Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Jurnal Yudisial Kosmik Hukum JE (Journal of Empowerment) Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran Indonesian Community Journal Jurnal Ilmu Hukum Proceeding International Conference on Malay Identity Rechtsnormen: Journal of Law
Heni Susanti
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru M. Musa; Syahrul Akmal Latif; Evi Yanti; Elsi Elvina; Heni Susanti; Rifqi Almahera
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.798 KB) | DOI: 10.33379/icom.v3i1.2371

Abstract

Pencegahan kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang sangat menarik di waktu beberapa tahun terakhir, dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan yang dilakukan oleh pendidik . Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah MAN 1 Pekanbaru pada pengabdian masyarakat oleh dosen Fakultas Hukum UIR bertujuan untuk memberikan pemahaman tekait kekerasan seksual dan peraturan hukum mengenai kekerasan seksual serta bagaimana upaya preventif untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab kepada para peserta, pertama pemateri meyampaikan materi dan di tampilkan pada layer In focus. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah para siswa menjadi memahami lebih lanjut terkait dengan kekerasan seksual dan peraturan mengenai kekerasan seksual, dan mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bila menjadi korban dari kekerasan seksual.
Efforts To Overcome Criminal Acts By Rokan Hulu Resort Police M Musa; Inna Widya Saputri; Heni Susanti; Yusramizza Md Isa; Evi Yanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The purpose of this research is to be able to find out what are the Efforts to Overcome Criminal Acts of Obscenity by the Rokan Hulu Resort Police. This research is included in the category of empirical legal research which obtains data by conducting direct observations and surveys in the field to obtain primary data obtained through interviews. The nature of this research is included in the descriptive. Efforts to deal with criminal acts of sexual abuse of children in Rokan Hulu are in the form of pre-emptive, preventive, and repressive measures. Preventive efforts made by law enforcers aiming to prevent the possibility of sexual abuse against children are in the form of appeals and outreach to the public about the crime of sexual abuse. Also, repressive efforts made by law enforcement and other institutions, the efforts made aim to provide harmony that has been disrupted or a deterrent effect for committing a crime, especially sexual abuse of children by imposing sanctions in accordance with the violations committed. Keywords: Prevention efforts, Obscene crime, Police Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apa yang menjadi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris yang memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan survei secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer yang didapat melalui wawancara. Sifat penelitian ini termasuk ke dalam deskriptif. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di di Rokan Hulu berupa tindakan pre-emtif, tindakan preventif serta tindakan represif. Upaya preventif yang dilakukan penegak hukum yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu berupa himbauan – himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kejahatan pencabulan. Juga upaya represif yang dilakukan penegak hukum dan lembaga lainnya, upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keserasian yang pernah terganggu atau efek jera karena melakukan suatu kejahatan khususnya pencabulan terhadap anak dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kata kunci : Penanggulangan, perbuatan cabul, kepolisian
The Effect of Technology on Trafficking in Persons After the Covid-19 Pandemic Heni Susanti; Lidya Chabelita Silaban; Evi Yanti; Yusramiza Md Isa; Syafrinaldi Syafrinaldi
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 3 (2022): Desember 2022
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to know and understand the implementation of law enforcement against the Crime of Trafficking in Persons, as well as how the influence of digitalization in carrying out law enforcement against the Crime of Trafficking in Persons in the Riau Regional Police (Riau Regional Police).The method used in this research is empirical legal research by conducting research on the role of the Riau Regional Police (Riau Regional Police) in law enforcement, with data collection tools, namely interviews. The nature of this research is descriptive in nature, that is, it provides a clearer picture by revealing the problems and conditions as they are.From the results of the research it is known that the Crime of Trafficking in Persons is a type of crime that is worrying in Riau Province, dominated by the mode of illegal migrant workers. Riau Province is used by trafficking syndicates to serve as a transit area before sending victims to their destination, namely Malaysia. The Riau Regional Police (Polda Riau) as a law enforcement agency carries out its duties in prevention, law enforcement and countermeasures. The influence of digitalization on law enforcement on trafficking in persons has made this crime more prevalent with a more sophisticated modus operandi. Keywords: Trafficking in Persons, Digitalization, Post Pandemic Covid 19 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta bagaimana pengaruh digitalisasi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau empirical legal research dengan melakukan penelitian terhadap peranan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam penegakan hukum, dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran lebih jelas dengan mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya.Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan jenis tindak pidana yang mengkhawatirkan di Provinsi Riau, didominasi dengan modus pekerja migran ilegal. Provinsi Riau digunakan sindikat perdagangan orang untuk dijadikan sebagai daerah transit sebelum memberangkatkan korban ke daerah tujuan, yaitu Malaysia. Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) sebagai lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum dan penanggulangan. Adnya pengaruh digitalisasi terhadap penegakan hukum perdagangan orang menjadikan kejahatan ini semakin marak terjadi dengan modus operandi yang lebih canggih. Kata kunci : Perdagangan Orang, Digitalisasi, Pasca Pandemi Covid 19
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Desi Apriani; Heni Susanti
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5509

Abstract

The purpose of writing this article is to explain the discretion of the police in the settlement of criminal cases based on local wisdom. This study uses an empirical method, by conducting interviews. Law enforcement in post-colonial Indonesia becomes formal and rigid and bureaucratic. Justice is as if it can only be obtained in an institution called court, so that in many cases the judicial process continues even though the parties have personally made peace. Police discretion as permitted by Police law is the most ideal step or way to change the rigidity of law enforcement. Certainly the discretion referred to here must be accountable on the basis of common interests, humanity and justice. This needs to be done in order to move the law into an Indonesian context based on local wisdom.
Study Komparatif: Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Evi Yanti; Heni Susanti
UIR Law Review Vol. 7 No. 2 (2023): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15895

Abstract

The aim of the first writing is to find out what the regulations regarding domestic violence are in Indonesia. Second, to find out what the legal protection regulations are for victims of domestic violence in Malaysia. The method in this research is normative legal research. Normative legal research is a type of legal research obtained from literature study, by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. Examining criminal acts of domestic violence in Indonesian criminal law, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and in Malaysian criminal law, namely the 1994 Domestic Violence Act (Deed 521) and the Malaysian Violence Code. Results of This research is that legal protection for wives who are victims of domestic violence according to this law is (1) temporary protection. Temporary protection is protection that is directly provided by the police and/or social institutions or other parties, before the issuance of a protection order from the court. (2) Imposition of a protective order by the court; (3) Providing a Special Service Room at the police station; (4) providing a safe house or alternative residence; (5) providing legal consultations by advocates to victims at the level of investigation, prosecution and examination at court hearings. Legal protection for wives of victims of domestic violence in Malaysia is based on the Management and protection of victims of domestic violence is based on the 1994 Domestic Violence Act (1994).
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS Heni Susanti; Mutia Maduri
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i2.550

Abstract

Kajian penelitan ini mengangkat isu tindak pidana dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr, yaitu penganiayaan yang dilakukan secara terpaksa. Pembelaan diri dalam keadaan darurat yang melampaui batas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan putusan hakim terhadap kasus penganiayaan, terdapat putusan yang berkaitan dengan keadaan tersebut, yaitu pembelaan berlebihan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena dirinya telah dilecehkan. Pembelaannya menyebabkan sang pelaku luka berat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembelaan diri yang melampaui batas dan kedua, bagaimana ketentuan pasal terkait alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Adanya alasan pemaaf menjadikan terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa terdakwa dapat dilepaskan dari jeratan pasal-pasal tindak pindana penganiayaan atas kondisi tertentu atau terdesak. Terdakwa dianggap berada dalam kondisi kegoncangan jiwa yang hebat yang menyebabkan ia kehilangan logika untuk berpikir. Upaya pembelaan itu tampak dilakukan secara spontan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, namun terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf. Penerapan pasal pembelaan terpaksa melampaui batas dalam pertanggungjawaban tindak pidana dapat diterapkan sebagai alasan pemaaf sehingga memungkinkan terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum yang ditimpakan.
Implementation of Trademark Registration in Pekanbaru Yufrizal Yufrizal; Syafrinaldi Syafrinaldi; Abdul Thalib; Heni Susanti
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.543

Abstract

Background. The use of Intellectual Property Rights, especially product brand registration for Micro, Small and Medium Enterprises, has not been running optimally in Indonesia, and especially in the city of Pekanbaru, due to the lack of understanding of home industry entrepreneurs about brands and registration procedures, lack of technical guidance and programmatic socialization from the Regional Government. Purpose. This study aims to analyze the low implementation of product trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises and to analyze the role of the local government of Pekanbaru city in the implementation of product trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises in improving trade business. Method. The approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach to obtain correct and objective research results. Results. Based on the results of the study, it is known that the implementation of product trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises in Pekanbaru city has not been running as expected, as evidenced in 2022, out of 25,074 trademarks circulating in the market, only 8 (eight) have implemented their trademark registration. Conclusion. Furthermore, it is known that the role of local government in the implementation of trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises in Pekanbaru city is not running as expected, because the local government of Pekanbaru city has not given maximum attention to Micro, Small and Medium Enterprises so that they do not develop and make updates in innovating in accordance with science and technology and community needs.
Sosialisasi tentang Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli melalui E-commerce bagi Pelajar SMA Teguh Rama Prasja; Wina Diana Sari; Anggraini Dwi Milandry; Evi Yanti; Heni Susanti; Nando Nugroho
JE (Journal of Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v7i1.6206

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum perjanjian dalam transaksi e-commerce, khususnya mengenai mekanisme transaksi dan perlindungan konsumen. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum siswa dalam menghadapi risiko transaksi elektronik. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar, bersama 50 siswa sebagai mitra melalui penyuluhan hukum dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi mencakup pengertian dan syarat sah perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban para pihak, kekuatan hukum kontrak elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap keterlibatan peserta serta kuis pada akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, ditandai dengan sekitar 80% peserta mampu menjawab pertanyaan kuis dengan benar dan meningkatnya keaktifan dalam sesi diskusi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sebagai konsumen digital dalam transaksi e-commerce.
Sexual Intercourse with a Corpse as a Crime Against Society and the Urgency of Its Regulation in the New Penal Code Erdianto Effendi; Rena Yulia; Heni Susanti
Kosmik Hukum Vol. 24 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v24i3.22489

Abstract

Murder in criminal law has been regulated in detail, but the actions after murder have not been regulated in such a way. So that the perpetrator is only charged with murder when there are other actions that have different elements. For example, mutilation, intercourse with corpses, and even eating corpses. This paper will examine the acts committed against a corpse after murder, namely intercourse with a corpse. The study is conducted on articles in the New Criminal Code. The purpose of this study is to find out how the New Criminal Code regulates the act of intercourse committed against a corpse after being killed as a response to the development of human actions today. The research method used is normative legal research with a case approach. The result of this research is known that the New Criminal Code does not regulate intercourse with corpses, but only regulates interference with funerals and corpses. This article focuses more on the corpse that has been buried and the destruction of the grave. Regulations regarding corpses that are molested, sodomized or mutilated and eaten after being killed have not been regulated. In fact, these acts currently occur frequently. The act of copulation with a corpse is committed after the victim is killed and before the victim is buried. These acts can be different from the interference with funerals and corpses as referred to in the New Penal Code. 
Co-Authors Abd Thalib, Abd Ade Taufan Anggraini Dwi Milandry Bujang Rapani DESI APRIANI, DESI Egi Lumban Gaol Elsi Elvina Erdianto Effendi Erlina Erlina Esy Kurniasih Evi Yanti Evi Yanti Ferry Adi Fransista Hutabarat, Zuhri Saputra Inna Widya Saputri Irwanto Irwanto Ketut Peter Kurnia Hastuti Leli Veronica Lumban Gaol Lidia Febrianti Lidya Chabelita Silaban M Rivaldo M. Musa Musdalipah Musdalipah Mutia Maduri Nando Nugroho Rena Yulia Reno Affrian Rhezky Putra Dinata Rifqi Almahera Rosyidi Hamzah Sainil Amral Selvi Harvia Santri Sumiharti Sumiharti Syafrinaldi Syafrinaldi Syahrul Akmal Latif Teguh Rama Prasja Tomi Erfando Trio Saputra Umi Muslikhah Wina Diana Sari Yasir Riady Yufrizal Yufrizal Yusramiza Md Isa Yusramizza Md Isa Yusril Sabri Zulherman Idris