Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.231
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Business Management Journal of Islamic Law El Madani Alamtana Jurnal Pengabdian Masyarakat Tropis Indonesia
Ade Sultan Muhammad
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
REGULASI JUAL-BELI MELALUI ELEKTRONIK DI BELANDA Ade Sultan Muhammad; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belanda, yang merupakan salah satu negara maju di dunia dan salah satu anggota dari Uni Eropa, tentu telah lebih dulu menerapkan Media Elektronik sebagai salah satu metode atau tata cara dalam melaksanakan berbagai aktifitas negara oleh pemerintahan, dan juga aktifitas umum oleh masyarakatnya yaitu seperti kegiatan jual – beli. Dalam hal jual – beli yang dilakukan melalui elektronik, secara umum Belanda menerapkan aturan – aturan yang lebih terorganisir, sehingga justru nampak lebih sederhana dan memudahkan orang untuk mempelajari serta menerapkannya sesuai sebagaimana seharusnya.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN TERHADAP SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5924/PDT.G/2022/PA.SBR R. Fahmi Natigor Daulay; Ade Sultan Muhammad
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1821

Abstract

Divorce decided by default judgment against a party whose whereabouts are unknown raises issues of legal certainty and rights protection. Research on the Religious Court of Sumber Decision Number 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr using normative legal methods shows that formally the decision has complied with procedural law provisions. However, from a material aspect, there are still weaknesses in summons transparency, protection of respondent's rights, and application of the precautionary principle. Strengthening summons standards, optimizing the ex officio role of judges, and regulatory updates are needed to achieve a balance between judicial efficiency, legal certainty, and substantive justice in default divorce cases in Religious Courts.
Internalization Of Gender Equality Values In Family Law As An Effort To Prevent Violence Against Women Ayang Afira Anugerahayu; Nathania Permata S; Ika Yuliana Susilawati; Ade Sultan Muhammad; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Lalu Panca Tresna; Ahwan Ahwan
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/1rwhqm42

Abstract

Violence against women within the family remains a complex social issue in Indonesia, influenced by patriarchal culture and limited public understanding of gender equality in family law. This community service aims to internalize gender equality values through legal education in family law as a preventive effort against violence toward women. The methods used include legal counseling, participatory discussions, and community assistance in Penujak Village, Central Lombok Regency. The results indicate an increased public understanding of equal rights and obligations between spouses and greater legal awareness regarding women's protection. The implication of this activity is the formation of a more inclusive and gender-just mindset in family life. Therefore, the internalization of gender equality values can serve as a preventive strategy to reduce violence against women in society. The main output of this activity focuses on strengthening public legal literacy and establishing a collective awareness among villagers to independently prevent gender-based violence
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq Ade Sultan Muhammad; Ayang Afira Anugerahayu; Febrihadi Suparidho
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.263

Abstract

Kedudukan talaq dalam hukum Islam serta rukun dan syaratnya merupakan aspek fundamental yang menentukan bagaimana perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat. Di Indonesia, masih banyak ditemukan praktik talaq yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam atau dilandasi oleh pemahaman yang keliru, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan talaq dalam hukum Islam, termasuk hukum asal dan variasinya dalam berbagai kondisi, serta (2) mengidentifikasi dan menjelaskan rukun dan syarat talaq agar dinyatakan sah secara syar’i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data primer meliputi Al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab fikih, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum keluarga Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antar mazhab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum talaq bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum asalnya adalah mubah atau makruh, namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, atau haram tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Keabsahan talaq ditentukan oleh terpenuhinya rukun, yaitu suami (mutalliq), istri (mutallaqah), dan sighat (lafaz), serta syarat-syarat yang melekat pada masing-masing unsur tersebut.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, rukun, dan syarat talaq sangat penting untuk memastikan praktik perceraian sesuai dengan ketentuan syariat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah praktik talaq yang tidak sah serta melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan.
Penyuluhan Hukum: Pencegahan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja di SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Ika Yuliana Susilawati; Ayang Afira Anugerahayu; Septira Putri Mulyana; Muhammad Rifaldi Setiawan; Ade Sultan Muhammad; Zahratul’ain Taufik
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.352

Abstract

Bullying tidak hanya ketika pelajar berada di lingkungan sekolah, namun juga dapat terjadi melalui media komunikasi yang dinamakan dengan cyberbullying, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa maupun pihak sekolah mengenai bahayanya cyberbullyingterutama bagi korban sebagai orang yang mendapatkan prilaku tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka. Metode penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode penyuluhan langsung yaitu dengan pertemuan untuk mengadakan interaksi langsung antara penyuluh dan sasaran guna menyampaikan informasi dan bertukar pikiran. Cyberbullying dapat dicegah melalui pemenuhan pendidikan, pemberdayaan, anak-anak dan remaja, komunikasi antar orang tua, guru, dengan anak-anak dan remaja tentang aktivitas online, memberikan dukungan bagi korban, dan mempromosikan perilaku online yang positif. Kata kunci: Cyberbullying, Remaja.
Tinjauan Komparatif Aspek Sejarah dan Hukum Pada Regulasi Penggunaan Media Elektronik di Indonesia dan Eropa: A Comparative Review of Historical and Legal Aspects of Electronic Media Usage Regulation in Indonesia and Europe Ade Sultan Muhammad; Febrihadi Suparidho
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9725

Abstract

Komparasi regulasi penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi antara Indonesia dan Eropa menjadi penting seiring masifnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan aspek sejarah dan aspek hukum dalam pengaturan jual beli melalui media elektronik di Indonesia dan Eropa (Uni Eropa), dengan menyoroti karakteristik dasar, kecepatan adaptasi regulasi, serta tingkat aksesibilitasnya bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa baik Indonesia maupun Eropa sama-sama berakar pada sistem hukum Romawi yang berkembang menjadi sistem Eropa Kontinental (civil law), namun secara historis Eropa melalui negara-negara anggotanya seperti Belanda dan rezim hukum Uni Eropa lebih cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dengan melakukan amandemen dan pembaruan terhadap kodifikasi perdata dan menerbitkan berbagai instrumen khusus terkait transaksi elektronik. Sebaliknya, Indonesia baru memiliki pengaturan spesifik mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya, yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga cenderung kurang praktis dari sisi aksesibilitas. Di samping itu, Uni Eropa membangun kerangka pengaturan yang lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai e-commerce, jasa pembayaran, perlindungan data, hingga pengantaran lintas batas dan larangan geo-blocking. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan normatif pengaturan di kedua wilayah relatif serupa yaitu menjamin keabsahan transaksi elektronik, melindungi konsumen, serta memberikan kepastian hukum struktur, bentuk, dan tingkat integrasi regulasi yang dibangun menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.
Household Organic Waste Management through the Application of Biopore Infiltration Holes in Selengen Village, North Lombok Regency: Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga Melalui Penerapan Lubang Resapan Biopori di Desa Selengen, Kabupaten Lombok Utara Muhammad Rafqa Januarta Triawan; Nur Azia; Marsa Tri Alfika Muksani; Lisnawati; Prudencia Aksamina Gabriella Pattiselanno; Ahmad Bintang Pramudia; Withadarma Seva; Putu Aditi Prasavita Laksmi; Tiara Agustina Putri; Putri Wilma Rozalinawati; Ade Sultan Muhammad
Jurnal Pengabdian Masyarakat Tropis Indonesia Vol. 2 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : Yayasan Siti Widhatul Faeha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65622/jpmti.v2i2.378

Abstract

Household organic waste remains a significant environmental challenge in rural areas due to limited community participation in sustainable waste management practices. This community service program aimed to enhance community knowledge and awareness of household organic waste management by applying Biopore Infiltration Holes (BIHs) in Selengen Village, North Lombok Regency. The program integrated community education with hands-on BIH installation, providing a participatory approach that directly engaged residents in learning and practice. The activities involved 35 participants, predominantly housewives, followed by the installation of 13 biopore infiltration holes across five hamlets: Perigi, Tangga, Dompu Indah, Tampes, and Selengen. The implementation was characterized by active community participation during educational sessions, installation, and maintenance activities, indicating strong community acceptance of the program. The combination of educational outreach and practical field implementation represents the program's key strength, enabling participants to immediately apply the knowledge gained in managing household organic waste. The program helped improve community awareness and skills in environmentally friendly organic waste management while promoting the adoption of biopore technology as a simple, sustainable household waste management practice. These results demonstrate that a participatory community-based approach effectively strengthens local capacity for organic waste management and supports the long-term sustainability of environmental conservation initiatives at the village level. Keywords: Biopore Infiltration Holes; Community Education; Environmental Conservation; Household Organic Waste Management; Sustainable Development Goals (SDGs)
Co-Authors Ahmad Bintang Pramudia Ahwan Ahwan Aris Munandar Ayang Afira Anugerahayu Febrihadi Suparidho Febrihadi Suparidho HS, Salim I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha Ika Yuliana Susilawati Lalu Panca Tresna Lisnawati Marsa Tri Alfika Muksani Muhammad Rafqa Januarta Triawan Muhammad Rifaldi Setiawan Muhammad Rifaldi Setiawan Nathania Permata S Nur Azia Prandy Arthayoga Louk Fanggi Prudencia Aksamina Gabriella Pattiselanno Putri Wilma Rozalinawati Putu Aditi Prasavita Laksmi R. Fahmi Natigor Daulay Septira Putri Mulyana Setiawan, Muhammad Rifaldi Suparidho, Febrihadi Tiara Agustina Putri Tresna D, Lalu Panca Withadarma Seva Zahratul’ain Taufik