Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter Lentera Hukum Al-'Adalah Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Journal of SouthEast Asian Human Rights Jurnal Konstitusi PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Konstitusi JAPHTN-HAN Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Review Politik Al-Mudharabah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Muhammad Siddiq Armia
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
EKSEKUTIF REVIEW TERHADAP PERDA RETRIBUSI DI DAERAH OTONOMI KHUSUS Muhammad Siddiq Armia
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 2 (2016): August 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.048 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i2.143

Abstract

Dalam upaya pelaksanaan otonomi khusus, berbagai provinsi di Indonesia bersaing dalam upaya peningkatan retribusi daerahnya masing-masing. Hal ini telah mendorong provinsi-provinsi untuk membuat peraturan daerah (perda) regulasi) yang dapat mendatangkan nilai tambah bagi provinsinya. Sayangnya, perda-perda tersebut kadangkala mengalami ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dengan regulasi yang lebih lebih tinggi baik dari segi materi muatan maupun dari segi teknis pembuatannya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah peraturan daerah yang dibatalkan atau yang perlu di revisi kembali melalui proses eksekutif review di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan black-letter law untuk menjawab bagaimana permasalahan utama dalam materi muatan suatu perda dan faktor apa sajakah penyebab terjadinya pelanggaran hierarki dari suatu perda. Penelitian menunjukan sejak pemerintahan Jokowi hingga Januari 2016, Kemendagri telah membatalkan 3.143 perda yang berasal dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut diasumsikan akan terus bertambah seiring dengan semakin meningkatnya proses legislasi di daerah. Penyebab utama dari pembatalan perda-perda tersebut diantaranya adalah; pertentangan materi muatan, penentuan sanksi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan problematika naskah akademik.In implementing special autonomy, Indonesia provinces have competed each other to gradually increase the province revenue. The province legislate several regional regulations in their province to create legal based for revenue income. However, those regional regulations commonly contradict with the higher law at national level. The contradictions are indicated both in legal substance and legislation technic. In other words, those regional regulations are vulnerable to violate the regulation hierarchy in national level. Thus, the increasing of annulled regional regulation has regularly amplified in the Ministry of Home Affairs. This research using normative law research method with black-letter law approach to answer what is the main problems within regional regulation legal substance and what factors cause hierarchy violations by the regional regulations. Since the empowered of Jokowi until January 2016, the Ministry of Home Affairs have invalidated more than 3.143 regional regulations, delivered from all cities, districts, and provinces in Indonesia. The invalidated regional regulations number is assumed to grow, together with the increasing of legislation in local government level. The main reasons of invalidation regional regulations consist of contradicting contents, punishment, low public participation, and lack quality of academic research.
PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK-HAK KONSTITUTIONAL Muhammad Siddiq Armia; Nafrizal; M. Deni Fitriadi; Iqbal Maulana
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2320.683 KB) | DOI: 10.22373/petita.v1i2.83

Abstract

The removal system of the presidential threshold had a positive impact on the development of Indonesian democracy. The system had restored the remedy of constitutional rights that was torn by the presidential threshold. Non-majority parties obtained many advantages: to propose their respective president candidates and to add choices in the presidential election. The presidential thresholds eased the president in conducting government duties because of not being intervened by the other dominant parties in the parliament. However, the weakness of this removal system needed to be considered, for example, the vulnerability of individual interests gained through presidential candidacy. It might also expand the conflict escalation and election crime due to a large number of candidates based on the national security aspect. The other weakness was increasing the election budget allocation referring to the efficiency aspect. The budget allocation would be beneficial to share with other departments in improving people’s welfare. However, further study about the campaign and its efficiency should be conducted to prove the assumptions. Abstrak: Penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem ini dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan adanya presidential threshold. Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam. Dengan adanya PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen. Namun demikian kelemahan dari penghapusan PT juga patut untuk dipertimbangkan, seperti rentannya kepentingan individu yang bisa diperoleh melalui pencalonan presiden. Dari aspek keamanan nasional akan berakibat pada perluasan eskalasi konflik dan tindak pidana pemilu disebabkan banyaknya kandidat. Dari segi efisiensi, alokasi anggaran pemilu akan semakin membengkak (high cost election). Setidaknya alokasi dana pemilu dapat di salurkan ke bidang-bidang yang dapat meningkat kesejahteraan rakyat lainnya. Akan tetapi asumsi ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan riset mendalam tentang efisiensi dana kampanye. Kata Kunci: presidential threshold, remedy of constitutional rights, high cost election
CONSTITUTIONAL PRACTICE OF ASEAN COUNTRIES: QUESTIONING JUDICIAL REVIEW, RELIGIONS AND MINORITY ISSUES Muhammad Siddiq Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2830.876 KB) | DOI: 10.22373/petita.v5i2.105

Abstract

ASEAN countries vary in culture and ethnicity, and these differences affect the way states are run. In respecting the spirit of democracy and also part of constitutional practice, those countries have frequently amended their constitutions. ASEAN countries have adopted numerous models of constitutional practice from the post-colonial era. The need to re-examine and re-evaluate existing rules to make them relevant to common and indigenous models and value systems has led to a consistent renewal and review of existing models. Looking the systems ASEAN countries have utilized when implementing their constitutions, there are three models of constitutional practice: the Westminster Model, Socialist Model, and Mixed Model. Abstrak: Negara-negara ASEAN memiliki budaya dan keragaman etnis yang mempengaruhi cara bernegara. Negara-negara di kawasan ini memiliki konstitusi yang energik dan bergerak menyesuaikan waktu. Dalam menghormati semangat demokrasi dan praktik ketatanegaraan, negara-negara di ASEAN acapkali melakukan amandemen konstitusi. Negara-negara ASEAN telah memiliki banyak model praktik ketatanegaraan yang diadopsi dari era penjajahan. Sekarang, negara-negara di ASEAN telah melakukan pembaruan yang konsisten, dengan mengevaluasi kembali aturan yang ada untuk menjadikannya relevan dengan model dan sistem nilai yang berlaku umum. Melihat sistem negara-negara ASEAN yang menerapkan konstitusinya, dapat disimpulkan ada tiga model praktik ketatanegaraan yang terjadi di ASEAN; pertama adalah Model Westminster, Model Sosialis, dan Model Campuran. Ketiga model ini mempengaruhi cara pengujian undang-undang, penanganan isu-isu agama dan minoritas.Kata Kunci: Konstitusi ASEAN, Judicial Review, Isu Agama dan Minoritas
INTRODUCTION Muhammad Siddiq Armia; Muhammad Syauqi Bin-Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v5i2.126

Abstract

INTRODUCTION Muhammad Siddiq Armia; Muhammad Syauqi Bin-Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v5i1.127

Abstract

INTRODUCTION Muhammad Siddiq Armia; Muhammad Syauqi Bin-Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v6i1.131

Abstract

INTRODUCTION Muhammad Siddiq Armia; Muhammad Syauqi Bin-Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v6i2.132

Abstract

INTRODUCTION Muhammad Siddiq Armia; Muhammad Syauqi Bin-Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v7i1.143

Abstract

SUMBANGSIH KERAJAAN MUSLIM INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PERADILAN ISLAM: ANALISIS HISTORICAL LEGAL APPROACH Muhammad Siddiq Armia
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v2i2.2653

Abstract

Islamic kingdom in Indonesia made significant role in spreading and enforcing Islamic law. Islamic kingdom not only as a kingdom but also plays their significant role in Islamic tribunal process. Each kingdom has their own judge who came from Islamic scholar school. If they have many difficulties in solving problem they will invite other Islamic scholar from other kingdom to give their opinion. The Islamic scholar has habitual in writing books which is used for further Islamic scholar. Shiratul Mustaqim (Pathway), which was written by Nuruddin Arraniry, was one of famous book among Islamic scholar at that time. Kata Kunci: Sejarah Hukum, Kerajaan Muslim Indonesia, Peradilan Islam
Criticizing the Verdict of 18/JN/2016/MS.MBO of Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Aceh on Sexual Abuse against Children from the Perspective of Restorative Justice Muhammad Siddiq Armia; Zahlul Pasha Karim; A. Hamid Sarong; Muhammad Zulhilmi; Muhammad Syauqi Bin-Armia
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 17 No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v17i1.4987

Abstract

This article is based on a critical review of the judgment in the Indonesian Islamic Court, known publicly as Mahkamah Syar’iyah, case number 18/JN/2016/MS.MBO. The tribunal process in the Indonesian legal system should present clear evidence that convinces all involved parties, including for sexual abuse cases. Unfortunately, during the tribunal process of the case, the judges had neither asked the prosecutor to show the evidence nor asked how the case had happened. After asking a few simple questions, judges have made consideration and finally a judgment. Two main research questions will be answered in this article; how is restorative justice applied for law-breaking cases in Acehnese view? Why has the punishment been imposed by the Mahkamah Syar'iyah in its legal considerations for the case? This article has used the black-letter law method and interview. The research results have indicated that the case seems weird and does not provide the due process of law principle. The tribunal procedure has not provided any sufficient evidence before the verdict had been decided. The connection between both evidence and judicial facts, in this case, is very blurred. The witness was simply based on the victim's evidence.
Co-Authors A. Hamid Sarong Abdul Jalil Salam Ade Nidya Fernanda Ali Hamzah Anisa Putri Arifin Abdullah Chairul Fahmi Fadlullah, Nyak Hasan Basri M. Nur Hunaifi, Fiona Nurul Hida Husaini Husda Ida Friatna Iqbal Maulana Khairil Akbar M. Deni Fitriadi Muhammad Syauqi Bin-Armia Muhammad Zulhilmi Mukhtar, Marduati Mulia Sari Munawiah Abdullah Nafrizal Pratama, M. Ariq Riju Rispalman Rispalman Zahlul Pasha Zahlul Pasha Karim