Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

KEKUATAN AKTA HIBAH DIATAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA PERUMAHAN LINO MALOGA KAB, MAJENE) Fadila A Katjo Awaluddin; Fadli Yasser Arafat Juanda; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5326

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum dari akta hibah atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), khususnya ketika tanah tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan. Studi ini berfokus pada kasus di Perumahan Lino Maloga, Kabupaten Majene. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis untuk menganalisis keabsahan dan konsekuensi hukum dari peralihan hak atas tanah dalam kondisi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah secara hukum selama HGB masih aktif dan proses hibah telah memperoleh persetujuan dari pihak kreditor. Namun, apabila HGB telah berakhir atau tanah dihibahkan tanpa adanya persetujuan dari kreditor, maka kekuatan hukum dari akta tersebut menjadi lemah dan berpotensi dibatalkan. Studi ini menekankan pentingnya verifikasi status hak atas tanah serta keterlibatan kreditor dalam setiap transaksi hukum yang melibatkan objek jaminan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum serta menjadi referensi bagi notaris, PPAT, dan masyarakat umum dalam mengelola peralihan hak atas tanah berdasarkan hukum agraria Indonesia.
Child Protection from Online Grooming in Indonesian Criminal Law Fadli Yasser Arafat Juanda; M Zaldy
Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET) Vol. 5 No. 3 (2026): Vol. 5 No. 3 2026
Publisher : Kirana Publisher (KNPub)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58526/jsret.v5i3.1171

Abstract

Online grooming of children has emerged as one of the most alarming manifestations of digital sexual exploitation, yet Indonesia's criminal law framework has been slow to address it coherently. This study examines whether four major Indonesian criminal law instruments, the Child Protection Act (Law No. 35 of 2014), the Electronic Information and Transactions Act (Law No. 19 of 2016), the Sexual Violence Crimes Act (Law No. 12 of 2022), and the National Penal Code (Law No. 1 of 2023), are adequate to criminalize and prosecute online grooming behavior against children. Employing a normative legal research design with statute and conceptual approaches, this study analyzes primary legal materials and international instruments to identify normative gaps. The findings reveal three critical deficiencies: the absence of a statutory definition of grooming, incomplete coverage of preparatory acts as independent criminal offenses, and inadequate cross-sectoral coordination mechanisms. While the Sexual Violence Crimes Act and the National Penal Code represent meaningful legislative progress, neither fully incorporates online grooming as a distinct, standalone criminal offense. This study recommends targeted legislative amendments and enhanced implementation protocols to align Indonesia's criminal law framework with its obligations under the Convention on the Rights of the Child and international child protection standards.
Modernizing Traditional Weaving Tools Through Ergonomic And Environmentally Friendly Design Rezki Amaliah; Salma Laitupa; Eka Dewi Kartika; Sitti Mutmainnah Syam; Fadli Yasser Arafat Juanda; M Tasbir
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/7pbvdb18

Abstract

Mandar weaving is a cultural heritage that has important economic and social value for the people of Onang Village, Majene Regency, West Sulawesi Province. However, the yarn winding process that still uses traditional tools causes various problems, such as low work comfort, physical complaints due to non-ergonomic working positions, and low production process efficiency. This community service activity aims to improve the understanding and skills of weavers in applying ergonomic principles and the use of more environmentally friendly yarn winding tools. The method of implementation of the activity is carried out through the stages of preparation, socialization, training, demonstration, mentoring, and evaluation. The activity involved the Mandar Weaving artisan group in Onang Village as the main partner. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of ergonomics in weaving activities, the ability to operate modified yarn winding tools, and increased awareness of the use of environmentally friendly materials. In addition, the application of ergonomic yarn winding tools provides benefits in the form of increased work comfort and efficiency of the yarn winding process. This activity is expected to support increased productivity of artisans while maintaining the sustainability of the Mandar Weaving culture and environmental sustainability in Onang Village.
Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Salma Laitupa; Fadli Yasser Arafat Juanda
Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Maret-Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jipm.v2i1.2655

Abstract

Tanggungjawab Pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak merupakan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hak atas fasilitas kesehatan yang layak merupakan hak dasar bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, mudah, terjangkau dan adil serta tidak diskriminatif yang terwujudkan dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya pembangunan kesehatan, diantaranya melalui penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun demikian, fasilitas kesehatan yang ada tersebut dalam kenyataannya belum mampu menjamin akses masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Sebab fasiltas pelayanan kesehatan yang ada, baik dalam segi keterjangkauan, pemerataan dan kualitasnya masih sangat terbatas. Selain itu, implikasi dari sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal berdampak terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang belum optimal.