Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 H. Abid; Edi Rohaedi; Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6808

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa kedudukan anak di luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya menyatakan bahwa anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya. Kata kunci : Kedudukan , Anak Luar Kawin, Putusan, Mahkamah Konstitusi. AbstractThe purpose of this research is to explain that in the context of the Marriage Law it is emphasized that the position of a child out of wedlock still has a civil relationship with his mother and his mother's family even though there is no acknowledgment against him stating that a child out of wedlock has the right to receive a decent living guarantee and an inheritance from the father His biology has recognized it. This study aims to determine how the position of children out of wedlock after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing was carried out in a descriptive analytical manner. data collection carried out in this study using library research. The results of the study show that after the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012, children out of wedlock have the right to guarantee a decent living and inheritance from their biological father who has acknowledged them. Keywords: Position, Children out of wedlock, Decision, Constitutional Court.

The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes Nugraha, Roby Satya; Rohaedi, Edi; Kusnadi, Nandang; Abid, Abid
Reformasi Hukum Vol 29 No 1 (2025): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i1.1169

The old Indonesian Penal Code (KUHP), inherited from the Dutch Penal Code (Wetboek van Strafrecht), is considered no longer relevant to the values of justice and the needs of contemporary Indonesian society. This study aims to compare the criminal law system and the criminal justice system under the new Penal Code, as well as to conduct an in-depth analysis of the fundamental legal principles embedded in both the old and new KUHP. The research employs a normative juridical method with comparative legal approach, analyzing the legal norms within both codes to identify substantial changes. The result indicate that the new KUHP reflects a paradigm shift from a repressive legal system to a more humanistic and restorative model, emphasizing human rights protection, gender-based justice, and the recognition of modern crimes such as sexual violence and organized crime. It also introduces alternative sanctions, including community service and rehabilitation, as efforts to support social reintegration. In conclusion, the new KUHP is not merely a replacement of the old KUHP but a progressive step toward a more inclusive and contextually appropriate criminal law system. Comprehensive implementing regulations and ongoing evaluation are essential to ensure its effective application and real impact on society.

Perlindngan Hukum Warga Negara terhadap Pemberlakuan Perjnjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas Adil Arifin; Muhammad Hilman Al Gipari; Ris Ris Ali Akbar; Hairu Ramadhan; Wildan Al Ghifari Azlin; Assaidul Akrom; Nandang Kusnadi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.207

Jurnal ini membahas tentang perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas antara Indonesia dengan 104 negara mitra. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah hukum normatif yang didasarkan peraturan perudang-undangan serta sumber lain yang mendukung penelitian ilmiah ini. Perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas memiliki peran penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara mitra. Dengan Perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas, maka pemegang paspor diplomatik dan dinas dari negara sahabat dapat berkunjung dan transit di wilayah kesatuan Republik Indonesia tanpa kewajiban memiliki visa selama 30 hari. Para warga Indonesia yang memiliki pasport diplomatik dan dinas juga mempunyai keistimewaan yaitu bebas visa diplomatik dan dinas di negara yang sudah melakukan persetujuan dan perjanjian antar negara. Jurnal ini menganalisis tentang bagaimana regulasi perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas di Indonesia, Bagaimana Sanksi Hukum yang Diberikan Terhadap Pelanggaran Hukum Bebas Visa Diplomatik dan Dinas, serta Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dampak yang ditimbulkan.

Hukum Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Internasional Layya Iksiru Ghilma; Zaskia Madina; Magnolia Nasywa Ali; Endah Trisvina Rahayu Putri; Habibah Pramelia Herdiyanti; Nandang Kusnadi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.208

Kontrak internasional melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda, yang sering kali mengarah pada tantangan hukum yang kompleks. Perbedaan sistem hukum yang diterapkan di setiap negara berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hal interpretasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa yang muncul. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum kontrak internasional menekankan pentingnya kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan antara para pihak. Namun, perbedaan prosedur dan substansi hukum yang berlaku di masing-masing negara dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi hal ini, metode penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi menjadi solusi yang semakin dipilih untuk memastikan keadilan, meskipun terdapat perbedaan sistem hukum. Penyelesaian sengketa ini tidak hanya membantu mengurangi ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan ruang bagi kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat.

PENERAPAN HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS INTERNASIONAL Kusnadi, Nandang; Silaban, Othsme Cloudia Martahan; Pasha, Najwa Havari; Sasiras, Arini Audria; Nadia Abdullah, Farah Azzahra
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19917

Penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional seringkali melibatkan banyak metode. Tujuan dilakukannya penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana Hukum Kontrak di Terapkan dalam Bisnis Internasional dan dapat menganalisis bagaimana Peran Hukum Kontrak dalam Mengatur Hubungan Bisnis Internasional serta mampu mengidentifikasi Pengaturan Prinsip Kesepakatan dari sebuah Kontrak Internasional. Dalam konteks globalisasi secara internasional, dimana transaksi bisnis ini melibatkan lebih dari satu negara yang mana pemahaman terhadap hukum kontrak internasional menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem hukum dan praktik bisnis yang ada di setiap negara. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai menganalisis berbagai bentuk kaidah dan prinsip hukum dalam mengatur transaksi bisnis internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Penjualan Barang (CISG) dan Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional dapat dilakukan secara efektif, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Kata kunci: Penerapan Hukum, Sengketa, Kontrak Internasional, Metode Alternatif

TRANSPLANTASI HUKUM DALAM HARMONISASI HUKUM KONTRAK: STUDI TERHADAP PENGARUH COMMON LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Kusnadi, Nandang; Alam, Alamsyah Bahrul; Pratama, Muhamad Rizky; Redondo, Muhammad Viero; Aqshal Nuryl , Rafly Rafdianto
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19920

Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem hukum Common Law terhadap hukum kontrak di Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Dalam era globalisasi, transplantasi hukum Common Law semakin nyata, terutama dalam aspek kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Studi menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif dengan mengkaji literatur, peraturan, putusan pengadilan, serta studi kasus penerapan prinsip Common Law dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Common Law cukup signifikan, terutama dalam kontrak bisnis, mekanisme arbitrase, dan interpretasi kontrak. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu mudah dan memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Indonesia yang berakar pada Civil Law dan Pancasila. Indonesia mengalami situasi mixed jurisdiction, di mana elemen Common Law masuk ke dalam sistem hukum Civil Law melalui pranata ekonomi dan investasi, seperti lembaga trusts dan kontrak bisnis modern. Tantangan utama adalah harmonisasi antara kedua sistem hukum agar inovasi hukum dapat diterapkan tanpa mengabaikan tradisi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan aturan yang spesifik untuk mengakomodasi penerapan prinsip Common Law dalam hukum kontrak Indonesia guna menjaga keseimbangan dan legalitas perubahan hukum yang terjadi. Kata kunci: transplantasi hukum, harmonisasi hukum kontrak, Common Law, sistem hukum Indonesia, hukum kontrak.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA DAN UNCITRAL Adhitama, Andika; Istibra, Khansa; Muhammad, Eki; Pandya, Muhammad Rakazeti; Kusnadi, Nandang
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19922

Penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui arbitrase merupakan mekanisme yang banyak digunakan dalam transaksi lintas negara karena sifatnya yang efisien, fleksibel, dan netral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem arbitrase di Indonesia dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan telah meratifikasi Konvensi New York 1958, penerapannya belum sepenuhnya sejalan dengan praktik internasional. Perbedaan mencolok terlihat dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, prinsip kompetensi-kompetensi, dan peran pengadilan. UNCITRAL Model Law menawarkan pendekatan yang lebih modern dan netral, namun tantangan juga muncul dalam hal biaya serta implementasi lintas negara yang tidak seragam. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia melakukan harmonisasi peraturan dengan UNCITRAL Model Law guna meningkatkan kepastian hukum dan daya saing dalam penyelesaian sengketa internasional. Kata kunci: Arbitrase, Sengketa Kontrak Internasional, UNCITRAL Model Law, Arbitrase Indonesia, Penyelesaian Sengketa.

PENERAPAN HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS INTERNASIONAL Kusnadi, Nandang; Silaban, Othsme Cloudia Martahan; Pasha, Najwa Havari; Sasiras, Arini Audria; Nadia Abdullah, Farah Azzahra
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19917

Penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional seringkali melibatkan banyak metode. Tujuan dilakukannya penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana Hukum Kontrak di Terapkan dalam Bisnis Internasional dan dapat menganalisis bagaimana Peran Hukum Kontrak dalam Mengatur Hubungan Bisnis Internasional serta mampu mengidentifikasi Pengaturan Prinsip Kesepakatan dari sebuah Kontrak Internasional. Dalam konteks globalisasi secara internasional, dimana transaksi bisnis ini melibatkan lebih dari satu negara yang mana pemahaman terhadap hukum kontrak internasional menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem hukum dan praktik bisnis yang ada di setiap negara. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai menganalisis berbagai bentuk kaidah dan prinsip hukum dalam mengatur transaksi bisnis internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Penjualan Barang (CISG) dan Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional dapat dilakukan secara efektif, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Kata kunci: Penerapan Hukum, Sengketa, Kontrak Internasional, Metode Alternatif

TRANSPLANTASI HUKUM DALAM HARMONISASI HUKUM KONTRAK: STUDI TERHADAP PENGARUH COMMON LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Kusnadi, Nandang; Alam, Alamsyah Bahrul; Pratama, Muhamad Rizky; Redondo, Muhammad Viero; Aqshal Nuryl , Rafly Rafdianto
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19920

Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem hukum Common Law terhadap hukum kontrak di Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Dalam era globalisasi, transplantasi hukum Common Law semakin nyata, terutama dalam aspek kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Studi menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif dengan mengkaji literatur, peraturan, putusan pengadilan, serta studi kasus penerapan prinsip Common Law dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Common Law cukup signifikan, terutama dalam kontrak bisnis, mekanisme arbitrase, dan interpretasi kontrak. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu mudah dan memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Indonesia yang berakar pada Civil Law dan Pancasila. Indonesia mengalami situasi mixed jurisdiction, di mana elemen Common Law masuk ke dalam sistem hukum Civil Law melalui pranata ekonomi dan investasi, seperti lembaga trusts dan kontrak bisnis modern. Tantangan utama adalah harmonisasi antara kedua sistem hukum agar inovasi hukum dapat diterapkan tanpa mengabaikan tradisi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan aturan yang spesifik untuk mengakomodasi penerapan prinsip Common Law dalam hukum kontrak Indonesia guna menjaga keseimbangan dan legalitas perubahan hukum yang terjadi. Kata kunci: transplantasi hukum, harmonisasi hukum kontrak, Common Law, sistem hukum Indonesia, hukum kontrak.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA DAN UNCITRAL Adhitama, Andika; Istibra, Khansa; Muhammad, Eki; Pandya, Muhammad Rakazeti; Kusnadi, Nandang
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19922

Penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui arbitrase merupakan mekanisme yang banyak digunakan dalam transaksi lintas negara karena sifatnya yang efisien, fleksibel, dan netral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem arbitrase di Indonesia dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan telah meratifikasi Konvensi New York 1958, penerapannya belum sepenuhnya sejalan dengan praktik internasional. Perbedaan mencolok terlihat dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, prinsip kompetensi-kompetensi, dan peran pengadilan. UNCITRAL Model Law menawarkan pendekatan yang lebih modern dan netral, namun tantangan juga muncul dalam hal biaya serta implementasi lintas negara yang tidak seragam. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia melakukan harmonisasi peraturan dengan UNCITRAL Model Law guna meningkatkan kepastian hukum dan daya saing dalam penyelesaian sengketa internasional. Kata kunci: Arbitrase, Sengketa Kontrak Internasional, UNCITRAL Model Law, Arbitrase Indonesia, Penyelesaian Sengketa.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search