Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Praperadilan terhadap Problematika Penetapan Tersangka yang Tidak Memenuhi Dua Alat Bukti Hapsari, Trisa Aprillia; Mulyana, Yusep
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1904

Abstract

This research aims to examine the application of pre-trial to the problem of determining suspects who do not meet the requirements of at least two valid evidences in accordance with the provisions of Article 183 and Article 184 of the Criminal Code. This problem often occurs in criminal law practice in Indonesia, where the suspect is determined without going through valid procedures and without sufficient evidence, thus potentially violating the principles of human rights and substantive justice. This research uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case approaches, which focuses on the analysis of written legal norms and their application in practice through the study of laws and regulations, legal theories, and court decisions. The scope of the research includes the study of the evidence system in criminal procedure law as well as the protection of the rights of suspects, with the research object in the form of positive legal provisions, the theory of the validity of evidence, and the application of progressive law in judge's decisions. The types of legal materials used include primary legal materials (laws and decisions), secondary (legal literature and scientific journals), and tertiary (legal dictionaries and encyclopedias). Data collection is carried out through literature and documentation studies, while the analysis technique of legal materials is carried out descriptively-analytically by interpreting legal norms and examining their application systematically and critically. Research results show that pre-trial has an important function as a judicial control mechanism for investigators' actions that are beyond their authority. The Constitutional Court's decision number 21/PUU-XII/2014 has expanded the pre-trial object including the validity of determining the suspect. Through case studies such as the Pegi Setiawan case, it is proven that pre-trial is effective in ensuring the protection of individual rights and preventing abuse of authority by law enforcement officers. Therefore, the determination of suspects must be carried out carefully and based on valid legal procedures so as not to harm justice and public trust in the legal system.
Restoration of Justice Through Rehabilitation As a Critical Review of The Effectiveness of Article 54 of The Narcotics Law As a Paradigm of Modern Criminal Prosecution Maskanah, Ummi; Mulyana, Yusep
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 6 (2025): JHK_OCTOBER
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i6.451

Abstract

Restorative justice demands a shift from punishment to rehabilitation. Article 54 of the Narcotics Law mandates rehabilitation as an obligation for addicts, shifting the criminal paradigm from punishment to protection and rehabilitation. This rehabilitation reflects the values of restorative justice, which emphasize social and personal recovery from drug abuse. This study aims to examine the position of Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics within the framework of modern criminal justice and the concept of restorative justice, as well as to examine the implementation of rehabilitation for drug addicts as a form of recovery approach compared to punishment. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through an analysis of positive legal norms and their relevance in the criminal justice system in Indonesia. The results of the discussion indicate that Article 54 of Law No. 35 of 2009 has an important position in the framework of modern criminalization and restorative justice , by emphasizing medical and social rehabilitation for addicts and victims of drug abuse, rather than punishment. In its implementation, although normatively it reflects a healing approach and protection of human rights, implementation in the field still faces obstacles such as limited facilities, social stigma, and weak support from officials, thus requiring strengthening of policies and institutions.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KERACUNAN MASAL DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Pratiwi, Najhan Kemuning Harum; Yusep Mulyana
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 6 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program MBG yang seharusnya menjadi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan gizi anak sekolah justru menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan para siswa. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat adalah bahwa pihak penyedia makanan, korporasi katering, serta pejabat pemerintah daerah yang lalai dalam melakukan pengawasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHPidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau bahaya bagi nyawa orang lain, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan, dengan penerapan teori strict liability terhadap penyedia makanan sebagai pelaku langsung, teori vicarious liability terhadap pejabat pemerintah sebagai pihak pengawas, dan teori identifikasi terhadap korporasi sebagai badan usaha yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pegawainya. Dasar hukum positif yang dapat diterapkan dalam menjerat pelaku atau pihak yang lalai dalam kasus tersebut adalah adalah Pasal 360 dan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 4 huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a, serta Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 n, Pasal 111 dan Pasal 190 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009, serta Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU No18 Tahun 2012, yang seluruhnya mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang lalai atau dengan sengaja mengedarkan pangan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Penerapan asas-asas hukum pidana dalam menentukan tanggung jawab individu maupun korporasi adalah untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil dan proporsional berdasarkan asas legalitas, kesalahan, dan keadilan, sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak korban sesuai dengan prinsip negara hukum
Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Gisella, Calvinna Bella; Mulyana, Yusep
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2592

Abstract

Hadirnya kepesatan teknologi menuai sisi positif dan sisi negatif, misal dengan adanya jejaring sosial. Sisi positifnya mempermudah kita untuk bisa komunikasi secara cepat dan mudah untuk bertukar kabar atau informasi, tanpa mengkhawatirkan jarak dan waktu. Sisi negatifnya banyak orang – orang yang salah gunakan jejaring sosial ini, misal seperti menipu secara online, bertukar konten pornografi, pemalsuan identitas, dan masih banyak kejahatan- kejahatan lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis notatif maupun aturan mengenai gagasan yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan analisis data hukum kualitatif untuk menulis UU ini. Analisis dan deskripsi dihasilkan melalui penelitian yuridis kualitatif. Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk merangkum klausa-klausa yang berkaitan dengan masalah. Pada proses pembuktian sebuah kasus kejahatan siber dengan jenis bukti adalah perluasan alat bukti atau alat bukti elektronik dilakukan dengan bantuan ahli. Dalam hal ini yang menjadi ahli adalah digital forensik, yang dapat membuat, mengeluarkan, dan memberikan surat yang dikemukakan seorang ahli yang memuat dan/atau yang membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak kejahatan siber.Sama hal dengan pembuktian perluasan alat bukti yang dijelaskan di atas.
SOSIALISASI IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLEGENCE DALAM TINDAK PIDANA CYBER CRIME DI KABUPATEN GARUT Mulyana, Yusep
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 11 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/kme8x408

Abstract

Perkembangan Teknologi di era sekarang ini membuat banyaknya peningkatan yang mempermudah kegiatan manusia, termasuk salah satunya telah dugunakannya Artificial Intellegence (Kecerdasan Buatan) yang mana kegunaanya untuk membantu manusia melakukan tugasnya secara otomatis dalam beragam perangkat lunak komputer. Namun dalam penggunaannya selain terdapat hal positif juga terdapat hal negatif apabila disalahgunakan, maraknya kejahatan cyber crime yang terjadi itu juga termasuk campur tangan dari Artificial Intellegence. Adanya potensi besar terhadap artificial iintellegence dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana mayantara, bahwa sistem itu pola kerjanya sesuai dengan pembuat dan tujuan dibuatnya, untuk digunakan dalam hal positif atau negatif. Seperti melakukan hacking, cracking, phising, penyebaran virus dan Trojan, dan cybersquatting di Kabupaten Garut. Berkaitan dengan perkembangan pengaturan AI pada sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini dengan hadinya UU ITE sebagai bentuk untuk menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, oleh karena itu tentunya permasalahan hukum yang berkaitan dengan teknologi perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan hukum yang berlaku. Di Indonesia khususnya di Kabupaten Garut belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur terkait dengan AI, hal itu yang menjadi sebab UU ITE memiliki perluasan untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum yang berkaitan dengan AI. Dalam UU ITE AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik dimana unsur yang terdapat pada pengaturan hukum sistem elektronik dan agen elektronik dalam hal ini memiliki kesesuaian dengan karakteristik dari AI dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.
DISPARITY OF BULLYING CRIMINAL SANCTIONS REGARDING VICTIM PROTECTION Mulyana, Yusep
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 3 No. 8: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v3i8.7307

Abstract

The disparity in the judge's considerations that occurred regarding the two decisions regarding the criminal act of bullying was due to the fact that the judge had the authority to impose a sentence based on the chronological background and aim and cause of the criminal act. As well as other reasons, such as the law which in essence only provides provisions for minimum and maximum limits of sanctions, which means that the nature of the sanctions is uncertain, apart from that, the methods used for criminal acts are different, even though the case is the same, the impacts caused are also different and not the same. , as well as the consideration of the panel of judges in several situations during the course of the trial, also considering and paying attention to the condition of the defendant. As in the Child Protection Law, it provides special protection guarantees for children who are in conflict with the law, whether children as victims or children as perpetrators, especially in cases of bullying. Victimology recognizes the rights of victims. This point of view is very important because bullying is seen as something that happens in childhood and is not seen as a problem. Despite the fact that bullying has very real effects, the rights of victims have not been widely recognized from this perspective. Because witness and victim protection institutions only exist at the center and do not yet exist in the regions, Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection cannot be implemented effectively to handle victims and accompany them during the legal process. so that only relevant organizations and the police can protect witnesses and victims.
Artificial Intelligencein Criminal Investigation Yusep Mulyana; Subarsyah Subarsyah
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): December : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i4.251

Abstract

Artificial Intelligence (AI)plays a vital role in criminal investigations, offering innovative solutions to challenges faced by law enforcement. With its fast and accurate data analysis capabilities, AI can identify behavioral patterns, detect anomalies, and predict potential crimes. Technologies such as facial recognition, social network analysis, and natural language processing help speed up the investigation process and improve prosecution effectiveness. However, the application of AI also raises ethical challenges, including privacy issues and potential bias in algorithms. Therefore, it is important to develop a framework that ensures the responsible use of AI in a legal context.
Implikasi Psikologi Forensik dalam Proses Asesmen dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Muhammad, Zulfikar; Mulyana, Yusep
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1967

Abstract

This study examines the application of forensic psychology in the assessment process for proving narcotic crimes in Indonesia, focusing on its contribution to justice and the accuracy of legal decisions. Forensic psychology, as a discipline integrating psychological principles into the criminal justice system, plays a crucial role in analyzing the psychological condition of perpetrators, including their motives, mental capacity, and level of narcotic dependency. This approach employs techniques such as clinical interviews, behavioral observations, and psychometric tests like MMPI and WAIS to produce reports that support courtroom evidence. The study adopts a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, referring to Law Number 35 of 2009 on Narcotics and related regulations. Findings indicate that forensic psychology enhances the objectivity of legal decisions by providing insights into psychological factors influencing perpetrators’ behavior, such as addiction or mental disorders, thus supporting restorative justice approaches. Additionally, forensic psychological assessments assist judges in distinguishing between perpetrators acting with full awareness and those influenced by external pressures, such as coercion or exploitation, commonly seen in drug courier cases.
Tantangan Penegakan Hukum terhadap Froud Perbankan dalam Industri Judi Online Pasha, Adam Kemal; Mulyana, Yusep
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1947

Abstract

The enforcement of law against banking fraud within the online gambling industry in Indonesia faces intricate challenges amidst rapid digital technology advancements. This study aims to analyze the forms of criminal liability for perpetrators of banking fraud involved in online gambling under Indonesia’s positive law and to identify the primary obstacles in law enforcement processes, along with investigators’ efforts to address them. Employing a normative juridical approach and literature review method, this research examines regulations such as the 1945 Constitution, Law No. 8/1981 on Criminal Procedure Code, Law No. 10/1998 on Banking, Law No. 8/2010 on Anti-Money Laundering, Law No. 1/2024 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 1/2023 on the New Criminal Code. Findings reveal that perpetrators of banking fraud face penalties of up to 7 years under Articles 492 and 483 of the New Criminal Code for fraud and embezzlement, and up to 20 years under the Anti-Money Laundering Law for money laundering. Major challenges include difficulties in digital evidence collection due to advanced encryption, overseas servers, and low compliance in reporting suspicious transactions, as evidenced by PPATK’s 2025 report noting only 573 active reporters out of 89,000. Cases like the arrest of two online gambling bosses (OHW and H) in May 2025 exposed the massive abuse of 4,000 bank accounts, yet inter-agency coordination among the Police, OJK, Kominfo, and PPATK remains hindered by limited digital forensics and cross-jurisdictional issues. Investigators address these barriers by leveraging digital forensic technology, international cooperation through Mutual Legal Assistance, and enhanced big data-based monitoring systems. This study recommends a holistic approach integrating strengthened financial technology regulations, investigator training, and public education to prevent cybercrimes, thereby upholding the rule of law and safeguarding the national financial system.
Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yuni Shaputri, Siti Nurewah; Mulyana, Yusep
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2244

Abstract

The city of Bandung is one of the regions in Indonesia where the practice of online prostitution or the crime of human trafficking is rampant. Business people take advantage of accommodation facilities in the city of Bandung. The perpetrators took advantage of the ease of access to communicate by using the Michat application with fellow users who were located relatively close by. This business uses it as a service offering sexual services to potential consumers or users of the same application. The analytical tool used is legal interpretation, namely legal interpretation. Legal interpretation or legal interpretation itself is an effort to explain, explain, confirm both in a broad and narrow sense the existing legal understanding to use it to solve the problem being faced. The results of the research show that the regulation regarding the Michat application as a criminal act of online prostitution is determined in Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 because the seller or alter deliberately uses the MiChat application to promote sexual services by broadcasting electronic information which clearly has content that violates decency. Proof for perpetrators of criminal acts on the Michat application is that chat history, profile photos and other information obtained from the MiChat application can be used as valid legal evidence as stipulated in Article 5 of Law Number 1 of 2024. And the efforts made by the government for users The Michat application is a preventive effort carried out to prevent the practice of online prostitution, and a repressive effort carried out by closing localization places in various regions, imprisoning (ultimatum remndium) for commercial sex workers for violating Article 27 paragraph (1) of the Law Number 1 of 2024.