Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.084

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Jurnal Privat Law Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Pagaruyuang Law Journal KRTHA BHAYANGKARA Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Aktualita : Jurnal Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Journal of Innovation and Sustainable Empowerment JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Sinergi International Journal of Law Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences

Rini Irianti Sundary

Universitas Islam Bandung

Author-ID : 392967

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Penerapan Hak Cuti bagi Pekerja Perempuan Pasca Keguguran berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Hak Atas Kesehatan Annisa Azzahra; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Workers' leave rights are rights for workers/ laborers which can be interpreted as temporary or certain absences which are accompanied by information from workers/ laborers. Leave rights are granted by employers or employers to workers as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The purpose of leave rights granted by employers is to provide opportunities for workers to rest in order to ensure their physical and spiritual health. Workers' health is regulated in Article 23 of Law Number 23 of 1992 concerning Health which emphasizes the importance of occupational health so that every worker can work healthily without endangering himself and the community around him and producing optimal results. The research method used is normative juridical, namely conducting an inventory of positive laws regarding employment. The type of research used is qualitative research, namely data collection with the intention of interpreting the application of post-miscarriage leave rights to female workers in practice. The specification of the research used is descriptive analysis, which focuses on the application of women workers' leave rights which are related to the right to health. The purpose of this study was to determine the application of leave rights for women workers after miscarriage and the enforcement of sanctions for companies that do not provide women workers with leave rights after miscarriages in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower associated with the Right to Health as part of Human Rights. The results showed that the application of post-abortion leave rights as regulated in the applicable laws and company regulations still did not provide post-miscarriage leave rights to their employees. This was done because the company did not want to lose money and was too concerned about investment. So that the rights of women workers are ignored. Abstrak. Hak cuti pekerja adalah hak bagi pekerja/buruh yang dapat diartikan sebagai ketidakhadiran sementara atau tertentu yang disertakan dengan keterangan dari pekerja/buruh. Hak cuti diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan hak cuti yang diberikan oleh pengusaha adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja untuk beristirahat dalam rangka menjamin Kesehatan jasmani dan rohaninya. Kesehatan pekerja diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya Kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya dan masyarakat disekelilingnya dan menghasilkan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan penerapan hak cuti pasca keguguran terhadap pekerja perempuan dalam praktik. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memusatkan perhatian kepada penerapan hak cuti pekerja perempuan yang dihubungkan dengan hak atas Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak cuti pekerja perempuan pasca keguguran dan penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak cuti pekerja perempuan pasca keguguran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Hak Atas Kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hak cuti pasca keguguran sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku maupun Peraturan Perusahaan masih ada yang belum memberikan hak cuti pasca keguguran kepada pekerjanya. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak mau merugi dan terlalu mementingkan soal investasi. Sehingga hak pekerja perempuan diabaikan begitu saja.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Outsourcing yang Bekerja berdasarkan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Suci Setiawati; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Legal protection for workers is very important in ensuring the welfare of workers, especially legal protection for outsourcing workers. This is because the outsourcing practice that has taken place has not guaranteed legal protection for outsourcing workers, especially in the implementation of work agreements. Employment agreements for outsourcing workers are stated in the form of PKWT and PKWTT. Companies often misinterpret that making work agreements for outsourcing workers always uses the form of PKWT. Then, in making a work agreement, the company providing labor has not yet implemented it based on Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. It can be seen that legal protection for outsourcing workers is still not guaranteed all their rights. The purpose of this research is to find out the legal protection for the outsourcing workers who work based on PKWT and to find out the government's guarantee for outsourcing workers who work under PKWT when the working period ends.This research was conducted with a normative juridical legal research method using descriptive analysis research specifications. Data sources and data collection techniques used were library research with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials; namely in the form of field research, legislation, textbooks, articles, and the internet.Based on the study results, legal protection for outsourcing workers who work based on PKWT is not in accordance with the applicable rules, namely regarding the implementation of work agreements according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Abstrak. Perlindungan Hukum bagi para pekerja merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menjamin kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing. Dikarenakan dalam praktik outsourcing yang telah berlangsung masih belum menjamin perlindungan hukum para pekerja outsourcing, terutama dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi para pekerja outsourcing dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) perusahaan seringkali salah mengartikan bahwa pembuatan perjanjian kerja bagi pekerja outsourcing selalu menggunakan PKWT. Kemudian, dalam pembuatan perjanjian kerja, perusahaan penyedia tenaga kerja masih belum melaksanakannya berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dapat terlihat bahwa, perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing masih belum terjamin segala hak-hak nya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT dan untuk mengetahui jaminan dari pemerintah bagi pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT Ketika masa kerja berakhir. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yaitu berupa penelitian di lapangan, Peraturan Perundang-Undangan, buku teks, artikel dan internet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Prosedur Penegakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Juncto Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dewi Afrasa Fiah; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4854

Abstract. Protection and improvement of public welfare in the employment sector, one of which is law enforcement against foreign workers because the presence of foreigners in Indonesia, on the other hand, has had a positive influence, and has also had a negative influence in the form of threats to development itself. It is not uncommon for companies to use illegal foreign workers. Nowadays, foreign workers are a necessity for companies. Where the company considers that foreign workers have skills and abilities that are not possessed by Indonesian workers. Therefore, it is increasingly difficult for TKI to find work. Even though there are regulations that clearly regulate foreign workers, in reality there are still many who violate these rules, many cases occur in Indonesia, one of which is PT X Banten found 26 illegal workers who do not have work visas in Indonesia. The research objectives that emerged were (1) to find out the use of Foreign Workers who were not in accordance with the procedures based on Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning Foreign Workers, (2) to find out the legal steps for employers who employ Illegal Foreign Workers in Indonesia associated with Government Regulation Number 34 of 2021 in conjunction with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This study uses a research method using a normative juridical approach, a research approach that emphasizes legal science, research specifications that are descriptive analytical. Data collection techniques through library studies, field studies, and data analysis. The results of this study indicate that 1.) The procedure for using Foreign Workers at PT X Banten is not in accordance with Government Regulation Number 34 of 2021 because it employs Foreign Workers who do not have a visa with the intention of working in Indonesian territory and have violated Article 4 which regulates foreign workers only. can be employed by the employer and the employment relationship for a certain position and a certain time, and has competence in accordance with the position to be occupied, and PT X Banten does not have an RPTKA to employ foreign workers from China as referred to in Article 6 which states every employer of foreign workers who employs foreign workers must have an RPTKA which is ratified by the Minister or an appointed official. 2.) Law enforcement on employers in the case of PT X Banten which has been proven to provide employment to Foreign Workers who do not have a visa for the purpose of working in Indonesia and without the ratification of the RPTKA, they are sentenced to an administrative penalty by the court in the form of a fine of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah). This punishment is in accordance with Article 185 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Abstrak. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada sektor ketenagakerjaan salah satunya adalah dilakukannya penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing sebab kehadiran orang asing di Indonesia, disisi lain telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Tidak jarang perusahan sering kali menggunakan TKA yang ilegal. Dalam masa kini TKA menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Dimana perusahaan menganggap TKA memiliki skill dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh TKI. Maka sebab itu TKI semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Walaupun adanya peraturan yang mengatur secara jelas tentang tenaga kerja asing namun kenyataannya masih banyak yang menyalahi aturan tersebut kasusnya sangat banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu di PT X Banten ditemukan 26 pekerja ilegal yang tidak memiliki visa bekerja di Indonesia. Tujuan penelitian yang muncul adalah (1) untuk mengetahui penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, (2) untuk mengetahui Langkah hukum kepada pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 juncto Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan penelitian yang menekankan kepada ilmu hukum, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, studi lapangan, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1.)Prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT X Banten belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 karena mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia dan telah melanggar pasal 4 yang mengatur TKA hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja dan hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dan PT X Banten tidak memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA asal tiongkok tersebut sebagaimana pasal 6 yang menyebutkan setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2.) Penegakan hukum pada pengusaha dalam kasus PT X Banten yang telah terbukti memberi kerja pada Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki visa tujuan untuk bekerja di Indonesia dan tanpa pengesahan RPTKA dijatuhi hukuman administratif oleh pengadilan berupa sanksi denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Hukuman ini Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Berakhir Terhadap Pekerja Kontrak Perusahaan X Di Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lutvie Derialdi; Dr. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4983

ABSTRACT - Termination of employment is indeed used as a tool to cut the operational costs of a company and also has a positive impact on companies, but not for workers where they lose their jobs which they use as a source of income for everyday life. Basically, the working relationship between contract workers and companies based on PKWT ends in accordance with the agreed contract period. However, it is not uncommon to terminate employment before the contract period ends, as happened to Company X contract workers in Bandung who were employed on a 1-year contract, but while the contract was still in progress, termination of employment occurred. The purpose of this study is to determine the termination of employment before the contract period ends for contract workers and the legal protection of the rights of contract workers who are affected by termination of employment before the contract period ends. The research method used is normative juridical. The research specification used is descriptive analysis. The data collection method used was a literature study and to fulfill the required data, an interview session was conducted with related parties and an analysis was carried out using a qualitative juridical analysis method. Based on the research results, it can be seen that the termination of employment before the contract period ends for Company X contract workers in Bandung. occurred not in accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower because its implementation is unclear which has implications for the unclear normative rights of contract workers who are affected by termination of employment before the contract period ends which is regulated in the provisions of Article 62 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. ABSTRAK- Pemutusan hubungan kerja memang dijadikan alat untuk memotong biaya operasional suatu perusahaan dan juga berdampak positif bagi para perusahaan, tetapi tidak untuk pekerja yang dimana mereka kehilangan pekerjaan yang dijadikannya sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya hubungan kerja antara pekerja kontrak dengan perusahaan yang dilandasi dengan PKWT berakhir sesuai dengan jangka waktu kontrak yang telah disepakati. Namun, tidak jarang terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir sebagaimana yang terjadi pada pekerja kontrak Perusahaan X di Bandung yang diperkerjakan dengan masa kontrak dengan jangka waktu 1 tahun, tetapi pada saat kontrak masih berlangsung terjadi pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir terhadap pekerja kontrak dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja kontrak yang terkena pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan serta untuk memenuhi data yang diperlukan maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait dan dilakukan analisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir terhadap pekerja kontrak Perusahaan X di Bandung. terjadi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pelaksanaannya terjadi tanpa kejelasan yang berimplikasi pada tidak jelasnya hak-hak normatif pekerja kontrak yang terkena pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penegakan Hukum Terhadap Intimidasi oleh Oknum Penegak Hukum Terhadap Pekerja Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Mohammad Rafli Kusumah; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4995

Abstract. Many acts of intimidation against press workers have been carried out, one of which is by unscrupulous law enforcement officers and received law enforcement against these actions in court. This law enforcement is expected to be able to be an antidote to the many acts of intimidation against press workers by law enforcers. There are many laws regarding the rights and obligations of press workers to provide legal protection and law enforcement against violations, but in practice law enforcement regarding intimidation of press workers by law enforcement is considered ineffective because the implementation of these laws is not fully implemented. This research has two formulations of the problem, namely how is law enforcement against law enforcement officers who intimidate press workers in terms of Law Number 40 of 1999 concerning the Press and what is the legal protection for press workers related to intimidation by law enforcers in carrying out the press profession. This study uses a normative juridical approach method, descriptive analysis research specifications, data collection techniques consisting of literature studies, and qualitative juridical data analysis methods. provisions for only using administrative sanctions in the Professional Code of Ethics and not recognizing general criminal sanctions as stated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. Abstrak. Tindak intimiasi terhadap pekerja pers telah banyak dilakukan salah satunya oleh oknum aparat penegak hukum dan mendapat penegakan hukum terhadap tindakan tersebut di dalam sidang. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi penangkal terhadap banyaknya tindakan intimidasi terhadap pekerja pers oleh penegak hukum. Banyak Undang-undang mengenai hak dan kewajiban pekerja pers untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tetapi dalam praktiknya penegakan hukum terkait intimidasi pekerja pers oleh penegakan hukum dinilai tidak efektif karena terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut tidak diterapkan sepenuhnya. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terdahap oknum penegak hukum yang melakukan intimidasi terhadap pekerja pers ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan seperti apa perlindungan hukum terhadap pekerja pers terkait intimidasi oleh oknum penegak hukum dalam menjalankan profesi pers. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan, dan metode analisis data yuridis kualitatif.Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan kesimpulan bahwa dalam memberikan sanksi kepada penegak hukum terkait intimidasi pekerja pers belum sesuai dengan ketentuan karena hanya menggunakan sanksi administrative dalam Kode Etik Profesi dan tidak dikenalan sanksi pidana umum seperti yang dicantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak Eva Noviana; Toto Tohir Suriaatmadja; Rini Irianti Sundary
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tujuan dari asas keseimbangan pada perjanjian kerja adalah tercapainya bargaining position yang seimbang antara pengusaha dan pekerja. Selama ini, perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dalam bentuk kontrak baku yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menegosiasikan bentuk dan isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, serta konsep asas keseimbangan dalam perjanjian kerja dihubungkan dengan asas keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, didukung dengan data primer dari hasil wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa eksistensi asas kesimbangan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja sering diabaikan oleh para pihak, mengingat adanya ketidakseimbangan posisi (bargaining position) antara pekerja dan pengusaha. Kurangnya penegakan hukum ketenagakerjaan, ketidakpastian hukum, dan kurang jelasnya aturan perundang-undangan menjadi tantangan tersendiri bagi para pihak terkait dalam mewujudkan perjanjian yang ideal.

Construction Of Musyârakah Muntahiyyah Bi Al-Tamlȋk Contract In Sharia Principles-Based DSN-MUI Fatwa Agus Putra, Panji Adam; Imaniyati, Neni Sri; Nurhasanah, Neneng; Sundari, Rini Irianti
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

The legitimacy and pros and cons of multi-contract and wa’ad mulzim-based fatwa products receive serious attention from contemporary fiqh scholars. One of the multi-contract and wa’ad mulzim-based fatwas issued by National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is fatwa Number 133 Year 2019 concerning Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk. This consists of a series of several contracts and contains the provisions of wa’ad mulzim. The purpose of the study was to examine the construction of Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract and explore sharia principles-based Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract. The method of this study was qualitative research using a normative juridical approach, and its data collection technique was library research. The result revealed that the construction of Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk contract in the fatwa is the allowed multi-contract, considering that the prohibition of multi-contract has legal reasons or legislature ratio. The wa’ad mulzim in the fatwa is a form of implementing the principle of benefit and providing the value of legal certainty in conducting a transaction. Thus, the fatwa of DSN-MUI regarding Musyârakah Muntahiyyah bi al-Tamlȋk is not out of sharia principles. The Implication of This Research That Ijtihad Products in the Field of Sharia Economic Law in the Form of Fatwas Can Be Used as Guidelines in Encouraging Product Innovation of Islamic Financial Institutions.

The Urgency of Applying the Principles of Simple, Fast and Low Cost Justice in the Execution of Industrial Relations Court Decisions in Indonesia Farida, Ema; Suriaatmadja, Toto Tohir; Sundary, Rini Irianti
Sinergi International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v2i2.141

This Research Aims To Analyze The Urgency Of Applying The Principles Of Simple, Fast And Low Cost Trials In The Execution Of Industrial Relations Court Decisions In Indonesia. The Research Specification Used By The Author In This Research Is Descriptive Analytical Research, Namely a Research Method That Aims To Get An Overview Of The Symptoms Being Studied At The Present Time And Then Relate Them To Legal Norms Or Statutory Regulations The data analysis used in this research is Qualitative Data Analysis. Analyzing the content of legal documents, court decisions, and related literature to identify themes, patterns, and trends relevant to the research questions. Research results prove that The application of the principles of simple, fast and low-cost justice in the execution of Industrial Relations Court (PHI) decisions in Indonesia has a very important urgency. Here are some reasons why this is so necessary: Protection of Labor Rights: Most of the cases submitted to PHI involve labor rights and worker welfare. Delays in executing decisions may result in workers not being able to immediately obtain their rights, such as delayed wages, leave rights, or other rights.

Penegakan Hukum terhadap Bangunan di Wilayah Pesisir Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Kearifan Lokal Fauzan Zaman Ismail; Rini Irianti Sundary; Fabian Fadhly Jambak
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9953

Abstrak- Wilayah pesisir pantai merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan, baik perubahan tersebut yang disebabkan oleh alam itu sendiri maupun oleh perbuatan manusia, oleh sebab itu wilayah pesisir perlu dilindungi agar tidak dicemari oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Pangadaran merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki banyak kawasan pantai karena Kabupaten Pangandaran terletak di wilayah pesisir pantai selatan Jawa Barat, salah satu pantai di Kabupaten Pangandaran adalah Pantai Batukaras dan pada kenyataanya terdapat beberapa bangunan yang berdiri di wilayah pesisir pantai dan dalam skripsi ini mencoba melihat fenomena tersebut menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dihubungkan dengan Kearifan Lokal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tetap mengakui dan menghormati masyakat hukum adat yang bermukim di wilayah pesisir pantai dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada masyarakat adat di Desa Batukaras dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari sisi Pemerintah Kabupaten Pangandaran kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang membangun di wilaya pesisir pantai. Dan di sisi masyarakat harus sadar bahwa mendirikan bangunan di wilayah pesisir pantai sangat berbahaya bagi keselematan dan dapat merusak lingkungan di wilayah pesisir pantai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan beberapa orang yang dianggap relevan dalam penelitian ini, dokumentasi, dan observasi langsung. Metode analisis data yang digunakan pada penelitianini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Abstract- Coastal areas are areas that are vulnerable to change, both those changes caused by nature itself and by human actions, therefore coastal areas need to be protected so as not to be polluted by irresponsible people. Pangadaran Regency is one of the regencies in Indonesia that has many coastal areas because Pangandaran Regency is located in the southern coastal area of West Java, one of the beaches in Pangandaran Regency is Batukaras Beach and in fact there are several buildings that stand in the coastal area and in this thesis try to see the phenomenon using Law No. 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands associated with Local Wisdom. The results of this study show that Law No. 1 of 2014 still recognizes and respects customary law communities living in coastal areas and gives full authority to indigenous peoples in Batukaras Village in the use of coastal areas and small islands. From the side of the Pangandaran Regency Government, it does not provide socialization to people who build in coastal areas. And on the community side, they must be aware that erecting buildings in coastal areas is very dangerous for safety and can damage the environment in coastal areas. This research uses empirical legal research methods using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary and secondary sources. Data collection methods with interview techniques with several people considered relevant in this study, documentation, and direct observation. The data analysis method used in this study uses qualitative descriptive analysis.

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak di PT X di Hubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Gia Yulio Subianto; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.11671

ABSTRAK- PHK merupakan suatu hal yang sangat menakutkan teruntuk pekerja/buruh itu sendiri karena dapat hilangnya suatu mata pencahariannya sehingga akan menimbulkan kehilangan penghasilan untuk kehidupan sehari-harinya. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang ingin penulis kaji dalam skripsi adalah PHK karena pelanggaran berat. Terkait pelanggaran berat sendiri itu sudah diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun sudah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui surat Putusan Nomor 012/PUU-I/2023 sehingga pada Pasal 158 sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis penilitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini, Pekerja yang berinisial IG sebagai pekerja telah melakukan pelanggaran berat dengan memalsukan surat/dokumen palsu sehingga pengusaha memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja. Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat telah tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam pemenuhan hak yang wajib dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja yang mengalami PHK, pekerja tetap harus mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait Hak pekerja yang telah mengalami PHK oleh pengusaha maka pengusaha tersebut tetap harus memberikan hak-haknya terhadap pekerja, karena pengaturan pemutusan hubungan kerja dan pemberian hak pesangon telah diatur dengan jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun masih banyak perusahaan yang belum memenuhi hak-hak pekerja yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan perjanjian kerja tersebut, khususnya dalam hal pemutusan hubungan kerja. Abstract. In the scope of Manpower, there are often Termination of Employment (PHK). Basically, layoffs are a very scary thing for workers / workers themselves because it can lose a livelihood so that it will cause loss of income for their daily lives. The provision for termination of employment of workers / workers who want to be reviewed in the thesis is layoff due to serious violations. Regarding serious violations themselves, it has been regulated in Article 158 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, but a material test has been carried out by the Constitutional Court (MK) through Decision Number 012 / PUU-I / 2023 so that Article 158 has no permanent legal force (inkracht). In fulfilling the rights that must be carried out by employers to workers who experience layoffs, workers must still get their rights that have been regulated in the Manpower Law. Regarding the rights of workers who have experienced layoffs by employers, these employers still have to give their rights to workers, because the arrangements for termination of employment and the granting of severance rights have been clearly regulated in the Manpower Law.In this study researchers use qualitative methods and the data used are secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials, Tertiary legal materials collected through literature study. This research analysis was carried out qualitatively.

Co-Authors Adhistianto, Mohamad Fandrian Alifvio Bramandika Karindra Alwi Hilmani Amin Annisa Azzahra Arinto Nurcahyono Bilal Firdaus Dewi Afrasa Fiah Dewi Kartikasari Dey Ravena Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Eva Noviana Eyu Elya Fabian Fadhly Jambak Farida, Ema Faridha Zahra Fauzan Zaman Ismail Fitri Wahyuni Gia Yulio Subianto Hanifah Purnamasari Hasyim Adnan Hery Widijanto Indah Sari, Yuliana Jayawarsa, A.A. Ketut Jilly Febrian Muhadi Lutvie Derialdi Malsal Jajuli Haerudin Hermawan Mohamad Fandrian Adhistianto Mohammad Rafli Kusumah Muhammad Rasyiq Fadlan Muhammad Rifqi Hakim Mustofa Abdul BASIR Nandang Sambas Naufal Hanifa Neni Sri Imaniyati Nida Muron Heriandini Nunik Nur Aulia Maharani Nurcahyani, Sri Panji Adam Agus Putra Permana, Afrizal Hadi Permana, Salma Farha Nabila Putraga, Mulyadi Abdulkam R. Nayra Nada Maulidna Raden Emilda Ratu Paramitha Rantika Nanda Devi Ratna Januarita Rifqi Yuwana Rina Rahmawati Sa’adah Saputra, Riki Ade Suci Setiawati Tikko Reza Pahelvi Toto Tohir Suriaatmadja Triana, Ayu Umi Muslikhah, Umi Wulan Damayanti Zahra, Faridha

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search