Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal DIskresi
Haeruman Jayadi
Universitas Mataram
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA) Aris Munandar; Chrisdianto Eko Purnomo; Haeruman Jayadi; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7430

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. mengenai kepastian hukum didalamnya terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 2). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (research document) Jenis bahan hukum adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan penelitian normatif, sehingga peneliti akan melakukan suatu penafsiran-penafsiran dan kajian-kajian untuk menelaah bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan uraian sistematis dan terstruktur, serta menjawab rumusan masalah. Adapun hasil penelitian antara lain 1). Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 didasarkan pada kelemahan dalam mekanisme pengawasan serta kecenderungan politik legislasi yang mengutamakan kepentingan tertentu. DPR tidak sepenuhnya menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai prinsip partisipasi publik yang bermakna. 2). Akibat dari ketidakpatuhan ini, secara hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku tetapi berpotensi digugat kembali, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat. Selain itu, legitimasi DPR dalam proses legislasi semakin dipertanyakan, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah AD Basniwati; Haeruman Jayadi; Agung Setiawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.283

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana kendala dan upaya dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian nya adalah: dimana BPKP mempunyai kedudukan adalah lembaga non departemen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat dikatakan setingkat dengan dapertemen yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya; Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berada di lingkup hambatan dalam pengawasan yang dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara.
Perlindungan Anak dan Wanita di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah AD. Basniwati; Haeruman Jayadi; Johannes Johny Koynja
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 9 No 3 (2026): Juli-September 2026
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v9i3.16193

Abstract

Tujuan penyuluhan ini adalah unutk mengetahui bagaimana perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tentang perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum yakni dengan melihat kejadian dalam masyarakat ditinjau dari undang-undang dan pendapat para ahli. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, hak asasi, kesejahteraan, dan perkembangan yang sehat bagi mereka. Meskipun telah ada berbagai upaya hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya kesadaran, stigma sosial, kurangnya akses terhadap sistem keadilan, dan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan hukum dengan efektif.
Co-Authors AD. Basniwati AD. Basniwati Agung Setiawan Alamsyah Mustika Wardani Anggara Aryandhana Aris Munandar Chrisdianto Eko Purnomo Danang Indra Nugraha Eduard Awang Maha Putra Hasriatul Khotimah Johannes Johny Koynja Kaharuddin Kaharuddin Kaharudin Lalu Aryapanji Adipatiwardana M. Galang Asmara Muhamad Sahril Gunawan Riska Ari Amalia Rusnan, Rusnan Sofwan Sofwan Sofwan Sofwan