentang target, komisi, jam kerja, dan perpanjangan kontrak sering tidak dirumuskan secara terang. Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi PKWT sebagai bentuk perlindungan hukum bagi karyawan marketing serta menilai kekuatan hukum dan akibat hukum PKWT yang tidak transparan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, KUHPerdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi merupakan syarat agar kesepakatan dalam PKWT lahir secara bebas dan proporsional, sehingga berfungsi sebagai perlindungan preventif. PKWT mengikat sepanjang memenuhi syarat formal dan materiil; PKWT untuk pekerjaan pemasaran yang bersifat tetap, melampaui lima tahun, atau tidak tertulis demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sedangkan klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak mengikat. Penelitian ini merekomendasikan rumusan klausul minimum PKWT tenaga pemasaran dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
State Administrative Law Implications of Deviations From Building Construction Approval in Prohibited Areas M. Zamroni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6309

Abstract

The construction of buildings in prohibited areas presents a crucial issue in the administrative law system, particularly in the context of enforcing principles of good governance that are clean and accountable. Prohibited areas, such as water catchment areas, green zones, or cultural heritage sites, have been designated through spatial planning policies with binding legal authority. However, in practice, administrative approval for construction in these areas is still often granted unlawfully by authorized officials, driven by various economic and political motives. This article aims to analyze the legal implications of such procedural violations, both concerning the validity of permits issued and the legal accountability of the responsible officials. The research uses a normative legal approach with a case study on several constructions that violate spatial planning regulations in Indonesia. The findings indicate that these violations could lead to the annulment of permits through decisions made by administrative courts, along with administrative sanctions and even criminal penalties for those proven to have violated the rules. Strict enforcement of administrative law is key to preventing similar violations in the future.