Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jendela Nursing Journal (JNJ) Diponegoro Law Review Administrative Law & Governance Journal Nizham Journal of Islamic Studies IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam Law, Development and Justice Review Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumian, Ilmu Perkapalan Jurnal Ilmiah Nusantara Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro dan Informatika JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia
Sonhaji *), Ferra Ika Wardani Solechan
Faculty Of Law, Diponegoro University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI) PT. PHINISI SUMBER DAYA SEMARANG Chikita Kintan Susdavie Berliani; Sonhaji Sonhaji; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.892 KB)

Abstract

Penelitian dari pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan PT. Phinisi Sumber Daya Semarang dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah pelatihan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja termasuk calon pekerja migran indonesia sebelum bekerja ke luar negeri. Pelatihan kerja bagi  calon pekerja migran indonesiadi PT. Phinisi Sumber Daya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri. Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dari setiap calon pekerja migran indonesia. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan sosialisasi mengenai manfaat dari pelatihan kerja yang sejatinya sangat berguna di negara penempatan.  
ANALISA YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN PERAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA (BBPLK) SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DI KOTA SEMARANG Fachul Nur Rohmah*, Sonhaji, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.081 KB)

Abstract

       Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki etos kerja tinggi melalui pelatihan kerja, sertifikasi, dan kemitraan. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang memiliki Visi Menjadi Lembaga Pelatihan Kerja yang Unggul, Bermartabat dan Diakui dunia Industri. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang terdiri dari 11 kejuruan meliputi: teknik listrik, elektronika, manufaktur, informatika, las, otomotif, refrigeration, bangunan, bisnis dan manajemen, tata busana, serta garmen. Selain itu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang juga mendirikan KIOS 3 IN 1 yang terdiri dari: pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Dalam menjalankan fungsi dan perannya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang didukung oleh 3 faktor yakni: struktur organisasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Capaian Indikator Kinerja BBPLK Semarang Tahun 2016 merupakan hasil untuk mengetahui tingkat kualitas tenaga kerja di kota Semarang. Adapun terhadap hambatan–hambatan yang timbul selama pelaksanaan fungsi dan peran, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang telah melakukan tindakan untuk mengatasi hambatan–hambatan tersebut.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA INDRAMAYU Atin Wirantika*, Sonhaji, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.003 KB)

Abstract

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kepesertaan BPJS Kesehatan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Pekerja/buruh adalah salah satu peserta yang wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan,. Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana pelaksanaan program BPJS Kesehatan bagi pekerja/buruh peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, hambatan dalam pelaksanaan, upaya untuk mengatasi hambatan, dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh peserta BPJS Kesehatan dalam pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris yaitu dimana penulis mengacu berdasarkan perundang-undangan kemudian diverifikasi ke dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan pelaksanaan program BPJS kesehatan bagi pekerja/buruh di Rumah Sakit Bhayangkara, untuk penentuan sampel menggunakan teknik non random yang kemudian akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu telah memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan, meskipun terjadi beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya yaitu peserta yang tidak membawa persyaratan lengkap, berhentinya membayar iuran setelah mendapatkan manfaat dari BPJS  Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu mengedukasi peserta untuk membawa persyaratan lengkap dan pentingnya keteraturan pembayaran iuran cukup memberikan perubahan pelaksakanaan pelayanan menjadi lebih baik. Dan pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu diharapkan terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi.
TINJAUAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA OUTSOURCING DI PERUSAHAAN PERBANKAN (STUDI DI BANK BNI KCU UNDIP SEMARANG) Dinda Sarastifayani; Sonhaji Sonhaji; Solechan Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.243 KB)

Abstract

Penelitian dengan judul ”tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan” ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan.
PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA/BURUH BATIK DI KOTA PEKALONGAN M. Fajrul Falah Zihan*, Sonhaji, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.718 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui badan penyelnggara jaminan sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan, (2) mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui badan penyelnggara jaminan sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan, serta (3) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris yaitu dimana penulis mengacu berdasarkan perundang-undangan kemudian diverifikasi ke dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan, sudah terlaksana dengan cukup baik, akan tetapi ketentuan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemberi kerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi antara lain dengan mengadakan MoU atau kesepatakan bersama para pemberi kerja dan pihak BPJS Kesehatan.
TINJAUAN YURIDISMENGENAI HAK-HAK KHUSUS PEKERJA PEREMPUAN DI JAKARTA TIMURBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 (STUDI : PT. DIAN ANDILTA UTAMA JAKARTA TIMUR) Muthia Rizkiani Purnamasari*, Sonhaji, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.595 KB)

Abstract

Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan sebagainya.Hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan seperti ini sudah seharusnya diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh perempuan itu sendiri. PT. Dian Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan, hambatan dalam menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah dalam penerapan pemberian cuti haid dan cuti keguguran, upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar isi dari perjanjian kerja yang diberikan pada saat awal akan menandatangani perjanjian kerja.
PERAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN (UPAH) PEKERJA/BURUH Triani Fatika Hasri; Sonhaji Sonhaji; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.743 KB)

Abstract

Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung pula pada penghasilan (upah) yang diperolehnya dalam waktu tertentu setelah ia bekerja. Untuk memberikan perlindungan pekerja/buruh terhadap pengupahan, maka pemerintah membentuk Dewan Pengupahan (Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dengan penetapan Upah Minimum oleh Dewan Pengupahan, diharapkan upah yang diterima oleh pekerja/buruh, sebagai sumber penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Serta dapat tercapai pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja/buruh. Secara psikologis upah yang diterima dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI (STUDI KASUS : PROVINSI JAWA TENGAH) Rafika Ariana Fajriati; Sonhaji Sonhaji; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.724 KB)

Abstract

Pengawasan ketenagakerjaanberperanmenjaminkeberlangsunganhubunganhukum yang terjalinantar para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan kewenangan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Hasil penelitian menunjukan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi,pengawasan tidak berjalan efektif karena dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penurunan kinerja yang disebabkan oleh hambatan-hambatan yaitu kurangnya jumlah pegawai pengawas, dan kurangnya danayang tersedia serta kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Sedangkan upaya yang dilakukan untukmengatasi hambatan tersebut adalah melakukan pengawasan ketenagakerjaan dengan skala prioritas, kemudian kurangnya dana, pegawai pengawas masih menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan, serta masih diupayakannya penambahan sarana dan prasarana oleh  pemerintah untuk pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana meliputi alat keselamatan dan kesehatan kerja, perlengkapan alat tulis kantor, fasilitas transportasi dan aggaran yang cukup sangat di butuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL PADA PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) SEMARANG Khikmatul Heny Masitoh*, Sonhaji, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.804 KB)

Abstract

Penelitian dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi awak kapal pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi awak kapal serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja atau anak buah kapal. Hasil penelitian ini adalah jika dilihat dari segi perjanjian kerja laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Segi hak waktu kerja, istirahat, dan cuti, PT.Pelni Semarang telah dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Segi kesehatan dan keselamatan kerja, PT.Pelni telah sesuai dengan ketentuan dari UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kapal dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pelaksanaan tentang Kecelakaan Pelaut. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini kurangnya kesadaran hukum para pekerja di kapal atau anak buah kapal (ABK), dan Serikat pekerja (SP) dikuasai oleh Perusahaan dan sikap pemerintah pusat yang pasif dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan transportasi laut. Sehingga kesimpulan penulisan ini yaitu dari segi perjanjian kerja laut tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti, hak waktu kerja, istirahat dan cuti, serta segi kesehatan dan keselamatan kerja sudah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perlindungan hukum.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARAN UPAH MINIMUM DI JAWA TENGAH MELALUI SUATU ANALISIS KOMPARASI (STUDI KASUS KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN DEMAK) M. Bambang Suryoningprang*, Suradi, Sonhaji
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.923 KB)

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan yang perlu diperhatikan di Indonesia, karena merupakan masalah yang umum dan mendasar, salah satunya adalah masalah upah pekerja/buruh. Factor-faktor yang mempengaruhi besaran upah minimum setidaknya dapat diarahkan sesuai Kebutuhan Hidup Layak, akan tetapi kemampuan perusahaan masih kesulitan apabila Upah Minimum disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan besaran upah minimum di setiap daerah dan kesejahteraan apa saja yang sudah di terima dari kebijakan upah minimum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) peran Pemerintah dalam menetapkan kebijakan UMK  di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, survey dilakukan oleh Dewan Pengupahan, sehingga atas dasar pertimbangan dari Dewan Pengupahan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat. (2) dengan penerapan Kebijakan Upah Minimum yang dilakukan oleh pemerintah dapat melindungi kesejahteraan pekerja/buruh.
Co-Authors Agusniar Rizka Luthfia Ahmad Djalaluddin Aji Dedi Mularwaman Akhmad Kasan Gupron Antonius Edy Kristiyono Antony Damanik Ari Kamayanti Ariel Gerson Oktavian Arjun Widiansyah Asfi Manzilati Bayu Setiono Chikita Kintan Susdavie Berliani Darti Djuharni Desiderius Priyo Sudiyo Dinda Sarastifayani Eka Nada Shofa Alkhajar Fadjar Setiyo Anggraeni Fadli Sukma Pamedar Haries Anom Susetyo Aji Nugroho Heni Wijayanti Ivana Wika Aprilia Kadek Cahya Susila Wibawa Kholid Hidayatullah Kristyowati Kristyowati Lidia Andiani Lutfillah, Novrida M. Bahri Ghazali Moch. Bukhori Muslim Mohammad Syadeli Muhammad Najiib Al Fithri Muslichah Muslichah Nur Alimin Azis Nurdiansari, Henna Nurul Ainun Nafisah Puji Lestari, Sri Rafika Ariana Fajriati Reza Al Ajani Rizki Maulana Yusron Rizky Pradana Ilyas Rizkya Indah Permata Safitri Rizkya Indah Permata Safitri Rosario Alfonsina Baru Rosidi Rosidi Saiful Irfan Samsul Huda Shofa Dai Robbi Solechan Solechan Sri Hartati Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Teguh Pribadi Triani Fatika Hasri Tumirin Uke Prayoga Ulumuddin Ulumuddin Upik Widyaningsih Virginia Nur Rahmanti Wulan Marlia Sandi