Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Identifikasi Flora dan Fauna dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Konservasi PT Indonesia Power Semarang Mujiono, Mujiono; Astuti, Widi; Soehartono, Soehartono
Neo Teknika Vol 7, No 2 (2021): Vol 7 No 2 (2021) : Jurnal Neoteknika Volume 7 Nomer 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Pandanaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37760/neoteknika.v7i2.1880

Abstract

PT Indonesia Power adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang memiliki fokus sebagai penyedia tenaga listrik dan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit. Ruang lingkup kajian ini adalah melakukan pengamatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berada di area pembangkit PT Indonesia Power Semarang yang terletak pada 6°57''8.46"S dan 110°25''49.30"E. Area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atau Pelindo III. Pelaksanaan pengumpulan data telah dilakukan pada tanggal 24 November 2021, 29 November 2021 dan 2 Desember 2021. Desain Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Kelompok flora dibedakan berdasarkan tipe habitusnya, meliputi pohon, pancang dan tiang, perdu serta herba. Berdasarkan status perlindungan/konservasinya, diketahui tidak ada jenis yang dilindungi menurut Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018, 62 jenis masuk dalam kategori IUCN Red List, dan 6 jenis terdaftar dalam CITES apendiks II. Kelompok fauna yang telah diidentifikasi, meliputi kelompok burung, kupu-kupu dan capung. Berdasarkan status perlindungan/konservasinya, mengacu Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) jenis burung yang dilindungi, 50 jenis masuk dalam kategori IUCN Red List, dan tidak ada jenis yang terdaftar dalam CITES. Kata Kunci : kumuh, permukiman, kawasan
Quality Control System in the Implementation of High-Rise Building Construction Projects Ummi Chasanah; Soehartono, Soehartono
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 16 No. 01 (2026): Info sains, 2026
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

System supervision quality project construction is the part that focuses on the process of directing, controlling, in implementation achievement results related construction with target quality project construction. System management quality which is quality plan with identification quality project required construction. So that implementation project construction in documentation during implementation ongoing projects ongoing with objective for reach quality construction as required. Supervision quality construction done to produce appropriate construction required quality in plan construction. In order to fulfill hope owner and maintain quality construction in the field project construction, so that the results obtained in accordance with plan. Implementation efforts project construction in frame for get standard quality from provider services. Parties contractor must can carry out quality in accordance with quality plan, so that results quality in accordance with condition plans and sni. The purpose of study this is for know supervision quality construction in building construction in a way general and specific development uin maulana malik ibrahim malang building. Research this done with method interviews, observations, and the use of bim (building information modeling).
MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA Soehartono, Soehartono
Yustisia Vol 3, No 1: April 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i1.10106

Abstract

AbstractThis research reveal the rule of the judge, is specialy concening of inposed. whether or not the judge settled the dispute based on only the law (legislative product) or also based on non-written law living within the sociaty. This study was sociological research or empirical law research. The data employed was primary and also secondary as supporting data. The data collection was done using interview and library methods. The data was analyzed qualitatively. Based on the result of research and data analysis, it could be concluded that the judge in sentencing and settling dispute not always based on the written law or act only as a legislative product. In sentecing and setting dispute, the judge also relied on non- written law (considering the local wisdom). The judge did not only relied on logic and law stipulation, but as the law and justice enforcer, the judge also relied on the empathy and feeling. The judge did not only used IQ intellectuality but also EQ and SQ ones. AbstrakPenelitian ini ingin mengkaji  tentang peran hakim, khusunya dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa yang diajukan kepada. Apakah dalam menyelesaikan sengketa hanya berdasarkan pada undang-undang (produk legislatif) atau juga berdasarkan pada hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat sosiologis atau penelitian hukum yang bersifat empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer, juga data sekunder sebagai pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, juga dengan studi kepustakaan. Analisis data bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus dan menyelesaikan sengketa tidak selamanya hanya berdasarkan pada hukum tertulis atau undang-undang sebagai produk legislatif. Dalam memutus dan menyelesaikan sengketa hakim juga mendasarkan pada hukum tidak tertulis (memperhatikan kearifan lokal). Hakim tidak hanya mendasarkan pada logika dan ketentuan undang-undang, namun sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dalam memutus dan menyelesaikan sengketa juga mendasarkan pada empaty dan juga perasaan. Tidak hanya menggunakan kecerdasan Iq, tetapi juga eq dan Sq.
EKSISTENSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Soehartono, Soehartono
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10644

Abstract

ABSTRACTThe basis of legitimacy authentication on state administrative decision (berschikking) is that the state administrative decision is charged as in contradictory with the legislation prevailing and the general principles of good governance. Such the provision is governed in Article 53 clause (2) a,b, Act Number 9 of 2004 about PTUN, as the first amendment to the Act Number 5 of 1986 about PTUN. The existence of good governance general principles in the Act Number 5 of 1986 has not been confirmed as legal norm, but in the Act Number 9 of 2004, the general principles of good governance (AAUPB) have been confirmed in formal juridical way as the legal norm. In the presence of such the confirmation, various opinions raise, on the one hand, the presence of AAUPB confirmation restricts the judge’s movement, so that the existence of AAUPB remains to be ethics and is not necessary to be included into the Act. AAUPB is better growing and developing in non-written legal norm as code of ethics (Muchsan, in W. Riawan Tjandra, 2009:140). On the other hand, some people argues that AAUPB confirmed in formal juridical way as a legal norm is not a problem, because the judge in the society change and development is required to be more active, creative, future oriented and not handcuffed by normative rules as the legal positivism tenet prioritizing more the procedural justice. The judge may not be bound by the written convention only but should also explore the legal values and sense of justice living within the society as mandated by the jurisdictional law. The Judge interprets and constructs law to produces a verdict emphasizing on the justice the society expects.Abstrak                Dasar pengujian terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara (beschikking) adalah bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a,b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, sebagai perubahan pertama atas Undang-undang Nomot 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, belum ditegaskan sebagai norma hukum, namun dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) tersebut ditegaskan secara yuridis formal sebagai norma hukum. Dengan penegasan tersebut, timbul berbagai pendapat, di satu pihak dengan adanya penegasan AAUPB akan membatasi ruang gerak hakim, sehingga eksistensi AAUPB tetap sebagai etika dan tidak perlu dimasukan dalam undang-undang. AAUPB lebih baik tetap tumbuh dan berkembang dalam bentuk norma hukum tak tertulis sebagai code of ethics (Muchsan, dalam W. Riawan Tjandra, 2009 : 140). Di pihak lain berpendapat bahwa AAUPB yang secara yuridis formal ditegaskan sebagai norma hukum, bukan merupakan suatu permasalahan, karena hakim dalam perubahan dan perkembangan masyarakat dituntut untuk lebih aktif, kreatif, berpandangan ke depan dan tidak terbelenggu oleh aturan-aturan normatif sebagai ajaran positivisme hukum yang lebih mengedepankan keadilan prosedural. Hakim tak boleh terikat oleh undang-undang yang bersifat tertulis saja, tetapi harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Hakim dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum untuk menghasilkan putusan yang mengedepankan keadilan yang diharapkan masyarakat.   
TELAAH PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 10PID.B2019PN KPH Safarina, Elza Resti; Soehartono, Soehartono
Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i1.86609

Abstract

Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait putusan lepas terhadap terdakwa cacat jiwa pada perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Kepahiang. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui peranan alat bukti Visum et Repertum Psychiatricum terhadap penilaian kemampuan bertanggungjawab terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan (library research), serta jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan majelis hakim dalam memutus lepas perkara pembunuhan putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph sudah tepat karena  berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dan dengan mempertimbangkan alat bukti Visum et Repertum Psychiatricum, telah berkedudukan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 187 huruf c KUHAP.
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KEPADA PEMILIK SEMULA DALAM AMAR PUTUSAN Angelica, Angelica; Soehartono, Soehartono
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i1.81157

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan pemidananaan tindak pidana penggelapan serta pengembalian barang bukti berupa sertifikat tanah berdasarkan putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan bentuk putusan pemidanaan kepada terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP. Artikel ini bertujuan untuk membuktikan apakah putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Slt telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dakwaan oleh penuntut umum serta putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUHAP. Barang bukti berupa sertifikat tanah dikembalikan kepada pihak pertama yang mana berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan pembuktian dalam persidangan, pihak pertama merupakan pihak yang paling berhak menerima sertifikat tanah tersebut.