Garuda - Garba Rujukan Digital

Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah Wahyu Triansyah; Andi Risma; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article reveals the behaviour of the people who are gradually trying to change the function of agricultural land into houses or housing amidst the limited land owned by Bantaeng Regency. This article questions the form of land-use change implementation. The empirical research method on the law was chosen to describe the legal reality of people's behaviour in an area that is the research location. The results of this study indicate that the conversion of sustainable land use has not been implemented as intended and resulted in a reduction in agricultural land, even though there should be replacement land designated as agricultural land that was determined before the permit was issued. In general, the conditions for the land conversion plan are not fulfilled because every applicant for a permit to change the function of agricultural land has received the majority of the permit even though all the conditions stipulated by the regulations are not fulfilled in its entirety, while legal protection related to land use is strong enough in Indonesia, then juridically, this activity can be declared a null and void act. On the other hand, there are still people who do not heed the rules related to regional spatial planning. Abstrak:Artikel ini mengungkapkan prilaku masyarakat yang secara berangsur-angsur dalam mengupayakan alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah atau perumahan ditengah keterbatasan lahan yang dimiliki wilayah Kabupaten Bantaeng. Artikel ini mempersoalkan bentuk pelaksanaan alih fungsi lahan. Metode penelitian empiris terhadap hukum dipilih untuk mendeskripsikan kenyataan hukum pada prilaku masyarakat pada sebuah wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalih fungsian lahan berkelanjutan tidak terlaksana sebagaimana tujuan yang diamantkan regulasi yang berlaku seperti diharapkan dan mengakibatkan reduksi terhadap lahan pertanian, padahal seharusnya ada lahan pengganti yang ditetapkan sebagai lahan pertanian yang ditentukan sebelum izin dikeluarkan. Secara umum, syarat rencana alih fungsi lahan tidak terpenuhi karena setiap pemohon izin pengalih fungsian lahan pertanian mayoritas telah mendapatkan izin meski keseluruhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan tidak terpenuhi seara keseluruhan, sedangkan perlindungan hukum terkait penggunaan lahan sudah cukup kuat di Indonesia, maka secara yuridis kegiatan ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang batal demi hukum. Pada sisi lain, masih terdapat pula masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang terkait rencana tata ruang wilayah.

Efektifitas Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita Shinta Nur Amaliah; Andi Risma; Sudirman Sanusi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyze the implementation of Article 13 paragraph 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 13 of 2017 concerning Block and Confiscation Procedures. Then to find out and analyze what are the obstacles faced by the Makassar City National Land Agency in Implementing Article 13 paragraphs 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Confiscation. This study uses a research method, with the type of juridical empirical research. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data. To get the required data, the researcher collected data through three collection methods, namely interviews, observation, and documentation. And the data obtained, both primary and secondary legal materials, were analyzed qualitatively and then presented descriptively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Kemudian Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam Mengimplementasikan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian, dengan tipe Penelitian Yuridis Empiris, Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Dat Sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan Peneliti mengumpulkan data melalui tiga metode pengumpulan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dan data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di Kota Makassar Yunita Aulia Safitri; Ilham Abbas; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to find out the legal settlement against Brand Counterfeiting in the city of Makassar knowing the factors that influence in the implementation of legal protection against Brand Counterfeiting in the city of Makassar. This study uses empirical normative research method taken fromdata using primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials and secondary law. Based on the results of the study, it is known that the legal settlement process against brand counterfeiting is two lines, namely litigation and non-litigation. The litigation path is a settlement conducted in accordance with the MIG Law and a non- litigation path through the path of arbitration, mediation, negotiation. The factors that affect the implementation of brand counterfeit legal protection are limited information to consumers on the application for brand registration, internal weaknesses, constraints on funding problems, facilities and facilities that are less supportive, and weak awareness from the public. The government should further socialize alternative institutions of dispute resolution as the main settlement without putting aside the function and role of the judiciary as a litigation settlement. Non-litigation pathways are a quick, cheap, efficient, and fairer choice in decision making. And disseminate information about the understanding of the brand to all levels of society in order to minimize brand violations. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses penyelesaian hukumterhadap pemalsuan merek ada dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi ialah penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan UU MIG dan jalur non litigasi melalui jalur arbitrase, mediasi, negosiasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemalsuan merek yaitu Keterbatasan informasi kepada konsumen atas adanya permohonan pendaftaran merek, Kelemahan internal, Kendala masalah dana, sarana dan fasilitas yang kurang menunjang, dan lemahnya kesadaran dari masyarakat. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai penyelesaian secara litigasi. Jalur non litigasimerupakan pilihan yang cepat, murah, efisien, dan lebih adil dalam pengambilan keputusan. Dan melakukan penyebaran informasi mengenai pemahaman tentang merek kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meminimalisir tindak pelanggaran merek.

Analisis Yuridis Terhadap Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majaure Dalam Sewa Guna Usaha (Leasing) Riska Musdarniati; Andi Risma; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Currently the world is shocked by an outbreak of a disease or virus that is verydangerous to humans and is a threat to global health. The name of the virus is Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) with the name Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) or in Indonesia better known as Coronavirus. Coronavirus or corona virus was first discovered in China, to be precise in Hubei province, Wuhan city on December 8, 2019. Then on March 11, 2020 the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a global pandemic after the virus began to spread to 114 countries. .The spread of Covid- 19 initially only exacerbated human health problems, but over time it cannot be denied that Covid-19 has also begun to affect the economic problems of a country. One of them is in the business world, in times like today the continuity of contracts and agreements has experienced some bottlenecks due to the pandemic. The existence of this condition can be used by the debtor as an excuse for renouncing a contract agreement that has been agreed upon with the creditor on the grounds of force or force majeure. Financial institutions engaged in the business world affected by the covid-19 outbreak are ADIRA Finance and BFI Finance. Abstrak Saat ini dunia dihebohkan dengan salah satu wabah penyakit atau virus yang sangat berbahaya bagi manusia dan merupakan ancaman bagi kesehatan global. Nama virus tersebut adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dengan nama penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) atau di indonesia lebih dikenal dengan istilah Virus Corona. Coronavirus atau virus korona pertama kali ditemukan di negara China tepatnya di provinsi Hubei, kota Wuhan pada tanggal 8 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemic global setelah virus tersebut mulai menyebar ke 114 negara. Penyebaran Covid- 19 awalanya hanya memperburuk masalah kesehatan manusia namun lama kelamaan tidak dapat dipungkiri bahwa covid-19 ini juga mulai mempengaruhi masalah perekonomian suatu negara. Salah satunya yaitu dalam dunia bisnis, pada masa seperti sekarang ini kelangsungan kontrak dan perjanjian mengalami beberapa kemacetan akibat pandemi. Adanya kondis ini dapat dijadikan pihak debitur sebagai alasan dalam melakukan pangingkaran suatu kontrak perjanjian yang telah disepekati bersama dengan pihak kreditur dengan alasan memaksa atau force majeure.Lembaga pembiayaan yang bergerak dalam dunia bisnis yang terkena dari adanya wabah covid-19 adalah ADIRA Finance dan BFI Finance.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Investasi Online Reksadana Larisha Amalia Pratiwi; Abdul Qahar; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study intends to identify and explain the legal regulations related to online mutual fund investment in Indonesia and the legal protection aspects of investors as consumers in online mutual fund investment. The research was conducted using the normative method by examining secondary data and supported by interview data. The results showed that in the context of online mutual fund investment in Indonesia it is not specifically regulated, but related to the legal arrangement it is regulated in several laws and regulations. Meanwhile, the aspect of legal protection for online mutual fund investment consumers in Indonesia can refer to several laws and regulations, namely. Based on the Capital Market Law, initially, the capital market was under the supervision of Bapepam-Lk, but in 2011 the Government & DPR agreed to establish OJK to replaces Bapepam-Lk. Based on the Financial Services Authority Law, the form of legal protection for the OJK for consumers is preventive and repressive. Meanwhile, based on the Consumer Protection Law, a form of legal protection for investors, namely in 2001 the Government established the National Consumer Protection Agency (BPKN) which then formed the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) at the regional level. Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pangaturan hukum terkait investasi online reksadana di Indonesia dan aspek perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen dalam investasi online reksadana. Penelitian dilakukan dengan metode normative dengan mengkaji data sekunder dan didukung oleh data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteksnya investasi online reksadana di Indonesia tidak diatur secara spesifik, namun terkait pengaturan hukum nya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen investasi reksadana online di Indonesia dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yakni : Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal awalnya pasar modal dibawah pengawasan Bapepam-Lk, namun pada tahun 2011 Pemerintah dan DPR sepakat mendirikan OJK untuk menggantikan Bapepam-Lk. Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bentuk perlindungan hukum OJK terhadap konsumen yakni secara preventif dan represif. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan hukum terhadap investor yakni pada tahun 2001 Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah.

Analisis Akibat Hukum Musnahnya Objek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Herlin; Ahyuni Yunus; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the legal consequences of the destruction of the object of mortgage due to natural disasters and the efforts made by creditors in terms of the destruction of the object of mortgage due to natural disasters. This study uses an empirical method. The research location was carried out at Bank Sulselbar Makassar. Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research and library research. The data obtained will be analyzed to produce conclusions and submitted descriptively in order to provide a clear understanding of the results of the research conducted by the author. The results showed that the legal consequence of this incident was the agreement was null and void and the bank suffered a loss because there was no compensation for losses and the efforts made by the creditor were divided into two, namely preventive measures, namely insurance and credit agreement arrangements and repressive measures, namely credit restructuring and litigation or non litigation. To the government of the Republic of Indonesia to review and revise the Mortgage Rights Law and to the bank to pay more attention to the juridical aspects of making credit agreements. So that the settlement of these events has legal certainty.

Tinjauan Hukum mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Layanan Ojek Online ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen Jihan Syahrani Bachrir; Andi Risma; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to find out and understand how are the arrangements for the transportation of goods through online motorcycle taxi services in Indonesia and what is the form of consumer legal protection for users of online ojek goods transportation services if there is damage or loss.This thesis research uses empirical legal research type, which uses primary and secondary legal material sources, the research location is located in Makassar, namely at PT. Go-Jek Indonesia Branch Makassar and PT. Grab Teknologi Indonesia Branch Makassar. The population that the researchers later chose as the research object at PT. Gojek and PT. Grab is the entire staff of both. While the sample is part of the population that can represent the entire population, the sample used by the author is one each PT Gojek and Grab staff and 2 drivers. The data analysis used in legal research uses descriptive analysis (analysis). Descriptiv- Analysis).The results of this study indicate that the provisions regarding the validity of goods delivery services via online ojek are not yet clear. Whether it is in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, to the latest regulations at the level of the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 concerning the Safety Protection of Motorcycle Users used for Public Interest and Forms of Legal Protection offered by Service Providers are the form of compensation for damage or loss of goods after going through several procedures, between the gojek and grab, each on the terms agreed in the Term and Condition amounting to Rp. 10,000,000, -. Research recommendations, namely that the government should immediately provide legitimacy at the level of laws and regulations regarding the validity of the operation of online motorcycle taxis so that customers have a clear legal umbrella regarding the various losses experienced. And in terms of compensation, the service provider should provide compensation in accordance with the nominal value of the lost item. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah Pengaturan mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Ojek Online di Indonesia dan Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang Ojek online Jika Terjadi Kerusakan atau Kehilangan.Penelitian skripsi ini menggunakan tipe ‎penelitian hukum empiris, yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, lokasi penelitian yaitu berlokasi di Makassar, yakni di PT. Go-jek Indonesia Branch Makasasar dan PT. Grab Teknologi Indonesia Branch Makassar. Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian di PT. Gojek dan PT. Grab ialah seluruh staff dari keduanya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari seluruh populasi, maka sampel yang digunakan penulis ialah masing-masing satu orang staf PT.Gojek dan Grab dan 2 orang driver, Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif-analisis (Descriptiv- Analysis).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan mengenai keabsahan dari Layanan Pengantaran barang melalui Ojek Online hingga saat ini belum jelas. Baik itu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hingga peraturan terbaru dalam tataran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan Bentuk Perlindungan Hukum yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan ialah bentuk ganti rugi terhadap kerusakan atau kehilangan barang setelah melalui beberapa prosedur, antara gojek dan grab masing-masing pada persyaratannya yang telah disepakati dalam Term and Condition berjumlah Rp. 10.000.000,-.Rekomendasi Penelitian yaitu Sebaiknya pemerintah segera memberi legitimasi dalam tataran peraturan perundang-undangan terkait keabsahan dari pengoperasian Ojek Online, sehingga para pelanggan memiliki payung hukum yang jelas terkait berbagai kerugian yang dialami. Dan Seharusnya dalam hal ganti rugi, pihak penyedia layanan memberikan ganti rugi sesuai dengan nominal barang yang hilang.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Andi Alief Alrifani Ayub; Andi Risma; Sitti Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study discusses about Undang-Undang Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal protection for consumers includes the fulfillment of consumer rights by providers of goods and/or services. One of the regionally owned enterprises owned by the Wajo Regency Government, namely the Regional Drinking Water Company, has the authority to manage water resources. Consumers of the Regional Drinking Water Company located in the Grandhill housing complex, Atakkae Village, Tempe District, Wajo Regency, complain that the process of distributing clean water is not optimal so that people often lack water. The Regional Drinking Water Company has made every effort to distribute clean water to all consumers. The distribution mechanism is carried out in turns with an interval of one day so that the distribution of clean water can be evenly distributed. The inadequate distribution of clean water is caused by several factors namely lack of water pumps, repair of water treatment plants and the increasing number of people in Wajo Regency who need clean water. Although the Regional Drinking Water Company has not provided clean water services optimally due to inhibiting factors, from the point of view of their responsibilities based on Undang-Undang Number 8 of 1999 Article 7 letter c "treats and serves consumers properly and honestly and is not discriminatory." Drinking Wajo Regency has served consumers properly and honestly and is not discriminatory. Abstrak:Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup pemenuhan hak-hak konsumen oleh penyedia barang dan/ atau jasa. Salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wajo yaitu Perusahaan Daerah Air Minum memiliki kewenangan mengelola sumber daya air. Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di kompleks perumahan Grandhill Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo mengeluhkan proses pendistribusian air bersih yang tidak maksimal sehingga masyarakat sering kekurangan air. Perusahaan Daerah Air Minum telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendistribusikan air bersih kepada seluruh konsumen. Mekanisme pendistribusian dilakukan secara bergilir dengan selang satu hari agar pembagian air bersih dapat merata. Kurang maksimalnya pendistribusian air bersih disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pompa air, perbaikan Instalasi Pengolahan Air dan terus bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Wajo yang membutuhkan air bersih. Walaupun Perusahaan Daerah Air Minum belum memberikan layanan air bersih secara maksimal karena adanya faktor penghambat akan tetapi dari sisi tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf c “memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo telah melayani konsumen secara benar dan jujur seta tidak diskriminatif.

TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR ATAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT herlina herlina; ilham abbas; andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Herlina 04020170324: Curator and Legal Responsibility for the Management and Settlement of Bankruptcy Assets. Under Dr. Ilham Abbas., S.H., M.H as the Chief Advisor and Dr.Hj.Andi Risma.S.H., M.H as the Advisor. This study aims to determine and analyze the legalresponsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In thislegal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, onlylibrary materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditors and lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must pay for the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curatorembezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations. Abstrak: Herlina 04020170324: Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Di Bawah Bimbingan Dr. Ilham Abbas.,S.H.,M.H sebagai Ketua Pembimbing dan Dr.Hj.Andi Risma.S.H.,M.H sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian inibertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi kurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dansekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dari berbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggung jawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.

KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK BRI CABANG SUNGGUMINASA Rabiah Nur Hidayanti idris; Abd Rahman; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Rabiah Nur Hidayanti Idris. 04020170514: Under the guidance of H. Abd. Rahman as Chief Supervisor and Hj. Andi Risma as a Member of The Supervisor. This research aims to find out and understand how the role of State Attorneys in the settlement of bad credit between customers and the Sungguminasa branch of the BRI bank and how the process of resolving bad loans carried out by the State Attorneys against BRI bank customers Sungguminasa Branch. This research uses empirical methods. The location of the research wa carried out at the Gowa District Prosecutor’sOffice. Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research with interviewtechniques and literature research. The data obtained will be processed and analyzed to produce conclusions and submitted descriptively to provide aclear understanding of the result of research conducted by the author. The results of this study indicate that the role of the state attorney in settling bad credit is by referring to several provisions stated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia and theprocess of resolving bad loans carried out by the State Attorney for BRI bank customers at the Sungguminasa branch carried out non-litigation, namely by means of mediation. Abstrak: Rabiah Nur Hidayanti Idris. 04020170514: Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRICabang Sungguminasa. Di bawah bimbingan H. Abd. Rahman. sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Andi Risma, sebagai anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalampenyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak bank BRI Cabang Sungguminasa dan bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap nasabah bank BRI Cabang Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Gowa. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh akandiolah dan dianalisis guna untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan Qawanin, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020) 2 secara dekskriptif agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian kredit macet yaitu dengan merujuk kepada beberapa ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa PengacaraNegara terhadap nasabah Bank BRI Cabang Sungguminasa dilakukan secara Non Litigasi yaitu dengan cara mediasi.

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum