Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Jurnal Privat Law Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Pagaruyuang Law Journal KRTHA BHAYANGKARA Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Aktualita : Jurnal Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Journal of Innovation and Sustainable Empowerment JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Sinergi International Journal of Law Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences
Rini Irianti Sundary
Universitas Islam Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kepastian Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) yang dibuat oleh Notaris Melalui Mekanisme Konfrensi Secara Online Rina Rahmawati Sa’adah; Faridha Zahra; Wulan Damayanti; Rini Irianti Sundary
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4177

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang luar biasa. Kemudahan ini juga dirasakan oleh pelaku usaha dalam lingkungan perseroan terbatas. Kegiatan RUPS yang dilakukan tidak jarang memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga RUPS yang dilakukan tidak jarang berbasis video conference atau online. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat Akta Berita Acara RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan dalam penlitian ini adalah PT. Y yang berkedudukan di Kabupaten Bandung melakukan RUPS secara online dari Kota Medan, dengan melibatkan notaris yang berkedudukan di Kota Bandung. Dalam hal ini, terdapat ketidak pastian hukum yaitu jika RUPS dilakukan secara online di Kota Medan, maka RUPS tersebut dilaksanakan diluar wilayah kerja notaris yang diikut sertakan dalam RUPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris melalui mekanisme konfrensi secara online.
Sistem Self Assessment dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Saputra, Riki Ade; Zahra, Faridha; Sundary, Rini Irianti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Self Assessment dalam pembayaran pajak penghasilan merupakan suatu cara dimana wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji efektivitas dan tantangan penerapan sistem self-assessment di Indonesia serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber termasuk laporan pemerintah, literatur akademis, dan studi kasus internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran mandiri pajak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak dan mempercepat proses pelaporan pajak. Namun, tantangan signifikan juga teridentifikasi, termasuk kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, risiko ketidakpatuhan yang disengaja atau tidak disengaja, dan kebutuhan infrastruktur teknologi lengkap untuk mendukung proses self-assessment. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya menggabungkan pendidikan, teknologi, dan pelatihan untuk mendukung penerapan sistem penilaian diri yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan pendapatan pemerintah, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Implementasi Pajak Penghasilan terhadap Kegiatan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Permana, Afrizal Hadi; Permana, Salma Farha Nabila; Putraga, Mulyadi Abdulkam; Sundary, Rini Irianti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan pembangunan di Indonesia memerlukan dana yang signifikan, salah satunya melalui pendapatan pajak, termasuk dari sektor e-commerce. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah telah mengatur perpajakan melalui UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. E-commerce, yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia terutama pasca krisis 1998, kini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Terdapat dua masalah bagaimana PPh dikenakan pada transaksi e-commerce dan implementasi PP No. 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan dikenakan pada penghasilan yang diterima pelaku e-commerce, termasuk keuntungan penjualan, fee jasa, dan komisi. PP No. 23 Tahun 2018 menggantikan PP No. 46 Tahun 2013, mengurangi tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% untuk usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, serta memberikan jangka waktu grace period tertentu untuk badan usaha. Implementasi ini bertujuan untuk mendorong pembukuan yang baik dan memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha e-commerce. Penurunan tarif ini diharapkan mendorong pertumbuhan sektor e-commerce serta meningkatkan kepatuhan pajak.
The Establishment of Tax on Land and Building Rights (BPHTB) Payment Arrangement in Notarial Sale and Purchase Agreement Deed Wahyuni, Fitri; Yusdiansyah, Efik; Sundary, Rini Irianti
JOM Vol 5 No 2 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, June, 2024
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i2.5543

Abstract

The transfer of land rights in Indonesia is governed by various positive laws currently in force, including Government Regulation Number 35 of 2023 (PP 35/2023) concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Levies. PP 35/2023 regulates the establishment of the Tax on Land and Building Rights (BPHTB), which is also imposed on the Sale and Purchase Agreement (PPJB) made by a notary. Specifically, the regulation addresses PPJBs that have been fully paid. However, this provision is not entirely consistent with the existing regulation requiring the payment of BPHTB for the Sale and Purchase Deed (AJB) executed by the Land Deed Making Officer (PPAT). This payment is a fundamental requirement for changing the name on the land and building title certificate, as stipulated by the National Land Agency. This study employs a normative legal research method, focusing on library materials or secondary data. Utilizing a qualitative approach, the research analyzes legal norms in statutory regulations. The findings indicate that PP 35/2023 still lacks a clear legal basis for recognizing a notary's PPJB as a condition for changing the name on the land certificate by the buyer.
Edukasi Pencegahan Stunting sebagai Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan UUD 1945 di Desa Peuteuycondong Rini Irianti Sundary; Efik Yusdiansyah; Hasyim Adnan; Dewi Kartikasari; Eyu Elya
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v4i3.140

Abstract

Stunting dan gizi buruk masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak, tetapi juga secara fundamental melanggar hak-hak dasar anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Peuteuycondong mengenai pencegahan stunting dan gizi buruk melalui edukasi komprehensif. Jenis m etode yang digunakan adalah metode Community Participatory Research (CBPR)  yaitu pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara tim pengabdi dan peneliti  dengan  masyarakat dalam seluruh proses pengabdian, meliputi sosialisasi interaktif, penyuluhan gizi seimbang, demonstrasi pengolahan makanan bergizi lokal, serta pendampingan langsung kepada keluarga berisiko. Partisipasi aktif masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua, menjadi kunci keberhasilan program ini.  Diharapkan, dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku positif, angka stunting dan gizi buruk di Desa Peuteuycondong dapat menurun secara signifikan, sehingga hak anak untuk tumbuh kembang optimal dan sehat dapat terpenuhi, sejalan dengan amanat konstitusi.
PENERAPAN HUKUM KEBIASAAN SEBAGAI DASAR HUKUM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Putusan: Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg) Mohamad Fandrian Adhistianto; Neni Sri Imaniyati; Rini Irianti Sundary
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.85314

Abstract

The case that the author will discuss in this article is the decision of the Industrial Relations Court at the Bandung District Court which is registered with case number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. regarding a dispute of interest regarding the 2017 Basic Salary Increase. The interesting thing in this decision is that the Panel of Judges decided by considering customary law as the legal basis in determining the components and amount of the 2017 Basic Salary Increase. This article is important because it discusses legal issues, namely the regulation customary law in resolving industrial relations disputes and the application of Customary Law in the Industrial Relations Court Decision Number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. The research method used is normative juridical legal research using a statutory approach, and a case approach. Customary law is known in the process of resolving industrial relations disputes with further regulations regarding customs having to refer to the provisions of Article 1339 and Article 1347 of the Civil Code. The Panel of Judges at the Industrial Relations Court at the Bandung District Court has decided the case registered under number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. based on customs as stipulated in Article 1347 of the Civil Code.
Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Rantika Nanda Devi; Nunik; Rifqi Yuwana; Rini Irianti Sundary
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1456

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah, statistik resmi, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, regresi, dan komparasi antardaerah, serta diperkuat wawancara dengan pemangku kepentingan untuk memahami kendala pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 berhubungan positif dengan PAD dan mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun, kontribusinya bervariasi antarwilayah, karena daerah perkotaan memiliki nilai properti, basis pajak, infrastruktur, dan kesadaran wajib pajak yang lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Kendala utama pemungutan meliputi rendahnya kepatuhan masyarakat, ketidakakuratan data objek pajak, administrasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Optimalisasi PBB-P2 perlu dilakukan melalui edukasi pajak, pemutakhiran data, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan evaluasi kebijakan secara berkala agar kontribusinya terhadap PAD semakin merata dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola pajak daerah yang terintegrasi dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara lebih efektif dalam jangka panjang secara adil.
Co-Authors Adhistianto, Mohamad Fandrian Alifvio Bramandika Karindra Alwi Hilmani Amin Annisa Azzahra Arinto Nurcahyono Bilal Firdaus Dewi Afrasa Fiah Dewi Kartikasari Dey Ravena Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Eva Noviana Eyu Elya Fabian Fadhly Jambak Farida, Ema Faridha Zahra Fauzan Zaman Ismail Fitri Wahyuni Gia Yulio Subianto Hanifah Purnamasari Hasyim Adnan Hery Widijanto Indah Sari, Yuliana Jayawarsa, A.A. Ketut Jilly Febrian Muhadi Lutvie Derialdi Malsal Jajuli Haerudin Hermawan Mohamad Fandrian Adhistianto Mohammad Rafli Kusumah Muhammad Rasyiq Fadlan Muhammad Rifqi Hakim Mustofa Abdul BASIR Nandang Sambas Naufal Hanifa Neni Sri Imaniyati Nida Muron Heriandini Nunik Nur Aulia Maharani Nurcahyani, Sri Panji Adam Agus Putra Permana, Afrizal Hadi Permana, Salma Farha Nabila Putraga, Mulyadi Abdulkam R. Nayra Nada Maulidna Raden Emilda Ratu Paramitha Rantika Nanda Devi Ratna Januarita Rifqi Yuwana Rina Rahmawati Sa’adah Saputra, Riki Ade Suci Setiawati Tikko Reza Pahelvi Toto Tohir Suriaatmadja Triana, Ayu Umi Muslikhah, Umi Wulan Damayanti Zahra, Faridha