Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.407

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Sosiohumaniora Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum PALAR (Pakuan Law review) ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum

Renny Supriyatni Bachro

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Author-ID : 394124

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERJANJIAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH YANG BERKEADILAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN BANK SYARIAH Renny Supriyatni Bachro
Sosiohumaniora Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010
Publisher : Universitas Padjadjaran

Perwujudan dual banking system di Indonesia, telah dipelopori dengan berdirinya sebuah Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Fenomena rendahnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan permasalahan menarik dan penting yang perlu dibahas dan diteliti, diantaranya penerapan sistem bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan Syariah yang tidak menggunakan mekanisme pembagian untung dan rugi (profit and loss sharing) terhadap pengembangan bank syariah; akibat hukum kebijakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terhadap pengembangan Bank Syariah; dan konsep pembiayaan syariah yang dapat memberi rasa keadilan bagi bank dan nasabah dalam pengembangan sistem perbankan Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif. Dalam arti meneliti, dan mengkaji bahan pustaka (obyek) tersebut melalui sumber hukumnya yang menyangkut perundang-undangan mengenai sistem Bagi Hasil. Untuk mempertajam analisis maka diperlukan studi perbandingan hukum (comparative study). Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, pertama, akad/perjanjian bagi hasil dengan mekanisme bagi pendapatan (revenue sharing mechanism) memiliki tingkat ketidakpastian/risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad/perjanjian dengan mekanisme bagi untung dan rugi (profit and loss sharing), dan pemilik dana hanya mengalami kerugian sampai sebatas modalnya. Kedua, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak cukup untuk mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia. Ketiga, konsep bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan syariah yang menggunakan mekanisme bagi untung dan bagi rugi (profit and Loss sharing mechanism) karena mengandung dimensi keadilan distributif dan hubungan kemitraan usaha yang bersifat kesetaraan. Saran yang dapat dikemukakan, rendahnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil seyogyanya dilihat secara proporsional oleh semua stakeholders, termasuk regulator dalam mengeluarkan kebijakan, dengan memperhatikan semua aspek yang terkait. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani/Islami dapat dilakukan secara berjenjang, dan berkesinambungan secara berkala untuk jangka pendek dan jangka panjang.

PRODUCT LIABILITY SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PERLINDUNGAN TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN Renny Supriyatni Bachro
Sosiohumaniora Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i1.5277

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini, khususnya di negaranegara maju adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah perlindungan terhadap rendahnya kualitas barang dan atau jasa dengan adanya cacat pada barang dan atau jasa yang dipasarkan, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen dan menimbulkan tanggung jawab kepada pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha kepada konsumen atas produknya sebagai salah satu alternatif perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam penelitian ini ditempuh metode deskriptif analisis untuk kemudian dianalisa melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa product liability dapat menjadi salah satu alternatif perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dari beberapa pilihan lain seperti contractual liability, professional liability dan criminal liability. Kata kunci : Product liability, konsumen, perlindungan konsumen

Human Trafficking In Accordance with Prosperity and National Economic Development Renny Supriyatni Bachro; Mien Rukmini
Jurnal Cita Hukum Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v6i1.8265

Abstract:Nowadays, Human trafficking has spread their wings and becomes a crime, the trafficker works with a good organization and works between country to country, it becomes a threat for society, nation and country itself. To prevent this issue, we need to collaborate with another institutions. Law enforcer, government, Social services and also Non-Governmental Organization need to collaborate to resolve this issue for Indonesia and for International society. Government has a responsibility and also active in various development condition such as prosperity development, economic development because it is the main responsibility for country to protect the law of the country including Human rights. This main responsibility cannot be reduced by political reasons, economic and also cultural reasons. This research aims an overview of the solutions regarding the form of the prevention and the protection of the law against human trafficking and also to find a concrete measure in the form of regulations to covers the victims of the human trafficking for a prosperity and economic development. However, based on the empirical data, there are many problems and obstacles in the implementation of the provision of legal protections in the term of restitution and rehabilitation. The suggestion is, to prevent and to protect human trafficking victims, we need to make sure the local regulations in each province is suitable with the act of PTPPO and also, we need to strengthen the coordination. Moreover, to strengthen the prosperity of the human trafficking victims and to immune the economic development in society, we need to make sure the coordination between the central government and the local government in each province is strong in the term of budgeting. The utilizations of the APBN is to covers about prosperity and local economic development in the village who have the most potential to be a human trafficking victim.Keyword: Human Trafficking, Protections of the victims, prevention, Welfare and economics.Abstrak: Saat ini, perdagangan manusia telah melebarkan sayap dan menjadi kejahatan. Pelaku bekerja dengan organisasi yang baik dan memiliki jaringan antar negara. Ia menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri. Untuk mencegah masalah ini, perlu dilakukan kolaborasi dengan institusi lain. Penegak hukum, pemerintah, layanan sosial dan juga LSM (organisasi non-pemerintah) perlu berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini bagi Indonesia dan masyarakat internasional. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab dan juga aktif dalam berbagai kondisi pembangunan seperti pembangunan kemakmuran, pembangunan ekonomi karena merupakan tanggung jawab utama bagi negara untuk melindungi hukum negara termasuk hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang solusi mengenai bentuk pencegahan dan perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia dan juga untuk menemukan langkah-langkah konkret dalam bentuk peraturan yang mencakup korban perdagangan manusia untuk kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Namun, berdasarkan data empiris, ada banyak masalah dan hambatan dalam pelaksanaan ketentuan perlindungan hukum dalam istilah restitusi dan rehabilitasi. Karenanya untuk mencegah dan melindungi korban perdagangan manusia, perlu dipastikan bahwa peraturan lokal di setiap provinsi sesuai dengan tindakan PTPPO dan juga perlu memperkuat koordinasi. Selain itu, untuk memperkuat kemakmuran korban perdagangan manusia dan untuk melindungi perkembangan ekonomi masyarakat, perlu juga dipastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di setiap provinsi khususnya dalam hal penganggaran. APBN pun juga harus mencakup kemakmuran dan pembangunan ekonomi lokal di desa, karena desa paling berpotensi menjadi korban perdagangan manusia.Kata Kunci: Human Trafficking, Perlindungan Korban, Kesejahteraan dan EkonomiDOI: 10.15408/jch.v6i1.8265

The Urgency of Handling Non-Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Economics Renny Supriyatni; Nurjamil Nurjamil
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In Indonesia, non-performing financing in Islamic banking has a significant impact on banking system, soundness level of bank, and national economy. Proper handling can minimize the risks so that Islamic banking can continue to develop. This study elaborated the urgency of handling problematic financing in Islamic banks in the development of the Indonesian Islamic economy. This study is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. The data was analyzed juridically and qualitatively. Problematic financing in Islamic banks occurs due to internal and external factors. On the other hands, Islamic economy, including its handling methods, are guided by the Holy Quran and the hadiths of the Prophet Muhammad (Peace be Upon Him). The guidance are understood contextually. One of the ways is through restructuring. Handling problematic financing is a very important thing, not only in terms of the obligation to settle debts and receivables of a legal subject, but also closely related to the sustainability of the business of Islamic banks since it also has an impact on the development of the Islamic economy in Indonesia. Urgensi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di IndonesiaAbstrakPembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah berdampak cukup signifikan terhadap system perbankan, tingkat kesehatan bank, dan perekonomian nasional. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir risiko yang terjadi sehingga perbankan syariah dapat terus berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi urgensi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dimana data dianalisis secara yuridis kualitatif. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah terjadi karena factor internal maupun ekternal yang metode penanganannya dituntun di dalam al-Qur’an yang didukung oleh hadits-hadits Nabi yang difahami secara kontekstual dimana cara yang dilakukan adalah melalui restrukturisasi. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan satu hal yang sangat penting, bukan hanya dari sisi kewajiban penyelesaian utang piutang seorang subyek hukum, akan tetapi juga erat kaitannya dengan keberlangsungan usaha bank syariah yang juga berdampak pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.Kata kunci: bank syariah, ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a2

Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional Renny Supriyatni B; Andi Fariana
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4361

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif (win win solution) merupakan suatu keniscayaan dalam setiap aktifitas bisnis. Semakin berkembang ekonomi syariah dan aktifitas bisnis maka kemungkinan jumlah sengketapun akan meningkat. Berkembangnya ekonomi dan bisnis yang didasarkan prinsip syariah menyebabkan jenis-jenis sengketa juga semakin beragam baik pola dan jenisnya. Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi perhatian mengingat selama ini dikenal sebagai lembaga litigasi yang hanya menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum keluarga. Permasalahan yang muncul, bagaimana modelnya dikaitkan dengan kompetensi Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menemukan model sebagai solusi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif di Pengadilan Agama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.Metode penelitian yang digunakan, secara yuridis normatif, dengan pendekatan deskriftif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. yang merupakan suatu metode untuk menganalisis data dengan mempergunakan perundang-undangan yang berlaku dan antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan khierarkhi dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib mencari dan menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau lebih dikenal dengan “the living law”, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis (Hukum Islam).Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa yang cepat, murah, transparan, adil serta menjamin kepastian hukum menjadi tolok ukur bagi para investor. Oleh karena itu, menjadi penting keberadaan Peradilan Agama untuk menerapkan model mediasi di dalam Pengadilan yang ditangani oleh mediator-mediator independent bersertifikat dan berstatus hakim yang memiliki kompetensi absolut, serta didukung oleh putusan yang memiliki kepastian dan kekuatan hukum mengikat. Saran diajukan, dibentuk Peradilan Niaga Syariah Adhoc yang akan menerapkan proses mediasi syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga pada akhirnya akan lahir kepercayaan yang tinggi terhadap proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Hal tersebut, akan berdampak positif, diantaranya kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam bidang bisnis syariah meningkat, dan secara tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN PERASURANSIAN DI INDONESIA Renny Supriyatni B.; Asep Ahmad Fauji
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4352

Akad murabahah merupakan akad yang menerapkan prinsip jual beli. Dalam perkembangan jaman yang semakin dinamis, akad murabahah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, seperti yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Syariah akad murabahah digunakan untuk pembiayaan modal usaha sedangkan Asuransi Takaful Keluarga merupakan suatu lembaga yang menjalankan usaha perlindungan yang bersedia mengambil alih risiko atas ancaman bahaya atas kekayaan, badan dan jiwa orang berdasarkan Prinsip Syariah.Dalam hal menghadapi risiko kematian, seseorang mengatasi risiko mengatasi risiko dengan mengalihkannya pada pihak lain dalam hal ini lembaga asuransi jiwa dengan cara mengalihkan risiko menjadi tertanggung pada lembaga asuransi tersebut. Pengaturan perjanjian pengalihan kerugian kepada lembaga asuransi jiwa tersebut dituangkan dalam suatu polis asuransi jiwa. Polis tersebut harus merupakan suatu polis yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu pihak penaggung daan pihak tertanggung. Permasalahannya, bagaimanakah perjanjian pembiayaan Murabahah dengan jaminan polis asuransi jiwa dalam praktik menurut hukum Islam dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Penelitian ini bertujuan, memperoleh gambaran dalam praktik, perjanjian pembiayaan Murabahah dengan jaminan polis asuransi jiwa didasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu, penelitian yang bertujuan menggambarkan, permasalahan hukum lapangan dalam fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, dalam praktik bentuk kerjasama Asuransi Takaful Keluarga Syariah dengan Bank Mandiri Syariah tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) yang didalamnya mengandung akad musytarakah. Salah satu produk Asuransi, dimana Bank Mandiri Syariah sebagai pihak pertama (penyelenggara produk pembiayaan), sedangkan Asuransi Takaful sebagai pihak kedua (atas nama agency Takaful Keluarga). Pengalihan hak jaminan Ahli waris dari Pemegang Polis yang telah meninggal berhak mendapatkan pengalihan hak jaminan Polis Asuransi Jiwa yang dimiliki oleh Pemegang Polis (yang teleh meninggal) dari PT. Asuransi Takaful Keluarga yang dibayarkan melalui PT. Bank Mandiri Syariah karena merupakan hak dari ahli warisnya (subjek dalam asuransi Jiwa).

Peningkatan Literasi Financial Technology (Fintech) Dan Risiko Hukumnya Dalam Mendukung Bisnis Online Bagi Siswa SMK Di Kota Bandung Nurjamil Nurjamil; Renny Supriyatni; Enni Soerjati
E-Coops-Day Vol. 3 No. 1 (2022): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi atau pemahaman masyarakat khususnya siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mempunyai aktivitas dalam kegiatan bisnis secara online mengenai penggunaan aplikasi atau layanan fintech (financial technology) sebagai alternatif pembiayaan usaha sekaligus mitigasi risiko hukum yang dapat muncul di dalamnya. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi model seminar dan diskusi interaktif secara hybrid melalui layanan aplikasi zoom yang diikuti oleh sebagian siswa yang hadir di aula sekolah dan sebagian lainnya mengikuti secara online. Setelah dilakukan survey dengan menyebarkan kuesioner dalam Google Form, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasakan manfaat dari kegiatan abdimas sehingga tingkat literasi mereka semakin meningkat, sebanyak 58,2% atau 121 peserta mengatakan Abdimas tersebut sangat bermanfaat, 40,4% atau 84 peserta mengatakan bermanfaat, 1,4% atau 3 peserta mengatakan cukup bermanfaat. Hal tersebut diketahui dengan pemahaman para peserta tentang konsep fintech, risiko hukum dan mitigasi risikonya yang semakin meningkat dalam menjawab pertanyaan post test yang dilakukan. Hasil post test menunjukkan 90% peserta menjawab dengan benar

TINJAUAN PERJODOHAN GANTUNG PADA TRADISI DAUR HIDUP DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Renny Supriyatni; Fatmi Utarie Nasution; Salma Syifaya Hilmansyah
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1292

ABSTRAKPerkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama dan hukum Islam yang dihususkan bagi penganut agama Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum Tentang keabsahan dari perjodohan gantung dalam tradisi daur hidup dan untuk menentukan akibat hukum dari perikatan dalam perjodohan gantung pada tradisi daur hidup dalam perkawinan adat Sunda di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dikaitkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.Kata kunci: perkawinan; perjodohan gantung; dan akibat hukum. ABSTRACTMarriage is regulated in Act Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The law is the result of a legal unification that respects variations based on religion, and Islamic law that is specific to adherents of Islam in Indonesia. The purpose of this study is to obtain legal certainty about the validity of arranged marriages in the life cycle tradition and to determine the legal consequences of binding marriages on the life cycle traditions in Sundanese traditional marriages in Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya linked according to Indonesian Civil Code, Marriage Law, Islamic Law and Customary Law. Keywords: marriage; hanging matching; and legal results.

Penerapan Fiqih Muamalah Sebagai Dasar Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Renny Supriyatni
Syiar Hukum Volume 12, No 3 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i3.640

he development of Islamic economic institutions in Indonesia has created the conflict of interest between stakeholder and Religious Court, especially in settlement of syariah-economic disputes. The application of fiqih muamalah in settlement of syariah-economic disputes in Islamic Religious Court, has been the crucial issue in Indonesia positive law . This article will seek to find and determine whether the application of fiqih muamalah as a basis in such dispute settlement is consistent with the Islamic Law Principles. It also examines the implementation of fikih muamalah that has become an Indonesian postive law. This research applies juridical normative approach. Data collection is gathered from library research complemented by primary from field research. The specification of this research is descriptive analysis, and the data gathered is analyzed in qualitative method. The article will demonstrate that the above fiqih muamalah rules are stipulated in Law No.3 of 2006 Jo. Law No 50 of 2009 on Second Amendment of Act No.7 of 1989. Meanwhile, the Islamic Law Principles have been adopted by Law No.21 of 2008, the Supremre Court Decree No 2 of 2008 and other relevant laws and regulations. The author recommends that the Indonesian Government adopt implementing regulation on syariah- economic. It is also recommended that the government should enhance socialization of the laws and regulations relating to fikih muamalah and syariah –economic to the general public. This can be a guidance for the Indonesian Muslims to comprehensively practice their religion teaching.

Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl) Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan; Renny Supriyatni; Artaji Artaji
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.478

Marriage is a sacred bond between a man and a woman to build a happy and eternal household. Legal marriages are carried out based on the provisions stipulated in laws and regulations, namely the Religious Law of each party and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriages that do not fulfill or violate these provisions can be annulled by applying for an annulment of marriage, such as the case in the Bantul Religious Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. The petitioner is a wife who filed for annulment of her marriage because her husband likes the same sex.The purpose of this study is to find out and analyze the judge's considerations regarding the reasons used by the Petitioner and the legal consequences of the judge's decision granting the request for annulment of the marriage.This research is a normative juridical research with secondary data through library research accompanied by the results of interviews which are only as supporting data. The results of the study found that the judge's consideration regarding the reasons put forward by the Petitioner was by the provisions in the statutory regulations. The judge considered that the reason the Petitioner filed an annulment request against her husband who liked the same sex was a misunderstanding of the husband because the Petitioner only found out about this after the marriage was implemented. The legal consequences of the decision granted by the judge regarding the annulment of a marriage do not apply retroactively to children, joint assets, and third parties.

Co-Authors Andi Fariana, Andi Artaji Artaji Asep Ahmad Fauji Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Betty Rubiati Delfa Violina Djanuardi Djanuardi Enni Soerjati Etty Mulyati Fatmi Utarie Nasution Fauji, Asep Ahmad Hanna Maulida Fitria Hazar Kusmayanti, Hazar Helza Nova Lita Hilmansyah, Salma Syifaya Indira Ramadhani Lisyanto Linda Rachmainy Mbilinyi, Francis Daniel Mien Rukmini Nabilla Shafa Azzahra Nasruddin Khalil Harahap Nurjamil Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan Putri, Rainaisty Puspa Kencana Salma Syifaya Hilmansyah Sridewei Anggraeni Wiyono Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Susanto, Zephany Syarifah Baagil Tarsisius Murwadji Windi Afdal, Windi Wulansari, Esti Putri Zephany Susanto

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search