Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.822
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JIPUS: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi International Journal of Community Service Learning Journal of Language and Health Mimbar Pendidikan Indonesia Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia Jurnal Hukum dan Pembangunan Nata Palemahan: Journal of Environmental Engineering Innovations
I Ketut Sudiarta
Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, Denpasar
Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Hindu Indonesia) Sudiarta, I Ketut; Suhartika, I Putu; Haryanti, Ni Putu Premierita
Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.702 KB)

Abstract

ABSTRACT Human Resource Management Library (Case Study in the Indonesian Hindu University Library) Research on human resource management, libraries are implemented in the University Library Hindu Indonesia, in April to May 2016. The aim is to understand the human resource management that includes application management functions such as planning, organizing, or implementation, and monitoring and any obstacles encountered in the management of human resources Indonesian Hindu University Library. This research is descriptive qualitative approach. Informants in this study is the head and the Indonesian Hindu University Library staff. The object of this research is the management of human resources Indonesian Hindu University Library. The process of data collection is done by interview and observation. Based on the results of research by the author, it appears that the management of human resources in Indonesia Hindu University Library is not optimal. In managing the human resources that exist, the library has not been fully implemented management functions that is good in terms of planning, organizing, implementing, and monitoring. In addition, the management functions are not based on theories of management science, but based on the needs and experiences in the library. Human resource management Hindu University Library of Indonesia is closely linked to internal and external factors that have been outlined in the SWOT analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by the library. Keywords: management, human resources library, the library
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK: STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI Arya Sanjaya, I Made; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dan bentuk pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan pengangkatan pegawai kontrak pada BPD Bali Cabang Tohpati. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. dengan teknik analisi data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) jaminan menurut Undang-Undang Perbankan memberikan arti bahwa jaminan adalah keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Setiap pemberian kredit oleh bank membutuhkan adanya suatu jaminan; dan (2) BPD Bali Bali Cabang Tohpati dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit dengan Pegawai Kontrak menggunakan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan pihak instansi pemerintah yang terkait. Di dalam prosedur pelaksanaannya perjanjian kredit ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Tohpati Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Untuk Tenaga Non Pegawai (PPPK) Nomor 0111/TPT/BSN/2019. Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan, Surat Keputusan Pengangkatan Pengawai, Pegawai Kontrak. ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze about the decision letter for the appointment of contract employees can be used as collateral in the credit agreement and the form of credit agreement implementation with the decision letter for the appointment of contract employees at the Tohpati Branch of BPD Bali. This research is classified as a type of empirical research by examining problems based on the practice or reality that exists in society. Sources of data in this study consist of primary data sources and secondary data sources. All of which were collected using observation and interview techniques and analyzed qualitatively. with data analysis techniques. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) Guarantee according to the Banking Law means that the guarantee is a belief in the debtor's intention and ability and ability to pay off his debt or return the said financing as agreed. Every lending by a bank requires a guarantee; and (2) BPD Bali Bali Tohpati Branch in the case of implementing a credit agreement with a contract employee using a cooperation agreement that has been agreed with the relevant government agency. In the implementation procedure, this credit agreement refers to the Cooperation Agreement between BPD Bali Tohpati Sub-Branch Offices concerning the Provision of Credit Facilities for Non-Employee Personnel (PPPK) Number 0111 / TPT / BSN / 2019. Key Words: Credit Agreement, Guarantee, Decree of Appointment of Employees, Contract Employees.
MORATORIUM APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MERITOKRASI DI INDONESIA: SUATU UPAYA DEBIROKRATISASI Dianti, Desak Putu; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganlisi tentang problematika pelaksanaan sistem merit aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan sekaligus untuk mengetahui dan mengenalisis tentang formulasi kebijakan moratorium Aparatur Sipil Negara dalam penyelesaian problematika yang melingkupinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Problematika pelaksanaan sistem merit dalam tubuh ASN Indonesia belum selesai sekalipun dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini sistem perekrutan ASN berubah menjadi open career system yang menitikberatkan pada aspek kompetensi. Adapun solusi formulasi kebijakan sebagai solusi atas problematika tersebut, yakni perlu didorong manajemen pegawai ASN yang mengedepankan kebutuhan ASN, melakukan pembinaan karir yang tersistemasi dan berkelanjutan; melakukan pembangunan manajemen kinerja sehingga dapat dipastikan tujuan dan target dapat tercapai; melakukan penyusunan kebijakan penggajian yang seimbang dengan kinerja, adnaya penghargaan yang efektif sehingga para ASN dapat memiliki etos kerja yang lebih produktif dan melaksanakan persiapan calon pimpinan tinggi melalui mekanisme talent pool dengan peningkatan kompetensi ASN. Kata Kunci: Moratorium, Aparatur Sipil Negara (ASN), Meritokrasi. ABSTRACT The purpose of this study is to identify and analyze the problems in implementing the state civil service merit system (ASN) based on the Law on State Civil Apparatus and at the same time to identify and identify the formulation of the moratorium policy for the State Civil Apparatus in solving the problems that surround it. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the problem of implementing the merit system within the Indonesian ASN has not been resolved even with the amendment of the Law on State Civil Apparatus. Currently, the recruitment system for ASN has turned into an open career system that focuses on the competency aspect. As for the solution to policy formulation as a solution to these problems, namely, it is necessary to encourage the management of ASN employees who prioritize the needs of ASN, carry out systematic and sustainable career development; carry out performance management development so that the goals and targets can be achieved; formulating a payroll policy that is balanced with performance, with effective rewards so that ASNs can have a more productive work ethic and carry out the preparation of high-ranking candidates through the talent pool mechanism by increasing the competence of ASN. Keywords: Moratorium, State Civil Apparatus (ASN), Meritocracy.
MENINJAU KEBERADAAN NOMINEE AGREEMENT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA Palguna, Kadek Dwi; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisis tentang legalitas nominee agreement berdasarkan hukum positif di Indonesia serta sanksi-sanksi bagi para pihak yang melakukan nominee agreement dalam kepemilikan tanah di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang “Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (UUPA). Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan du jenis metode pendekatan, yakni: statue approach dan conceptual approach. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa nominee agreement tidak mempunyai legalitas dalam sistem hukum di Indonesia. Mengingat dalam nominee agreement terdapat unsur mengalihkan hak milik kepada orang asing yang bertentangan dengan asas nasionalitas. Apabila terbukti ada pihak yang melakukan nominee agreement, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, perjanjian sebagaimana dimaksud dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, tanah jatuh kepada negara, dan pelanggar dikenakan sanksi kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda setinggitingginya 10.000. Kata Kunci: Legalitas, Nominee Agreement, Hukum Agraria ABSTRACT This article was written with the aim of reviewing and analyzing the legality of a nominee agreement based on positive law in Indonesia and the sanctions for parties who enter into a nominee agreement in land ownership in Indonesia from the perspective of Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang “Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (UUPA). This paper uses a normative juridical research method with two types of approach methods, namely: the statue approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the nominee agreement has no legality in the legal system in Indonesia. Considering that in the nominee agreement there is an element of transferring property rights to foreigners which is contrary to the principle of nationality. If it is proven that a party has entered into a nominee agreement, then based on the provisions of Pasal 26 ayat (2) UUPA, the agreement as referred to is declared null and void. Subsequently, the land falls to the state, and the offender is subject to a maximum imprisonment of 3 months and / or a maximum fine of 10,000. Key Words: Legality, Nominee Agreement, Agrarian Law
PENGATURAN PERMAINAN LAYANG-LAYANG DI BALI Teguh Oprandi, I Made Stefanus; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi menerbitkan pengaturan permainan layang-layang pada peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Bali; serta (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang manfaat dibentuk dan diundangkannya peraturan daerah berkaitan dengan penertiban permainan layang-layang. Artikel ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa urgensi dibentuknya peraturan daerah mengenai penertiban layang-layang ialah dikarenakan ditemukan fakta bahwa adakalanya permainan layang-layang dapat menimbulkan kerugian, membahayakan, dan mengganggu ketertiban umum. Adapun manfaat dibentuknya peraturan daerah tentang permainan layang-layang adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah, stake holder, dan/atau masyarakat di Bali agar bersama-sama menjaga keberlanjutan melestarikan permainan tradisional di Bali dengan tetap mengutamakan unsur keamanan dan ketertiban bersama dalam masyarakat. Kata Kunci: Pengaturan, Layang-Layang, Ketertiban Umum ABSTRACT The purposes of writing this scientific article are, such as: (1) to find out and analyze the urgency of publishing kite game regulations in regional regulations at the regency/city and provincial levels of Bali; and (2) to find out and analyze the benefits of the establishment and promulgation of regional regulations relating to the control of kite flying. This article is classified as a normative research using 2 types of approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis, it is known that the urgency of the establishment of regional regulations regarding the control of kites is due to the fact that sometimes kite games can cause harm, harm, and disrupt public order. The benefits of the establishment of a regional regulation on kite flying is that it can be used as a guide for the government, stake holders, and/or the community in Bali to jointly maintain the sustainability of preserving traditional games in Bali while still prioritizing the elements of security and common order in society. Keywords: Arrangement, Kites, Public Order
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN REKLAME TANPA IZIN DI KOTA DENPASAR Paraniyati Dewi, Ni Putu; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan penegakan terhadap pemasangan reklame tanpa izin di Kota Denpasar dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya serta kendala terhadap penegakan pemasangan reklame tanpa izin di Kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melihat adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen. Hasil studi menunjukkan bahwa Pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pemasangan reklame tanpa izin adalah dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak pemohon yang menyatakan bahwa reklame yang dipasang tersebut merupakan ilegal atau masa berlakunya telah habis, serta Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan reklame yang melanggar aturan yaitu : upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif meliputi pengenaan pajak reklame yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi penyelenggara reklame yaitu berupa surat pemanggilan terhadap pemohon terkait pelanggaran izin yang telah dilakukan oleh penyelenggara reklame namun tidak ada tanggapan dari penyelenggara tersebut. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemasangan Reklame, Tanpa Izin ABSTRACT This study aims to identify and analyze the implementation of the enforcement of the installation of billboards without a permit in Denpasar City and to identify and analyze the efforts and obstacles to the enforcement of the installation of billboards without a permit in the City of Denpasar. This study uses empirical legal research methods by looking at the gap between das sein and das sollen. The results of the study show that the implementation of legal action taken by the civil service police unit against the installation of billboards without a permit is to send a warning letter to the applicant stating that the billboard installed is illegal or its validity period has expired, as well as the efforts made by the Civil Service Police Unit. Praja is related to advertisements that violate the rules, namely: preventive efforts and repressive efforts. The preventive measures include the imposition of an advertisement tax as regulated in Law Number 18 of 1997 as amended in Law Number 34 of 2000 in conjunction with Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes. Obstacles in the application of administrative sanctions for billboard organizers are in the form of a summons to the applicant regarding permit violations that have been carried out by the billboard organizer but there is no response from the organizer. Keywords: Law Enforcement, Advertisement Installation, Without Permission
KENDALA DAN CARA HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: SUATU PENDEKATAN ATAS PENANGANAN PERKARA FIKTIF POSITIF Wairocana, I Gusti Ngurah; Layang, I Wayan Bela Siki; Sudiarta, I Ketut; Martana, Putu Ade Hariestha; Sudiarawan, Kadek Agus; Hermanto, Bagus
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

After the enactment of the Law of Government Administration, had implied to shifting paradigm concerning the regime of Administrative Decision from negative fictive became positive fictive. However, the regulation into Law of Government Administration contains several obstacles on pratical scope towards Administrative Court Judges. Meanwhile enactment of Supreme Court regulation however Adiministrative Court Judges searching the suitable method after implication of positive fictive regime in the Administrative Procedural Law System. This study aims to analyze and discuss concerning obstacles and method by the Administrative Court Judges solving the practical obstacles after enactment of the Law of Government Administration. This study results is presented in a descriptive analysis paper.
Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation dengan Metode Bimbingan Individu dan Kelompok Guna Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Sudiarta, I Ketut
Mimbar Pendidikan Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Mei
Publisher : Undiksha Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.014 KB) | DOI: 10.23887/mpi.v1i2.30183

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Selat dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas IX D SMP Negeri 1 Selat melalui penerapan model pembelajaran Group Investigation dengan metode bimbingan individu dan kelompok. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX D SMP Negeri 1 Selat yang berjumlah 23 orang, dalam mata pelajaran Matematika. Data tentang prestasi belajar siswa diperoleh dengan menggunakan metode tes dengan instrumanya yaitu berupa tes prestasi belajar. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah: penerapan model pembelajaran Group Investigation dengan metode bimbingan individu dan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas IX D pada semester II SMP Negeri 1 Selat tahun pelajaran 2018/2019. Skor rata-rata prestasi belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan dari awal pembelajaran, ke siklus I, hingga ke siklus II. Rata-rata kelas prestasi belajar pada awal pembelajaran hanya mencapai 69,56, siklus I meningkat menjadi 73,91 pada siklus II menjadi 81,73. Ketuntasan klaksikal awal hanya mencapai 21,73%, pada siklus I meningkat menjadi 52,17% dan pada siklus II menjadi 91,30%.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM ORGANISASI MAHASISWA Surya Timur, Marcellino Ananta; Sudiarta, I Ketut
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 08 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i8.p4

Abstract

Artikel ini membahas Pentingnya Penerapan Good Governance Sebagai Instrumen Preventif Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Organisasi Mahasiswa yaitu BEM FH dan DPM FH UNUD sebagai Lembaga Mahasiswa tertinggi di Fakultas Hukum UNUD. Penulis menganggap bahwa demi mewujudkan keberlanjutan organisasi maupun peningkatan kredibiltas organisasi mahasiswa perlu untuk menerapkan prinsip dari Good Governance yang baik dan ideal. Selain itu pula prinsip Good Governance dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan reputasi serta budaya yang sehat dalam organisasi mahasiswa bukan cuman dalam pemerintahanan secara umum saja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Subyek penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu responden dan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, partisipasi mahasiswa Fakultas Hukum UNUD dalam menjalankan maupun mengawasi jalannya organisasi masih dinilai cukup rendah. Tentu inilah yang menjadi perhatian bersama karena untuk mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi mahasiswa diperlukan partisipasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Dalam konsep yang perlu ditekankan nanti sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah penguatan peraturan dari ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di dalam AD/ART organisasi. Dengan demikian yang diharapkan dapat tercipta tatanan pemerintahan mahasiswa yang baik kedepannya serta kedepan dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik bagi negeri ini serta menangkal budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan mahasiswa. Kata Kunci: Good Governance, Organisasi Mahasiswa,Fakultas Hukum UNUD. ABSTRACT This article discusses the Importance of Implementing Good Governance as an Instrument to Prevent Abuse of Power in Student Organizations, namely BEM FH and DPM FH UNUD as the highest Student Institutions at the Faculty of Law UNUD. The author considers that in order to realize organizational sustainability and increase the credibility of student organizations, it is necessary to apply the principles of good and ideal Good Governance. Apart from that, the principles of Good Governance are considered the main key in improving the reputation and healthy culture in student organizations, not just in government in general. This research is a type of normative-empirical legal research. The subjects of this research are divided into two types, namely respondents and informants. The results of this research show that the participation of UNUD Law Faculty students in running and supervising the running of the organization is still considered quite low. Of course, this is a common concern because to realize the functions and goals of student organizations, participation is needed to optimize organizational performance. The concept that needs to be emphasized later as a solution to this problem is strengthening regulations on the three principles of transparency, accountability and participation in the organization's AD/ART. In this way, it is hoped that a good student government structure can be created in the future and in the future it can create good leaders for this country and ward off the culture of corruption, collusion and nepotism (KKN) in the student environment. Key words: Good Governance, Student Organizations, Faculty of Law UNUD.
TANGGUNG JAWAB PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA MENURUT PERSPEKTIF DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL Desita Anggraheni, Ayu Surya; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p16

Abstract

Riset ini bermaksud guna untuk mengetahui susunan maupun tangung jawab perangkat organisasi BUM Desa dalam perspektif doktrin piercing the corporate veil. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempergunakan statute approach & conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa susunan perangkat organisasi BUM Desa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Desa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP BUM Desa meliputi musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) PP BUM Desa penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas bertanggung jawab secara pribadi jika audit yang dilakukan atas perintah Musyawarah Desa menemukan bahwa BUM Desa telah mengalami kerugian. Ketentuan ini merupakan wujud dari penerapan Doktrin piercing the corporate veil. ABSTRACT This study aims to determine the organizational structure and responsibilities of the BUMDes in the perspective of the doctrine of piercing the corporate veil. This research is normative legal research that uses a statute approach & conceptual approach. The results of this study show that the composition of the BUM Desa organizational apparatus in carrying out BUM Desa business activities based on the provisions of Article 15 PP BUM Desa consists of Village Deliberation, Advisors, Operational Implementers and Supervisors. On the basis of the provisions of Article 62 paragraph (1) PP BUM Desa advisers, operational implementers and/or supervisors are personally responsible if an audit conducted on the orders of the Village Deliberation finds that the BUM Desa has suffered a loss. This provision is a manifestation of the application of the Piercing the Corporate Veil Doctrine.
Co-Authors Angels, Jeannel Faustina Elvira Antara, I Dewa Ketut Adi Arya Sanjaya, I Made Desita Anggraheni, Ayu Surya Dianti, Desak Putu Gayatri, Dewa Ayu Kirana Hermanto, Bagus I Gust i Ngurah Wairocana I Nyoman Dodik Prasetia I Putu Suhartika Jonathan, Felix Kadek Agus Sudiarawan Khoiriya, Evi Ismu Komang Srititin Agustina Layang, I Wayan Bela Siki Made Pande Lilik Lestari, Made Pande Lilik Martana, Putu Ade Hariestha Ni Putu Premierita Haryanti Palguna, Kadek Dwi Paraniyati Dewi, Ni Putu Pemayun, Cokorde Gde Putra Purnamasari, Kadek Ratih Putu Ayu Lestarini Putu Indah Dianti Putri Rahmadi Prasetijo Ramos, Dircia De Aquino Saputra, I Kadek Dwi Arta Sari, Ni Luh Putu Mira Santana Sulaksana, Bagus Alit Triguna Sumpeno, Fajar Suryo Surya Timur, Marcellino Ananta Teguh Oprandi, I Made Stefanus Trie Anggita, Ni Komang Hima Yuniarti, Lucia Ni Luh Zefanya, Dewa Kadek Michel Habel