Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.869
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Varia Bina Civika Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat SEJ (Science Education Journal) TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal 'Aisyiyah Medika Jurnal Kesehatan dan Pembangunan Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam Lentera Perawat Jurnal Kesehatan Terapan Journal Of Safety and Health Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology (J-HEST) Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Chemistry Education and Integration Journal of Social Science Nestor Tanjungpura Journal Of Law Jurnal Lantera Ilmiah Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Kader Bangsa Al Urwatul Wutsqa Proceeding of International Conference on Social Science and Humanity
. Ria Wulandari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Wulandari, Ria
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2017): VOLUME 1 ISSUE 2, JULY 2017
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.557 KB) | DOI: 10.26418/tlj.v1i2.24250

Abstract

At this time, Indonesian revising for the anti terrorism number 15 year 2003. It’s cause pro and contra about the draft of articles. The issue that often turn up is the anti terrorism article drafts should more against terrorism crime and all at once human right respectful.This article study about interpretation of article drafts and comparison with the anti terrorism number 15 year 2003. So, the more and less of article drafts will be knowing. Revise for the anti terrorism number 15 year 2003 hoping can find strategic and tactis to overcome terrorism crime without shake Indonesian social and culture system.
KEDUDUKAN BILATERAL IMPUNITY AGREEMENT (BIA)/NON SURRENDER AGREEMENT (NSA) TERHADAP STATUTA ROMA 1998 Wulandari, Ria
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 2, No 2 (2018): VOLUME 2 ISSUE 2, JULY 2018
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.502 KB) | DOI: 10.26418/tlj.v2i2.25801

Abstract

The Rome Statute asserts that the ICC has jurisdiction over people (natural person). This affirmation is contained in article 25 (2) stating that persons committing offenses materially included in the ICC jurisdiction shall enter into individual criminal liability. Another article on the non-recognition of impunity is found in the provisions of article 33 of the Rome Statute stating that a person committing crimes covered by the Rome Statute on the basis of superior orders can not escape from criminal responsibility. But the 1998 Rome Statute has weak rules in article 98 paragraph 2 concerning cooperation concerning the release of immunity rights and consent to submit to which the treaty was made because of an existing SOFA agreement prior to the 1998 Rome Statute. The absence of impunity in the Rome Statute of 1998 has provoked a strong reaction from the United States. According to US, this non-impunity provision threatens its citizens, especially US troops who serve as peacekeepers or military cooperation with allies in various parts of the world. Therefore the United States uses the provisions of article 98 paragraph 2 to hold a number of bilateral agreements with various states stating that no citizen shall be an officer or former official, or any military personnel of any party which may be transferred or transferred by another State to the International Criminal Court for any purpose. This agreement became known as the Bilateral Implementation Agreement (BIA). Another term for this agreement is the NonSurrender Agreement (NSA). The BIA / NSA Agreement then becomes contradictory to the objective of the Rome Statute 1998 on impunity repudiation. If the BIA / NSA agreement is justified it will complicate the existence of the International Criminal Court.
KAJIAN MENGENAI BASIC ARRANGEMENT ON BORDER CROSSING 1967 ANTARA INDONESIA-MALAYSIA BERKAITAN DENGAN PRAKTEK PERDAGANGAN GULA ILLEGAL DI ENTIKONG KALIMANTAN BARAT Ria Wulandari, .
Jurnal Varia Bina Civika No 75 (2009): Jurnal Varia Bina Civika
Publisher : Jurnal Varia Bina Civika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gula adalah industri yang di dominasi oleh perusahaan Negara, namun sejak abad ke 19 produksi gula telah mengalami krisis. Hal ini berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan gula dalam negeri termasuk di Kalimantan Barat. Awalnya pemerintah mengimport gula asal Thailand yang masuk ke Sarawak untuk mengisi kekurangan stok gula di Kalimantan Barat melalui SK N0 616/DAGLU/VIII/2003 dengan menunjuk Perusahaan Perdagangan Gula (PPI) sebagai pengimport, namun setelah harga gula stabil, pengusaha tetap mengimport gula karena selisih harga yang cukup besar yakni kurang lebih Rp.2000 (dua ribu) hingga Rp.3000 (tiga ribu) perkilo. Dengan msuknya gula illegal, sebetulnya masyarakat Kalimantan Barat merasa diuntungkan karena harga gula lebih murah dengan warna yang putih bersih. Namun di pihak lain 2,5 juta orang terancam kehilangan jika industri gula dalam negeri mati[1] disamping itu terhadap peredaran gula illegal tersebut diperkirakan Negara mengalami kerugian 350 miliar perbulan karena tidak ada pemasukan dari perdagangan illegal tersebut.[2] Mengenai kerugian tersebut, pada masa pemerintahannya, Usman Jafar pernah mengusulkan untuk tetap mengimport gula hanya untuk daerah Kalimantan Barat dengan jumlah terbatas, dengan perhitungan Kalimantan Barat tetap mendapat pemasukan dari import gula, masyarakat tidak kekuarangan gula dan berkurangnya praktek pedagangan gula illegal. Namun usulan ini tidak di setujui pemerintah pusat. Praktek perdagangan gula illegal dilakukan dengan berbagai cara diantaranya membeli gula dari Thailand melalui pelabuhan Portklang Malaysia yang merupakan pelabuhan bebas (di pelabuhan ini barang-barang yang masuk tidak dikenakan bea masuk sehingga barang yang masuk dikategorikan legal, kemudian masuk ke Sarawak lalu ke Entikong, cara lainnya adalah memesan gula pada pengusaha besar di Malaysia, cara lainnya lagi adalah dengan mengumpulkan kartu pas lintas batas penduduk perbatasan untuk dibelikan gula sehingga gula yang masuk dengan cara ini menurut pihak kepolisian dikategorikan legal karena penduduk perbatasan berdasarkan Basic Arrangement On Border Crossing 1967 memang diperbolehkan membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan menggunakan kartu pas lintas batas yang dikeluarkan oleh pejabat terkait di kedua Negara. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini akan mengkaji apakah ada celah hukum dalam Basic Arrangement On Border Crossing 1967 sehingga perdagangan gula illegal menjadi legal. [1] Nono Anwar Makarim dalam Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik, Buku Obor, Jakarta, 2005 Hal 384 [2] http//www//beritaliputan6.com. dilansir 26/02/2009 pukul 23.55 wib
LEGAL OPINION TERHADAP MOU 2004 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA (Dalam Rangka Menyongsong Aturan Baru Mengenai Penempatan TKI di Malaysia) Ria Wulandari, .
Jurnal Varia Bina Civika No 75 (2009): Jurnal Varia Bina Civika
Publisher : Jurnal Varia Bina Civika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seakan menjadi permasalahan yang terus mendera Indonesia. Ribuan TKI di Malaysia sebagian besar ternyata termasuk kategori illegal, berbagai kekerasan dan tindakan penganiayaan dari majikan merupakan hal yang biasa dan larinya TKI menjadi berita yang terus terpampang. Berbagai permasalahan tersebut mengantarkan pada dibuatnya nota kesepakatan atau Memorandum Of Understanding (MOU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia pada bulan Mei 2004 tentang Penempatan TKI. Dikarenakan MOU 2004 dipandang belum mengakomodir kepentingan Indonesia, maka pada bulan April 2010 ini, baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia berencana memperbaharui MOU 2004 tersebut, tulisan ini hendak mengkaji beberapa hal yang di atur didalam MOU 2004. Legal opinion mengenai MOU ini secara garis besar, pembahasannya berkisar pada isi atau substansi yang diatur. Hal ini bisa dimulai dari pemilihan topik-topik sentral dan strategis, serta pemeriksaan terhadap apakah suatu peraturan berkontradiksi dengan aturan lainnya (eksternal).
STUDI ATAS PASAL 63 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PPMI) Wulandari, Ria
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v3i2.37513

Abstract

Law Number 18 Year 2017 on Indonesia Migrant Worker Protection has been ratified replace Law number 39 Year 2004 on Indonesian Labor Placement and protection because it is considered inappropriate with the development of needs Indonesia Migrant Worker Protection. Increasing practice of migrant worker especially internal sector migrant worker who often experience forced labor, victims of violence, arbitrariness, slavery even human trafficking and other treatment that violence human right mostly due to role service enterprise Indonesian labor role (PJTKI/PPMI) who commited many violations that causes Indonesian labor become a victim of a crime and inhuman treatment. Service enterprise role recognized in law number 39 of 2004. Law Number 18 Year 2017 as replace Law Number 39 Year 2004 expected to give more protection to Indonesian Migrant Worker although there has been a lot of progress in human right substansial one of which is recognition to informal sector migrant worker as a formal worker. However they are still required use service enterprice Indonesian Migrant Worker (article 63.1). This is contradictory with some articles in Law Number 18 Year 2017 and rises criminal act of trafficking in person.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) telah disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) di luar negeri karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia. Meningkatnya praktik pekerja migrant khususnya pekerja migran sektor informal yang sering mengalami kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, perbudakan bahkan perdagangan orang serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia sebagian besar dikarenakan peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) atau Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang banyak melakukan pelanggaran yang menyebabkan pekerja migran menjadi korban tindak pidana dan perlakuan tidak manusiawi. Peran PJTKI ini diakui dalam UU Nomor 39 Tahun 2004. UU Nomor 18 Tahun 2017sebagai pengganti UU Nomor 39 Tahun 2004 diharapkan dapat lebih memberi perlindungan terhadap pekerja migran. Meski telah banyak kemajuan secara substansi pada pemenuhan hak asasi manusia salah satunya adalah pengakuan terhadap buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal, namun pekerja rumah tangga tetap diwajibkan menggunakan jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) (pasal 63 ayat (1)). Hal ini bertentangan dengan beberapa pasal didalam tubuh UU Nomor 18 Tahun 2017 itu sendiri dan dengan aturan-aturan lain diluar UU tersebut. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban menggunakan PPPMI bagi pekerja rumah tangga dinilai berpotensi menimbulkan tindak pidana perdagangan orang.
Usulan Perdamaian Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina Di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Ria Wulandari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9080

Abstract

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah menawarkan Usulan Perdamaian dalam upaya menyelesaikan sengketa antara Ukraina dan Rusia. Usulan perdamaian ini menimbulkan kontroversi dari dalam dan luar negeri. Usulan perdamaian tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah usulan prdamaian Indonesia ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dasar hukum yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah Piagam PBB, Protokol Tambahan I tahun 1977, Deklarasi Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara Dan Masyarakat  Tahun 1960 dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Tentang Hubungan Persahabatan Dan Kerjasama Antar Negara Sesuai Dengan Piagam PBB Tahun 1970.  Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif
Jurisdiction Issues of the International Court and the effectiveness of ICJ's Decision in the Russia-Ukraine Dispute Resolution Wulandari, Ria
Nurani Vol 22 No 2 (2022): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v22i2.14510

Abstract

In order for the Court to have jurisdiction over international issues, the disputing parties must accede to the Court's jurisdiction. Ukraine has independently brought its case before the International Court of Justice in its dispute with Russia. This calls into question both the Court's ability to resolve the issue and its own jurisdiction over it. Article 36, clauses 1-3, and article 41 of the Statute of the ICJ will be referenced in order to respond to these inquiries. This article uses a normative methodology. The research objective is to examine the effectiveness of the international court's decision. The method used in this research is normative. The approach method used is deductive. The research results show that the Court of International Justice does not have jurisdiction to issue a final decision but only has jurisdiction to issue a Provisional Measures. However this Provisional Measures will not be effective because the security council resolution as a means of forcing the implementation of the Provisional Measures will fail to be issued due to the Russian veto.
ANALISIS FAKTOR RISIKO PENULARAN PASIEN KUSTA Rimbawati, Yazika; Wulandari, Ria
Jurnal Kesehatan dan Pembangunan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Kesehatan dan Pembangunan
Publisher : LPPM STIKes Mitra Adiguna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52047/jkp.v15i1.379

Abstract

Leprosy is one of the eight neglected tropical diseases that continues to pose a public health issue in Indonesia. This disease remains persistent and requires special attention. Several factors are associated with the incidence of leprosy, including BCG (Bacillus Calmette Guerin) vaccination status, contact history, duration of contact, personal hygiene, age, education level, knowledge, socioeconomic status, housing density, physical condition of the house, and gender (Hairil Akbar, 2020). The purpose of this study is to analyze the risk factors contributing to the transmission of leprosy among patients at the Lembak Community Health Center, Muara Enim Regency, in 2024. This research utilized a quantitative method with a cross-sectional approach, complemented by qualitative in-depth interviews to explore factors associated with leprosy transmission. The population consisted of all patients who sought treatment at the Lembak Community Health Center in 2023, totaling 62 individuals. The sampling method used was total sampling. The findings revealed a significant relationship between age (p-value = 0.015), genetic factors (p-value = 0.004), and socioeconomic status (p-value = 0.015) with leprosy transmission. This study concludes that age, genetic factors, and socioeconomic status significantly influence the transmission of leprosy. Thus, prevention and control measures should prioritize vulnerable age groups, individuals with a genetic predisposition, and populations with low socioeconomic conditions.
Implementation of Practicum Method as a Strategy to Strengthen Science Process Skills at Secondary School Level Jannah, Rikhatul; Wulandari, Ria
SEJ (Science Education Journal) Vol. 9 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/sej.v9i1.1700

Abstract

Science process skills are an important aspect in science learning and play a role in training students' scientific thinking skills. However, facts in the field show that students still have difficulties in making systematic observations, formulating hypotheses, designing and conducting experiments, and interpreting data appropriately. This condition is exacerbated by the lack of practicum activities that can train science process skills. The purpose of this study was to describe the implementation of the practicum method on the science process skills of junior high school students. This type of research is a quasi-experiment with a non-equivalent control group research design. The study population was 115 students and the sample was 46 students. The sampling technique used random sampling which was grouped into control and experimental classes. The data analysis technique used N-gain and Mann Whitney test. The results showed that there was no increase in science process skills in the control and experimental classes. In addition, there was no significant difference between the science process skills of the control and experimental classes. It can be concluded that the practicum method in this study did not have an impact on students' science process skills.
CREATIVITY AND COLLABORATION THROUGH THE PROJECT BASED LEARNING MODEL IN SCIENCE LEARNING Fisyahrina , Amalia; Wulandari, Ria
Journal of Social Science Vol. 1 No. 2 (2024): Journal Of Social Science
Publisher : PT ANTIS INTERNATIONAL PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61796/ijss.v1i2.10

Abstract

The purpose of this study was to determine the improvement and influence of creativity an collaboration through Project Based Learning models in science learning. This type of research is quantitative pre-experiment with aone group pretest-posttest design tested on the experimental class and 2 replication classes. The type of test used measure creativity uses a description test sheet while collaboration uses a collaboration observation sheet. The results showed that the increase in creativity with an average N-Gain value in the medium category. The collaboration skill scores of the three classes were obtained in the good and excellent categories. The result of the manova test on creativity and collaboration skills influenced creativity and collaboration through the Project Based Learning model so it can be concluded that the learning process using the Project Based Learning model can improve and influence creativity and collaboration in science learning
Co-Authors Apriliana, Helda Astriyani, Erna Aziz, Abd. Rijalul Farkhansa, Sulthon Fatra Dhamara, Dirham Fatra FERLY OKTRIYEDI Fisyahrina , Amalia FITRI AFDHAL Handayani, Lela Hasrian Rudi Setiawan Hearisa, Phetri Jannah, Rikhatul Kamil, Rizki Maulana Kamila, Siti Nur Lisa Utami Luluk Iffatur Rocmah Martin, Neli Yuslita Eli Matondang, Salsabila Minarti Minarti Muzayyanah, Titik Muzayyin, Muzayyin Oktrigana Wirian Padeli Padeli Pribadi, Adhelia Nanda Putra, Dicky Adi PUTU LUSITA NATI INDRIANI refelita, fitri Rizal, M. Saiful Rizki Amalia Romadhon, Mohammad Romadhon, Muhammad Sakinah, Wahyu Saptomo, Priyo Silvia Silvia Supangat, Alfian Syarif Hidayat Ulhaq, Fahim Dhiya Vanda Rezania Yazika Rimbawati yunizar, dedy