Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal DIskresi
Haeruman Jayadi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
IMPLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN (STUDI TERHADAP ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TANJUNG) Reza Mita Saputra; Haeruman Jayadi; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/tbvg5q22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Tanjung, Sekretaris Desa Medana, dan Kepala Desa Sokong, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan dokumen perencanaan desa. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dampak kebijakan efisiensi terhadap pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak selalu berimplikasi pada penurunan nominal ADD, melainkan pada perubahan struktur dan prioritas penggunaannya. Kebijakan efisiensi menyebabkan penyempitan fleksibilitas anggaran, pengalihan dan penundaan beberapa program pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat, serta terbatasnya ruang diskresi pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Kendala utama yang dihadapi desa adalah keterbatasan ruang fiskal dan keharusan melakukan penyesuaian perencanaan dalam sistem keuangan pemerintahan berjenjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap ADD bersifat struktural dan memengaruhi pola pengelolaan serta pengambilan keputusan anggaran di tingkat desa.
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI DALAM PERATURANDAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA KOTAMATARAM DAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Bagaswaras Pramudaryono; RR. Cahyowati; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ehpev375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah serta  alasan terjadinya perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua regulasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Mataram mengatur sanksi secara lebih rinci dan tegas, baik terkait bentuk sanksi maupun besaran denda, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta memudahkan masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran. Sebaliknya, Perda Kabupaten Lombok Tengah mengatur sanksi secara lebih umum dengan merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tanpa merumuskan batasan denda maupun mekanisme pelaksanaannya. Pilihan regulasi ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas agar perubahan teknis dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati tanpa harus mengubah peraturan daerah yang memerlukan anggaran besar. Namun, pendekatan ini menyebabkan munculnya kekaburan norma, keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana, serta berpotensi menurunkan efektivitas penegakan. Alasan perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua Perda dipengaruhi oleh karakteristik daerah, perbedaan kebijakan pemerintah daerah, pertimbangan anggaran, komitmen kelembagaan, serta mekanisme penyusunan peraturan daerah. Kota Mataram memilih pengaturan rinci untuk memperkuat ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Lombok Tengah memilih model regulasi fleksibel yang sepenuhnya bergantung pada pengaturan turunan. Kedua model menunjukkan perbedaan kualitas regulasi berdasarkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. 
Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Haeruman Jayadi; AD. Basniwati AD. Basniwati; Khairul Umam Khairul Umam; Iskandar Sukmana Iskandar Sukmana
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.409

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan penyuluhan mengenai Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan kapasitas BPD dan aparatur desa dalam memahami serta menerapkan teknik pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tatap muka dengan praktik langsung dan diskusi interaktif menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Sasaran kegiatan meliputi BPD, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, namun masih terdapat keterbatasan pengetahuan terutama dalam aspek perancangan peraturan desa, seperti penyusunan naskah akademik, dasar hukum, bahasa hukum, serta pencantuman sanksi. Luaran kegiatan berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN serta peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis BPD dan aparatur desa. Ke depan, diperlukan penyuluhan hukum lanjutan dengan durasi lebih panjang dan melibatkan pemerintah daerah serta unsur masyarakat secara lebih luas agar pembentukan peraturan desa lebih komprehensif dan partisipatif.
Co-Authors Abdul Khair AD. Basniwati AD. Basniwati AD. Basniwati Agung Setiawan Albani, Muhammad Nasirudin Anggara Aryandhana Aris Munandar Ashari Bagaswaras Pramudaryono Chrisdianto Eko Purnomo Iskandar Sukmana Iskandar Sukmana Kaharudin Khairul Umam Khairul Umam Khairul Umam Lalu Guna Nugraha M. Zahiruddin Nelly Liswana Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Reza Mita Saputra Rikiandi Sopian Maulana Riska Ari Amalia RR. Cahyowati Rusnan Sarkawi Satria Budi Kusuma Ulfa Sephira Milana