Muhammad Siddiq Armia
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Protecting Indigenous Collective Land Property in Indonesia under International Human Rights Norms Chairul Fahmi; Muhammad Siddiq Armia
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v6i1.30242

Abstract

This essay examines the applicability of international human rights instruments as the legal basis to protect indigenous rights to land, territories, and natural resources to non-ratification countries of the Convention on indigenous peoples’ rights, especially to the Indonesian context. In the last few decades, the United Nations has developed and recognized the rights of indigenous peoples, including rights to their ancestral lands, territories, and resources. These rights have been stipulated in several instruments, such as the ILO Conventions No.169 and UNDRIP. Nevertheless, most Asian and African countries have not ratified the Treaty, including Indonesia. Consequently, the rights failed to be adopted into national policies, which the ratification is a pre-condition before came into force through the national regulations. Indonesia also doubted the exclusive rights of land, territories, and resources traditionally owned by indigenous peoples. Legally, lands, territories, and resources are controlled by the States, as mentioned in Article 33 of the 1945 Constitutional law. Economically, Indonesia relies on land, territories, and natural resources to boost its national revenues. To achieve this aim, the expropriation of indigenous land and territories often occurs through land concession policy for private or state-owned companies. As a result, land tenure and social conflict were common phenomena from the New Order Regime until the current day. This conflict spreads across the country from the west part (Sumatra) to the east of Indonesia (Papua). Therefore, author argues that applying general international human rights instruments will be an alternative approach in protecting the fundamental rights related to their traditional land rights in the Indonesian context.
The Role of Indonesian Constitutional Court In Protecting Energy Security Muhammad Siddiq Armia
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 2 (2016)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.789 KB) | DOI: 10.31078/jk1321

Abstract

After more a decade, Indonesian Constitutional Court (ICC) has importantly played a significant role in the law reform, such  as  protecting  energy  security  through  their judgements. ICC comes out of the box, creating unpredictable judgements, and ensuring the justice values. In protecting energy security ICC makes important breakthrough with reviewing Act Number 22 of 2001 on the Oil and Earth Gas, Act Number 4 of 2009     on the Mineral Mining and Coal, and invaliding Act Number 20 of 2002 on the Electrical Power. Those acts contradict the basic norm in the 1945 Constitution. Although creating public debate, ICC judgment should be   appreciated.
INTRODUCTION Muhammad Siddiq Armia; Muhammad Syauqi Bin-Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v7i2.154

Abstract

INTRODUCTION Muhammad Siddiq Armia; Muhammad Syauqi Bin-Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 8 No 1 (2023): MAINTAINING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS TO CREATE A BETTER SOCIETY
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v8i1.172

Abstract

Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi Mulia Sari; Zahlul Pasha Karim; Muhammad Siddiq Armia
APHTN-HAN Vol 2 No 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i1.56

Abstract

Penelitian ini berusaha mengurai prinsip siyāsah qaḍhā’iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden, dan bagaimana relevansi konsep siyāsah qaḍhā’iyyah terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK. Berdasarkan Pasal 7B Ayat (1), pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dapat diusulkan oleh DPR kepada MPR, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, untuk diperiksa, diadili, dan diputuskah secara yuridis benar/tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Ketika nantinya putusan akhir MK menyatakan Presiden bersalah, barulah kemudian usul pemberhentian Presiden dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR. Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemberhentian kepala negara tidaklah melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya. Walaupun dalam ketatanegaraan Islam, juga memiliki lembaga peradilan (qaḍhā’iyyah). Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan penelitian library research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan siyāsah qaḍhā’iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dapat disamakan dengan kewenangan Wilayah al-maẓhālim dalam mengadili berbagai kezaliman, penganiayaan dan kesewenang-wenangan penguasa/kepala negara terhadap rakyatnya. Kemudian, konsep siyāsah qaḍhā’iyyah relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Keduanya sama-sama merupakan peradilan yang merdeka, mandiri, serta bebas dari pengaruh/intervensi pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep siyāsah qaḍhā’iyyah relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK.
QUESTION CAREER PATH ACEH SHARIA POLICE Armia, Muhammad Siddiq
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v13i1.17766

Abstract

After more than a decade of imposing Islamic law in Aceh, appearing various legal problems such as career path of Sharia Police or known as Wilayatul Hisbah (WH). In one hand, WH is faced on commitment of working harder by upholding religious norms as well as national regulations. On the other hands, their career path does not have a future certainty, even futureless. In the Act of Government of Aceh WH positions hand in hand with Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), having specific task to uphold general bylaws. Unfortunately in national level there are no single regulations arranging a path of professional career for WH. This fact contributes on hesitation of WH members to pursue their future career. Some of them switch their position to other career paths, having more certainty in national level. From the perspective of budged use, skill training cost for WH members are very expensive. If most of them change their future career, it will be a big loss for national budget, because their skill cannot be used for WH development. Thus, it needs a breakthrough to resolve this problem
ORANG TUA SEBAGAI PIHAK KETIGA TERJADINYA PERCERAIAN DI GAYO LUES Ali Hamzah; Muhammad Siddiq Armia; Abdul Jalil Salam
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4564

Abstract

Nikah merupakan anjuran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, ketika sudah mampu dan berkeinginan maka bersegeralah untuk menikah bagi kaum laki-laki dan perempuan. Pernikahan bukan hanya suatu perbuatan hukum yang mulia untuk mengatur dan membangun rumah tangga yang bahagia bagi suami dan istri, namun jauh kedepan pernikahan dapat menyatukan 2 (dua) kaum yang berbeda menjadi satu-kesatuan dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian melalui pernikahan terbentuklah sebuah rumah tangga baru yang akan berkembang menjadi keluarga yang diharapkan bahagia baik lahir maupun batin seperti yang diinginkan oleh setiap manusia bahkan oleh agama dan negara, karena rumah tangga merupakan lingkup terkecil unsur dalam sebuah Negara. Permasalahan-permasalahan keluarga kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan konflik antara suami dengan istri, dan tidak jarang berujung pada perceraian di Mahkamah Syar’iyyah. Dalam perjalanan konflik dalam rumah tangga tersebut masing-masing unsur (suami dan istri) menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada orang tua masing-masing.Ketika permasalahan sampai kepada orang tua, seharusnya orang tua menjadi mediator (penengah permasalahan) tersebut, namun kenyataannya banyak juga orang tua malah menambah masalah anak, bukannya masalah itu selesai jadinya bertambah rumit sehingga akhirnya harus berpisah antara suami dan istri.Ikut campurnya orang tua terhadap permasalahan keluarga anaknya juga menjadi pemicu terjadinya perceraian sebuah pasangan suami istri.Kasih sayang yang berlebihan kepada anak menjadikan orang tua memihak kepada anak walaupun anak tersebut salah, sehingga titik temu masalah keluarga anak tidak didapatkan akibat dari terlalu membela anak karena kasih sayang yang berlebihan.
SETTLEMENT OF DEFAULTS ON VILLAGE-OWNED ENTERPRISES ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMIC LAW Anisa Putri; Muhammad Siddiq Armia
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i2.6626

Abstract

This research discusses the law of default that occurs in the management of Village-Owned Enterprises (BUMG) in Gampong Suak Labu, Tangan-Tangan sub-district, South Aceh Regency. Defaults occur due to farmers' non-compliance in returning agreed loans. Although the agreement between BUMG and farmers is oral, the agreement is still valid according to the law, based on Article 1320 of the Civil Code which regulates the validity of the agreement. Farmers' non-compliance in repaying the loan has the effect of obstructing the flow of funds that should be used to assist other farmers, as well as disrupting BUMG's main objective of improving farmers' welfare. Based on Articles 1233 and 1243 of the Civil Code, farmers who fail to fulfil their obligations are considered to have defaulted and must compensate for the losses incurred. This study concludes that farmers' non-compliance in repaying loans is a form of default, which provides a legal basis for BUMG to demand fulfilment of obligations or compensation, as well as to improve the management system so that the programme can run effectively and sustainably.
Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution? Armia, Muhammad Siddiq
al-'adalah Vol 15 No 2 (2018): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v15i2.3389

Abstract

Religious constitutionalism has recently become a global discussion. Such a trend arises as a result of several countries that have a majority of religious adherents declare their constitution based on certain religions. Thailand, for example, provides special norms about Buddhism (Buddhist constitutionalism), the Vatican has special norms about Catholicism (Catholic constitutionalism), India has special norms about Hinduism (Hindu constitutionalism), Saudi Arabia has norms specifically about Islam (Islamic constitutionalism), and so on. This article analyzes whether or not the Islamic principles have been adopted in the Indonesian Constitution. These principles consist of protecting religion, soul, mind, offsprings, and property. The author uses the five principles as a standard in measuring the entire Indonesian Constitution which constitutes to the teachings of Islam (Islamic constitutionalism). The implementation of Islamic constitutionalism can be identified through articles in the constitution. This study concluded that, in general, the Indonesian constitution could be considered to have agreed to Islamic constitutionalism, although in some cases it still needs to be actualized more.
Preserving Cultural Heritage in Aceh: Legal Frameworks and Community Initiatives in Gampong Pande Hasan Basri M. Nur; Abdullah, Munawiah; Husda, Husaini; Mukhtar, Marduati; Armia, Muhammad Siddiq
Lentera Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v12i2.53740

Abstract

This paper examines the efforts to preserve cultural heritage in Aceh, Indonesia, with a specific focus on Gampong Pande, one of the oldest and most historically significant areas in Banda Aceh, Indonesia. As a site of early Islamic civilization in the region, Gampong Pande holds valuable tangible and intangible cultural assets, including ancient tombs, artifacts, oral traditions, and Islamic scholarly heritage. However, these cultural resources face increasing threats due to urban development, environmental degradation, and a lack of comprehensive preservation strategies. The study explores how the legal frameworks at the national and regional levels, particularly the implementation of Qanun (Acehnese regional regulations), are employed to protect and manage cultural heritage. These legal instruments provide a foundation for cultural governance, yet their effectiveness often depends on enforcement mechanisms and institutional coordination. In parallel, this study emphasizes the critical role of local communities in cultural preservation. It highlights how the residents of Gampong Pande have initiated grassroots movements to protect historical sites, resist commercial encroachment, and revive cultural practices. These initiatives demonstrate the importance of community participation, local wisdom, and intergenerational knowledge transfer in heritage conservation. This research underscores the need for a more integrated and participatory approach that combines top-down legal policies with bottom-up community action. It calls for stronger collaboration among government agencies, civil society, academic institutions, and local leaders to ensure the sustainable preservation of cultural heritage in Aceh. In conclusion, the preservation of Gampong Pande’s heritage means protecting physical structures and maintaining the region’s historical identity, spiritual legacy, and cultural continuity amid ongoing modernization and change. Keywords: Cultural Heritage, Aceh, Gampong Pande.