Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.943
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender RIO LAW JURNAL Jurnal Kolaboratif Sains International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan Notary Law Journal West Science Law and Human Rights Journal of Progressive Law and Legal Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Sociology and Law
Ahmad Syaufi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora

 1 
Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan Ericson, Juan Fellix; Syaufi, Ahmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1508-1518

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk Apakah pemanfaatan kayu Halaban di kebun sendiri termasuk dalam lingkup hukum tidak pidana di bidang kehutanan dan Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban yang didapat dari kebun sendiri di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu: berjenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif di Indonesia  pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk menanam dan membudidayakan jenis pohon tertentu, termasuk pohon Halaban, di atas kebun milik sendiri/pribadi atau yang disebut oleh undang-undang kehutanan dengan istilah Hutan Hak, Kekosongan hukum administratif-teknis dalam pengaturan pengangkutan kayu Halaban yang berasal dari kebun sendiri, khususnya di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali timbul karena tidak diaturnya jenis kayu Halaban, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan pelaksana (Verordnung) tersebut menimbulkan ketidakharmonisan antara norma hukum umum dalam undang-undang dengan norma pelaksanaannya, sehingga mengancam kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, arah formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban di masa mendatang perlu menyesuaikan dengan prinsip keadilan ekologis, keberlanjutan (sustainability), dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat maupun lokal sebagai subjek utama pengelola hutan
Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN Fradella, Ajrina; Syaufi, Ahmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.1156-1164

Abstract

Studi ini mengkaji penerapan metode penyidikan berupa penyerahan narkotika di bawah pengawasan (controlled delivery) oleh penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Latar belakang penelitian ini adalah semakin meningkatnya kompleksitas dan kecanggihan modus operandi dalam peredaran gelap narkotika, yang menuntut adanya strategi penegakan hukum yang efektif namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Controlled delivery merupakan salah satu teknik penyidikan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam praktiknya, teknik ini kerap memunculkan persoalan hukum, khususnya jika tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan teknik tersebut serta menelaah kebijakan kriminal yang menjadi dasar hukumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun controlled delivery memiliki legitimasi hukum, pelaksanaannya harus didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan kelengkapan administratif, agar tidak menimbulkan pelanggaran yang dapat membatalkan proses hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika
Co-Authors Achmad Yani Amin, Muhammad Erham Anggraini*, Novita Diana, Sophia Nur Erbianti, Rizka Dwi Ericson, Juan Fellix F. Dirun, Wikarya Faishal, Achmad Fradella, Ajrina Hadin Muhjad, Muhammad Haifa Haifa Haiti, Diana Haiti, Diana Haryanto Haryanto Helmi Helmi Ichsan Anwary, Ichsan Kity, Kity Tokan Mispansyah Mispansyah , Mispansyah Mispansyah Mispansyah Mispansyah, Mispansyah Muhammad Abrori Wirandy Musfa, Nurul Huda De Phalosa, Nydia Azaria Prahesti, Rika Nur Widya Putri, Sukmandari Rudy Indrawan Sandi, Meidy Yanto Siti Rena Maulida Suci Utami, Suci Suprapto Suprapto Tokan, Kity Yani, Akhmad Zidan Ramadhan