Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Wise Social Media Education Based on the ITE LAW at SMP Negeri 12 Denpasar SANCAYA, I Wayan Werasmana; SAPUTRA, I Komang Adi Kurniawan; DARMA, I Gede Wira
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2025)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ahjpm.v4i2.1595

Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on student interaction patterns at the junior high school level. Social media has become a primary platform for students to communicate, but on the other hand, minimal digital literacy and poor legal understanding make them vulnerable to negative behaviors such as spreading hoaxes, cyberbullying, and violating communication ethics. This community service activity aims to provide wise social media education based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) to students of SMP Negeri 12 Denpasar. The implementation method included interactive seminars, group discussions, and case study simulations designed with a participatory approach. Evaluation was conducted through pre- and post-tests to measure improvements in students' knowledge and behavioral reflections. The results of the activity showed a significant increase in students' understanding of digital literacy from 45% to 82% and knowledge of the ITE Law from 20% to 75%. In addition, students' attitudes towards cyberbullying and negative content on social media experienced positive changes, as reflected in their increased awareness of not spreading hoaxes, avoiding hate speech, and using social media more responsibly. This program not only improves students' understanding but also benefits schools and parents by supporting their children's digital activities. Therefore, this activity serves as a model that can be replicated in other schools to strengthen digital literacy, legal awareness, and develop wise social media character among teenagers.Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi siswa di tingkat sekolah menengah pertama. Media sosial menjadi ruang utama bagi siswa untuk berkomunikasi, namun di sisi lain, minimnya literasi digital dan rendahnya pemahaman hukum membuat mereka rentan terjebak dalam perilaku negatif seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, serta pelanggaran etika komunikasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi bijak bermedia sosial berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada siswa SMP Negeri 12 Denpasar. Metode pelaksanaan meliputi seminar interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi studi kasus yang dirancang dengan pendekatan partisipatif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan serta refleksi perilaku siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman literasi digital siswa dari 45% menjadi 82% serta pengetahuan mengenai UU ITE dari 20% menjadi 75%. Selain itu, sikap siswa terhadap cyberbullying dan konten negatif di media sosial mengalami perubahan positif, yang tercermin dari meningkatnya kesadaran mereka untuk tidak menyebarkan hoaks, menghindari ujaran kebencian, dan menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga memberi manfaat bagi sekolah dan orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi model yang dapat direplikasi di sekolah lain guna memperkuat literasi digital, kesadaran hukum, serta pembentukan karakter bijak bermedia sosial di kalangan remaja.
Responsibility of Transportation Companies for Loss of Consumer Goods in Transportation Activities (Study: PT. Maharani Prema Sakti Denpasar) SANCAYA, I Wayan Werasmana; LARASDIPUTRA, Deny
Journal of Tourism Economics and Policy Vol. 5 No. 4 (2025): Journal of Tourism Economics and Policy (October - December 2025) - In Press
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/jtep.v5i4.1698

Abstract

This study discusses the form and implementation of the responsibility of transportation companies for the loss of consumer goods during transportation activities, with a case study at PT. Maharani Prema Sakti Denpasar. The background of the study is based on the increasing cases of lost goods during the shipping process which cause losses to consumers and raise legal issues regarding the limits of responsibility of transportation companies. This study uses an empirical legal method with a socio-legal approach, to examine how legal provisions such as the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are applied in practice. The research results indicate that the responsibility of a shipping company is essentially absolute from the time the goods are received until they are delivered to the recipient, unless the loss occurs due to force majeure or the negligence of the shipper. At PT. Maharani Prema Sakti Denpasar, the implementation of responsibility is carried out through internal procedures such as implementing SOPs for packaging and arranging goods, processing compensation claims, and resolving disputes amicably. The company does not provide specific insurance but instead directs consumers to insure their goods independently. This research concludes that although the liability system is functioning well, there is a need to improve legal protection for consumers through the integration of insurance mechanisms and strengthening oversight of regulatory implementation.
Legal Assistance in the Preparation of Padangsambian Grassroots Festival Competition Regulations SANCAYA, I Wayan Werasmana; I Gede Wira DARMA; IB Gede Agustya MAHAPUTRA; I Made Aditya Mantara PUTRA
Community Services: Sustainability Development Vol. 3 No. 1 (2025): Community Services: Sustainability Development (November - February 2026)
Publisher : PT Batara Swastika Harati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal assistance program for drafting regulations of the Padangsambian Grassroots Festival was conducted to strengthen the governance of community-based football competitions through a participatory legal approach with a child protection perspective. A common phenomenon found at the community level is the absence of written regulations, which leads to potential conflicts, uncertainty in referee decisions, and weak protection of young players. Using the community-based legal drafting method, this program involved organizers, coaches, participants, and parents in drafting adaptive regulations with social legitimacy. The results indicate an increase in community legal awareness and the establishment of a regulation document that includes child protection clauses, dispute resolution mechanisms, and the formation of a Match Ethics Committee as a structured mediation body. This initiative also produced a significant social impact by reinforcing a culture of deliberation and legal literacy within the local sports community. The approach has proven effective and is recommended for replication by other grassroots sports communities as a model of participatory legal governance in amateur competitions.
Peranan Advokat Dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana Narkotika di Polres Badung Ni Luh Oki Damayanti; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Wayan Werasmana Sancaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4905

Abstract

Peredaran narkoba menjadi bahaya penting di masyarakat Indonesia dan menjadi permasalahan yang komplek di Kabupaten Badung. Kasus-kasus tindak pidana narkotika yang berdampak serius terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi salah satu fokus utama aparat hukum kepolisian di Polres Badung. Dalam tindak pidana narkotika pendampingan advokat sangat penting, terutama dalam kasus narkotika yang kerap kali melibatkan tekanan psikologis, kesalahan prosedur, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemeriksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peranan advokat dalam proses penyidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi advokat dalam menjalankan perannya pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan sumber data primer yang berasal dari responden atau informan dan observasi langsung di lapangan, menggunakan sumber dari peraturan perundang- undangan yang relevan dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah. Hasil peneltian menunjukkan bahwa Peranan advokat dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung secara normatif telah didukung dalam KUHAP serta undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan keberadaan advokat sangatlah bergantung pada kebijakan penyidik dan kesadaran tersangka. Faktor penghambat advokat pada tahap penyidikan meliputi : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah berasal dari Undang-Undang, penegak hukum dan kultur atau kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang kurang memahami tentang bantuan hukum
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi X Indriawati, I Dewa Ayu Trisna; Ni Made Sukaryati Karma; I Wayan Werasmana Sancaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5160

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X dengan fokus pada jaminan keamanan, pemulihan, dan pemenuhan hak anak yang berada dalam posisi rentan. Rumusan masalah yang diteliti dalam studi ini:  1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban konten pornografi melalui aplikasi X, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X. Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari studi ini menjelaskan penyebaran konten pornografi melalui media digital merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kesusilaan yang didasarkan pada Pasal 407 KUHP, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban merupakan kewajiban negara yang didasarkan pada Pasal 59 dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak serta PP Nomor 17 Tahun 2025. penanggulangan penyebaran konten pornografi terhadap anak di ruang digital berada pada negara, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.
Copyright Reduction as a Fidusia Warranty Object in Business Principles in Denpasar City Dewa Gede Pradnya Yustiawan; I Wayan Werasmana Sancaya
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.1.433.45-51

Abstract

Intellectual Property Rights as part of the legal system are closely related to the business world, especially with industry, trade and investment. With Intellectual Property Rights stimulated the improvement of intellectual works as well as research and development that are able to produce new techniques and technologies, which will excite the business world. Copyright is one part of intellectual property has the largest scope of protected objects, because it includes science, art and literature (art and literary) in which also includes computer programs. Copyright becomes the most important base of the national creative economy and has a strategic role in supporting the nation's development and promoting the general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. In Article 16 paragraph (3) Law Number 28 Year 2014 on Copyright determines that Copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. In paragraph (4) it is determined that Copyright as the object of fiduciary guarantee as referred to in paragraph (3) shall be conducted in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. From the provisions of Article 16 paragraph (3) and paragraph (4) above, Copyright as intangible moving object may be used as loan collateral (bank) by the creator or copyright owner with fiduciary burden and the imposition of the charge shall be based on legislation in banking field. Research on the imposition of Copyright as the object of fiduciary guarantee in banking practice in Denpasar City is done to know its implementation in banking practice. In addition, also to know the constraints faced by the bank if the credit agreement used Copyright as the object of fiduciary guarantee. By knowing that, the specific targets to be achieved in this research are the results can be used by the legislator to design and formulate the legal substance of the new drafting model of legal norms that regulate the guarantee, especially the Copyright as the object of fiduciary guarantee, so that more can guarantee the existence of legal certainty and business certainty for both creditor (bank) and debtor. This research is an empirical legal research and factual approach is done by looking at the real situation in the research area.
The Nominee Agreement in Bali I Wayan Werasmana Sancaya; Nella Hasibuan O’Leary
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 2 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.2.1.970.26-31

Abstract

The title of this research is “The Nominee Agreement in Bali”. It aims discuss the meaning of the nominee agreement and the nominee agreement system in Bali. The study applies normative research approach to discuss about the nominee agreement and its system in Bali. The result is a nominee is a person or firm whose name is used as a guarantee for other properties used to facilitate transactions, while leaving the customer as the actual owner. The nominee agreement itself can be explained as follows. In a nominee agreement, the owner conveys property to a nominee to whom the latter consents to hold and execute transactions on behalf of the owner. The purpose of the agreement is to provide outlines for legal purposes of the ownership of certain property and the role of the nominee. The nominee agreement made by the notary which consists of overpower of the freehold land belonging to Indonesian citizens by foreigners wihout legal power and is null and void when it is promised that foreigners can control the freehold land juridically and have a bad faith when making the nominee agreement.
Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan I Wayan Werasmana Sancaya; I Made Aditya Mantara Putra
Kertha Wicaksana Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.1.2021.47-43

Abstract

In fact, it can be observed that transport drivers often take actions due to deliberate action or negligence which result in losses to others, in this case either material or immaterial losses. This can be described as for example the actions of a driver who is driving his vehicle inappropriately in the sense that when carrying out his duties the driver is not fit, tired or under the influence of alcohol or illegal drugs which of course greatly affects his ability to drive a vehicle, resulting in accidents and cause harm to others. Based on this description, the researcher feels the need to examine the level and form of responsibility of goods transportation companies. This type of research used in this research is a type of empirical legal research. The result of the research is regarding the responsibility arrangement of the transportation company in the event of a loss caused by the driver during transportation activities at the Denpasar Cambodia Post Office and PT. Maharani Prema Sakti Denpasar refers to Law No. 22/2009 concerning Road Transportation Traffic, which is also stated in the work contract agreement between the transportation company and the driver. The form of company responsibility, namely the Denpasar Cambodia Post Office to the driver, the company before hiring the driver has included the driver with insurance. However, if the insurance costs are still insufficient to back up the financing of the driver who had the accident, the company will bear the shortage of costs. While the form of responsibility to the company PT. Maharani Prema Sakti Denpasar, which is responsible in accordance with the contents of the work contract agreement which states his responsibilities in a predetermined nominal.
Konservasi Lingkungan dan Efisiensi Energi di Lingkungan Kampus Universitas Warmadewa: Sebuah Kajian Komprehensif Menuju Kampus Berkelanjutan I Wayan Werasmana Sancaya; Putu Ayu Sita Laksmi; I Made Yogiarta
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.9.2.2025.68-76

Abstract

Commitment to sustainability has become an important parameter in the management of higher education institutions in the 21st century. Warmadewa University, as one of the leading higher education institutions in Bali, has a moral and academic responsibility to lead in the application of sustainable principles, particularly in environmental conservation and energy efficiency. This research aims to comprehensively examine the practices, challenges, and opportunities in implementing environmental conservation and energy efficiency within the Warmadewa University campus environment. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach, involving field observations, in-depth interviews with stakeholders (lecturers, staff, students, and facility managers), and analysis of university policy documents. The results show that Warmadewa University has taken several positive initiatives, such as the installation of rooftop solar panels, limited waste management programs, and campus greening. However, the findings also reveal that these efforts are still fragmented and not yet integrated into a holistic sustainable campus policy framework. The main challenges include budget limitations, uneven awareness within the campus community, and the lack of a robust monitoring and evaluation system. The discussion in this article emphasizes the importance of an integrated approach that combines policy, technological, financial, and cultural aspects. This article concludes by recommending concrete strategies, such as the development of a Sustainable Campus Master Plan, strengthening the energy management system, optimizing water and waste management, and integrating sustainability education into the curriculum to create a sustainable conservation culture at Warmadewa University
Juridic Aspects of Startup Company in the Era of the Industrial Revolution and the Trend of Digitalization of Trade Deli Bunga Saravistha; I Wayan Werasmana Sancaya
Jurnal Hukum Prasada Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.9.2.2022.123-129

Abstract

Looking at the times and society's need for a modern form of technology-based business, it is interesting to discuss the topic of startup companies. Moreover, this form of business is now considered part of the trend of digitizing trade. In addition, e-commerce is a form of trend in the digital sector and today's economic sector. This research aims to examine the role of big data and the protection of personal data in startup companies and the legal relationship in it, and to examine the regulations regarding consumer protection for startup company users in Indonesia. This research was conducted using a normative research method, with a statutory approach and a case approach with descriptive and evaluative techniques. The results of this research revealed that the role of big data in the startup company business, among others, is to support business competition by using big data through innovation. Not only for startup companies, but for all current and future business ventures as well as for the government in relation to public services. The parties in the startup business other than the company itself, including consumers and the government as legal authorities. All of them have their respective important roles. Consumer protection is now the responsibility of OJK, in addition to the legal umbrella in the form of regulations issued by the OJK, regulations set by Bank Indonesia can also be used as the only central bank that has the capacity to determine monetary policy. In addition, it is also regulated in the ITE Law, which even though it is not sufficient to protect consumers, it can at least provide legitimacy for the protection of consumer data.