Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global Amara Thalia; Bima Janggo Bintoro; Gerrald Jovan Esfandiary; Muhammad Rizal Aji Bahtiar; Nandang Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1611

Prinsip itikad baik (good faith) dan perlakuan adil (fair dealing) merupakan fondasi etis dan yuridis dalam sistem hukum kontrak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kedua prinsip tersebut membentuk kepercayaan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas negara, serta mengidentifikasi tantangan harmonisasi antara norma hukum nasional dan standar internasional. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen internasional seperti Prinsip UNIDROIT dan CISG, dengan metode analisis kualitatif deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip tersebut telah diakui dalam KUHPerdata dan sistem hukum internasional, masih terdapat perbedaan interpretasi yang signifikan dalam praktik, khususnya di Indonesia. Harmonisasi norma menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas kontrak digital dan global. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman serta penyesuaian regulatif terhadap prinsip ini diperlukan agar tercipta sistem kontrak yang adil, transparan, dan adaptif terhadap tantangan global

Analisis Syarat Sah Perjanjian Dalam Skema Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dari Kuhperdata Sabrina Adelia Febriyanti; Zelika Siti Rahma; Florentia Febyandani Titu; Muhammad Husein Alhadiy; Nandang Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1647

Skema Multi Level Marketing (MLM) menjadi salah satu model bisnis yang berkembang pesat di tengah transformasi ekonomi digital. Namun di balik pertumbuhannya, terdapat persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan kontrak yang digunakan. Banyak perjanjian MLM disusun secara sepihak oleh perusahaan dengan klausul baku yang tidak transparan, sehingga menimbulkan ketimpangan kontraktual dan kerugian bagi pihak yang lebih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian dalam skema MLM berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta mengevaluasi potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dalam hubungan perikatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak MLM tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara substansial, khususnya pada unsur kesepakatan, objek, dan causa yang halal. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta mekanisme pengawasan yang adil untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang menyimpang

Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia Bachsin, Alzasyah; Aidil Falaq Adiyaksa; Hafiz Fathi Huga Ekoputro; Reky Pratama Saputra; Nandang Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1665

Kepastian hukum dalam kontrak merupakan prasyarat fundamental bagi stabilitas hubungan hukum dan iklim usaha yang sehat. Dalam konteks ini, asas Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, memegang peran sentral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi asas tersebut dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini menelaah Pasal 1338 KUHPerdata, doktrin hukum, serta yurisprudensi relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pacta Sunt Servanda bukan sekadar norma formal, melainkan pilar substantif yang menciptakan kepercayaan, menegakkan hak dan kewajiban, menyediakan prediktabilitas transaksi, serta melindungi otonomi para pihak. Asas ini terbukti menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam mendukung kepastian hukum kontrak di tengah kompleksitas dinamika hukum dan ekonomi modern

IMPLEMENTASI ASAS GEODE TROUW TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRETASI DALAM NOMINAAT CONTRACT SECARA NON LITIGASI Arum, Dwi Sekar; Putri Ayu, Vania Frederica; Nawu, El Sabarta Putra; Ningrum, Latifah Silvia; Kusnadi, Nandang
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21823

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas goede trouw atau iktikad baik dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada nominaat contract melalui pendekatan non-litigasi. Dalam konteks hukum perdata, asas ini merupakan prinsip fundamental yang menuntut para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan saling menghormati dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan hingga penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas goede trouw dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, asas ini juga memperkuat legitimasi pertanggungjawaban hukum dalam kontrak bernama ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia, serta menjadi referensi praktis bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Kata Kunci : Goede Trouw, Wanprestasi, Kontrak Bernama, Non-Litigasi, Hukum Perdata

GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Pendekatan Sosiologi dan Antropologi) Abid, Abid; Rohaedi, Edi; Kusnadi, Nandang; Iskandar, Eka Ardianto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10449

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakang adanya isu yang berkembang tentang ketidakadilan gender dalam kehidupan barmasyarakat, berbangsa dan bernegara. Isu ini berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian tentang gender ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dan laki-laki dari aspek sejarah, budaya dan hukum. Data diperoleh melalui studi literatur (library research) dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bertolak dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori teori untuk memperjelas tujuan penelitian ini. Pendekatan sosiologi menjadi sangat penting ditautkan dalam penelitian ini, karena permasalahan gender sangat erat kaitannya dengan masalah kehidupan sosial, demikian juga dengan antropologi, dalam hal ini antropologi biologis dan antropologi sosial. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perempuan yang dianggap mahluk lemah hanya diberi peran sebagai pengatur dan pengelola sekitar urusan rumah tangga. Berbeda dengan peranan kaum laki-laki yang mendominasi hampir seluruh peranan yang penting dalam masyarakat. Al-Qur’an dan Hadits sebagai dua sumber hukum Islam yang utama memandang bahwa laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan mengembangkan diri, bekerja dan mendayagunakan segala keahlian yang dimilikinya, karena Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, yaitu persamaan derajat, kesetaraan mengenai kewajiban dan hak sesuai dengan masing-masing tanggung jawabnya. Kata kunci : kesetaraan, gender. Islam. Abstract This research is motivated by a growing issue of gender injustice in the life of the community, nation and state. This issue is developing both at the national and international levels. This research on gender aims to analyze the roles of women and men from historical, cultural and legal aspects. The data were obtained through a literature study (library research) with a qualitative analysis approach, namely research based on data collected using theoretical theories to clarify the purpose of this study. The sociological approach is very important to be linked in this study, because gender issues are closely related to problems of social life, as well as anthropology, in this case biological anthropology and social anthropology. This research resulted in the conclusion that women who were considered weak creatures were only given roles as regulators and managers around household affairs. In contrast to the role of men who dominate almost all important roles in society. Al-Qur’an and Hadith as two main sources of Islamic law view that men and women are given the opportunity to develop themselves, work and utilize all their skills, because Islam highly upholds the principle of justice, namely equality, equality regarding obligations and rights in accordance with their respective -Each responsibility. Key words : equality, gender. Islam.

PENERAPAN TEORI KEADILAN PADA KEWARISAN ANAK ZINA ., abid; rohaedi, edi; Kusnadi, Nandang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i1.9595

Abstrak Kompilasi Hukum Islam danperaturan perundang-undangan belum memberikan kedudukan dan perlindungan yang jelas terhadap keberadaan status anak zina dalam kaitannya dengan kewarisan anak zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori keadilan terhadap kedudukan anak zina dalam hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan dam pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. Benteng terakhir yang harus memberikan keadilan terhadap anak zina dalam hak warisnya adalah ijtihad para hakim (Pengadilan Agama) dengan memberikan wasiat wajibah untuk anak zina dari bapak biologisnya. Kata kunci : Teori Keadila, Kewarisan, Anak Zina. Abstract The purpose of this research is to explain that The compilation of Islamic Law and laws and regulations has not provided a clear position and protection against the existence of the status of adulterous children in relation to the inheritance of adulterous children. This study aims to determine the application of justice theory to the position of adulterous children in Islamic law and the Compilation of Islamic Law on their inheritance. The method used in this study is normative juridical which emphasizes secondary data, namely legal materials that have been documented and data processing is carried out in an analytical descriptive manner. The last bastion that must provide justice to the adulterous child in his inheritance rights is the ijtihad of the judges (Religious Courts) by giving a mandatory will to the adulterous child of his biological father. Keywords: Theory of Justice, Inheritance, Son of Zina.

IMPLEMENTASI ASAS GEODE TROUW TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRETASI DALAM NOMINAAT CONTRACT SECARA NON LITIGASI Arum, Dwi Sekar; Putri Ayu, Vania Frederica; Nawu, El Sabarta Putra; Ningrum, Latifah Silvia; Kusnadi, Nandang
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.21823

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas goede trouw atau iktikad baik dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada nominaat contract melalui pendekatan non-litigasi. Dalam konteks hukum perdata, asas ini merupakan prinsip fundamental yang menuntut para pihak untuk bertindak jujur, adil, dan saling menghormati dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan hingga penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas goede trouw dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu, asas ini juga memperkuat legitimasi pertanggungjawaban hukum dalam kontrak bernama ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia, serta menjadi referensi praktis bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Kata Kunci : Goede Trouw, Wanprestasi, Kontrak Bernama, Non-Litigasi, Hukum Perdata

Peran Hukum Ekonomi dalam Implementasi Green Banking Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi Hijau di Indonesia Riyadi, Qurratu’ Ain Bintang; Ramadhan, Diva Rizky; Kusnadi, Nandang
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1624

Green banking plays a significant role in supporting the development of a green economy through the application of sustainable finance principles in the banking sector. In this context, economic law functions as a strategic framework to regulate and encourage the integration of environmental, social, and governance (ESG) aspects in banking activities. This study aims to examine the role of economic law in the implementation of green banking in Indonesia and to identify the legal challenges involved. This research adopts a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that regulations on sustainable finance issued by the Financial Services Authority have provided a legal basis for the implementation of green banking. However, challenges remain, including regulatory disharmony, weak law enforcement, and limited institutional capacity and commitment within the banking sector. Therefore, strengthening the role of economic law through regulatory improvement and effective supervision is essential to ensure that green banking can optimally support the realization of a sustainable green economy in Indonesia.

Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang Nandang Kusnadi; Ukar Sukarna; Wahyu Budi Susanto
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 12 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Desember)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i12.1474

Currently, many financial institutions (finance) and banks (commercial banks and credit) provide financing for consumers (consumer finance), leasing (leasing), and factoring (factoring). They generally use agreement procedures that include the existence of fiduciary guarantees for fiduciary objects, but in reality, there are still agreements made under the hands in other words, the fiduciary guarantee object is not registered at the Fiduciary Registration Office. Therefore, this article is to find out the registration of fiduciary objects as debt guarantees and legal protection for debtors. This article is analyzed using a normative juridical approach which is researched from library materials and interprets theoretical matters concerning the conception, principles, legal norms, and doctrines related to the fiduciary object as a debt guarantor which is the subject of the problem. As a result, the party (the debtor) does not neglect his rights and responsibilities as a debtor. Because when the debtor intentionally or due to circumstances is proven to be negligent or breach of contract, the legal protection for the debtor is weak or has no legal force.

Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi oleh Pemerintah dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha di Sektor Hilir Migas. Kusuma Hapsari; Aida Fatimah; Farahdinny Siswajanthy; Nandang Kusnadi; Ileven Junita Prastika
IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2025): 2025
Publisher : PT. Hassan Group Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/iqrar.v1i2.3580

Kebijakan pemerintah dalam membatasi impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 menimbulkan dinamika baru dalam struktur pasar energi nasional. Dalam konteks hukum ekonomi, kebijakan ini berdampak pada prinsip persaingan usaha dan dominasi pelaku usaha tertentu, khususnya Pertamina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap keseimbangan pasar, keadilan ekonomi, dan efektivitas hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan impor BBM dapat menghambat terciptanya pasar yang kompetitif dan berpotensi melanggar asas persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search