Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Kosmik Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Prophetic Law Review SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) ILJS SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya
Muliadi Nur
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Abdul Jamil; Muliadi Nur
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 2: MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art10

Abstract

Examination of divorce cases should present both husband and wife before the court so that their statements can be heard and peace can be sought. However, the empirical reality of the settlement of divorce cases by judges in the Religious Courts (PA) are generally decided by verstek and have even dominated the number of divorce decisions in several regions in Indonesia. The issue of the verstek decision in divorce cases will eventually result in the loss of the wife's rights because the husband was never present at the trial. Furthermore, the wife would find it difficult to sue for a living for herself and her children. This normative research examines the paradigm of legal protection and justice of the parties in the settlement of divorce cases and the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in verstek decisions in divorce cases. The study was conducted using a statutory and conceptual approaches. Data collection is done by literature study and document study. The results of the study conclude: first, protection of law and justice is the ex officio authority of judges because their position is to assist justice seekers to obtain justice effectively and efficiently through the judicial process. Second, the application of ex officio judges as a form of legal protection and justice in the verstek decision on divorce cases is by adjudicating outside the petitum (ultra petita) in the form of adding an unsolicited order in the petitum as stipulated in Article 41 letter c of Marriage Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019. Key Words: Legal protection; justice; ex officio; divorce by verstek Abstrak Pemeriksaan perkara perceraian seharusnya menghadirkan suami dan istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian. Namun, realitas empirik penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama (PA) umumnya diputuskan secara verstek dan bahkan telah mendominasi jumlah putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia. Persoalan putusan verstek pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Penelitian normatif ini mengkaji paradigma perlindungan hukum dan keadilan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian dan penerapan ex officio hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan ex officio hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Kedua, penerapan ex officio hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (ultra petita) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019. Kata Kunci: Perlindungan hukum; keadilan; ex officio; verstek perceraian
PERLINDUNGAN HAK ASASI (ANAK) DI ERA GLOBALISASI (Antara Ide dan Realita) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.172 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.11

Abstract

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan. Namun realita yang terjadi di lapangan, meskipun hukum di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat masih berlangsung berbagai bentuk eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, corporate, maupun non-state-actors. Beberapa usaha dalam mewujudkan Indonesia layak anak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sosial budaya masyarakat, meningkatnya pemahaman hak-hak anak sebagai dasar penegakan hukum, lahirnya generasi global berbasis kearifan lokal.
POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.152 KB) | DOI: 10.30984/as.v13i1.3

Abstract

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengangkat judul “Poligami Tanpa Izin: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado”, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan sosio-yuridis ini sangat berperan dalam mengukur tingkat ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil temuan penelitian ini telah terjadi poligami tanpa izin pengadilan di kalangan masyarakat Manado, maupun dicatat atau dibawah tangan., dan ini membawa efek kepada tujuan perkawinan tersebut.
RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM ( Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.962 KB) | DOI: 10.30984/as.v2i1.216

Abstract

Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu meng­atur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas, namun walau demikian undang-undang tersebut hams dilaksanakan. Olehnya maka penegak hokum (hakim) dalam menyelesaikan swot( permasalahan hokum konkrit, entab karena aturan hularm yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas auto bahkun tidak ada sania sekali, arau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haru,slah mencari dan mene­mukan hukunmya, dengan kata lain is dituntut untuk melakukan suatu pe­nemuan hukum oleh karena ia dilarang menolak menjatuhkan putus­an dengan dalih tidak sempurnanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur
MEDIASI SEBAGAI WADAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.904 KB) | DOI: 10.30984/as.v8i1.37

Abstract

Medasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Dari kandungan ayat al-Qur’an surah an-nisaa ayat 35, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi
PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik) Dahlia Halia Ma'u; Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.921 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i2.38

Abstract

Hukum hanyalah bagian dari perkembangan dinamika masyarakat. Bahkan dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu pula akan tercipta hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya perkembangan dinamika masyarakat tersebut mempengaruhi cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Pandangan sosiologis terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sendiri sebagai refleksi dari apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Atas dasar ini, penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif (seperti yang termuat dalam undang-undang), tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.
Konsep Gender terhadap Batasan Aurat Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Muamar P. Igiris; Naskur Naskur; Muliadi Nur
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol 2 No 1 (2022): June
Publisher : The Center for Gender and Children Studies, the Institute for Research and Communing Service, State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/spectrum.v2i1.398

Abstract

Anak merupakan salah satu karunia terbesar yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia semasa dia hidup. Banyak orang yang telah menikah mendambakan akan hadirnya seorang anak untuk melengkapi kehidupan berumah tangga mereka. Karena peran seorang anak sangat besar bagi kedua orang tuanya, maka banyak dari para orang tua yang merasa cemas jika pernikahan mereka belum di karuniai seorang anak. Maka dari itu tidak jarang ada beberapa orang tua yang merasa tidak memiliki kesempatan untuk mempunyai anak sendiri justru membuat keputusan untuk mengadopsi anak, baik anak itu masih dalam keadaan bayi atau justru telah dewasa. Dalam pengadopsian inilah sering terjadi ketidaktahuan oleh para orang tua yang mengadopsi anak tersebut mengenai batasan aurat diantara anak tersebut dan mereka sebagai orang tua. Dalam penelitian ini metode penulisan yang penulis gunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari literatur, penulis menyimpulkan bahwa batasan aurat dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya dapat dilihat berdasarkan status nasab dan jenis kelamin dari anak tersebut. Jika anak tersebut masih merupakan keponakan dari salah satu pasangan suami istri itu maka batasan auratnya disesuaikan dengan jenis kelamin. Atau dengan kata lain jika yang di adopsi anak perempuan dari keponakan ayahnya maka batasan auratnya cukup dijaga dengan pakaian yang sopan. Tapi berbeda jika anak tersebut tidak memiliki ikatan nasab maka batasan aurat yang perlu dijaga adalah batasan aurat sama seperti orang yang bukan bagian dari mahram kita. Kesimpulan nya adalah batasan aurat bergantung kepada status nasab yang menyebabkan mahram atau tidak.
Simbolisme Peran Perempuan dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan dari Hukum Islam dan Budaya Lokal Peduho, Megadita Sri Utami; Nur, Muliadi; Alfiani, Nur; Makka, Misbahul Munir
SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol 4 No 1 (2024): June
Publisher : The Center for Gender and Children Studies, the Institute for Research and Communing Service, State Islamic Institute of Manado (IAIN) Manado, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/spectrum.v4i1.1018

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran simbolis perempuan dalam pelaksanaan adat Saro Badaka di Desa Umaloya, yang merupakan bagian integral dari ritual perkawinan tradisional. Adat Saro Badaka tidak hanya merefleksikan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mengandung makna keagamaan yang dalam, khususnya dalam konteks Hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana peran perempuan dalam prosesi ini menggambarkan simbolisme kasih sayang, doa, dan keseimbangan, serta bagaimana nilai-nilai ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam. Melalui metode kualitatif, dengan pendekatan etnografis dan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa perempuan memegang peranan sentral sebagai pelaksana utama adat, yang melibatkan mereka dalam aktivitas-aktivitas simbolis seperti penyiapan bedak, penyalaan lilin, dan pembagian makanan. Peran ini tidak hanya menunjukkan kedudukan perempuan dalam struktur sosial-budaya masyarakat Desa Umaloya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana mereka menjadi penyalur utama nilai-nilai Islami dalam konteks pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan adat Saro Badaka, yang dipimpin oleh perempuan, menjadi medium untuk mengekspresikan prinsip-prinsip Hukum Islam, seperti kasih sayang, persatuan, dan kesucian, yang selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang keterkaitan antara adat istiadat lokal dan penerapan Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, serta peran signifikan yang dimainkan oleh perempuan dalam mempertahankan tradisi ini.
Pembinaan Anak Pelaku Tawuran sebagai Implementasi Keadilan Rehabilitatif di Sentra Handayani Jakarta Wahyu Nugroho; Afiah Nurrizky; Muliadi Nur
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v6i1.2360

Abstract

This research aims to analyze the correctional efforts done by Sentra Handayani Jakarta towards child perpetrators of brawls. In this context, Sentra Handayani Jakarta is present as a social rehabilitation institution that prioritizes the provision of education in fostering child brawlers. This research uses a legal empirical research method with a field research approach. Data collection techniques in the form of interviews were used to examine the process of mentoring and rehabilitation of child perpetrators of brawls at Sentra Handayani Jakarta. The results showed that the rehabilitation efforts of child perpetrators of brawls at Sentra Handayani Jakarta were colored by quite complex problems. This is related to the tough diversion efforts with victims, to the parents of children who are not cooperative. However, not a few child perpetrators of brawls have also been successfully rehabilitated so that they can be accepted back into society.
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemahaman Hukum Perkawinan: Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Nur, Muliadi; Pedju, Rizaldy Purnomo; Abdul, Muhammad Zulkifli
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 3 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v3i1.538

Abstract

Berdasarkan observasi dan survey yang dilakukan di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, ditemukan sebagian besar masyarakat tersebut masih belum mengetahui dan memahami perihal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Konsekuensi yang ditimbulkan dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman UUP adalah hadirnya fenomena perkawinan di bawah umur. Poin tersebut kemudian, mendorong pengabdi dan tim untuk melakukan pengabdian berupa penyuluhan pada Masyarakat Pusomaen, agar masalah tentang pengetahuan dan pemahan terkait UUP, serta perkawinan di bawah umur dapat diselesaikan. Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian tersusun dari tiga hal, diantaranya; Ceramah, Diskusi, dan Pelayanan Konsultasi Hukum. Dari rangkaian agenda kegiatan pengabdian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Asas, rukun, dan syarat perkawinan yang terkandung dalam UUP perlu diketahui dan diimplementasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Prosedur permohonan dan alur putusan permohonan mengenai DISKA yang terkandung dalam UUP juga perlu untuk diketahui, agar permasalahan yang nantinya akan ditimbulkan akibat perkawinan tidak tercatat dapat diminimalisir. Selain itu, perlu adanya peranan aktif dari tokoh agama, guru, dan orang tua untuk melakukan himbauan kepada para remaja agar dapat mencegah fenomena perkawinan di bawah umur.
Co-Authors Abdul Jamil Abdul Jamil Abdul, Muhammad Zulkifli Afiah Nurrizky Azwarfajri Azwarfajri Bukido, Rosdalina Dahlia Halia Ma'u Dano, Farhan Kotyazhov, Andrey V. Lukman Hakim Makka, Misbahul Munir Muamar P. Igiris Muhammad Yusuf Naskur Naskur Ngatenan, Zulkifli Darmanto Nur Alfiani Nurlaila Isima Pedju, Rizaldy Purnomo Peduho, Megadita Sri Utami Purwadi, Wira Subeitan, Syahrul Mubarak Usup, Djamila Wahyu Nugroho