Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.822
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JIPUS: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi International Journal of Community Service Learning Journal of Language and Health Mimbar Pendidikan Indonesia Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia Jurnal Hukum dan Pembangunan Nata Palemahan: Journal of Environmental Engineering Innovations
I Ketut Sudiarta
Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, Denpasar
Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TERKAIT JAMINAN HAM TERHADAP DETENI Trie Anggita, Ni Komang Hima; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p14

Abstract

Tulisan ini disusun dengan tujuan menguji apakah subjek asing dalam ruang/rumah detensi imigrasi sebagai deteni cukup mendapatkan jaminan ham. Setiap orang bersamaan kedudukan untuk mendapat perlindungan ham tidak terkecuali orang asing yang karena sesuatu hal berada dalam ruang detensi. terdapat beberapa hal yang tidak tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang merupakan norma kabur meliputi ham wanita, ham anak, batas waktu dilakukan detensi, hal tersebut membuka peluang adanya penyimpangan oleh petugas pelaksana. Menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Terdapat beberapa ketentuan perlindungan ham yang mengalami pembatasan berhubung subjek tersebut sedang menjalani proses penegakan hukum sebagai akibat terjadinya pelanggaran ketentuan tentang ketertiban umum. Subyek yang berada dalam detensi merupakan tugas negara untuk memberikan layanan atas hak-hak dasar dengan biaya APBN. ABSTRACT This article was written with the aim of testing whether foreigners who are in immigration detention rooms/detention houses as detainees are sufficiently guaranteed their human rights. Everyone has the same status to receive human rights protection, including foreigners who for some reason are in detention. there are several things that are not strictly regulated in Law Number 39 of 1999 and Law Number 6 of 2011 which are blurred norms including women's rights, children's rights, time limits for detention, this opens opportunities for irregularities by the implementing apparatus. Using the method of writing normative law with a statutory approach. There are several provisions concerning the protection of human rights that experience restrictions because the subject is undergoing a law enforcement process as a result of a violation of public order provisions. Subjects who are in detention are the state's obligation to provide basic rights services at the expense of the state budget.
MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA Jonathan, Felix; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menganalisa sistem yang dapat dimaksimalkan untuk mencegah praktik korupsi di pemerintahan Indonesia melalui hukum administrasi negara serta mengetahui penerapan dari hukum administrasi negara Indonesia dalam memberikan sanksi terhadap praktik korupsi di Pemerintahan Indonesia. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, dengan memasukkan bahan sumber hukum sekunder serta primer, dalam penyusunan penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya langkah legislatif yang dibentuk untuk memfasilitasi pemberantasan korupsi dan peningkatan efisiensi birokrasi dalam kerangka pemerintahan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan undang-undang yang dimaksud berhubungan dengan pelaksanaan hukum administrasi negara Indonesia, khususnya terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum administrasi Negara untuk memberantas praktik korupsi di pemerintahan Indonesia, disarankan untuk menerapkan sistem yang sejalan dengan prinsip good governance maupun asas umum tata pemerintahan yang positif. Tetapi kedua hal tersebut tidaklah cukup yang mana harus membutuhkan sebuah terobosan bagi lingkungan pemerintahan Indonesia dalam mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan kewenangan kekuasaannya. Caranya dengan dilaksanakannya lingkungan yang transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam mencegah praktik korupsi. ABSTRACT The purpose of this research paper is to examine the potential of utilizing the state administrative law system to effectively combat corruption within the Indonesian government. Additionally, it seeks to investigate the practical implementation of Indonesian state administrative law in penalizing corrupt practices within the government. The author used a normative-juridical legal research methodology in this study, using primary and secondary legal source materials. The findings of this study indicate that a legislative measure has been implemented in order to facilitate the elimination of corruption and enhance bureaucratic efficiency within the Indonesian government. Specifically, this measure is referred to as Law Number 30 of 2014, which pertains to government administration. The legislation has been enacted to control the implementation of Indonesian state administrative law and the imposition of penalties for corrupt practices inside the Indonesian government. In order to optimize the efficacy of the state administrative law system in curbing corrupt practices within the Indonesian government, it is advisable to implement a framework that aligns with the principles of good governance and general principles of good governance. But these two things are not enough which must require a breakthrough for the Indonesian government environment in preventing corrupt practices in the exercise of its power authority. This is done by implementing an environment of transparency, accountability, and professionalism in the exercise of government authority in preventing corrupt practices.
KEBIJAKAN TERHADAP PELANGGARAN PPKM SELAMA COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA Sumpeno, Fajar Suryo; Sudiarta, I Ketut
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Penulisan ini adalah untuk mengkaji terkait kebijakan PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah demi menenekan jumlah pemaparan COVID-19 di Indonesia dari sudut pandang ilmu hukum. dalam penegakan kebijakan yang diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat secara massif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami kebijakan yang diambil pemerintah disaat adanya fenomena COVID-19, hukum manakah yang dikedepankan untuk diterapkan, apakah Hukum Administrasi Negara ataukan Hukum Pidana, mengingat kedua hukum ini adalah sama-sama merupakan hukum publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative mempergunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Setelah dilakukan pengkajian hasil penelitian selama PPKM pemerintah Indonesia dalam menangani covid-19, kebijakan yang diterapkan diprioritaskan pada aspek hukum administrasi negara, namun untuk dalam kasus-kasus tertentu Pemerintah juga menerapkan kebijakan dengan mengedepankan aspek hukum pidana. Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, PPKM, Payung Hukum, Kebijakan ABSTRACT The purpose of this research is to xamine the PPKM policies implemented by the Government in order to reduce the number of exposures to COVID-19 in Indonesia from the point of view of legal science. in massively enforcing policies that apply to all levels of society. This research is intended to find out and understand the policies taken by the government during the COVID-19 phenomenon, which law is put forward to be applied, whether State Administrative Law or Criminal Law, considering that these two laws are both public law. This research was conducted using a normative legal research method using primary and secondary legal materials by using a statutory and factual approach. After reviewing the results of research during the Indonesian government's PPKM in dealing with COVID-19, the policies applied were prioritized on the legal aspects of state administration, but in certain cases the Government also implemented policies by prioritizing aspects of criminal law. Keywords: Criminal Law, State Administrative Law, PPKM, Legal Umbrella, Policy
The Relationship of Hot Work Climate on Physiological Response in Traditional Clover Leaf Oil Refining Workers Yuniarti, Lucia Ni Luh; Saputra, I Kadek Dwi Arta; Pemayun, Cokorde Gde Putra; Sudiarta, I Ketut
Journal of Language and Health Vol 5 No 1 (2024): Journal of Language and Health
Publisher : CV. Global Health Science Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/jlh.v5i1.3342

Abstract

In the clove leaf oil refining process which uses steam, it produces a hot temperature residue which affects clove leaf oil refinery workers. Exposure to a hot working climate can have an impact on human physiological responses such as an increase in body temperature, pulse rate, blood pressure and weight loss. as a result of producing quite a lot of sweat fluid. This research aims to investigate the physiological responses of clove leaf oil refinery workers to exposure to a hot working climate. In the clove leaf oil refining process, which utilizes steam, the production of hot temperature residue affects the workers. Exposure to such conditions can lead to various physiological responses, including increased body temperature, pulse rate, blood pressure, and weight loss due to significant sweating. Employing a quantitative research design with a cross-sectional analytical approach, data were collected from all 22 workers using a total sampling technique. The primary data collected were subjected to analysis using paired simple t-tests and the Pearson correlation test to explore relationships between variables. The findings reveal significant increases in physiological responses post-work, including elevated body temperature, pulse rate, systolic and diastolic blood pressure, and a reduction in body weight. The obtained p-values for all variables were <0.05, indicating statistically significant differences between pre-work and post-work conditions. Furthermore, the Pearson correlation test analysis between heat stress data and post-work physiological responses, including body temperature, pulse rate, systolic and diastolic blood pressure, as well as body weight, revealed moderate to strong correlations (r). These results underscore the detrimental impact of hot working climates on the physiological well-being of clove leaf oil refinery workers. Such findings highlight the urgent need for implementing appropriate measures to mitigate heat-related health risks in occupational settings, safeguarding the health and safety of workers.
Efektifitas Heating Pad terhadap Hipotermi pada Pasien Lansia selama Pembedahan Lapartomi Sudiarta, I Ketut; Yuniarti, Lucia Ni Luh; Sari, Ni Luh Putu Mira Santana
Journal of Language and Health Vol 5 No 1 (2024): Journal of Language and Health
Publisher : CV. Global Health Science Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/jlh.v5i1.3721

Abstract

Pembedahan merupakan suatu tindakan medis yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Pembedahan pada lansia memerlukan persiapan khusus mengingat kondisi fisik lansia memerlukan penanganan yang sangat berbeda, komplikasi yang timbul setelah anestesi atau pada saat pembedahan adalah hipotermia. Salah satu cara mencegah terjadinya hipotermia adalah dengan menggunakan matras hangat (heating pad). Penggunaan matras hangat (heating pad) dapat digunakan untuk mengurangi penurunan suhu tubuh selama dan setelah operasi. Metode penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen, dengan desain pretest dan posttest yang dilakukan pada 42 lansia pra operasi laparotomi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diukur adalah suhu tubuh sebelum dan sesudah pemberian matras hangat (heating pad). Analisis data menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test untuk membandingkan hasil pretest dan posttest. Penggunaan matras hangat untuk menjaga suhu tubuh lansia dengan operasi laparotomi menghasilkan rata-rata skor pra anestesi sebesar 21,5 dan 30 menit dengan skor 21,0 dan 60 menit 21.50. Selisih peningkatan skor sebesar 0,5. Nilai Z tabel dengan signifikansi α = 5% 1,96 dan Z hitung -5,646 untuk pra anestesi, -5,604 selama 30 menit dan -5,654 selama 60 menit dengan p value = 0,000 sehingga dapat dinyatakan efektif. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan matras hangat (heating pad) berdasarkan paritas dan antropometri.
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Angels, Jeannel Faustina Elvira; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui kepastian hukum yang mengatur tentang Perkawinan beda agama menurut hukum Perkawinan di Indonesia dan Untuk memahami dampak hukum yang dihadapi oleh pasangan dalam Perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa menurut masing-masing agama, Perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan dianggap tidak sah dan oleh karena itu dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidak sah-an status Perkawinan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap status serta posisi setiap anak yang dilahirkan dari serikat pekerja. Keturunan yang berasal dari Perkawinan lintas agama dianggap tidak valid karena ketiadaan keabsahan ikatan antara kedua orang tua. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum dengan ayahnya dan hanya memiliki ikatan hukum perdata dengan ibunya. The purpose of this writing is to find out the legal certainty that regulates interfaith marriages according to marriage law in Indonesia and to understand the legal impacts faced by couples in interfaith marriages in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory approach. The findings show that according to each religion, marriages between people of different beliefs are considered invalid and are therefore considered invalid based on Law Number 1 of 1974. This invalidity of marital status has legal consequences for the status and position of each person. children born from labor unions. Offspring originating from interfaith marriages are considered invalid due to the lack of validity of the bond between the two parents. As a result, these children have no legal ties to their father and only have civil legal ties to their mother.
MEKANISME HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEREALISASIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Zefanya, Dewa Kadek Michel Habel; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam proses setiap pembangunan bertujuan membuat lebih baik suatu daerah dengan mengecilkan efek samping dari kerusakan akibat pembangunan itu terutama dalam segi lingkungan. Yang. Pemerintah yang mengambil peran vital dalam menggerakan pembangunan perlu mempunyai wawasan lingkungan hidup dalam melaksanakannya sehingga tercapainya pembangunan berkelanjutan yang baik dan diharapkan. Selain itu, dalam mengatasi setiap masalah yang ada, dibutuhkan pendekatan yang futuristik dan unifikasi terobosan hukum, yang menjadi salah satu solusi berkelas demi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, diharapkan penulisan ini mencoba mengkajikan alternatif ide untuk pengembangan konsep pengamatan hukum lingkungan, yang akan menjadi tolak ukur bagi perkembangan hukum lingkungan itu sendiri dan saat ini sebagai koreksi dari pengawasan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Penelitian kali ini merupakan penelitian empiris dan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana menggambarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Diharapkan penelitian ini bisa menghasilkan analisis dari mekanisme hukum lingkungan berwawasan lingkungan hidup dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. In the process of every development, the aim is to make an area better by minimizing the side effects of damage caused by the development, especially in terms of the environment. Which. The government which takes a vital role in driving development needs to have environmental insight in implementing it so that good and expected sustainable development is achieved. Apart from that, in overcoming every existing problem, a futuristic approach and the unification of legal breakthroughs are needed, which is a classy solution for the goal of sustainable development. Therefore, it is hoped that this paper will try to examine alternative ideas for developing the concept of observing environmental law, which will become a benchmark for the development of environmental law itself and currently as a correction for monitoring the implementation of sustainable development with an environmental perspective. This research is empirical research and uses descriptive qualitative methods which describe the social realities that occur in society in depth. It is hoped that this research can produce an analysis of environmental legal mechanisms with an environmental perspective in achieving sustainable development goals, such as environmental protection, sustainable management of natural resources and empowering communities to participate in decision making related to the environment.
AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU YANG TERSEMBUNYI DALAM NOTA PEMBELIAN BARANG DI RATIH KOSMETIK DENPASAR Purnamasari, Kadek Ratih; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar hukum pencantuman klausula baku yang tersembunyi dalam nota pembelian barang di Ratih Kosmetik Denpasar dan mengetahui serta memahami akibat pencantuman klausula baku yang tersembunyi dalam nota pembelian barang di Ratih Kosmetik Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis pendekatannya, menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak responden dan informan, sedangkan data sekunder yaitu peralatan buku-buku, peraturan, media internet, dan artikel jurnalPengolahan penelitian ini diolah secara kualitatif kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yaitu yang tersembunyi dalam barang, tidak memiliki dasar hukum. Justru dalam nota pembelian barang tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, tidak semua klausula baku yang dicantumkan dalam nota pembelian barang tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Akibat dari pencantuman klausula yang tersembunyi yaitu meruginya konsumen. Konsumen mengalami kerugian karena barangnya telah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan pihak Ratih Kosmetik mengalami keuntungan dari adanya klausula tersebut. The purpose of this research is to find out and understand the legal basis for including hidden standard clauses in goods purchase notes at Ratih Kosmetik Denpasar and to know and understand the consequences of including hidden standard clauses in goods purchase notes at Ratih Kosmetik Denpasar. The research method used is empirical legal research. This type of approach uses a statutory approach and a factual approach. Primary sources were obtained from interviews with respondents and informants, while secondary data included books, regulations, internet media, and journal articles. This research was processed qualitatively and then analyzed using descriptive analysis. The results of this research show that what is hidden in goods has no legal basis. In fact, the purchase note for the goods violates the provisions of Article 18, paragraph 4, of the Consumer Protection Law. However, not all standard clauses included in the goods purchase note conflict with Article 18 paragraph (4) of the Consumer Protection Law. The result of including hidden clauses is consumer loss. Consumers experience losses because the goods have expired and cannot be used properly, while Ratih Cosmetics experiences profits from the existence of this clause.
Pencegahan Stunting Melalui Edukasi Pada Masyarakat di Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali: Stunting Prevention Through Education In The Community In Cepaka Village, Kediri District, Tabanan District, Bali Lestarini, Putu Ayu; Yuniarti, Lucia Ni Luh; Sudiarta, I Ketut; Lestari, Made Pande Lilik; Agustina, Komang Srititin
Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia
Publisher : Yayasan Lentera Mitra Lestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55887/jski.v2i1.18

Abstract

Latar Belakang: Stunting merupakan salah satu program yang menjadi target utama pada agenda kesehatan Indonesia. Tingginya kejadian stunting di Indonesia sehingga dilakukan upaya pencegahan terjadinya stunting menjadi prioritas untuk menjamin lahirnya generasi Indonesia Emas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan promosi kesehatan secara berkesinambungan pada ibu batita. Tujuan: Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu batita dalam mencegah terjadinya stunting. Metode: Populasi sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah seluruh ibu batita yang berada di Desa Cepaka, Tabanan. Jumlah populasi adalah sebanyak 28 orang ibu batita. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah direct service learning melalui ceramah memberikan penyuluhan stunting. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan memberikan pertanyaan tentang materi stunting. Hasil: Peserta penyuluhan kesehatan tentang stunting mampu memberikan jawaban dengan tepat dan sesuai materi yang telah diberikan dalam promosi kesehatan. Peserta memahami tanda gejala terjadinya stunting, faktor penyebab, cara mencegah, serta pengetahuan lainnya tentang kesehatan gizi ibu dan batita. Kesimpulan: Promosi kesehatan tentang stunting dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang cara pencegahan terjadinya stunting, sehingga perlu diberikan pembaharuan informasi kesehatan secara berkesinambungan.
Indonesia Coral Reef Garden Sanur Bali: Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Restorasi Terumbu Karang Putri, Putu Indah Dianti; Sudiarta, I Ketut; Prasetijo, Rahmadi; Prasetia, I Nyoman Dodik
International Journal of Community Service Learning Vol. 7 No. 2 (2023): May 2023
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijcsl.v7i2.56525

Abstract

Perairan Sanur memiliki bentangan terumbu karang yang menjadi potensi utama dalam memacu perkembangan wisata bahari. Melihat begitu pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang diperlukan upaya pengelolaan secara aktif. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan mengatasi kondisi perekonomian melakukan program restorasi terumbu karang dengan metode transplantasi yang dikenal sebagai Indonesia Coral Reef Garden (ICRG). Program ini dilaksanakan melalui kegiatan padat karya dengan melibatkan masyarakat pesisir Sanur dan wilayah sekitar yang terkena dampak pandemi Covid-19. Program ini bertujuan memberikan stimulus ekonomi yang selanjutnya dapat berdampak pula pada pelestarian ekosistem pesisir laut daerah Sanur serta penumbuhan mata pencaharian alternatif melalui pengembangan wisata bahari. Sejumlah 12.700 unit struktur kebun karang berhasil dikerjakan. Restorasi terumbu karang yang dilakukan di perairan Sanur mencapai luas 8 (delapan) ha. Secara nyata program ini dapat memberikan dampak terhadap pemulihan perekonomian kepada masyarakat baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.
Co-Authors Angels, Jeannel Faustina Elvira Antara, I Dewa Ketut Adi Arya Sanjaya, I Made Desita Anggraheni, Ayu Surya Dianti, Desak Putu Gayatri, Dewa Ayu Kirana Hermanto, Bagus I Gust i Ngurah Wairocana I Nyoman Dodik Prasetia I Putu Suhartika Jonathan, Felix Kadek Agus Sudiarawan Khoiriya, Evi Ismu Komang Srititin Agustina Layang, I Wayan Bela Siki Made Pande Lilik Lestari, Made Pande Lilik Martana, Putu Ade Hariestha Ni Putu Premierita Haryanti Palguna, Kadek Dwi Paraniyati Dewi, Ni Putu Pemayun, Cokorde Gde Putra Purnamasari, Kadek Ratih Putu Ayu Lestarini Putu Indah Dianti Putri Rahmadi Prasetijo Ramos, Dircia De Aquino Saputra, I Kadek Dwi Arta Sari, Ni Luh Putu Mira Santana Sulaksana, Bagus Alit Triguna Sumpeno, Fajar Suryo Surya Timur, Marcellino Ananta Teguh Oprandi, I Made Stefanus Trie Anggita, Ni Komang Hima Yuniarti, Lucia Ni Luh Zefanya, Dewa Kadek Michel Habel