Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN PANTI ASUHAN DALAM PEMBENTUKAN MORAL ANAK (STUDI PADA YAYASAN PANTI ASUHAN BUSTANUL ISLAMIYAH, KECAMATAN PANAKUKKANG, KOTA MAKASSAR) ARDI SYAWAL; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.865 KB)

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah (2) untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khasanah ilmu terutama bagi jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Panti Asuhan Dalam Pembentukan Moral Anak.Penelitiani ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini menggunakan sampel populasi yaitu dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 dimana anak asuh yang berjumlah 80 orang dengan sampel 45 anak asuh ditentukan berdasarkan batasan umur mulai dari umur 13 tahun ke atas dan 6 orang pengurus panti. Tekhnik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, angket dan dokumen. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah dalam pembentukan moral anak yaitu terdiri dari tiga aspek, aspek keagamaan misalnya melaksanakan sholat 5 waktu dengan persentase penerimaan anak sebanyak 100%, aspek sosial misalnya interaksi anak asuh di panti asuhan ataupun di masyarakat dengan persentase penerimaan anak yaitu 51,9% dan aspek individu misalnya permintaan maaf secara langsung jika melakukan kesalahan dengan persentase penerimaan anak sebanyak 55,6%, (2) faktor penghambat dan pendorong dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah (a)faktor penghambat yaitu keadaan anak asuh yang berbeda-beda, kurangnya perhatian anak asuh dan pengaruh lingkungan sekitar, (b) faktor pendukung dalam pembentukan moral anak di Panti Asuhan Bustanul Islamiyah yakni motivsi anak, lingkungan masyarakat dan dukungan pembina/pengasuh.KATA KUNCI : PANTI ASUHAN,MORAL,ANAKABSTRACT: This study aimed (1) to determine parenting applied at the Orphanage Bustanul Islamiyah (2) to determine the factors inhibiting and motivating factor in the moral formation of children in the orphanage Bustanul Islamiyah. From the results of this study are expected to be useful for the repertoire of science, especially for education majors Pancasila and citizenship in providing a clear picture of the role of the Orphanage In Moral Formation child.Penelitiani This is a qualitative descriptive study. Samples of this study used a sample of the population is due to fewer than 100 in which foster children who are 80 people with the sample 45 foster children is determined by the age limits ranging from age 13 and older and 6 administrators parlors. Data collection techniques, namely, observation, interviews, questionnaires and documents. Data analysis technique used in this research is descriptive kualitatif.Hasil showed that (1) parenting that is applied at the Orphanage Bustanul Islamiyah in the moral formation of children and consists of three aspects, for example the religious aspect of praying five times the percentage of acceptance of children as much as 100 %, ie the social aspects of the interaction of foster children in orphanages or in community with acceptance percentage of children, 51.9% and individual aspects for example apology in person if you make a mistake with the percentage of acceptance of children as much as 55.6%, (2) inhibiting factors and driving in the moral formation of children in Orphanage Bustanul Islamiyah (a) inhibiting factors, namely the state of foster children are different, lack of attention to foster children and the influence of the surrounding environment, (b) a supporting factor in the moral formation of children Orphanage Bustanul Islamiyah that is the motivation of the child , the environmental community and the support of the builder / caregivers.KEYWORDS: ORPHANAGE, MORAL, CHILD

PERSEPSI SISWA TENTANG PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER DI SMK KOMPUTER MUTIARA ILMU MAKASSAR HARMIYUNI .; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.588 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesipan siswa dalam mengahadapi ujian nasional berbasis komputer, pandangan siswa mengenai pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, keunggulan dan kendala yang dihadapi oleh siswa dalam ujian nasional berbasis computer. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kels XII di SMK Komputer Mutiara Ilmu sebanyak 117 siswa. Sedangkan jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu dengan jumlah sampel dalam penelitian ini 24 siswa. Dalam penelitian ini jumlah informan 3 orang, yaitu guru di SMK Komputer Mutiara Ilmu yang bertindak sebagai proctor dalam ujian nasional berbasis komputer. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMK Komputer Mutiara Ilmu telah siap mental dalam mengahadapi ujian nasional berbasis komputer. Adapun persespsi siswa terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer menyatakan bahwa mereka setuju dan senang sekolah mereka melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Dan mereka berpendapat dengan ujian nasional berbasis komputer dapat mengurangi kecurangan-kecurangan dalam ujian. Ujian nasional berbasis komputer memiliki keunggulan yaitu: (1) lebih efektif, (2) pengehematan anggaran negara, (3) mengurangi terjadinya kecurangan-kecurang yang dilakukan berbagai pihak baik itu pihak sekolah maupun siswa itu sendidri serta pihak-pihak yang ingin mengambil keuntugan dari pelaksanaan ujian nasional dengan menjual kunci jawaban, (4) pengiriman hasil ujian siswa lebih cepat. Namun karena merupakan sistem yang baru dilaksanakan maka terdapat beberapa kendala pada sekolah seperti: (1) kecepatan jaringan yang lambat dan terjadinya gangguan jaringan pada saat cuaca buruk seperti hujan, (2) pernah terjadi pemadaman listrik, (3) serial number yang berubah ketika windows komputer server lokal terupdate. Namun, sekolah telah melakukan upaya mengatasi kendala listrik dan jaringan dengan melakukan kerjasama dengan PLN, Lintas Arta dan Telkom serta masalah serial number dengan menyediakan satu server cadangan.Kata Kunci : Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer This study aims to determine kesipan facing students in national examinations based computer, students' views on the implementation of the national exam-based computer, the advantages and constraints faced by students in national examinations based computer. This research method is descriptive and the population was all students kels XII SMK Mutiara Computer Science as many as 117 students. While the number of samples determined by using cluster random sampling with a sample size of 24 students in this study. In this study the number of informants 3, namely teachers at SMK Mutiara Computer Science acting as proctor in national examinations based computers. The results showed that students of SMK Mutiara Computer Sciences was ready mentally in facing the national exam-based computer. The persespsi students towards computer-based implementation of national examinations stating that they agree and are happy their schools implement the national exam-based computer. And they argued with computer-based national examinations can reduce cheating in exams. The national examination-based computer has the advantages of: (1) more effectively, (2) pengehematan state budget, (3) reduce fraud-kecurang carried out by various parties, both the school and students were sendidri as well as parties who want to take keuntugan of national exam to sell the answer key, (4) delivery of student test results more quickly. But because it is a new system implemented then there are some constraints on schools such as: (1) the network speed is slow and the occurrence of network disruption during bad weather such as rain, (2) had a blackout, (3) the serial number that changes when windows local server computers updated. However, the school has made efforts to overcome the constraints of electricity and network through cooperation with PLN, Lintas Arta and Telkom as well as the serial number problem by providing a single backup server.Keywords: Computer-Based Implementation of National Examination

ISTILAH NEGARA HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Manan Sailan
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

State Law is a dream almost every sovereign state. Because the conception of law implies the state government must be executed under the law. Also means that government must be held for public purposes reather than for the benefit of certain individuals or groups. Thus, state law is constitutional state based on law not based on sheer power. Kata kunci: Negara Hukum, Sistem Ketatanegaraan Rl

FUNGSI KOORDINASI APARAT PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO MUH. NUR AMIR; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.095 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk, 1. Mengetahui fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Fungsi koordinasi aparat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan telah terselenggara dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan pembangunan dan pemerintahan yang telah ditentukan. 2. Pelaksanaan fungsi koordinasi di Kecamatan Pammana dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, Faktor pendorong yaitu, Pedoman koordinasi, Bentuk-bentuk koordinasi, Sarana koordinasi, dan hubungan kerja. Faktor penghambat yaitu kurangnya kerja sama tim atau setiap bagian lebih mementingkan tujuan bagiannya tanpa memperhatikan bidang yang lainnya. 3. Upaya yang dilakukan aparat pemerintah yaitu, mengadakan rapat untuk memberikan arahan kepada para pegawai untuk lebih menekankan pada kerjasama tim, meminta pendapat dari setiap peserta rapat dan mempertimbangkan baik buruknya kebijakan yang akan dikeluarkan, serta menekankan kepada semua aparat pemerintah Kecamatan Pammana agar saling menghormati untuk terciptanya hubungan yang baik antar aparat pemerintah sehingga fungsi koordinasi dapat diselenggarakan dengan baik.Kata Kunci: Fungsi Koordinasi, Aparat Pemerintah ABSTRACT: This study aims to, 1. Knowing the function of coordination of government apparatus in the implementation of government and development at the District Office Pammana Wajo Regency. 2. Knowing the factors that influence the implementation of the coordination function of government apparatus in the implementation of government and development at Pammana District Office of Wajo Regency. 3. Knowing the efforts made by the government apparatus in implementing the coordination function of government and development in Pammana District Office of Wajo Regency. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, observation, interviews, and documentation. Data obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis to determine the function of coordination of government officials in the implementation of government and development in the District Office Pammana Wajo District, the factors that influence the implementation of the coordination function of government officials in the implementation of government and development at the District Office Pammana District Wajo, an effort made by the government apparatus in carrying out the coordination function of government and development at Pammana District Office of Wajo Regency. The results showed that: 1. The coordination function of the apparatus in the field of governance and development has been well implemented, this can be seen with the achievement of development goals and government that have been determined. 2. Implementation of coordination function in Pammana sub-district is influenced by two factors, namely, the driving factors that is, Coordination Guidance, Coordination Form, Coordination Facility, and working relationship. The inhibiting factor is the lack of teamwork or any part is more concerned with the purpose of the part without regard to other areas. 3. The efforts of the government apparatus are to hold meetings to give direction to the employees to put more emphasis on teamwork, to get opinions from every meeting participant and to consider the bad policies that will be issued, and to emphasize to all Pammana District government officials to respect each other to create a good relationship between government officials so that the coordination function can be well organized.Keywords: Coordination Function, Government Apparatus

KESADARAN HUKUM MEMBAYAR RETRIBUSI BAGI PENGUNJUNG WISATA BENTENG ROTTERDAM KOTA MAKASSAR BAU PARAWANSA; FIRMAN UMAR; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.166 KB)

ABSTRAK: Kesadaran Hukum Membayar Retribusi Bagi Pengunjung Wisata Benteng Rotterdam Kota Makassar. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Manan Sailan dan Firman Umar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kesadaran hukum pengunjung dalam membayar retribusi dan (2) untuk mengetahui factor yang dominan bagi kepatuhan hukum pengunjung dalam membayar retribusi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat kesadaran hukum pengunjung tentang retribusi masih rendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini pengetahuan hukum dan pemahaman hukum (2) Faktor yang dominan bagi kepatuhan pengunjung dalam membayar retribusi yaitu adanya aturan membayar retribusi untuk masuk dan pengunjung membayar retribusi, akan tetapi mengenai pemahaman pengunjung terhadap retribusi tersebut sebagian besar pengunjung belum mengetahui tentang retribusi. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pengunjung, Retribusi. ABSTRACT: Legal Awareness Paying Levy For Visitor Visitor of Rotterdam Fort of Makassar City. Thesis Department of Education Pancasila and Citizenship, Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. Guided by Manan Sailan and Firman Umar. This study aims to determine: (1) Legal awareness of visitors in paying levies and (2) to determine the dominant factor for compliance with visitor law in paying retribution. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using qualitative descriptive analysis techniques. The result of the research shows that: (1) The level of legal awareness of visitor about retribution is still low it is seen in the implementation of the unfulfilled legal awareness indicator in this case legal knowledge and legal understanding (2) The dominant factor for visitor compliance in paying retribution is there is a rule of paying retribution to enter and visitor pay retribution, but regarding visitor understanding to retribution most of visitor not yet know about retribution.Keywords: Legal Awareness, Visitor, Retribution

KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKN (STUDI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BANTAENG) IRMAWATI .; IRSYAD DAHRI; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.968 KB)

ABSTRAK :Kontribusi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn (Studi di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh H. Heri Tahir dan Imam Suyitno.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengempulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata palajaran yang diampu, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreati, Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. (2) Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik.Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru ABSTRACT: Contribution of Education and Training of Teacher Profession in Improving Professional Competence of PPKn Teachers (Study at Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided by H. Heri Tahir and Imam Suyitno.This research aims to know (1). Professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Barriers arising in improving professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. To achieve these objectives, the researcher uses data collecting technique through, documentation, observation, and interview. The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results showed that (1) The professional competence of PPKn teachers who have passed the PLPG in MAN Bantaeng has not been well implemented. This shows that from the five indicators of professional competence are: Mastering the materials, structure, concepts, and thinking patterns that support the eyes skilled, proficient in the competency and basic competencies of subjects / fields of development that are developed, develops creativity-enhanced subject matter, develops professionally in a continuous manner with reflective actions, utilizes information and communication technologies to communicate and develop themselves. There are still indicators of professional competence that have not been implemented that is utilizing information and communication technology, while in the curriculum 2013 teachers are required to have the ability or competence in using information and communication technology in the learning process. (2) Obstacles that arise in improving the professional competence of teachers in MAN Bantaeng PPKn come from school facilities and infrastructure is the lack of LCD, there is still a class that does not have electrical installation and lack of textbooks for learners.Keywords: Professional Competence, Teacher

KESADARAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR FEDIYATUN MUNTAZARAH; MUHAMMAD AKBAL; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.37 KB)

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (i) Kesadaran hukum masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Tamasaju. (ii) Sikap partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan di pemukiman warga desa tamasaju. (iii) Perilaku lingkungan masyarakat pesisir dalam pengelolaan jamban dan sampah pada setiap keluarga di Desa Tamasaju. Sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir Desa Tamasaju yang bertempat tinggal di pinggiran pantai dan informan sebanyak 30 responden dengan menggunakan metode penarikan sampel Puposive sampling yaitu metode pengambilan data secara selektif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis presentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk table frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (i) Kesadaran Hukum masyarakat Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar relatif masih kurang dengan persentase rendah 66,66%. (ii) Sikap Partisipasi Aktif Masyarakat Pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan memadai dengan persentase 63,33% (iii) Perilaku Lingkungan Masyarakat Pesisir relatif kurang baik dengan persentase masyarakat, kurang aktif 50%. Kata Kunci : Kesadaran hukum, pengelolaan lingkungan hidup, Kawasan Pesisir ABSTRACT: The purpose of this study is to find out (i) the legal awareness of coastal communities in environmental management in Tamasaju Village. (ii) Attitudes of active participation of coastal communities in environmental management in tamasaju villagers' settlements. (iii) Behavior of coastal communities in managing latrines and garbage in each family in Tamasaju Village. The target in this study is the coastal community of Tamasaju Village who live in the coastal areas and informants as many as 30 respondents using the Puposive sampling method of sampling which is a method of collecting data selectively. This type of research is qualitative. Then the data obtained were analyzed using percentage analysis techniques, where the data was processed and presented in the form of frequency tables. The results showed that: (i) Legal Awareness of the Tamasaju Village North Galesong District Takalar District was relatively lacking with a low percentage of 66.66%. (ii) Attitude of the Active Participation of Coastal Communities in environmental management can be said to be adequate with a percentage of 63.33% (iii) Coastal Community Environmental Behavior is relatively poor with the percentage of people, 50% less active. Keywords: legal awareness, environmental management, coastal area

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG ZUL FIRMAN .H; . RIFDAN; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.414 KB)

masyarakat dari aspek: A, Pengetahuan masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), B, Pemahaman masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) C, Sikap masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB (2) Kendala yang dihadapi masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Aparatur desa, Staf yang membidangi IMB di Kecamatan Baraka, Dinas terkait DPMPTSP serta Dperkim-TR dan 23 orang masyarakat di Desa Salunan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif partisipatoris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kesadaran hukum dari aspek: A,Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban dalam mengurus Izin Mendirikan Banguan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden kurang mengetahui akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, B,Tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden tidak memahami akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung C, Tingkat sikap masyarakat mengenai persyaratan dan prosedural terkait Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, (2). Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus IMB adalah persoalan pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang, dalam hal ini diperlukan peran aparatur terkait untuk sesegera mungkin melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pengedukasian kepada masyarakat akan pentingnya IMB dari segi manfaat dan kegunaan dari IMB itu sendiri, sehingga nantinya berdampak baik terhadap sikap dan pola berprilaku hukum didalam masyarakat. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Izin Mendirikan Bangunan ABSTRACT: This study aims to determine: (1) community legal awareness of aspects: A, Knowledge of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in managing Building Permits (BMI), B, Understanding the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang District in handling Building Permit (IMB) C, The attitude of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB (2) Constraints faced by the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB), To achieve the objectives The researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation.With primary data sources are the village apparatus, staff in charge of IMB in Baraka sub-district, related services DPMPTSP and Dperkim-TR and 23 people in the village of Salunan, Baraka District, Enrekang District. which has been obtained from the results of the study processed with n using participatory descriptive analysis techniques. From the results of the study showed that; (1) Legal awareness of aspects: A, The level of public knowledge of the obligations in managing the Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents are not aware of the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 114 is not aware of the existence of the Regional Regulation. B, The level of public understanding about the benefits and purpose of managing Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents did not understand the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this was evidenced by the number 147 did not understand the Regulation The area. C, The level of public attitudes regarding requirements and procedures related to Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 92 disagreeing about the requirements and procedures related to the regulation. (2). The constraints faced by the community in managing the IMB are the lack of knowledge and understanding, in this case the role of the relevant apparatus is needed as soon as possible to carry out socialization as a form of socialization to the community of the importance of IMB in terms of the benefits and usefulness of the IMB itself, so that it will have a good impact towards attitudes and patterns of legal behavior in society. Keywords: Legal Awareness, Building Permit

PENERAPAN DIMENSI BERNALAR KRITIS PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SMP ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH KOTA MAKASSAR Manan Sailan; Andi Aco Agus; Muhammad Haerul Imam
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to: (1) Knowing the teacher's strategy in implementing the critical reasoning dimension of the Pancasila student profile at Wahdah Islamiyah Integrated Islamic Junior High School Makassar and (2) inhibiting factors in implementing the critical reasoning dimension of the Pancasila student profile at Wahdah Islamiyah Integrated Islamic Junior High School Makassar. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive analysis research type. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation with data analysis using an inductive model.The results of this study indicate that: (1) the teacher's strategy in implementing the critical reasoning dimension is discussion, reflection, and motivation. The discussion method used by the teacher is group discussion and pro and contra discussion. Reflection aims to get feedback from the learning that has been carried out and provide opportunities for students to evaluate the learning process. Giving motivation aims to provide external encouragement to students in order to increase learning motivation. (2) The inhibiting factors for teachers in implementing the critical reasoning dimension are the lack of understanding of the implementation mechanism of the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) and inconsistent students.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui strategi guru dalam menerapkan dimensi bernalar kritis profil pelajar pancasila di SMP IT Wahdah Islamiyah Makassar dan (2) faktor penghambat Penerapan dimensi bernalar kritis profil pelajar pancasila di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) strategi guru dalam menerapkan dimensi bernalar kritis adalah diskusi, refleksi, dan pemberian motivasi. Metode diskusi yang digunakan guru yaitu diskusi kelompokdan diskusi pro dan kontra. Refleksi bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Pemberian motivasi bertujuan untuk memberikan dorongan ekternal kepada peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi belajar. (2) Faktor penghambat guru dalam menerapkan dimensi bernalar kritis adalah kurangnya pemahaman guru tentang mekanisme pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan peserta didik tidak konsisten.

Improving the Quality of Learning for Students, Governance and Office Automation at SMKN 3 Jeneponto Regency Sailan, Manan; Arhas, Sitti Hardiyanti; Hasan, Muhammad Nurul Hakim; Darwis, Muh.
Jurnal Office Volume 9, Number 2, July-December 2023
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jo.v9i2.56207

Education is a learning process involving teaching staff and students which aims to produce quality and competitive students. This research aims to improve the learning system which still uses old patterns in order to improve the quality of learning for students with management and office automation. Education in Indonesia cannot yet compete in the world because the Indonesian education system and quality has not produced many intellectual generations. Therefore, to create good and quality education, teaching staff must be able to provide quality learning to students at school. In the world of education, the role of teachers is very important. This research is qualitative in nature, therefore, to achieve the research objectives, data collection techniques were used, namely interviews, observation and documentation. The results of the research show that improving the quality of learning for students as educators' learning behavior provides a sense of comfort and teachers become role models for students at school. Student behavior or activities enable students to develop their talents and make them confident. The latest thing from this research is that teachers have implemented innovative and creative learning that is different from previous learning and the school has also made new breakthroughs to improve the quality of learning in schools by adding supporting tools to the learning process.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search