Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

PENGEMBANGAN KARIER DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT DENPASAR TIMUR Artayasa, I Made; Sulandari, Sri
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.19 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i1.1564

Abstract

Assessment of work performance needs to pay attention to career development and information technology. Career development shows future organizational development in line with capacity development for employees. Therefore, the researcher examines more deeply related to career development and information technology in an effort to improve the work performance of the employees of the East Denpasar District Office by using qualitative descriptive methods. Based on the analysis, it can be explained that (i) Career development acts as a motivation for the employees of the East Denpasar District Office to work maximum and optimally. (ii) Information technology plays a role in facilitating the completion of the work of the employees of the East Denpasar District Office because by utilizing computer technology it is able to facilitate data processing, information presentation and online work completion. (iii) Career development and information technology serve as tools to motivate and assist employees in achieving maximum work performance.Indicators of improving work performance are (i) Quality of work is indicated by the speed with employees provide population services to the community. (iii) The timing (pomptnees) is delayed when the electricity goes out so that the service is done manually which requires a longer service time compared to using online with computer power supported by the internet. (iii) Initiative (initiative) is shown by every employee who works based on their respective duties and responsibilities so that to complete the work they do not depend on their superiors or leaders. (iv) Capability still needs coaching and training for employees to be of higher quality and faster to provide services. (v) Communication (communication) is shown from the cooperation carried out by employees in completing work and always discussing in dealing with problems that arise.Keywords: career development, job performance, dan information technology
ANTARA BUDAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH: UPAYA PENGHAPUSAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA Sulandari, Sri; Rahayu, Luh Riniti; Astawa, Wayan; Wedra Lesmana, Putu Surya
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.12497

Abstract

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Artikel ini menganalisis upaya penghapusan perkawinan anak di Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai komitmen penghapusan perkawinan anak, namun juga mempunyai budaya kuat yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Pertanyaan mendasar dari artikel ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi perkawinan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli , yaitu faktor kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini terjadi karena pergaulan bebas, dan pengaruh informasi melalui internet yang tidak terkontrol. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pertama karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh rendahnya pendidikan khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Juga karena kemajuan teknologi internet dimana semua generasi muda kini memiliki gadget. Faktor kedua adalah tradisi yang berlaku di desa adat di Kabupaten Bangli . Sesuai tradisi, setiap orang atau anak warga desa yang mengalami kehamilan harus segera dikawinkan agar tidak mencemari spiritual desa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghapusan perkawinan anak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu berupa Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kabupaten Bangli dapat dikatakan telah berkomitmen melaksanakan tujuan kelima program SDGs pada tahun 2015 hingga 2022, namun belum berhasil dalam mencegah dan menghapuskan perkawinan anak.
MENGUKUR DAMPAK IMPLEMENASI PERDA BALI NO. 3 TAHUN 2005 TERHADAP KEBERLANJUTAN PENGEMBANGAN AKOMODASI PARIWISATA DI UBUD Sulandari, Sri; Parthami Lestari, Ayu Putu Utari; Adnyana, Yudistira; Astawa, I Wayan
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.15195

Abstract

Pariwisata di Bali, terutama di Ubud, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ini juga membawa potensi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, budaya, dan sosial di daerah tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Perda ini mencakup regulasi terkait dengan pengembangan akomodasi pariwisata, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Ubud dan destinasi pariwisata Bali pada umumnya. Keberlanjutan pengembangan akomodasi pariwisata adalah isu yang sangat relevan mengingat perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat lokal, untuk memperbaiki regulasi dan praktik-praktik yang ada, serta mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena terkait implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 dan dampaknya pada pengembangan akomodasi pariwisata di Ubud. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan langkah-langkah seperti pengolahan data, pembacaan keseluruhan data, pengkodean data, deskripsi tema-tema yang ditemukan, interpretasi data, dan pembuatan laporan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 telah memberikan dampak yang positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Ubud, sambil tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan lokal dalam pengembangan pariwisata.
Incidence of dwarf disease and yield on Inpari 32 over two sequential seasons in Klaten, Central Java Febrianto, Sudi; Sulandari, Sri; Somowiyarjo, Susamto
Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika Vol. 23 No. 1 (2023): MARCH, JURNAL HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN TROPIKA: JOURNAL OF TROPICAL PLANT PE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhptt.12367-76

Abstract

Rice dwarf disease caused by Rice grassy stunt virus (RGSV) and Rice ragged stunt virus (RRSV) is frequently found in Indonesia. This disease is transmitted by brown planthopper/BPH (Nilaparvata lugens Stål). The infected plants become dwarfs and lead to reduced yields. The purpose of this study is to determine the number of BPH populations due to the occurrences of dwarf disease and yield on Inpari 32 rice over two sequential planting seasons in Klaten, Central Java. The observed parameters were dwarf disease symptoms, incidence and intensity of the disease, BPH population and its natural enemy, the vegetative growth, and yields. The analysis used in this study were descriptive analysis and linear regression. The results showed that, plant growth during the dry season was better than the rainy season based on plant height and tiller number. The average population of BPH in the dry season were 0.2–4 individual/hill which is lower than in the rainy season (0.43–4.4 individual/hill). The incidence and intensity of disease in the dry season were lower than rainy season. The higher incidence and intensity of rice dwarf disease in the rainy season caused a decrease in dry harvest yields and milled dry yields were 10.95% and 10.81%, respectively
The characterization, pathotype distribution and genetic diversity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae in rice production centers of the Special Region of Yogyakarta, Indonesia Irpawa, Dea Musytari Intan; Arwiyanto, Triwidodo; Sulandari, Sri
Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika Vol. 24 No. 2 (2024): SEPTEMBER, JURNAL HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN TROPIKA: JOURNAL OF TROPICAL PLAN
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhptt.224262-273

Abstract

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) is a pathogenic bacterium that induces bacterial leaf blight in rice. This disease is challenging to treat due to the presence of multiple pathotypes that can harm the plants. Characterizing and determining the distribution of pathotypes and genetic diversity of Xoo in the Special Region of Yogyakarta is essential for evaluating the appropriate approach to managing rice leaf blight in different districts of Yogyakarta. This study aimed to ascertain the characterization, distribution of pathotypes, and genetic diversity of Xoo in the Special Region of Yogyakarta. This study involved the isolation and characterization of Xoo from various rice production centers in Yogyakarta. The distribution of Xoo pathotypes was determined using five differential varieties (Tetep (4251), PB 5 (4827), Java 14 (11022), Kencana Bali (4477), and Kuntulan (1529)). Pathogenicity testing was conducted on six common varieties used by Yogyakarta farmers (IR64, Ciherang, C4, Mekongga, Menthik Wangi, and Inpari 42). Additionally, molecular characterization of Xoo was performed. The bacterial leaf blight that affects rice plants in the Yogyakarta region, caused by Xoo, is identified by yellow circular colonies. It exhibits a negative Gram staining response, positive catalase activity, negative oxidase activity, and does not hydrolyse starch. The Xoo pathotypes identified in Yogyakarta are IV, VIII, and XI. All six prevalent cultivars utilized by farmers in Yogyakarta are susceptible to Xoo. Out of each pathotype, four isolates were chosen, and they were divided into two distinct groups based on the DNA banding pattern they formed. Among these isolates, three had the lowest base sequence at 200 bp, while one isolate had a different DNA banding pattern with the lowest base sequence between 250–300 bp.
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GIANYAR Badrika, Alit; Sulandari, Sri; Astawa, I Wayan
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v5i2.655

Abstract

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Seperti yang termuat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Salah satu tahapan pemilu tahun 2019 adalah pelaksanaan Kampanye Pemilu dimana Komisi Pemilihan umum telah menerbitkan PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian pelaksanaan kampanye di kabupaten Gianyar sehingga di rumusan masalah yakni 1. Bagaimana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar ? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar ?Tujuan dan manfaat penelitian merujuk dari rumusan masalah. Metode penelitian yang Penulis pergunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Adapun simpulan dalam penelitian ini yakni 1. Implementasi PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya Tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan, Serta Penyelenggara Pemilu dapat dengan baik memfasilitasi Peserta Pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu tahun 2019. 2. Faktor-faktor penghambat Implementasi PKPU Nomor 23 tentang kampanye Pemilu tahun 2019 adalah Faktor  Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu, Faktor Karakteristik Agen Pelaksana, Faktor Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Faktor Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan terakhir adalah Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang ada di Kabupaten Gianyar.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT Alit Badrika, I Nyoman; Sulandari, Sri
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i2.929

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas. Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : Dengan indikator: ketepatan penentuan Waktu,pertimbangan biaya,dalam pengukuran,dalam penentuan pilihan,ketepatan berpikir,ketepatan dalam melakukan perintah,ketepatan dalam menetukan tujuan dan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dari delapan indikator yang dijadikan kajian dalam efektivitas pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten Tabanan sudah berjalan baik dan dapat dikatakan efektif. Dari faktor penghambat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tabanan penulis dapat simpulkan bahwa masih kurangnya Pendidikan politik bagi warga masyarakat, selain itu reses masih dipandang sebagai agenda rutinitas oleh sebagin anggota DPRD Kabupaten Tabanan hingga kurang bisa efektif dalam penyerapan aspirasi warga masyarakat. Hambatan berikut yang dialami anggota DPRD kabupaten Tabanan adalah keterbatasan anggaran
Public administration: effectiveness and inhibiting factors of one day service Astawa, I Wayan; Wirata, Gede; adnyana, Yudistira; Sulandari, Sri; Suargita, I Nyoman
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020242499

Abstract

"One Day Service" service is a one-day service where each applicant provides documents. This service program aims to provide population and civil registration services in villages, cities and provinces. This service aims to provide convenience to the public in the implementation and public administration. The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the "One Day Service" program. The findings of this research report illustrate the effectiveness of population/citizen information services in the program and the obstacles faced by population/citizen information services in the program. This work uses a qualitative descriptive research method. Observations, interviews and documentation are used as data collection techniques. This study shows that the effectiveness of the population registration service in the "One Day Service" program is not yet valid. This is due to the problem of how many have not been answered and processed by the operator due to time constraints and slow network. Sometimes there is a lack of discipline in the assigned tasks and carelessness of the employees managing the service program.
TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA Dewi Mahayogi, Ni Putu Tirta; Rahayu, Luh Riniti; Sulandari, Sri; Putu Surya Wedra Lesmana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.21866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apa saja faktor-faktor penyebab dari perkawinan anak dan tantangan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan fokus pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Menurut data UNICEF 2023, lebih dari 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur, Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia. Perkawinan anak merupakan masalah serius di Indonesia yang melanggar hak-hak dasar anak dan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak, seperti siklus kemiskinan, dampak sosial, dampak kesehatan, dampak psikologis, serta faktor sosial, ekonomi, dan religius. Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti adanya dispensasi Nikah. Terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah, seperti perbedaan budaya, adat istiadat, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum. Banyak anak dan remaja yang tidak mengetahui undang-undang tentang perkawinan, dan peran sekolah dalam sosialisasi tentang undang-undang ini masih lemah.
DIVERSITAS GENETIK DAN HAPLOGROUP KAMBING GEMBRONG BERSTATUS KRITIS DI KABUPATEN KARANGASEM, BALI (Genetic Diversity and Haplogroup of Endangered Gembrong Goat In Karangasem, Bali) Syamsul Arifin Zein, M.; Sulandari, Sri; Jakaria, Jakaria; Made Londra, I; Guntoro, Suprio; Bagus Gaga Partama, Ida
Jurnal Kedokteran Hewan Vol 10, No 2 (2016): September
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21157/j.ked.hewan.v10i2.5134

Abstract

This study was conducted to evaluate the genetic diversity and phylogeny of Gembrong goat. For this purpose, 21 goats from endangered breed in Karangasem Bali were used. Molecular analysis of genetic diversity and phylogeography used hypervariable segment 1 of mitochondrial DNA control region. The result showed that genetic variability of Gembrong goat was homogeneous with only one different sites, namely the substitution pyrimidines of C T (transitional). Phylogeny analysis results showed maternal origin of Gembrong goat is lineage (subhaplogroup) B1 with frequency of 100%. Haplogroup B were known has been domesticated from wild goat in western Asia, then headed to south Asia and infiltrated to southeast Asia, including Gembrong goat in Bali, Indonesia. As a conclusion, genetic diversity of Gembrong goat from remaining population in Karangasem very low and originate from lineages/haplogroup B1 with a frequency of 100%.