Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DENDA PERSALINAN DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DESA LABAE KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG NISMASARI, IKA; SUYITNO, IMAM; HERI, RIRIN NURFAATHIRANY
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.391 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan pemilihan tempat bersalin oleh ibu di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, (2) Dasar hukum adanya pungutan denda terhadap persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengambil 13 orang informan sebagai  sumber data primer yang terdiri dari 3 dari pihak Tenaga Kesehatan dan 10 dari masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :(1) Alasan pemilihan tempat persalinan oleh ibu adalah pengetahuan ibu mengenai persalinan yang aman, biaya persalinan, dukungan keluarga, akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, dan usia ibu pada saat melahirkan. (2) Pungutan denda Terhadap Persalinan yang dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan tanpa dibantu oleh tenaga kesehatan  pada saat melahirkan merupakan pungutan liar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal Tersebut dikarenakan tidak adanya jasa tindakan pelayanan maupun jasa sarana yang menjadi dasar adanya pembayaran kepada pihak Tenaga Kesehatan. Sedangkan biaya persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan termasuk pembayaran terhadap retribusi jasa umum. Biaya tersebut telah diatur dalam  pasal 7 Huruf F  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Tarif Pelayanan Persalinan bahwa tindakan di luar sarana 2 X biaya jasa sarana pada persalinan di dalam sarana. Kata Kunci: Persalinan, Denda, Fasilitas Pelayanan Kesehatan  ABSTRACT: This study aims to find out: (1) Reasons for the choice of place of birth by mothers in Labae Village, Citta District, Soppeng District, (2) Legal basis for fines levied on delivery outside health care facilities in Labae Village, Citta District, Soppeng Regency. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through interviews, observation, and documentation by taking 13 informants as primary data sources consisting of 3 of the Health Personnel and 10 from the community. While secondary data is obtained from legislation and documents. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) The reason for choosing a place of delivery by the mother is the knowledge of the mother regarding safe delivery, the cost of childbirth, family support, access to health care facilities, and the age of the mother during childbirth. (2) The collection of fines on childbirth which are carried out outside health care facilities without the assistance of health personnel during childbirth is illegal fees and does not have a clear legal basis. This is due to the absence of services and service facilities that are the basis for payment to the Health Personnel. While the cost of childbirth outside health care facilities that are assisted by health workers during childbirth includes payment of general service fees. The fee has been regulated in Article 7 Letter F of Soppeng Regency Local Regulation Number 13 of 2017 concerning Amendment to Soppeng Regency Local Regulation Number 4 of 2012 concerning Public Service Levy regarding the Service Tariff of Delivery that acts outside of means 2 X facility fees for labor in labor within means. Keywords: Childbirth, Fines, Health Care Facilities
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Heri, Ririn Nurfaathirany
Jurnal Office Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.906 KB) | DOI: 10.26858/jo.v2i2.2915

Abstract

Anak adalah masa depan kita, masa depan agama, masa depan bangsa dan harapan umat manusia. Jika suatu bangsa mengingikan masa depan yang baik, maka anak sebagai penerus bangsa adalah kunci utamanya. Anak tumbuh dengan menganalisis kondisi lingkungannya dan akan menyerap apa yang dilihat dan dirasakannya. Anak dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada perbuatan pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Keterkaitan antara lingkungan, pendidikan dan keluarga terhadap pembentukan anak yang berhadapan dengan hukum serta penangan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang dilaksanakan bulan Juni 2016 sampai Oktober 2016 yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan Keterkaitan ketiga variabel (Ekonomi/lingkungan, pendidikan dan pengawasan orang tua) tersebut dalam pembentukan ABH sangatlah erat, bisa diibaratkan bahwa kondisi yang demikian merupakan “Kepompong” dari suatu tindakan kriminal.  Pidana merupakan alternatif terakhir yang diberikan bila diversi tidak dapat dilakukan. Proses pembinaan ABH berbasis masyarakat, yang memberikan anak pendidikan secara Formal dan Informal sehingga anak menjadi lebih baik dan berfikir untuk masa depan yang lebih baik sehingga tidak mengulangi kesalahannya. Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana
TINJAUAN KRIMINOLOGIS FENOMENA PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KABUPATEN BANTAENG MAR'AH SHALEHA; FIRMAN MUIN; RIRIN NURFAATHIRANY HERI
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.724 KB) | DOI: 10.56680/jt.v5i2.6787

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng, (2) upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam tindak pidana penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengambil 11 orang informan sebagai data primer yang terdiri dari 2 anak pelaku tindak pidana senjata tajam, 2 dari pihak kepolisian, 2 dari pihak rumah tahanan, dan 5 keluarga. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Latarbelakang seorang anak melakukan kejahatan penggunaan senjata tajam diapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, tingkat pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi fisik. Diantara berbagai faktor tersebut, 35% lingkungan menjadi faktor anak melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam yaitu teman-teman bergaul anak, kemudian 27% tingkat pendidikan yaitu putus sekolah, selanjutnya karena faktor keluarga 28%, dan kondisi ekonomi anak 10% (2) upaya pencegahan dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantaeng yaitu dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan dan patroli rutin, selain itu keluarga juga perlu menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, memberikan perhatian dan pengawasan serta penanaman nilai-nilai agama, budi pekerti dan disiplin. Penanganan hukum dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantaeng  dan upaya pembinaan oleh Rutan Kelas IIB Bantaeng. Penanggulanganya membutuhkan kerjasama antara setiap elemen yaitu orangtua, guru disekolah, aparat penegak hukum dan pemerintah setempat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kata Kunci: Kriminologi, Senjata Tajam, Anak.  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) the factors behind the phenomenon of the use of sharp weapons by children in Bantaeng Regency, (2) prevention, handling, and countermeasures carried out by parties related to the use of sharp weapons by children in the District Bantaeng. To achieve this goal the researcher used a descriptive qualitative approach to the type of case study research using data collection techniques through interviews, observation and documentation by taking 11 informants as primary data consisting of 2 children who committed crimes of sharp weapons, 2 from the police, 2 from the detention house, and 5 families. The data obtained is then presented descriptively. The results of this study indicate that: (1) The background of a child committing a crime in the use of sharp weapons can be influenced by environmental, economic, educational level, family circumstances and physical conditions. Among these various factors, 35% of the environment becomes a factor for children to commit crimes using sharp weapons, namely friends hanging out with children, then 27% education level, namely dropping out of school, then because of family factors 28%, and economic conditions of children 10% (2) prevention efforts carried out by the Bantaeng Resort Police by providing socialization, counseling and routine patrol, besides that the family also needs to create harmonious family conditions, giving attention and supervision and planting religious values, manners and discipline. Legal treatment is carried out by Bantaeng Resort Police and coaching efforts by the Bantaeng Class IIB Detention Center. The response requires collaboration between each element, namely parents, teachers in schools, law enforcement officials and the local government so that similar incidents do not happen again. Keywords: Criminology, Sharp Weapons, Children.
Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Herman Herman; Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; Firmansyah Firmansyah
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1, MARET 2022
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v2i1.819

Abstract

Introduction: The limiting power of the principle of freedom of contract in the Civil Code and its development.Purposes of the Research:  In particular, it will examine and analyze the principle of freedom of contract in terms of the implementation of this principle and also describe the articles contained in the Criminal Code related to the interpretation of the principle of freedom of contract.Methods of the Research: The research was conducted using a normative juridical method with a c statutory approach, conceptual approach and comparative approach a by specifically analyzing the performance of the institution and its authority in the implementation of law enforcement in the Maluku Sea based on the legislation which was then analyzed qualitatively.Results of the Research: The results of the research on a critical analysis of the power of limiting the principle of freedom of contract in the Civil Code can be concluded that the limitation of the principle of freedom of contract has actually been stated in several articles in the Civil Code, by linking the articles in the Civil Code regarding the provisions in making an agreement, freedom of contract is not only guaranteed in the law on treaties, but at the same time that freedom must be framed by other articles. Along with the restrictions on freedom of contract contained in and outside the Civil Code, the tendency to limit freedom of contract, especially its manifestation in giving a more important role to the value of decency and feasibility (redelijkheid en bijlijkheid), good faith, and public order, therefore when contracts are made, these values must be accommodated.
Diversion Toward Juvenile Crime In South Sulawesi Ririn Nurfaathirany Heri
Yuridika Vol. 37 No. 1 (2022): Volume 37 No 1 January 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.981 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v37i1.29149

Abstract

Juvenile offenders do not all end in diversion. According to Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Law, there are two categories that cannot get diversion, namely children who commit repeat crimes or are recidivist, and children who commit criminal acts and are threatened with coaching 7 years and over. Diversion is given when it has obtained approval from various parties, and a diversion agreement is reached by the victims and their families, the perpetrators and their families. Diversion deliberation does not always end well; if no agreement is reached, then the diversion is considered a failure or unsuccessful. Besides that, diversion can also fail if the perpetrators reject it. This research is a legal research. using a case approach, a conceptual approach and a statutory approach. The focus of the research is the target to be observed or measured, namely the provision of diversion for juvenile offenders, as well as obstacles in efforts to provide diversion to juvenile offenders. Giving diversion to children in an effort to foster a sense of responsibility shows good results, seeing the enthusiasm of children who show remorse for their actions so that there is good faith to listen and learn to be better people in the future. The obstacles faced in efforts to provide diversion to children who are in conflict with the law are that the proposed diversion consultations are not all agreed upon by the conflicting parties because of the siri' culture among Bugis-Makassar and the community's paradigm of retaliation,which is still entrenched
Penanaman Kesadaran Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIa Maros Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; St. Junaeda St. Junaeda; Maya Kasmita; Andi Fachruddin; Bakhtiar Bakhtiar
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1719

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin marak. Begitu juga residivis anak yang menjadi indikator pidana penjara tidak menjadi sarana efektif bagi beberapa anak dalam perubahan karakternya, sehingga penanaman kesadaran hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum dianggap penting. Pengabdian ini diharapkan menjadi upaya perbaikan karakter anak yang berhadapan dengan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum. Kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan yakni, observasi, penyuluhan materi, FGD, Evaluasi. Kegiatan ini menunjukkan nilai posiitif dengan hadirnya pemahaman yang baik dan implementasi  nilai kesadaran hukum di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros sehingga diharapkan kedepannya anak menjadi pribadi yang baik dan dapat menjadi agen of change.
PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Herling Herling; Mustaring Mustaring; Ririn Nurfaathirany Heri
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : This study aims to find out (1) To find out the perception of PPKn students towards criminal acts of sexual harassment. (2) To find out the prevention and handling of sexual violence understood by PPKn Students.This type of research is qualitative research with the determination of the research subject through purposive sampling techniques. The data collection techniques carried out are observation, interviews, and documentation related to the problems that are the subject of this study. The data obtained are analyzed by qualitative descriptive analysis methods.The results of this study show that: (1) the perception of PPKn students towards the existence of Permendikbud No.30 of 2021 supports the existence of this regulation because it is used as legal paying to ensnare and prevent sexual violence. (2) the attitude taken by PPKn students related to the prevention and handling of sexual violence cases, namely by studying and discussing related to these rules and predicting the implementation of the regulation of Permendikbud No.30 goes well. Keywords: Perception, Permendikbud, Sexual violence. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui persepsi mahasiswa PPKn terhadap tindak pidana pelecehan seksual. (2) Untuk mengetahui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dipahami oleh Mahasiswa PPKn.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penentuan subjek penelitian melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi subjek penelitian ini. data yang diperoleh dianalisis dengan dengan metode analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perseipsi mahasiswa PPKn terhadap adanya Permendikbud No.30 tahun 2021 mendukung adanya aturan tersebut dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai paying hukum untuk menjerat sekaligus mencegah kekerasan seksual. (2) sikap yang dilakukan oleh mahasiswa PPKn terkait dengan pencegahan dan penangan kasus kekerasan seksual yaitu dengan mempelajari dan mendiskusikan terkait dengan aturan tersebut dan mengaharpkan implementasi dari aturan Permendikbud No.30 berjalan dengan baik.
Analisis Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Makassar Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; St. Junaeda
Seminar Nasional LP2M UNM SEMINAR NASIONAL 2022 : PROSIDING EDISI 6
Publisher : Seminar Nasional LP2M UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.147 KB)

Abstract

Abstrak. Perkara kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hukum, religi dan adat istiadat, nilai etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi perdadaban dan keadaban sekaliapun dalam era globalisasi yang menjunjung tinggi kebebasan masih menjadi pertanyaan besar. Apakah kekerasan seksual itu dapat ditinjau dari berbagai dimensi nilai dan disiplin ilmu. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi kian mencuat satu persatu. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori. Kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Makassar saat penelitian dilakukan belum begitu optimal karena masih dalam tahapan proses pembentukan dan perekrutan, mengingat Permendikbud masih sangat baru. Universitas Negeri Makassar telah menangani beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saat penelitian dilakukan satuan tugas (satgas) kekerasan seksual di Universitas Negeri Makassar merupakan satgas yang bersifat ad-hoc. Kata Kunci: Kekerasan Seksuak, Kekerasan Kampus, Pola Patriarki
Penanaman Kesadaran Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIa Maros Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; St. Junaeda St. Junaeda; Maya Kasmita; Andi Fachruddin; Bakhtiar Bakhtiar
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1719

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin marak. Begitu juga residivis anak yang menjadi indikator pidana penjara tidak menjadi sarana efektif bagi beberapa anak dalam perubahan karakternya, sehingga penanaman kesadaran hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum dianggap penting. Pengabdian ini diharapkan menjadi upaya perbaikan karakter anak yang berhadapan dengan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum. Kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan yakni, observasi, penyuluhan materi, FGD, Evaluasi. Kegiatan ini menunjukkan nilai posiitif dengan hadirnya pemahaman yang baik dan implementasi  nilai kesadaran hukum di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIa Maros sehingga diharapkan kedepannya anak menjadi pribadi yang baik dan dapat menjadi agen of change.
Penyuluhan Dalam Mewujudkan Generasi Muda Yang Berkarakter dan Sadar Hukum Heri Tahir Heri; Ririn Nurfaathirany Heri Ririn; St. Junaeda Junaeda; Maya Kasmita Maya; Andi Dewi Riang Tati Dewi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2465

Abstract

Remaja berada pada usia dengan pertumbuhan hormon yang tinggi dan harus menyesuaikan dengan kondisi disekitarnya. Sehingga pada usia remaja, lebih Mudah untuk terprovokasi dengan lingkungan sekitarnya. Usia remaja merupakan usia yang lebih impulsif dan berani engambil resiko tanpa mempertimbangkan jangka panjang. Tujuan dari penelitian ini agar remaja mendapatkan nilai-nilai positif dalam perkembangannya dapat mengalihkan perkembangan hormonal kearah yang produktif dan menghasilkan karya-karya positif. Metode yang digunakan dalam penerapan pengabdian ini adalah observasi, testing, penyuluhan, dan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dari kegaiatan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dapat dambil kesimpulan bahwa kegiatan ini dianggap sukses dan berhasil karena memenuhi indikator yang diharapkan.