Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal DIskresi
Rusnan, Rusnan
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Praktik Liberalisasi Pendidikan Sebagai Implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Muhamad Alwi Kurniawan; Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika liberalisasi pendidikan sebagai implikasi diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, untuk menjelaskan kesesuaian konsep liberalisasi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dengan teori keadilan, dan untuk menjelaskan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, dinamika pendidikan nasional dari masa ke masa mengalami transformasi yang sangat signifikan. Kebijakan untuk melegitimasi liberalisasi pendidikan semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang dibuktikan dengan adanya pemberian izin terhadap Perguruan Tinggi Asing untuk beroperasi di Indonesia, adanya peran serta mayarakat dalam pendanaan Pendidikan Tinggi, pembiyaan Perguruan Tinggi oleh pihak swasta berprinsip nirlaba, serta adanya praktik otonomi Pendidikan Tinggi. Kedua, konsep liberalisasi pendidikan tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakmerataan akses pendidikan untuk setiap warga negara. Ketiga, kewenangan pemerintah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi semakin dibatasi karena adanya legitimasi terhadap otonomi kampus yang dapat menyempitkan ruang intervensi negara dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: (Studi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah) Lalu Aang Suryanata; Rusnan Rusnan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3526

Abstract

This study points out main duties of village representative boards in Pujut Sub-District and identifies factors hampering good governance principles from being implemented in village governance. This is an empirical study with statutory, conceptual, sociological, and comparative approaches. The study was conducted in Mertak, Kuta, and Sukadana Villages. Results of this study show that main duties of village representative board according to Article 55 of the Law No. 6 of 2014 of Village are, firstly, discussing and establishing village regulation along with the head of village. Secondly, accommodating and conveying village community’s aspirations. Lastly, supervising head of village performance. In addition, there are differences in perspectives and approaches of those three villages in putting good governance principles into practice. According to this study, village representative boards of the three villages are highly likely to have made efforts in implementing the good governance principles respectively. Despite both participation and accountability principles are still inadequately implemented in Mertak and Sukadana villages. Whereas in Kuta Village, the overall principles’ implementation is relatively satisfactory in all three the Village Representative Board’s main duties. In addition, factors hampering village representative boards from implementing good governance principles are, inadequate human resource quality, the absence of Supervision Committee, and the lack of facilities for the board members.
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Istikelal; M. Galang Asmara; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3676

Abstract

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan. sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Ptusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini adalah ini di tolaknya permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai tafsir konstitusional pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi ini penting keberadaannya sebagai bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa yang dilakukan lewat aturan hukum (government limited by law).
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB) Johannes Johny Koynja; Rusnan; Iskandar Sukmana; Riski Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3891

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa pandemi Covid-19, dengan penekanan pada aspek digitalisasi pajak. Fokus utama penelitian adalah perlunya digitalisasi dalam menjembatani keterbatasan geografis, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, serta evaluasi implementasi kebijakan relaksasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris berbasis applied law research. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan masyarakat sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dengan penekanan pada keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi kendala dan memberikan solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan digitalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Elektronik Desa (E-Samdes) guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah terpencil.
Kampanye Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Media Sosial menurut Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pemilu Tahun 2024) Muhammad Rifka Wirananda; M. Galang Asmara; Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kampanye melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan mengetahui penerapan sanksinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kampanye yang tepat melalui media sosial, serta bagaimana penerapan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, penelitian dalam hukum normatif dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengolah data, data yang terdiri dari data primer dan skunder. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu untuk menambah literatur tentang kampanye pemilu dan secara praktis untuk memberi sumbangann pemikiran. Hasil penelitian menunjukkan cara melakukan kampanye secara baik dan benar agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait kampanye melalui media sosial oleh pihak berwenang, dan disarankan agar pihak berwenang lebih mengembangkan peraturan menjadi lebih ketat dan jelas terkait aktivitas kampanye di media sosial.
Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Di Kecamatan Sambelia) Janariah Dewi Nensi; Galang Asmara; Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa (studi di Kecamatan Sambelia). Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan sosiologis (Social Legal Approach). Hasil penelitian yang di paparkan oleh peneliti adalah Bentuk efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Sambelia adalah dapat dilihat dari program-program pemerintah yang dibiayai oleh Dana Desa dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa, salah satu contoh dari program tersebut ialah pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, pagar beton, drainase dan pembuatan PAM Desa (PAMDes) yang berdampak baik pada peningkatan penghasilan para petani. Kemudian di bidang pendidikan dan pemberdayaan pemerintah Desa sudah menganggarkan daba untuk intensif guru ngaji, marbot, dan juga ada program beasiswa berprestasi kurang mampu. Kendala yang di hadapi Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam hal manajemen keuangan dan administrasi. Banyak aparat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengelola dana desa dengan efisien dan transparan. Kurangnya pelatihan dan bimbingan yang memadai dapat menghambat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana desa
PENCALONAN ANGGOTA PEREMPUAN DAN PEROLEHAN KURSI DI DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Fathira Hilmi Aulia; RR. Cahyowati; Rusnan; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, hambatan dan solusi belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan serta perolehan kursi di DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024. Metode penelitian, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Simpulan, alasan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan dan perolehan kursi adalah karena regulasi hukum yang tidak tegas, budaya patriarki, kapasitas perempuan, jaringan sosial, dan otokrasi partai politik. Hambatan dalam pencalonan anggota dan perolehan kursi yakni kepercayaan diri para calon, rendahnya partisipasi dalam politik, pemahaman politik para yang kurang.
Co-Authors Ardi Agis Utama Fathira Hilmi Aulia Galang Asmara Gatot Dwi Hendro Wibowo Haeruman Jayadi Iskandar Sukmana Istikelal Janariah Dewi Nensi Johannes Johny Koynja Johannes Johny Koynja Jumratul Aulyah Lalu Aang Suryanata M. Galang Asmara M. Galang Asmara Muhamad Alwi Kurniawan Muhammad Rifka Wirananda Rahmadani Riska Ari Amalia Riski Ari Amalia Rr. Cahyowati Sar Sar sar Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sembiring, Rinawati Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan