Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Lex Renaissance Kosmik Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Prophetic Law Review SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) ILJS SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya
Muliadi Nur
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Keluarga: Perkawinan Dini dan Perlindungan Hak-Hak Anak di Bolaang Mongondow Nur, Muliadi; Bukido, Rosdalina; Subeitan, Syahrul Mubarak; Purwadi, Wira; Usup, Djamila; Isima, Nurlaila; Dano, Farhan
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v4i1.727

Abstract

This writing aims to enhance the understanding of the community, particularly students in Bolaang Mongondow, regarding the legal perspective on early marriage and the importance of safeguarding the fundamental rights of children by the constitution and prevailing legislation. The method of community service involves legal counselling in three different schools in Bolaang Mongondow over two days in October 2023. Lectures, discussions, and legal consultations provide comprehensive knowledge and understanding. The results and discussions indicate that this activity not only improves basic knowledge but also deepens the understanding of the adverse effects of early marriage on the physical, mental, and social development of children. Through understanding the concept of children's fundamental rights and relevant legislation, students in Bolaang Mongondow are expected to avoid early marriage and participate in positive transformation. The ultimate goal is to create a safer environment and protect children's rights in the North Sulawesi Province, hoping that the outcomes of this community service can serve as a foundation for more effective preventive and educational programs. Keywords: Legal Counseling, Early Marriage, Children's Rights. ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, yaitu siswa di Bolaang Mongondow tentang perspektif hukum terhadap perkawinan dini serta pentingnya melindungi hak-hak asasi anak sesuai konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Metode pengabdian melibatkan penyuluhan hukum di empat sekolah berbeda di Bolaang Mongondow selama dua hari pada bulan Oktober 2023. Pendekatan ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dasar, tetapi juga memperdalam pemahaman dampak negatif perkawinan dini terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Melalui pemahaman konsep hak-hak asasi anak dan peraturan perundangan-undangan, siswa di Bolaang Mongondow diharapkan dapat menghindari praktik perkawinan dini dan ikut serta dalam transformasi positif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak anak di Provinsi Sulawesi Utara, dengan harapan hasil kegiatan pengabdian ini dapat menjadi landasan bagi program-program preventif dan edukatif yang lebih efektif di masa depan. Kata kunci: Penyuluhan hukum, Perkawinan Dini, Hak-hak Anak.
Praktik Jual Beli Ayam Aduan dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Konflik antara Akad Sah dan Unsur Judi Ngatenan, Zulkifli Darmanto; Kotyazhov, Andrey V.; Nur, Muliadi
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 2 (2024): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i2.3373

Abstract

Jual beli merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memperoleh karunia dari Allah SWT, di mana transaksi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar sah dan bebas dari unsur yang dilarang. Penelitian ini mengkaji transaksi jual beli ayam aduan di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal II, Kota Manado, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah praktik jual beli ayam aduan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, terutama yang berkaitan dengan perjudian dan kemudharatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual, pembeli, dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder berupa literatur fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli ayam aduan dilakukan dengan akad yang sah melalui tawar-menawar antara penjual dan pembeli, praktik ini tetap bertentangan dengan hukum syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur perjudian yang terkandung dalam adu ayam, yang dilarang dalam Islam. Meskipun transaksi dilaksanakan secara sah menurut syariah dalam hal akad, hukum ekonomi syariah mengharamkan transaksi ini karena mengandung kemudharatan dan merusak moralitas. Kesimpulannya, transaksi jual beli ayam aduan tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur perjudian yang merugikan moral dan sosial masyarakat.
Factors Affecting The Predominance Of Verstek Judgments In Divorce Cases Before The Religious Court Nur, Muliadi; Jamil, Abdul
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 1 June 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss1.art5

Abstract

This study examines the factors affecting the predominance of verstek judgments in the disposition of divorce cases in religious courts. It was mainly aimed at analyzing the factors that influence the settlement of divorce cases in the absence of the defendant so that the judge decides through a verstek judgment. This research used a normative legal research with a statutory approach and a legal system. The study found three primary factors in the legal system that have lead to the verstek judgments for divorce cases in religious courts. First, the existing substantial components and legal arrangements have not explicitly regulated the criteria, limitations, or reasons for the absence of defendants who who are entitled to verstek examination in divorce cases. Second, the legal structure includes the paradigm of passive judges and strong adherence to procedures, as well as the summoning of the parties by bailiffs. Third, a cultural component, including the factor of awareness of the nature of marriage and the meaning of a divorce, and the rule of law in society regarding the rules and mechanisms for divorce settlement.Keywords: Dominant factors; verstek verdict; divorce casesFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Predominasi Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian Di Hadapan Pengadilan AgamaAbstrakPenelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dominannya putusan verstek dalam disposisi perkara perceraian di pengadilan agama. Hal ini terutama bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara perceraian tanpa kehadiran tergugat sehingga hakim memutuskan melalui putusan verstek. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sistem hukum. Studi ini menemukan tiga faktor utama dalam sistem hukum yang mengarah pada putusan verstek untuk kasus perceraian di pengadilan agama. Pertama, komponen substansial dan pengaturan hukum yang ada belum secara tegas mengatur kriteria, batasan, atau alasan tidak adanya terdakwa yang berhak pemeriksaan verstek dalam perkara perceraian. Kedua, struktur hukum meliputi paradigma hakim pasif dan kepatuhan yang kuat terhadap prosedur, serta pemanggilan para pihak oleh juru sita. Ketiga, komponen budaya, meliputi faktor kesadaran akan hakikat perkawinan dan makna perceraian, serta aturan hukum dalam masyarakat tentang aturan dan mekanisme penyelesaian perceraian.Kata kunci: Faktor dominan; putusan verstek; kasus perceraian
Legal Pluralism and Responsive Legal Development: The Role of Pageu Gampong in Strengthening Sharia Implementation in Aceh Azwarfajri, Azwarfajri; Muliadi Nur; Yusuf, Muhammad; Hakim, Lukman
Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 1 (2025): January-June
Publisher : Lembaga Aneuk Muda Peduli Umat, Bekerjasama dengan LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/sinthop.v4.i1.44.190-201

Abstract

The implementation of Islamic law (Sharia) in Aceh has led to a dual legal system, but its effectiveness is often challenged by a disconnect between the formal legal framework and the community's legal culture. This article argues that a purely legal-positivist approach, which relies heavily on state-enforced qanuns, is insufficient. A more effective strategy requires a responsive legal development model that integrates Sharia with deeply rooted local wisdom. This study, utilizing a descriptive-qualitative approach based on a literature review, examines the potential of the pageu gampong system—a traditional village-level institution for social and moral harmony—as a strategic solution. Our analysis shows that revitalizing pageu gampong can bridge the gap between formal law and community practice by functioning as both a preventive and repressive mechanism. By fostering community participation and leveraging the legitimacy of customary leaders, this system not only addresses the challenges of enforcement but also strengthens public trust and combats the rise of individualism, thereby making Sharia implementation more sustainable and effective
Living Law dalam KUHP Baru: Tantangan Integrasi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Prinsip Kepastian Hukum Muliadi Nur
Bahasa Indonesia Vol 11 No 1 (2026): Islamic Law: Jurnal Siyasah Maret 2026
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v11i1.2327

Abstract

The enactment of the new Indonesian Criminal Code (KUHP) in 2023, which will take effect in 2026, marks a significant milestone in the decolonization of national criminal law through the explicit recognition of living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) as a source of criminal liability. This recognition, however, presents complex challenges in integrating unwritten customary law into a formal state legal system grounded in the principle of legal certainty. This article aims to critically analyze the normative construction of living law within the new KUHP and identify the multifaceted challenges of its integration. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that the integration faces substantial hurdles across normative (the paradox of formalizing unwritten law), procedural (the incompatibility of adat procedures with formal criminal procedure), ideological (alignment with human rights and constitutional principles), institutional (the capacity of law enforcement), and sociological dimensions. The study concludes that while the recognition of living law is progressive, its successful implementation requires a balanced model of integration that respects the dynamic character of customary law, ensures legal certainty through limited formalization and jurisprudence, and strengthens the institutional bridge between state and customary justice systems
Reconstructing the Legal Limits of Itsbat Nikah: Dissenting Opinion, Child Marriage, and Doctrinal Development in Indonesian Islamic Family Law: Rekonstruksi Batas Hukum Itsbat Nikah: Pendapat Berbeda Hakim, Perkawinan Anak, dan Pengembangan Doktrin Hukum Keluarga Islam di Indonesia Nur, Muliadi; Jamil, Abdul
Lex Renaissance Vol. 11 No. 1 June 2026
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol11.iss1.art3

Abstract

Unregistered Muslim marriage in Indonesia creates a persistent tension between religious validity and state legal recognition, especially when the marriage was conducted while one party was underage and no prior marriage dispensation was obtained. This article examines Religious Court of Pasangkayu Decision No. 143/Pdt.P/2021/PA.Pky by positioning the dissenting opinion as the main doctrinal entry point for reconstructing the limits of itsbat nikah. The study uses normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The court decision is treated as primary legal material containing legal facts, evidentiary assessment, judicial reasoning, interpretation of norms, majority reasoning, dissenting opinion, and legal conclusions. The article finds that the majority opinion reflects a post-factum protection model grounded in Islamic validity, marital continuity, administrative necessity, and children’s civil status. However, the dissenting opinion provides the article’s central novelty by formulating a preventive legality model that challenges the use of itsbat nikah as a retroactive substitute for marriage dispensation. The dissent shows that underage unregistered marriage cannot be treated as a mere registration defect because it implicates statutory safeguards against child marriage. Building on this dissenting reasoning, the article proposes a five-criteria doctrinal standard: Islamic validity, statutory legality, administrative necessity, child protection, and mafsadah-maslahah moral-hazard assessment. The article concludes that dissenting opinion can function as a source of doctrinal development in Islamic family law by limiting itsbat nikah without abandoning protection for vulnerable family members.
Disability-Sensitive Nafkah: Formal Equality and Substantive Justice in Indonesian Islamic Family Law Muliadi Nur; Afiah Nurrizky; Yevhen Leheza; Muhammad Sukri
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 6, No 1 (2026)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v6i1.4239

Abstract

This article examines how nafkah obligations should be interpreted for husbands with disabilities within Indonesian Islamic family law. It evaluates whether the existing legal framework, particularly the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, provides only formal equality or also supports substantive justice. Using normative juridical research with statutory, conceptual, and justice-based approaches, this study analyzes legal provisions, disability rights principles, Islamic family law doctrine, and scholarly debates on equality, proportionality, and maintenance. The novelty of this article lies in the development of a disability-sensitive framework for nafkah that integrates disability rights, substantive equality, maqāṣid-oriented justice, and Islamic maintenance doctrine. The study finds that Indonesian law formally attaches nafkah obligations to all husbands, including husbands with disabilities, without explicit mechanisms for exemption, suspension, or restructuring. This creates formal equality, but may fail to ensure substantive justice when disability produces structural barriers to employment, income, and social participation. The phrase “according to his ability” provides a normative basis for proportional assessment, yet remains underdeveloped without disability-sensitive judicial standards and institutional support. This article argues that nafkah should be interpreted proportionally to protect the wife’s right to maintenance while recognizing the actual capacity and vulnerability of husbands with disabilities.
PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik) Dahlia Halia Ma'u; Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v7i2.38

Abstract

Hukum hanyalah bagian dari perkembangan dinamika masyarakat. Bahkan dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu pula akan tercipta hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya perkembangan dinamika masyarakat tersebut mempengaruhi cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Pandangan sosiologis terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sendiri sebagai refleksi dari apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Atas dasar ini, penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif (seperti yang termuat dalam undang-undang), tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.
PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISASI (Antara Ide dan Realita) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v9i1.11

Abstract

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan. Namun realita yang terjadi di lapangan, meskipun hukum di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat masih berlangsung berbagai bentuk eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, corporate, maupun non-state-actors. Beberapa usaha dalam mewujudkan Indonesia layak anak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sosial budaya masyarakat, meningkatnya pemahaman hak-hak anak sebagai dasar penegakan hukum, lahirnya generasi global berbasis kearifan lokal.
POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v13i1.3

Abstract

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengangkat judul “Poligami Tanpa Izin: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado”, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan sosio-yuridis ini sangat berperan dalam mengukur tingkat ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil temuan penelitian ini telah terjadi poligami tanpa izin pengadilan di kalangan masyarakat Manado, maupun dicatat atau dibawah tangan., dan ini membawa efek kepada tujuan perkawinan tersebut.
Co-Authors Abdul Jamil Abdul Jamil Abdul, Muhammad Zulkifli Afiah Nurrizky Afiah Nurrizky Azwarfajri Azwarfajri Bukido, Rosdalina Dahlia Halia Ma'u Dano, Farhan Kotyazhov, Andrey V. Lukman Hakim Makka, Misbahul Munir Muamar P. Igiris Muhammad Sukri Muhammad Yusuf Naskur Naskur Ngatenan, Zulkifli Darmanto Nur Alfiani Nurlaila Isima Pedju, Rizaldy Purnomo Peduho, Megadita Sri Utami Purwadi, Wira Rosdalina Bukido Subeitan, Syahrul Mubarak Syahrul Mubarak Subeitan Usup, Djamila Wahyu Nugroho Yevhen Leheza