Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat: (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan) Ray Amantharo Saragih; Rosnidar Sembiring; Suhaidi Suhaidi; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.141

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang diperoleh melalui kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat (ksppm) dan komunitas masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara de jure pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dimuat dalam peraturan yang ada. Secara de facto negara belum memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat,oleh karena itu masyarakat Pandumaan Sipituhuta berjuang untuk memperoleh pengakuan dari negara. Upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah terbitnya Putusan Mahkamah Kontitusi No.35/PUU-X/2012 dan Penerbitan Penetapan Hutan adat Tombak haminjon seluas -+2000 hektare, melalui Pemberian SK MENLHK 5082 pada tahun 2021.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Gheanina Prisilia Kaban; Madiasa Ablisar; Suhaidi Suhaidi; Rosmalinda Rosmalinda
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.144

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw sudah sesuai atau tidak dengan aturan hukum terkait perlindungan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika serta Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Hasil analisis secara yuridis bahwa kedua putusan pengadilan negeri tersebut keliru dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada anak karena hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara tanpa memberikan fasilitas rehabilitasi.
Penerapan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati Dahlia Kesuma Dewi; Alvi Syahrin; suhaidi suhaidi; Mohammad Ekaputra; Mahmud Mulyadi; Edi Yunara; Mohd Din; Dahris Siregar; Jamaluddin Mahasari; Andrio Bukit
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 2 No 1 (2023): Edisi Januari 2023 - Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jpmtnd.v2i1.560

Abstract

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan masalah yang serius dan semakin meningkat dari hari ke hari. Kualitas sumber daya alam Indonesia juga semakin memburuk. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada sumber daya alam. Permintaan manusia yang terus meningkat akan sumber daya alam dapat memberikan tekanan besar pada keanekaragaman hayati, yang pasti akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tindakan kepolisian yang penting harus dijadikan legislasi untuk menangani masalah lingkungan terkait dengan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan lingkungan dalam hukum pengendalian masalah lingkungan dengan menerapkan prinsip Ultimum Remedium yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah normatif-legal. Hasil penelitian ini dapat dilihat sebagai penyebab belum optimalnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, karena belum adanya kepolisian yang menerapkan prinsip koreksi akhir. Asas ultimum remidium sebagai upaya terakhir dalam hukum pidana dapat menjadi efek jera bagi pelaku apabila sanksi administratif tidak maksimal.
Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Barang dalam Kerangka Perdagangan Bebas World Trade Oraganization (Wto) dan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Siti Nurahmi Nasution; Suhaidi Suhaidi; Dedi Harianto; Jelly Leviza
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9522

Abstract

Setiap Negara bebas untuk melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan dengan Negara mana pun guna meningkatkan perekonomiannya yang didasarkan pada kesepakatan World Trade Organization (WTO). Indonesia sebagai Negara anggota WTO juga telah mengikuti berbagai perjanjian perdagangan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, salah satunya adalah Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). Banyaknya produk China yang masuk ke pasar Indonesia membuat Pemerintah Indonesia harus menjaga kepentingan nasional dengan memberlakukan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini membahas tentang bagaimana standar internasional atas produk barang dalam kerangka kesepakatan WTO, bagaimana kebijakan pemerintah tentang standardisasi barang dalam menghadapi ACFTA, dan bagaimana harmonisasi SNI dengan standar internasional berdasarkan kesepakatan WTO dalam rangka ACFTA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang dianalisis melalui analisis kualitatif. Standar internasional atas barang melalui kesepakatan WTO kaitannya dengan ACFTA mengacu kepada perjanjian internasional yang telah disepakati melalui kesepakatan WTO yakni Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures (SPS) dan Agreement on Technical Barriers To Trade (TBT). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang standardisasi barang dalam menyikapi ACFTA yakni membuat Undang-Undang mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 serta melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal. Harmonisasi SNI dengan standar internasional dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade baik melalui adopsi maupun modifikasi.  
Kedudukan Hukum Klausula “Penyerahan dan Pengalihan Jaminan” Pada Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa Pada Bank Swasta di Medan Jesline Arsjad; Sutiarnoto; Suhaidi Suhaidi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1632

Abstract

Banks as financial institutions play an important role in channeling credit to the public with collateral to guarantee debt repayment. In practice, a private bank in Medan uses a Guarantee and Power of Attorney (PJDK) deed in take over credit schemes to bind certificated land rights as collateral. Juridical empirical research shows that using PJDK deeds deviates from the principles of Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights, which establishes mortgage rights as the sole security institution for registered land rights. Consequently, binding through PJDK does not fulfill the principles of legal certainty and creates risks of legal uncertainty for debtors and weak executorial power for creditors over collateral objects bound through PJDK deeds.
SOSIALISASI HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH DAN SEHAT TERHADAP WARGA KELURAHAN NANGKA KOTA BINJAI Fajar Khaify Rizky; Suhaidi Suhaidi; Feby Yanti Harahap; Jelly Leviza; Siti Nurahmi Nasution; Mirza Nasution
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2025): Volume 6 No 4 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i4.49687

Abstract

Lingkungan hidup yang bersih sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Lingkungan hidup harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak memberikan dampak buruk maupun negatif terhadap makhluk hidup, serta dalam hal ini lingkungan hidup yang bersih dan tidak bersih dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan terhindar dari penularan penyakit. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pemahaman warga Kelurahan Nangka tentang regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat, faktor kurangnya kesadaran warga Kelurahan Nangka terhadap lingkungan hidup yang bersih berdampak pada kesehatan, serta upaya meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi warga Kelurahan Nangka. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode observasi, pemaparan/sosialisasi, diskusi/tanya jawab, dan kuesioner. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait regulasi hukum mengenai kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 11 peserta yang dapat memahami dan 5 peserta yang tidak dapat memahami. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait faktor kurangnya kesadaran terhadap lingkungan hidup yang bersih dan berdampak pada kesehatan terdapat 16 peserta yang dapat memahami. Pemahaman warga Kelurahan Nangka terkait upaya dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang bersih dan sehat terdapat 15 peserta yang dapat memahami dan 1 peserta yang tidak dapat memahami.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG MODEL HAK GUGAT TERHADAP PELAKU PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PARDAMEAN SIBISA Suhaidi Suhaidi; Riadhi Alhayyan; Jelly Leviza
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.51759

Abstract

Peningkatan Pemahaman serta Kesadaran Hukum merupakan salah satu bagian dari pendidikan serta pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari ruang lingkup terkecil yaitu keluarga dan serta individu-individu yang tergabung di dalam nya. Hukum Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas- luasnya. pemahaman Hukum tentang hak gugat terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Desa Perdamean Sibisa perlu dilakukan karena minimnya pembangunan pendidikan serta sulitnya terjangkau perpustakaan daerah sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya khususnya tentang hukum lingkungan.Tujuan dari kegiatan sosialisasi di Desa Pardamean Sibisa,Toba ini adalah dalam rangka guna untuk Peningkatan Pemahaman Hukum Tentang Model Hak Gugat terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Desa Pardamean sibisa, Toba. Target kegiatan sosialisasi ini secara umum adalah masyarakat desa Pardamean sibisa meningkat pemahaman hukumnya dan target secara khusus adalah 1). Agar masyarakat desa Pardamean Sibisa sadar akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara; 2). Masyarakat desa Pardamean Sibisa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum lingkungan khususnya tentang Hak Gugat; 3). Serta Terbentuknya suasana di dalam masyarakat yang aman tentram, lingkungan yang terjaga dan untuk aparatur pemerintah desa semakin baik dalam menjalankan tata kelola pemerintah desa. Metode kegiatan sosialisasi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu pelatihan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang berkaitan dengan bidang hukum yang diajarkan.Dari kegiatan ini masyarakat umum tidak mengetahui hukum lingkungan dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan untuk menggugat baik perorangan maupun perusahaan yang sengaja atau tidak sengaja mencemari lingkungan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengetahuinya.