Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.526
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) WAJAH HUKUM Unes Law Review Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage International Journal for Educational and Vocational Studies Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Social Science Jurnal Pengembangan Manajemen, Bisnis, Keuangan dan Perbankan VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan International Journal of Social Science Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Social Research East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) JISOS: Jurnal ilmu sosial Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Jurnal Ilmu Multidisplin Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities JOEL: Journal of Educational and Language Research Journal of Social Science Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Majority Science Journal Journal of Smart Community Service Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Edukasi Sebelas April Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipso Jure Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES) International Journal of Law, Crime and Justice Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs International Journal of Social Sciences and Humanities Ipso Jure Journal of Strafvordering Indonesian JICL Rechtsnormen: Journal of Law
Yusep Mulyana
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KERACUNAN MASAL DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Pratiwi, Najhan Kemuning Harum; Yusep Mulyana
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 6 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program MBG yang seharusnya menjadi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan gizi anak sekolah justru menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan para siswa. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat adalah bahwa pihak penyedia makanan, korporasi katering, serta pejabat pemerintah daerah yang lalai dalam melakukan pengawasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau bahaya bagi nyawa orang lain, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan, dengan penerapan teori strict liability terhadap penyedia makanan sebagai pelaku langsung, teori vicarious liability terhadap pejabat pemerintah sebagai pihak pengawas, dan teori identifikasi terhadap korporasi sebagai badan usaha yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pegawainya. Dasar hukum positif yang dapat diterapkan dalam menjerat pelaku atau pihak yang lalai dalam kasus tersebut adalah adalah Pasal 360 dan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 4 huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a, serta Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 n, Pasal 111 dan Pasal 190 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009, serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU No18 Tahun 2012, yang seluruhnya mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang lalai atau dengan sengaja mengedarkan pangan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Penerapan asas-asas hukum pidana dalam menentukan tanggung jawab individu maupun korporasi adalah untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil dan proporsional berdasarkan asas legalitas, kesalahan, dan keadilan, sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak korban sesuai dengan prinsip negara hukum
Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Gisella, Calvinna Bella; Mulyana, Yusep
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2592

Abstract

Hadirnya kepesatan teknologi menuai sisi positif dan sisi negatif, misal dengan adanya jejaring sosial. Sisi positifnya mempermudah kita untuk bisa komunikasi secara cepat dan mudah untuk bertukar kabar atau informasi, tanpa mengkhawatirkan jarak dan waktu. Sisi negatifnya banyak orang – orang yang salah gunakan jejaring sosial ini, misal seperti menipu secara online, bertukar konten pornografi, pemalsuan identitas, dan masih banyak kejahatan- kejahatan lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis notatif maupun aturan mengenai gagasan yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan analisis data hukum kualitatif untuk menulis UU ini. Analisis dan deskripsi dihasilkan melalui penelitian yuridis kualitatif. Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk merangkum klausa-klausa yang berkaitan dengan masalah. Pada proses pembuktian sebuah kasus kejahatan siber dengan jenis bukti adalah perluasan alat bukti atau alat bukti elektronik dilakukan dengan bantuan ahli. Dalam hal ini yang menjadi ahli adalah digital forensik, yang dapat membuat, mengeluarkan, dan memberikan surat yang dikemukakan seorang ahli yang memuat dan/atau yang membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak kejahatan siber.Sama hal dengan pembuktian perluasan alat bukti yang dijelaskan di atas.
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR SHOOTING DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA PADA SISWA PUTRA KELAS V SDN PEUSAR TAHUN PELAJARAN 2024/2025 Dicky Cahyadi; H. Yusep Mulyana; Zaenal Arifin
JESA-Jurnal Edukasi Sebelas April Vol 9 No 2 (2025): JESA - Jurnal Edukasi Sebelas April
Publisher : LPPM UNSAP & Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar shooting dalam permainan sepak bola pada siswa putra kelas V SDN Peusar pelajaran 2024/2025. Penulis mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut yaitu model pembelajaran inkuiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar shooting dalam permainan sepak bola pada siswa putra kelas V SDN Peusar tahun pelajaran 2024/2025. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah model eksperimen dengan memberikan perlakuan pembelajaran inkuiri dalam permainan sepak bola dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri pada sampel penelitian. Adapun yang menjadi sampel penelitian adalah 12 orang siswa putra kelasV SDN Peusar. Instrumen yang digunakan adalah tes shooting dalam permainan sepak bola. Berdasar hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: 1. model pembelajaran inkuiri memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar shooting dalam permainan sepak bola pada siswa putra kelas V SDN Peusar tahun pelajaran 2024/2025. dan 2. model pembelajaran inkuiri memiliki pengaruh cukup besar terhadap hasil belajar shooting dalam permainan sepak bola pada siswa putra kelas V SDN Peusar tahun pelajaran 2024/2025. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata tes awal 11,67 dengan simpangan baku 4,29 sedangkan nilai rata-rata tes akhir 15,00 dengan simpangan baku 4,34. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata yang dicapai oleh sampel setelah mendapat perlakukan berupa penerapan model pembelajaran Inkuiri dalam pembelajaran shooting dalam permainan sepak bola sebesar 3,33 dengan simpangan baku 2.14. Sedangkan untuk uji Wilcoxonnya diperoleh W hitung 0 dan w tabel 13. Sehingga berdasarkan kriteria pengujian diperoleh hasil Ho ditolak. Adapun peningkatannya 35% berada pada klasifikasi sedang.
SOSIALISASI IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLEGENCE DALAM TINDAK PIDANA CYBER CRIME DI KABUPATEN GARUT Mulyana, Yusep
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/kme8x408

Abstract

Perkembangan Teknologi di era sekarang ini membuat banyaknya peningkatan yang mempermudah kegiatan manusia, termasuk salah satunya telah dugunakannya Artificial Intellegence (Kecerdasan Buatan) yang mana kegunaanya untuk membantu manusia melakukan tugasnya secara otomatis dalam beragam perangkat lunak komputer. Namun dalam penggunaannya selain terdapat hal positif juga terdapat hal negatif apabila disalahgunakan, maraknya kejahatan cyber crime yang terjadi itu juga termasuk campur tangan dari Artificial Intellegence. Adanya potensi besar terhadap artificial iintellegence dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana mayantara, bahwa sistem itu pola kerjanya sesuai dengan pembuat dan tujuan dibuatnya, untuk digunakan dalam hal positif atau negatif. Seperti melakukan hacking, cracking, phising, penyebaran virus dan Trojan, dan cybersquatting di Kabupaten Garut. Berkaitan dengan perkembangan pengaturan AI pada sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini dengan hadinya UU ITE sebagai bentuk untuk menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, oleh karena itu tentunya permasalahan hukum yang berkaitan dengan teknologi perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan hukum yang berlaku. Di Indonesia khususnya di Kabupaten Garut belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur terkait dengan AI, hal itu yang menjadi sebab UU ITE memiliki perluasan untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum yang berkaitan dengan AI. Dalam UU ITE AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik dimana unsur yang terdapat pada pengaturan hukum sistem elektronik dan agen elektronik dalam hal ini memiliki kesesuaian dengan karakteristik dari AI dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.
DISPARITY OF BULLYING CRIMINAL SANCTIONS REGARDING VICTIM PROTECTION Mulyana, Yusep
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 3 No. 8: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v3i8.7307

Abstract

The disparity in the judge's considerations that occurred regarding the two decisions regarding the criminal act of bullying was due to the fact that the judge had the authority to impose a sentence based on the chronological background and aim and cause of the criminal act. As well as other reasons, such as the law which in essence only provides provisions for minimum and maximum limits of sanctions, which means that the nature of the sanctions is uncertain, apart from that, the methods used for criminal acts are different, even though the case is the same, the impacts caused are also different and not the same. , as well as the consideration of the panel of judges in several situations during the course of the trial, also considering and paying attention to the condition of the defendant. As in the Child Protection Law, it provides special protection guarantees for children who are in conflict with the law, whether children as victims or children as perpetrators, especially in cases of bullying. Victimology recognizes the rights of victims. This point of view is very important because bullying is seen as something that happens in childhood and is not seen as a problem. Despite the fact that bullying has very real effects, the rights of victims have not been widely recognized from this perspective. Because witness and victim protection institutions only exist at the center and do not yet exist in the regions, Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection cannot be implemented effectively to handle victims and accompany them during the legal process. so that only relevant organizations and the police can protect witnesses and victims.
Artificial Intelligencein Criminal Investigation Yusep Mulyana; Subarsyah Subarsyah
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): December : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i4.251

Abstract

Artificial Intelligence (AI)plays a vital role in criminal investigations, offering innovative solutions to challenges faced by law enforcement. With its fast and accurate data analysis capabilities, AI can identify behavioral patterns, detect anomalies, and predict potential crimes. Technologies such as facial recognition, social network analysis, and natural language processing help speed up the investigation process and improve prosecution effectiveness. However, the application of AI also raises ethical challenges, including privacy issues and potential bias in algorithms. Therefore, it is important to develop a framework that ensures the responsible use of AI in a legal context.
Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yuni Shaputri, Siti Nurewah; Mulyana, Yusep
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2244

Abstract

The city of Bandung is one of the regions in Indonesia where the practice of online prostitution or the crime of human trafficking is rampant. Business people take advantage of accommodation facilities in the city of Bandung. The perpetrators took advantage of the ease of access to communicate by using the Michat application with fellow users who were located relatively close by. This business uses it as a service offering sexual services to potential consumers or users of the same application. The analytical tool used is legal interpretation, namely legal interpretation. Legal interpretation or legal interpretation itself is an effort to explain, explain, confirm both in a broad and narrow sense the existing legal understanding to use it to solve the problem being faced. The results of the research show that the regulation regarding the Michat application as a criminal act of online prostitution is determined in Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 because the seller or alter deliberately uses the MiChat application to promote sexual services by broadcasting electronic information which clearly has content that violates decency. Proof for perpetrators of criminal acts on the Michat application is that chat history, profile photos and other information obtained from the MiChat application can be used as valid legal evidence as stipulated in Article 5 of Law Number 1 of 2024. And the efforts made by the government for users The Michat application is a preventive effort carried out to prevent the practice of online prostitution, and a repressive effort carried out by closing localization places in various regions, imprisoning (ultimatum remndium) for commercial sex workers for violating Article 27 paragraph (1) of the Law Number 1 of 2024.
LAW ENFORCEMENT EDUCATION ON THE CRIMINAL ACTS OF EMBEZZLEMENT IN ONLINE ARISAN IN GARUT REGENCY Mulyana, Yusep; Ermaya, Berna
MSJ : Majority Science Journal Vol. 3 No. 4 (2025): MSJ-November
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/msj.v3i4.487

Abstract

Abstract This research uses a normative juridical method that focuses on the analysis of positive legal norms related to law enforcement against criminal acts of embezzlement in online arisan in Garut Regency. The results of the analysis show that law enforcement conducted by the police consists of two stages, namely preventive efforts through public appeals and socialization, and repressive efforts through investigation, inquiry, examination, and case submission to the Public Prosecutor. Inhibiting factors in law enforcement include limited facilities and infrastructure, limited technological capabilities, operational cost constraints, and low public legal awareness. The results of the analysis show that law enforcement efforts carried out by the police are taken through two stages, namely the prevention stage (preventive) and the enforcement stage (repressive). Prevention (preventive) carried out by the police is two stages starting from appealing to the public through social media and carrying out socialization to the community, then at the stage of law enforcement through enforcement (repressive) carried out by investigators and police investigators through several stages, namely the investigation stage, the investigation stage, the examination stage and the settlement stage and the handover of the case to the Public Prosecutor. The police as the front line strives for the best for the community, all stages of law enforcement are guided by the Criminal Procedure Code (KUHAP) starting from investigations, namely collecting evidence, witnesses, summoning related parties to summoning suspects and making an Examination Report (BAP). Inhibiting factors in Law Enforcement Against the Crime of Embezzlement in Online Arisan in Garut Regency are factors of means and facilities, law enforcement factors, operational cost factors, and community factors to support the investigation process in efforts to examine the disclosure of perpetrators of online arisan embezzlement in the Police's jurisdiction.
Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Calvinna Bella Gisella; Yusep Mulyana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2592

Abstract

Hadirnya kepesatan teknologi menuai sisi positif dan sisi negatif, misal dengan adanya jejaring sosial. Sisi positifnya mempermudah kita untuk bisa komunikasi secara cepat dan mudah untuk bertukar kabar atau informasi, tanpa mengkhawatirkan jarak dan waktu. Sisi negatifnya banyak orang – orang yang salah gunakan jejaring sosial ini, misal seperti menipu secara online, bertukar konten pornografi, pemalsuan identitas, dan masih banyak kejahatan- kejahatan lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis notatif maupun aturan mengenai gagasan yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan analisis data hukum kualitatif untuk menulis UU ini. Analisis dan deskripsi dihasilkan melalui penelitian yuridis kualitatif. Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk merangkum klausa-klausa yang berkaitan dengan masalah. Pada proses pembuktian sebuah kasus kejahatan siber dengan jenis bukti adalah perluasan alat bukti atau alat bukti elektronik dilakukan dengan bantuan ahli. Dalam hal ini yang menjadi ahli adalah digital forensik, yang dapat membuat, mengeluarkan, dan memberikan surat yang dikemukakan seorang ahli yang memuat dan/atau yang membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak kejahatan siber.Sama hal dengan pembuktian perluasan alat bukti yang dijelaskan di atas.
Tantangan dalam Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia Luana Meteora Netanya Utami; Yusep Mulyana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1359

Abstract

Restitusi adalah mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana untuk memulihkan hak korban tindak pidana melalui ganti rugi dari pelaku, sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kompleks.Tantangan utama mencakup rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, ketidakjelasan regulasi tentang penghitungan kompensasi, dan keterbatasan sumber daya. Perbedaan antara hukum adat dan hukum positif juga sering menghambat penerapannya. Korban, terutama dari kalangan kurang mampu, sulit mengakses layanan hukum untuk memperjuangkan hak mereka, diperburuk oleh proses yang berbelit-belit dalam kasus-kasus seperti TPPO. Masalah lainnya adalah ketidakmampuan pelaku untuk membayar dan belum optimalnya dana kompensasi negara, yang berakibat banyak korban tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak restitusi juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan penyederhanaan prosedur. Pendekatan keadilan restoratif harus diperkuat untuk menjamin pemulihan hak korban. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan dana talangan restitusi dan sistem database terpadu guna memastikan hak korban terpenuhi sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.
Co-Authors Adam Kemal Pasha Andi Cakra Cindrapole Andi Cakra Cindrapole Andi Kurniawan Andi Kurniawan Calvinna Bella Gisella Dicky Cahyadi Eka Erfianty Putri Enggenia Delin Raradela Ermaya, Berna Fauzan . Gisella, Calvinna Bella Hj. Ummi Maskanah Juaidah Agustina, Juaidah Lestahulu, Ridwan Fauzy Luana Meteora Netanya Utami Meitria Cahyani Meti Zuliyana, Meti Mochamad Bintang Arvi Putra Mochamad Galih Najhan Kemuning Harum Pratiwi Nanindya Nataningrum Narwadan, Theresia Nolda Agnes Oki Earlivan Sampurno Permatasari, Nuryanti PN, Trinandari Pratiwi, Najhan Kemuning Harum Putri, Amanda Valentina Rachmawati, Diana Widhi Ridwan Fauzy Lestahulu Rosmini, Sitti Sitti Rosmini Subarsyah Subarsyah Taufik Muhamad Oktavian Trisa Aprillia Hapsari Yuni Shaputri, Siti Nurewah Zaenal Arifin Zulfikar Muhammad Zuraidah ZURAIDAH ZURAIDAH