Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Bina Mulia Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Belo Paulus Law Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Yustitia Wicarana Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal Hukum dan Pembangunan Media Hukum Indonesia (MHI) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Lex Scientia Law Review Indonesian Law Journal
Lies Sulistiani
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Galuh Justisi

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BERMENTAl RETRADASI DIFABEL JENIS SLOW LEARNER DAN TUNA RUNGU DALAM KEDUDUKANYA SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS PERKOSAAN Irsyad Zamhier Tuahuns; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5415

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban difabel dalam kedudukanya sebagai saksi dalam proses pembuktian hukum kasus perkosaan seringkali menjadi suatu perhatian khusus baik masyarakat dan aparatur penegak hukum. Dalam tahap proses melalui kepolisian ,kejaksaan hingga tahap putusan seringkali menjadi suatu persoalan bahwa anak yang memiliki berkebutuhan khusus dalam proses pembuktian seringkali mengalami hambatan hingga di tahap penyidikan. faktanya dengan dalam beberapa penelitian seringkali ditemukan bahwa faktor sehingga proses pembuktian itu tidak lanjutkan di tahap proses awal yaitu ketidaktersediaanya ahli (penerjemah) ,ketidaksesuaian keterangan yang di sampaikan korban.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dengan mengakaji dan menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan perkara  perlindungan hukum terhadap anak korban bermental retradasi difabel jenis slow learner/tuna rungu dalam kedudukanya sebagai saksi dalam proses pembuktian kasus perkosaan.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1) KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM Putri Ilmia; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.9653

Abstract

Perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa salah satunya tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan para pejabat berwenang dari dimulainya proses peradilan pidana hendaknya menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa sebagai perwujudan perlindungan hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Namun, pada proses di tingkat penyidikan maupun persidangan masih banyak ditemukan tersangka maupun terdakwa yang seharusnya didampingi oleh penasihat hukum namun kenyataannya tidak didampingi oleh penasihat hukum seperti yang terjadi pada perkara-perkara di Pengadilan Negeri Bandung.  Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisa implementasi pemberian hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam penyelesaian perkara pidana beserta menguraikan kendala-kendala atas pemenuhan hak tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini yakni deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini didukung dengan data lapangan seperti wawancara pada instansi terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada praktiknya, penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih banyak disimpangi. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum memandang bahwa negara sebatas berkewajiban menyediakan atau menawarkan jasa penasihat hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa, untuk selebihnya menjadi keputusan dari tersangka/terdakwa itu sendiri dapat menerima atau menolak sepanjang ada pernyataan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari yang bersangkutan. Pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka/terdakwa masih dapat berjalan tanpa hadirnya penasihat hukum apabila terdapat surat pernyataan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari tersangka/terdakwa.
Co-Authors Afifah Salwa, Nabila Agus Takariawan Ajie Ramdan Andriamaharitra, Paul Alberti Angkawidjaja, Elizabeth Vania Annisa Rahmadiana Annisa Rahmadiana Artaji, Artaji Deanova, Luthfie Arya Efa Laela Fakhriah Elis Rusmiati Eprina Mawati Fahrizal S.Siagian Fardiansyah, Ahmad Irzal Fikri Triandhika Fitri Jayanti Eka Putri Hanifah Azizah Hazar Kusmayanti Herdiana, Widia Imamulhadi Irsyad Zamhier Tuahuns Iswara, Rizka Meirani Rubianto Mien Rukmini Mien Rukmini, Mien Nasution, Firman Nella Sumika Putri Putri Ilmia Qurrata A'yun Rahmadiana, Annisa Rajamanicam, Ramalinggam Rosmalinda Rukmini, Mien Rully Herdita Ramadhani Salih Mauludin, Teza Sherly Ayuna Putri Sigid Suseno Siswandi . Somawijaya Somawijaya Syahla Putri Raharyanti Teza Salih Mauludin Wijaya, Emilia Metta Karunia