Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Business Management Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Alamtana
Ade Sultan Muhammad
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Legal Basis for the Use of Electronic Media as a Means of Transaction in Indonesia Muhammad, Ade Sultan; Suparidho, Febrihadi
Business Management Vol 4, No 4 (2025): Business Management November
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/bisnis.v4i4.9722

Abstract

As a developing country, particularly in the fields of science and technology, it is undeniable that the existence of information technology, in this case various electronic media, has become the basis for people to conduct various transactions in order to fulfill all basic needs and certain desires, such as purchasing equipment and even vehicles. In Indonesia, there are various regulations governing transactions carried out electronically, although some of them do not directly regulate the implementation of electronic transactions.
Analisis Yuridis Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan KUHPerdata: Legal Analysis of the Consequences of Default in a Rental Agreement Based on the Civil Code Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7509

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktik, tidak jarang para pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan ketentuan KUHPerdata, khususnya terkait bentuk-bentuk wanprestasi, tanggung jawab para pihak, serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Akibat yuridis dari wanprestasi tersebut antara lain kewajiban membayar ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, serta peralihan risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1243, 1244, 1245, dan 1267 KUHPerdata. Di samping itu, penyewa dan pemberi sewa juga memiliki hak untuk menuntut pemutusan perjanjian di muka hakim apabila salah satu pihak secara nyata melakukan wanprestasi.
Legal Socialization For The Prevention Of Narcotics Abuse In Setanggor Village, Praya Barat District, Central Lombok Regency Daulay, Fahmi Natigor; Suparidho, Febrihadi; Muhammad, Ade Sultan; Setiawan, Muhammad Rifaldi
Abdi Masyarakat Vol 7, No 2 (2025): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v7i2.9525

Abstract

Drug abuse has become a national problem that has spread to rural areas, including Setanggor Village, West Praya District, Central Lombok Regency, which has experienced an increase in drug cases. The low level of legal literacy among rural communities is a major factor that exacerbates this problem, where many people do not yet understand the provisions of Law No. 35 of 2009 on Narcotics along with its criminal sanctions. Community service activities in the form of legal socialization were carried out on August 25, 2025 using lecture methods and interactive discussions with the community and village officials. This program successfully increased public understanding of the definition of narcotics, classification of groups, health impacts, and legal consequences that users and dealers can receive. The enthusiasm of participants was evident from active participation in question and answer sessions, demonstrating the effectiveness of the program in increasing public legal awareness about the dangers of narcotics and the importance of early prevention. 
REGULASI JUAL-BELI MELALUI ELEKTRONIK DI BELANDA Ade Sultan Muhammad; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belanda, yang merupakan salah satu negara maju di dunia dan salah satu anggota dari Uni Eropa, tentu telah lebih dulu menerapkan Media Elektronik sebagai salah satu metode atau tata cara dalam melaksanakan berbagai aktifitas negara oleh pemerintahan, dan juga aktifitas umum oleh masyarakatnya yaitu seperti kegiatan jual – beli. Dalam hal jual – beli yang dilakukan melalui elektronik, secara umum Belanda menerapkan aturan – aturan yang lebih terorganisir, sehingga justru nampak lebih sederhana dan memudahkan orang untuk mempelajari serta menerapkannya sesuai sebagaimana seharusnya.
Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia: Mandatory Wills as a Bridge of Justice for Non-Muslim Heirs in Indonesia Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9719

Abstract

Masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari sisi etnis, budaya, maupun agama, melahirkan persoalan hukum yang kompleks dalam ranah hukum keluarga. Salah satu persoalan krusial yang mengemuka adalah pembagian harta warisan pada keluarga yang anggota-anggotanya berbeda agama. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang pewarisan sehingga ahli waris non-Muslim tidak dapat menerima bagian warisan dari pewaris Muslim. Di sisi lain, dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia, pengingkaran total terhadap hubungan kekeluargaan hanya karena perbedaan agama sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Salah satu instrumen yang kemudian dikembangkan dalam praktik peradilan di Indonesia untuk menjembatani ketegangan tersebut adalah konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Pada awalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengenal wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, namun perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung memperluas subjek penerima wasiat wajibah, termasuk kepada keluarga yang berbeda agama dengan pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan secara terbatas pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad struktural Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga majemuk, meskipun masih menyisakan perdebatan dari sudut pandang fiqih klasik dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar keberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim memiliki pijakan normatif yang lebih kuat dan terukur.
Tinjauan Komparatif Aspek Sejarah dan Hukum Pada Regulasi Penggunaan Media Elektronik di Indonesia dan Eropa: A Comparative Review of Historical and Legal Aspects of Electronic Media Usage Regulation in Indonesia and Europe Ade Sultan Muhammad; Febrihadi Suparidho
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9725

Abstract

Komparasi regulasi penggunaan media elektronik sebagai sarana transaksi antara Indonesia dan Eropa menjadi penting seiring masifnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan aspek sejarah dan aspek hukum dalam pengaturan jual beli melalui media elektronik di Indonesia dan Eropa (Uni Eropa), dengan menyoroti karakteristik dasar, kecepatan adaptasi regulasi, serta tingkat aksesibilitasnya bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa baik Indonesia maupun Eropa sama-sama berakar pada sistem hukum Romawi yang berkembang menjadi sistem Eropa Kontinental (civil law), namun secara historis Eropa melalui negara-negara anggotanya seperti Belanda dan rezim hukum Uni Eropa lebih cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dengan melakukan amandemen dan pembaruan terhadap kodifikasi perdata dan menerbitkan berbagai instrumen khusus terkait transaksi elektronik. Sebaliknya, Indonesia baru memiliki pengaturan spesifik mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya, yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga cenderung kurang praktis dari sisi aksesibilitas. Di samping itu, Uni Eropa membangun kerangka pengaturan yang lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai e-commerce, jasa pembayaran, perlindungan data, hingga pengantaran lintas batas dan larangan geo-blocking. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan normatif pengaturan di kedua wilayah relatif serupa yaitu menjamin keabsahan transaksi elektronik, melindungi konsumen, serta memberikan kepastian hukum struktur, bentuk, dan tingkat integrasi regulasi yang dibangun menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN TERHADAP SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5924/PDT.G/2022/PA.SBR R. Fahmi Natigor Daulay; Ade Sultan Muhammad
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1821

Abstract

Divorce decided by default judgment against a party whose whereabouts are unknown raises issues of legal certainty and rights protection. Research on the Religious Court of Sumber Decision Number 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr using normative legal methods shows that formally the decision has complied with procedural law provisions. However, from a material aspect, there are still weaknesses in summons transparency, protection of respondent's rights, and application of the precautionary principle. Strengthening summons standards, optimizing the ex officio role of judges, and regulatory updates are needed to achieve a balance between judicial efficiency, legal certainty, and substantive justice in default divorce cases in Religious Courts.
The Concept of Li'an and Its Legal Basis from the Perspective of Islamic Law Muhammad, Ade Sultan; Daulay, R. Fahmi Natigor
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10528

Abstract

This study examines the concept of li'an in Islamic law and its legal implications for marriage and the nasab (lineage) status of children. The purpose of this study is to analyze the legal basis, procedures, and legal consequences of li'an from a fiqh perspective, as well as its relevance within the Indonesian legal system. This study employs a normative research method with juridical and theological approaches. The findings indicate that li'an constitutes a legitimate legal mechanism in Islam for resolving accusations of adultery in the absence of witnesses, resulting in the dissolution of marriage and the severance of the child's lineage relationship with the biological father. In the context of Indonesian law, the concept of li'an has not been explicitly regulated in statutory legislation, thus its application faces both juridical and practical constraints. This study concludes that a reconstruction of the li'an concept is necessary in order to align it with the development of modern law and the protection of children's rights.
Criminal Sanctions for Severe Assault against Unmarried Women in the Perspective of Islamic Law Ade Sultan Muhammad; Ika Yuliana Susilawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5558

Abstract

Violence against women in Indonesia, particularly in the form of severe assault, continues to increase and causes significant physical and psychological impacts. This study aims to analyze the perspective of Fiqh Jinayah on severe assault against unmarried women (ghairu muhsan) and to examine the relevance of sanctions in Indonesian positive law from the perspective of Maqashid Sharia. This research employs a normative legal method using statute, conceptual, and comparative approaches, based on library research of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that Islamic criminal law provides a more comprehensive approach through the mechanisms of Qisas, Diyat, and Ta’zir, integrating retributive, restorative, and reconciliatory aspects. In contrast, Indonesian positive law tends to emphasize punitive justice through imprisonment. Furthermore, Islamic law places victims in a central position, including the right to grant forgiveness, thus offering a more victim-oriented approach. Despite these differences, both legal systems share the same objective of protecting human life (hifz an-nafs). This study concludes that integrating restorative justice values from Fiqh Jinayah into the national criminal law system could enhance justice and strengthen victim protection
Co-Authors Anugerahayu, Ayang Afira Aris Munandar Daulay, Fahmi Natigor Febrihadi Suparidho HS, Salim Ika Yuliana Susilawati Muhammad Rifaldi Setiawan Mulyana, Septira Putri Prandy Arthayoga Louk Fanggi R. Fahmi Natigor R. Fahmi Natigor Daulay R. Fahmi Natigor Daulay Setiawan, Muhammad Rifaldi Suparidho, Febrihadi Taufik, Zahratul’ain Tresna D, Lalu Panca