Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Jurnal Selat Kemudi Journal of Maritime Empowerment GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture Journal of Islamic Economics and Finance Jurnal Riset Multidisiplin : Agrisosco Anthroposia: Journal of Social and Human Development Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations
Afrizal Afrizal
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Di Kabupaten Bintan Muhammad Isa Alamsyahbana; Afrizal Afrizal; Armansyah Armansyah
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 2 (2022): June
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.2.345-356.2022

Abstract

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki cukup banyak BUMDes. Setidaknya BUMDes tersebut tersebar di 9 wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bintan dengan berbagai macam jenis usaha. Dalam menjalankan operasionalnya, BUMDes sering mengalami kendala, dimana salah satunya yaitu kendala dalam membuat laporan keuangan BUMDes. Pelatihan di buat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada pengelola BUMDes dalam menyusun kaporan keuangan BUMDes berdasarkan Permen No 3 Tahun 2021. Selain itu, peserta juga diajak untuk mencoba menggunakan aplikasi akuntansi berbasis internet bernama Si Apik sebagai alternatif pembuatan laporan keuangan berbasis teknologi. Pelatihan diikuti dengan antusias dan response yang baik dari peserta dan diharapkan acara seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh dinas terkait dan melibatkan banyak akademisi maupun praktisi.
Paradigma Baru Birokrasi Pemerinthan dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Afrizal Afrizal
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.268 KB)

Abstract

Substitution of the new order regime reform era to bring home big enough task for holders of development policy in this country . Government bureaucracy into one part left by the new order of special concern by the government , especially pemerintaha area. The inability of the government to manage the bureaucracy caused by many things one of which is the lack of quality of personnel in providing service to the community . Apparatus still positioning itself not as a public servant but someone who must be served . Therefore, in this paper the author tries to analyze the problems with the approach of a paradigm shift regarding the bureaucratic apparatus of government as part of efforts to resolve the issue of government bureaucracy in order to realize good governance.
Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan) Bismar Arianto; Afrizal Afrizal
Jurnal Selat Vol. 1 No. 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2326.255 KB)

Abstract

Gejala pemekaran daerah di Indonesia sejak tahun 1999 cendrung meningkat. Mulai Oktober 1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri dari 7 Provinsi baru, 134 Kabupaten baru, dan 23 Kota baru. Gejolak pemekaran daerah di berbagai daerah di Indonesia hingga hari ini terus berkembang. Meskipun hasil evaluasi pemekaran daerah menunjukkan prestasi yang tidak baik namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepuluan Riau. Wacana tersebut diantaranya di Kabupaten Bintan, karimun dan kabupaten Lingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemekaran daerah di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengalisa penyebab keinginan pemekaran daerah di Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka dan wawancara. Kajian ini menyimpulkan adanya perubahan proses pemekaran di Kabupaten Bintan, dari Kabupaten Bintan Timur sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Utara sebagai kabupaten pemekaran, dalam perjalanannya berubah Kabupaten Bintan Utara menjadi kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Timur menjadi kabupaten pemekaran serta masih ada pro dan kontra dalam proses pemekaran ini, hal ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari perpecahan di masyarakat. Kata Kunci : otonomi daerah dan pemekaran daerah
Peran Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Kemampuan Desa Terhadap Pengelolaan Kewenangan (Studi Pelaksanaan Kewenangan Desa Malang Rapat Dalam Mengelola Potensi Wisata) Afrizal Afrizal; Nazaki Nazaki
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.232 KB)

Abstract

Villages have the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and / or traditional rights recognized and respected within the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the potentials in the village of Malang Rapat is tourism. The existing condition indicates that the village has not maximally managed the potential to improve the welfare of the village community. What is the function of local government that has direct oversight of the village to create policies that encourage villages to be able to manage their authority. The purpose of this study is to see what the local government does to the village, why the village government has not been able to maximize the authority of the village. The concept / theory that approaches is the authority of the village. While the method used is descriptive qualitative. The results of the analysis obtained by the local government in this case the Bintan regency government has not been maximal in conducting guidance to the village of Malang Rapat Keywords: Village Authority, Community Welfare, Tourism Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu potensi yang ada di desa Malang Rapat adalah bidang pariwisata. Kondisi yang ada menunjukkan belum maksimalnya desa mengelola potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana fungsi pemerintah daerah yang memiliki pengawasan langsung terhadap desa untuk membuat kebijakan yang mendorong desa untuk mampu mengelola kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap desa, mengapa pemerintah desa belum mampu memaksimalkan kewenangan desa yang dimiliki. Konsep/teori yang menjadi pendekatan adalah kewenangan desa. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang analisa yang didapatkan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten Bintan belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap desa Malang Rapat. Kata kunci: Kewenangan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pariwisata
Partisipasi Masyarakat dan Modal Sosial dalam Pengembangan Usaha Pedesaan: Pelajaran dari BUMDes di Kabupaten Bintan Afrizal Afrizal; Akhdiva Elvi Istiqoh; Anggia Paramitha
Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture Vol 4 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/iijcc.v4i1.5969

Abstract

"Village-Owned Enterprises (BUMDes) are institutional instruments designed to strengthen the village economy through community participation and the utilization of local social capital. However, practices in various regions indicate that not all BUMDes can develop sustainably. This study aims to analyze the role of community participation and social capital in BUMDes development in Bintan Regency. The central research question this study addresses is: How do community participation and social capital interact to shape the performance and sustainability of BUMDes in coastal villages? This research used a qualitative approach with a case study design. Data was obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation studies with BUMDes managers, village government officials, and village facilitators. The results indicate that the level of community participation in BUMDes planning and management remains largely symbolic. Social capital in the form of trust, social networks, and norms of cooperation has not been fully capitalized on as productive economic strength. Weak institutional capacity and limited regulatory support also weaken the function of participation and social capital in driving BUMDes business performance. This study adds to existing BUMDes research by exploring the dynamics of coastal social capital and the institutionalization of community participation in the context of village governance. This study confirms that the success of BUMDes development is determined not only by managerial aspects, but also by the quality of community participation and the strength of social capital formally institutionalized in village governance."
Peran Kogabwilhan I dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Pemanfaatan Lahan Eks-Tambang Bauksit di Tanjung Moco, Pulau Dompak, Kepulauan Riau Rofiah Adawiyah; Afrizal Afrizal; Maureen Azizta
Jurnal Riset Multidisiplin Agrisosco Vol 4, No 2 (2026): Vol 4 No 2 Agustus 2026
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan Potensi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61316/jrma.v4i2.331

Abstract

Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan strategis menghadapi tantangan ketahanan pangan yang kompleks, diperparah oleh keberadaan ribuan hektar lahan eks-tambang bauksit yang terbengkalai dan tidak produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan eks-tambang bauksit di Tanjung Moco, Pulau Dompak, guna mewujudkan ketahanan wilayah di Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwira staf Kogabwilhan I dan petani lokal, observasi lapangan selama kurang lebih tiga bulan, serta studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan dan kebijakan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kogabwilhan I menjalankan tiga peran strategis berdasarkan teori Ryaas Rasyid, yakni sebagai regulator melalui penetapan kebijakan internal dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) BIOS 44 untuk rehabilitasi lahan sebagai dinamisator melalui penggerakkan kelompok tani, pembangunan kesadaran kolektif, dan sinergi lintas sektor, serta sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana produksi, infrastruktur irigasi, pelatihan teknis, dan penguatan kelembagaan petani. Program ini berkontribusi pada empat pilar ketahanan pangan FAO, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah secara multidimensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh Kogabwilhan I terbukti efektif sebagai model pertahanan berbasis ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Optimalisasi Program Bakti Sosial Kogabwilhan I dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Studi Kasus: Bantuan Kompor Biomassa Burner Maureen Azizta; Afrizal Afrizal; Rofiah Adawiyah
Jurnal Riset Multidisiplin Agrisosco Vol 4, No 2 (2026): Vol 4 No 2 Agustus 2026
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan Potensi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61316/jrma.v4i2.332

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, membantu menyerap tenaga kerja, dan mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Namun, pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya biaya produksi, keterbatasan akses pasar, dan keterbatasan sarana pendukung usaha. Oleh karena itu, Kogabwilhan I melaksanakan program bakti sosial melalui pemberian bantuan Kompor Biomassa Burner sebagai upaya mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program bantuan Kompor Biomassa Burner serta mengidentifikasi manfaat dan upaya optimalisasi program dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Staf Teritorial Kogabwilhan I dan pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan Kompor Biomassa Burner memberikan manfaat bagi pelaku UMKM melalui peningkatan efisiensi penggunaan energi, pengurangan biaya produksi, serta dukungan terhadap proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Program ini juga didukung oleh kegiatan UMKM Merah Putih yang membantu memperluas promosi dan pemasaran produk lokal. Selain berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, program ini turut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Optimalisasi program memerlukan sinergi antara Kogabwilhan I, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendampingan, monitoring, evaluasi, serta perluasan jangkauan bantuan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.
KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN OBJEK KEBUDAYAAN TUDUNG MANTO DI KABUPATEN LINGGA Nugraha Kamarullah; Afrizal; Uly Sophia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.938

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif kolaborasi pemerintahan dikaji dengan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dengan 3 indikator utama yaitu Starting Condition, Facilitative Leadership dan institutional design ditambah dengan 5 Indikator Collaboration Process yaitu Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to process, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome digabungkan dengan keempat pilar pemajuan kebudayaan, untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pemajuan objek kebudayaan. dalam menurut Perda No. 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci serta analisis dokumen yang terkait dengan kebijakan kolaborasi ini .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya dari instansi sehingga harus melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya dengan model berbagi peran namun memiliki kekurangan karena tidak memiliki aturan teknis yang mengatur hal kolaborasi sehingga hanya mengandalkan koordinasi tatap muka dengan pihak terkait yang menyebabkan kurangnya kepercayaan pengrajin. Namun komitmen dalam proses ditunjukkan oleh semua pihak dengan selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan karena ada satu pemahaman tentang penting melakukan pelestarian tudung manto sebagai warisan budaya. Sehingga hasil sementara dalam kolaborasi ini sudah mencakup empat pilar kebudayaan yaitu perlindungan, pemanfaatan, pengembangan,dan pembinaan
Local Government Governance in Disaster Risk Mitigation in Tanjungpinang City Emha Rifaq Alhaqi; Afrizal Afrizal; Ella Afnira
Anthroposia: Journal of Social and Human Development Vol. 1 No. 3 (2026): : September: Anthroposia: Journal of Social and Human Development
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/8ttx0b37

Abstract

This study aims to analyze local government governance in disaster risk mitigation in Tanjungpinang City based on the principles of Good Governance, namely accountability, transparency, participation, rule of law, responsiveness, effectiveness, and efficiency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants consisted of representatives from the Tanjungpinang City Regional Disaster Management Agency (BPBD), Fire and Rescue Service, Regional House of Representatives (DPRD), and communities living in disaster-prone areas. The findings indicate that local government has implemented Good Governance principles through disaster socialization, community education, early-warning dissemination, interagency coordination, community volunteer development, and personnel preparedness. However, mitigation implementation remains suboptimal due to limited budgets, inadequate facilities and infrastructure, uneven program coverage, insufficient coordination among local government agencies, and the absence of an integrated Drainage Master Plan. These findings indicate that effective disaster governance requires stronger institutional coordination, adequate resource allocation, integrated infrastructure planning, and sustained community participation. Strengthening these dimensions is expected to improve the effectiveness, efficiency, and sustainability of disaster risk mitigation in Tanjungpinang City.  
Implementation of the Fishermen Community Empowerment Program by the Bintan Regency Government in Pengudang Village in 2024 Mega Septi Triani; Afrizal Afrizal; Ardi Putra
Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations Vol. 1 No. 3 (2026): Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Fishermen Community Empowerment Program implemented by the Bintan Regency Government in Pengudang Village in 2024 was designed to strengthen fishermen's capacity, productivity, social protection, and welfare. This study aimed to analyze the implementation of the program and identify supporting and inhibiting factors affecting its effectiveness. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, semi-structured in-depth interviews, and documentation. Nineteen informants were selected purposively, consisting of representatives from the Department of Fisheries, village government, Village Consultative Body, coastal youth community, and fishermen. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, involving data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings were analyzed using George C. Edward III's policy implementation model, covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the program was generally implemented and provided fishing equipment, social protection, fish-processing facilities, and seasonal assistance. However, communication was inconsistent, technical mentoring remained limited, and monitoring and evaluation were insufficient. Positive implementer commitment and inter-institutional coordination supported implementation. Strengthening continuous communication, technical assistance, field facilitation, coordination, and monitoring is therefore necessary to improve program effectiveness and sustainability.  
Co-Authors Adinda Mutiara Asy-Syiffa Aditya Wahyu Saputra Aditya Akhdiva Elvi Istiqoh Anggia Paramitha Anggia Paramitha Ardi Putra Armansyah Armansyah Arum Dwi Anjani Bismar Arianto Chaereyranba Sholeh Dian Prima Safitri Eki Darmawan Ella Afnira Emha Rifaq Alhaqi Herlina Suciati Khairi Rahmi Kustiawan Maureen Azizta Mega Septi Triani Mohammad Gita Indrawan Muhammad Isa Alamsyahbana Muhammad Rafi Akbar Nasuha Nabilla Amalia Nazaki Nazaki Nazaki Nazaki Nugraha Kamarullah Nur Hafifa Nur Izzati Rizky Octa Putri Charin Rofiah Adawiyah Uly Sophia