Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Journal of Governance VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Jurnal Komunikasi Profesional Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Action Research Literate (ARL) Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Scientia Regendi Jurnal SOSPOL Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Multidisiplin Sahombu Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Pandji Santosa
Universitas Langlangbuana
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Reformasi PAD Berbasis Warisan Budaya: Studi Komparatif Kota Bekasi, Yogyakarta, Dan Bandung Tina Santoso; Muh Ryan Rahmatul Hidayat; Pandji Santosa; Precillia Manumpil
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5555

Abstract

ABSTRACT This study examines the reform of Local Original Revenue (PAD) through the utilization of cultural assets as a sustainable revenue source, employing a comparative policy analysis of Bekasi, Yogyakarta, and Bandung. Findings reveal that despite Bekasi’s rich cultural heritageöincluding the Old Regency Building, St. Peter’s Church, and the Historic Railway Lineöits contribution to PAD remains negligible at 0.005%, starkly contrasting with Yogyakarta (IDR 1.8 trillion/year) and Bandung (IDR 85 billion/year). The divergence lies not in asset availability but in governance: Yogyakarta and Bandung possess specific regulations (bylaws), integrated institutional structures (YHM, TKPCB), and business-oriented monetization models, while Bekasi suffers from policy vacuum, institutional fragmentation, and conservative bureaucratic mindsets. The study recommends three strategic interventions: (1) issuance of a Mayor’s Regulation on cultural asset utilization; (2) establishment of a Cultural Asset Coordination Unit; and (3) a pilot project revitalizing the Old Regency Building as a creative hub. This research affirms that PAD transformation requires neither massive funding nor new infrastructure, but a paradigm shift from “preservation without income” to “preservation through income.” Keywords: Local Original Revenue, Cultural Assets, Comparative Study, Bureaucratic Reform ABSTRAK Penelitian ini mengkaji reformasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset budaya sebagai sumber pendapatan berkelanjutan, dengan pendekatan studi komparatif terhadap Kota Bekasi, Yogyakarta, dan Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif kebijakan, melalui analisis dokumen kebijakan (Perda, laporan APBD, regulasi terkait), wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan pada aset budaya prioritas di ketiga kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Bekasi memiliki potensi aset budaya yang kayaöseperti Gedung Bupati Lama, Gereja Santo Petrus, dan Jalur Kereta Api Tuaökontribusinya terhadap PAD hanya 0,005%, jauh di bawah Yogyakarta (Rp1,8 triliun/tahun) dan Bandung (Rp850 miliar/tahun). Perbedaan utama bukan pada ketersediaan aset, tetapi pada tata kelola: Yogyakarta dan Bandung memiliki regulasi spesifik (Perda), struktur kelembagaan terintegrasi (Kundha Kabudayan), dan mekanisme monetisasi berbasis bisnis, sementara Bekasi mengalami policy vacuum, fragmentasi kelembagaan, dan paradigma birokrasi yang konservatif. Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) Penerbitan Peraturan Walikota tentang pemanfaatan aset budaya; (2) Pembentukan Unit Koordinasi Aset Budaya; dan (3) Pilot project revitalisasi Gedung Bupati Lama sebagai sentra kreatif. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi PAD tidak memerlukan investasi besar, tetapi perubahan paradigma dari “pelestarian tanpa pendapatan” menjadi “pelestarian melalui pendapatan”. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Aset Budaya, Studi Komparatif, Reformasi Birokrasi
Efektivitas Kebijakan Sampah Kota Bandung: Peran Collaborative Governance dan Pemberdayaan Masyarakat Ginanjar Wira Saputra; Pandji Santosa; Jossy Adiwisastra
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v8i1.9066

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bandung semakin kompleks dengan timbulan harian mencapai ±1.600 ton dan diproyeksikan meningkat hingga lebih dari 2.200 ton pada tahun 2041. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh collaborative governance dan pemberdayaan masyarakat terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory survey. Jumlah responden sebanyak 100 orang yang terdiri atas ASN/DLH, pengelola bank sampah, kader lingkungan, dan masyarakat umum, dipilih melalui teknik purposive dan proportionate stratified random sampling. Instrumen kuesioner dengan 28 item pernyataan telah teruji validitas dan reliabilitasnya (Cronbach’s Alpha X1 = 0,875; X2 = 0,892; Y = 0,901). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa collaborative governance berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan (β = 0,421; p < 0,05), pemberdayaan masyarakat juga berpengaruh signifikan (β = 0,389; p < 0,05), dan secara simultan keduanya berkontribusi sebesar 56,4% terhadap efektivitas implementasi kebijakan (R² = 0,564). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan persampahan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh sinergi antaraktor melalui tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan model tata kelola persampahan berbasis Extended Stakeholder Responsibility (ESR).
ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN PELAYANAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI KEHUTANAN : (Studi Pada Kantor CDK Wilayah III Sukabumi) Elvan Robiyana; Pandji Santosa
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penerapan model collaborative governance terhadap pengelolaan hutan rakyat di wilayah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) III Sukabumi. Latar belakang penelitian didasarkan pada urgensi pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan tingginya lahan kritis di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei, melibatkan 23 responden yang dipilih melalui cluster sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap pengelolaan hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penurunan emisi GRK dan rehabilitasi hutan lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan hutan rakyat, dengan nilai R² sebesar 67,8%, yang berarti kedua variabel menjelaskan sebagian besar variasi pengelolaan hutan rakyat. Model collaborative governance terbukti mampu mengoptimalkan pengelolaan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, dan keterlibatan multi-stakeholder. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan rakyat memerlukan sinergi antara kebijakan penurunan emisi, rehabilitasi partisipatif, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, digitalisasi layanan, serta insentif ekonomi untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat
Co-Authors Abdorrakhman Gintings Adiwisastra, Jossy Ajeng Kusuma Andaning Andhani, Dewi Artiawan, Teddy Bustomi, Thomas Cecep Suarha Dedi Mulyasana Diantika, Fajar Elvan Robiyana Ervin Fahlevi Euis Eka Pramiarsih Faisal Akbar Sjafaat Firmansyah, Mohamad Irsan Ginanjar Wira Saputra Gintings, Abdorrakhman H.R. Iip Hidajat Indah Puspitasari Indah, Diani Jossy Adiwisastra Komara, M Indra Lubis, Bella Meutia Merdi Hajiji, Merdi Muh Ryan Rahmatul Hidayat Novianty Elizabeth Novianty Elizabeth Ayuna Poppy Dewi Puspitawaty Precillia Manumpil Rachmawati, Emi Rahma Triadi Rihfenti Ernayani Rustandi Rustandi Tati Sarihati Tina Santoso Wiwin Winangsih Yeti Rohayati Yusri, Amri Yusuf Nugraha, Rafli