Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.044
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL HUKUM UNSRAT LEX PRIVATUM SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya LEX ET SOCIETATIS Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Journal of International Conference Proceedings Mamangan Social Science Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Deasy Soeikromo, Deasy
Universitas Sam Ratulangi
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Justisi Devli Wagiu; Ronny A. Maramis; Friend H. Anis; Mercy Maria Magdalena Setlight; Deasy Soeikromo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i10.2022.4065-4087

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban tindak pidana perbankan melalui pendekatan restorative justice.Untuk memahami dan menganalisa implementasi restorative justice justice dalam penyelesaian tindak pidana perbankan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Hasil Penelitian menunjukkan Pengaturan penggunaan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana korporasi pada umumnya belum terkodifikasi sehingga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi perbankan BUMN melalui pendekatan restorative justice belum diatur secara terperinci dalam ketentuan hukum acara seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-Undanmelainkan hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang berbentuk Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung. Implementasi konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perbankan BUMN yang menyebabkan kerugian keuangan negara belum optimal dan massif digunakan karena karakter penegak hukum yang belum mengedepankan gerakan hukum progresif yang mengedepankan keadilan dari hati baik dari pelaku tindak pidana mupun dari korban itu sendiri melainkan mengutamakan legalistik positivistic, kemudian dengan belum adanya regulasi yang terkodifikasi, sehingga pendekatan restorative justice dapat digunakan melalui mekanisme pidana uang pengganti, Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan dan mekanisme internal seperti Mekanisme Master Of Refinacing And Note Agreement (MRNA) dan Master Settlement and Acuisition Agreement (MSAA).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERKAIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL PAILIT Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis, Deasy Soeikromo Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis, Deasy Soeikromo
LEX ET SOCIETATIS Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan kepailitan, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku literatur dan kasus-kasus hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu penulis mengambil sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai tambahan. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan meneliti kelengkapan data tersebut, iii melakukan penyusunan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis mengelompokkan data tersebut menurut pokok bahasan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa krditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang dan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undnag-undang untuk dapat mengeksekusi jaminan yang diagunkan. Dalam pelaksanaan eksekusinya kreditor separatis diberikan waktu selama 60 hari atau sejak memasuki waktu insolvensi yaitu pada saat putusan pailit dijatuhkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor separatis tidak melakukan eksekusi pada jaminan maka ia wajib memberikan jaminan tersebut pada kurator. Kata kunci : Perlindungan Hukum; Kreditor; Separatis; Tanggungan; Boedel.
PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE TERHADAP PEMAJUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI SULAWESI UTARA Youla Olva Aguw; Mercy Maria Magdalena Setlight; Deasy Soeikromo; Sarah Debora Lingkanwene Roeroe; Anastasia E. Gerungan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.676-686

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui mengenai pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir di Indonesia (2). Untuk mengetahui realitas pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir di Indonesia (3). Untuk memberikan suatu model  pengelolaan yang lebih mengutamakan hak-hak tradisional yang berkeadilan  di wilayah pesisir Indonesia. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) pengelolaan hutan mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir  secara berurut bersifat keberlanjutan, perlindungan hukum (preventif dan represif), pengaturan yang dilandasi oleh etika dan moral, dan kesejahteraan sosial (umum), (2)realisasi pengaturannya telah diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti UU NO 45 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014, UU, UU No 32 Tahun 2014 dan lain-lain yang kesemuanya itu menunjukan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih mengutamakan pembangunan daripada hak-hak masyarakat disekitarnya dan (3) konsep idealnya adalah melakukan harmonisasi dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan humanis dan ekologis, pendekatan integralistis, dan pendekatan partisipasi, serta adanya konsistensi dan komitmen pelaku usaha dengan pendekatan kemitraan yang kesemuanya terangkum dalam model pengelolaan hutan mangrove secara holistik dan proporsional.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA SEKTOR UMKM DIHUBUNGKAN DENGAN PRECARIOUS WORK (KONDISI KERJA BERBAHAYA) Rahel Syerin Mokalu; Ronald J. Mawuntu; Deasy Soeikromo
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja sektor UMKM dan untuk mengetahui kebijakan seperti apa yang diberikan apabila terdapat suatu kondisi precarious work dalam suatu UMKM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja UMKM terdapat pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek ekonomis, aspek Kesehatan, dan aspek keselamatan kerja, tanpa memberikan kepentingan yang lebih besar pada salah satu aspek. 2. Kebijakan yang diberikan apabila tenaga kerja sedang berada pada suatu kondisi precarious work atau kondisi kerja berbahaya adalah tenaga kerja dapat mengajukan permintaan kepada atasannya untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, dan apabila dalam hubungan kerjanya dengan pengusaha terjadi perselisihan maka dapat dilakukan penyelesaian melalui tahapan baik secara litigasi maupun non litigasi. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, UMKM, Precarious Work
Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Akibat Kerugian Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Cheryl Michelia Valerie Japian; Deasy Soeikromo; Friend Henry Anis
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.976

Abstract

Transaksi jual beli secara online telah menjadi fenomena yang signifikandalam kehidupan konsumen modern. Meskipun memberikan kemudahandan kenyamanan, transaksi ini juga menghadirkan risiko kerugian bagikonsumen akibat perilaku produsen yang tidak bertanggung jawab. Olehkarena itu, penting untuk memahami tanggung jawab hukum produsendalam mengatasi kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksijual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkajisecara mendalam tanggung jawab hukum produsen dalam transaksi jualbeli online serta dampaknya terhadap konsumen. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan analisis hukum normatif denganmenggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undanganterkait transaksi jual beli online, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen memilikitanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen dalamtransaksi jual beli online. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untukmenyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk, menjaminkualitas produk, serta memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau cacat produk.
Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata Chandra Israel Palar Sinaulan; Hendrik Pondaag; Deasy Soeikromo
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perdata terhadap konsumen yang tidak melakukan transaksi Cash On Delivery (COD) dalam jual beli online dan untuk mengetahui sanksi hukum perdata terhadap konsumen yang tidak melakukan transaksi Cash On Delivery (COD) dalam jual beli online.Dengan metode penelitian yuridis normatif kesimpulan yang didapat: 1. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jadi masing-masing pihak memiliki kewajiban pelaku usaha harus menyerahkan barang dan konsumen membayar barang tersebut, tetapi dalam bertransaksi dengan metode COD masih banyak konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dengan berbagai alasan, maka pengaturan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD yaitu Pasal 1243 KUHPerdata, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (agreement) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313 dan Pasal 1458 KUHPerdata. dan pengaturan hukum lainnya juga dapat terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli dan tidak memenuhi hak dari penjual. 2. Sanksi yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen hanya berlaku bagi pelaku usaha, namun terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur, Cash on Delivery
Analisis Hukum Terhadap Ketepatan Waktu Pengiriman Paket Expres Oleh Kurir Kepada Konsumen Fitri Nur Hidayati Salmah; Emma V.T. Senewe; Deasy Soeikromo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap jangka waktu penerimaan paket Express dan untuk mengetahui Penyebab atau Kendala yang Mempengaruhi Keterlambatan Pengiriman Paket Express kepada Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui study kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara analisis kualitatif. Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa Dari beberapa kasus konsumen pembelian barang secara Online di Indonesia pada saat akan memesan barang untuk keperluan hari raya Idul fitri, mengingat overload yang sering terjadi menjelang hari raya yang selalu mengakibatkan barang terlambat datang. Pemesanan barang jauh sebelum hari raya dan memilih pengiriman Express yang digunakan pada saat itu yakni layanan dari ninja Express. dengan membayar ongkos kirim yang lebih mahal dari paket reguler dengan harapan paket akan tiba sesuai dengan estimasi yang sudah di tetapkan oleh ninja Express yaitu 2-3 hari sampai pada tujuan. Pengecekan status keberadaan paket selalu di cek melalui aplikasi pembelanjaan Online yang digunakan, dan pada hari Ke 3 yang seharusnya paket sudah diterima tetapi paket belum juga datang.
TINJAUAN HUKUM NOTA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Andre Thimothy Tarigan; Deasy Soeikromo; Revy S. Korah
LEX PRIVATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran alat elektonik saat ini mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatannya, satu diantaranya mempermudah membuat bukti transaksi. Nota elektronik merupakan bukti transakasi baru, yang dibuat oleh alat elektronik dan belum diakomodasi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum, kedudukan, dan kekuatan pembuktian nota elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan mengakaji peraturan perundang-undangan. Adapaun hasil dari penelitian yaitu nota elektronik telah memiliki pengaturan hukum sebagai alat bukti, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 (UU ITE), serta telah memiliki kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan alat bukti tertulis. Kata Kunci: NOTA ELEKTRONIK, ALAT BUKTI, PERDATA.
Kajian Yuridis Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Di Perbankan Cindy Meinike Tingehe; Friend Henry Anis; Deasy Soeikromo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2783

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terkait eksekusi objek hak tanggungan sebagai konsekuensi dari kredit macet dalam sektor perbankan. Kredit macet merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank dan sistem perbankan secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada analisis proses eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh pihak bank ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk undang-undang perbankan, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait. Hasil analisis menyoroti prosedur eksekusi hak tanggungan yang sah dan adil serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbankan dalam menghadapi tantangan kredit macet serta memberikan panduan bagi para pihak terkait dalam menghadapi situasi tersebut secara hukum. Studi ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut terkait perbaikan regulasi atau kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam proses eksekusi hak tanggungan akibat kredit macet di perbankan.
Fungsi Badan Pom Dalam Pengawasan Perdagangan Obat Tradisional Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 Jessy Gloria Dien; Wulanmas A.P.G. Frederik; Deasy Soeikromo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3532

Abstract

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan perdagangan obat tradisional sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat, terutama di era pandemi COVID-19. Dalam era pandemi COVID-19, peran Badan POM menjadi lebih krusial dalam mengawasi obat tradisional, karena masyarakat dapat cenderung mencari alternatif pengobatan, termasuk obat tradisional, untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau meredakan gejala. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, Badan POM dapat memastikan bahwa obat tradisional yang beredar aman, efektif, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di tengah pandemi.Hukum perdagangan obat tradisional berkaitan dengan peraturan dan aturan yang mengatur aktivitas perdagangan, produksi, distribusi, dan penggunaan obat tradisional di suatu negara. Hukum ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan bahwa obat tradisional yang beredar di pasaran aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Co-Authors Agus Supandi Soegoto Anastasia E. Gerungan Andre Thimothy Tarigan Austin Epafras Rondo Bangsaradja Sinaga, Thor Betsy A. Kapugu Bode Lumanauw Chandra Israel Palar Sinaulan Cheryl Michelia Valerie Japian Cindy Meinike Tingehe Debora Lingkanwene Roeroe, Sarah Diana N. Lintong Djefry Welly Lumintang Emma V.T Senewe Enni Soerjati Priowirjanto Feibe Fransiska Gumeleng Fitri Nur Hidayati Salmah Fransiska Gumeleng, Feibe Frederik, Wulanmas A. P. G. Friend H. Anis Friend Henry Anis Friend Henry Anis Hendrik Pondaag Jessy Gloria Dien Justisi Devli Wagiu Kurendang, Maya Marshanda Niquita Wuwungan Mercy M. M. Setlight Mokoginta, Jummie S. L. Pandelaki, Glenn Richard Panyalai, Sitti Sarah Putri Prameswari Sudin Rahel Syerin Mokalu Revy S. Korah Roeroe, Sarah D L Ronald J. Mawuntu Ronny A. Maramis Roria Magdalena Rudy Steven Wenas, Rudy Steven Sarah Debora Lingkanwene Roeroe Sarah Debora Lingkanwene Roeroe Satria, Andi Wiratama Setlight, Mercy M M Soegoto, Andini Pratiwi Sonny Engelbert Palendeng Syermi S.E. Mintalangi Thor Bangsaradja Sinaga Wahab Youla Olva Aguw