Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.744
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM) Jurnal Meta Hukum
Adil Akhyar
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENOLAKAN PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK OLEH TERDAKWA MENURUT KUHAP DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI MASA PENDEMI COVID-19 Feri Aminullah; M. Yamin Lubis; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alasan terdakwa menolak dilaksanakannya sidang secara elektronik dikarenakan Perma No. 4/2020 tentang AP4SE dianggap bertentangan dengan asas-asas dan norma hukum yang diatur dalam KUHAP. Sidang secara elektronik berdasarkan Perma No. 4/2020 tentang AP4SE belum memiliki kepastian hukum, karena belum adanya kejelasan tujuan dari pembentukan Perma tersebut dan terjadinya kontradiksi norma hukum dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, utamanya dengan KUHAP. Pelaksanaan persidangan secara elektronik akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak terlaksananya perlindungan hak-hak terdakwa. Saran, persidangan secara elektronik perlu diatur dalam bentuk undang-undang atau pun dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Agar kedudukannya masuk dalam hirarkie peraturan perundang-undangan sehingga memiiki nilai kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung. Perlu adanya persetujuan terdakwa dalam hal pelaksanaan pemeriksaan perakra dilaksanakan secara elektronik oleh pengadilan.
ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Muhammad Idham Kholid Lubis; Mustamam; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bagaimana pengelolaan dan legalitas pemanfaatan dana wakaf uang oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan wakaf tunai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Para Ulama mendasarkan disyariatkannya wakaf pada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas yang sangat banyak sekali, dan tujuan wakaf tersebut difungsikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang beragama Islam dimana uang hasil wakaf tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (mudharabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pelaksanaan wakaf tunai sudah sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dengan alasan bahwa pelaksanaan wakaf tunai tersebut dilakukan berdasarkan fiqih Islam dan juga ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur perihal wakaf. Kendala bagi nazhir dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah belum mempunyai nazhir yang profesional dan belum kreatif dalam mengelola wakaf tunai tersebut yang diharapkan manfaat dari wakaf tunai dapat memberi kesejahteraan pada umat, dan biaya pengelolaannya terus-menerus tidak tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat, karena pengelolaan wakafnya secara produktif dan peraturan pelaksanaan belum diatur secara terperinci.
HAK WARIS SAUDARA LAKI-LAKI KETIKA BERHADAPAN DENGAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn) Mhd. Nanda Amransyah; Mustamam; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili terhadap perkara warisan yang salah satu wewenangnya adalah mengeluarkan Penetapan Ahli Waris. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam, bagaimana dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan adalah para ahli waris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika ternyata ada ahli waris yang tidak setuju, maka bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan koreksi terhadap penetapan. Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan menjadi tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri .
ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR AKIBAT KEPAILITAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pa Patar Bronson Sitinjak; Mukidi; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan mengenai pengurusan dan pemberesan pembagian harta pailit dapat dilihat dari defenisi kurator. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan yang dimaksud dengan kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 ayat (1), bahwa dalam putusan pailit, maka wajib diangkat kurator. Langkah yang dilakukan kurator dalam proses pengurusan harta pailit adalah dilakukan pengunguman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (On Going Concern), rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 1021/K/PDT.Sus-Pailit/ 2018, yakni dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohon kasasi.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019) Bimasa Zebua; Muhammad Yamin; Adil Akhyar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.145 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v2i2.3947

Abstract

Abstract Acts of decency are all kinds of behavior with sexual connotations that are carried out unilaterally and are not expected by the target person, causing negative reactions, shame, anger, offense at the person who is a victim of sexual harassment. It is concluded that the criminal responsibility of children as perpetrators of the criminal act of rape against children is an effort to protect child victims of the crime of rape because it is one of the crimes against decency as regulated in Article 285 of the Criminal Code, while according to the Criminal Code Bill is regulated in Chapter XVI Concerning the Crime of Morality, Paragraph 1, which reads: "Convicted for committing the crime of rape, with a minimum imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 12 years. Legal protection for children who are victims of the crime of rape which results in pregnancy and preventive and repressive measures, both by the community and the government (through law enforcement officials), such as providing protection / supervision from various threats that can endanger the victim's life. Case of the crime of rape committed by children against children in the Supreme Court decision Number 3440 K / Pid.Sus / 2019.Keywords: Criminal Liability, Children, Rape. Abstrak Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada anak sebagai upaya melindungi anak korban tindak pidana pemerkosaan karena merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, Sementara menurut RUU KUHP diatur dalam Bab XVI Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Paragraf 1, yang berbunyi: “Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan adanya upaya preventif maupun represif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban. Perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak  dalam putusan MA Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019.Kata Kunci       :           Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pemerkosaan.
Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area) Irsyad Nursalim Lubis; Muhammad Yamin; Adil Akhyar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5526

Abstract

Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi (Studi Penelitian Pada Panti Rehabilitasi Narkotika Jopan Serdang Bedagai) Yudi Yudi; Nelvitia Purba; Adil Akhyar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5529

Abstract

Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS, SH., MH & Partner) Ahmad Gozali Bangun; Muhammad Yamin; Adil Akhyar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5420

Abstract

APPLICATION OF THE LAW OF QUALIFICATION OF CRIMINAL MAKING AGAINST NARCOTIC USERS IN THE LEVEL INVESTIGATIONS IN WEST ACEH POLRES Mahdian Siregar; Marlina Marlina; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a measure of action that can be imposed on an addict is Article 127 jo Article 54 jo Article 103 of the Narcotics Act. However, the substance of the Narcotics Act does not provide a clear conception of narcotics abusers that are categorized as users, addicts and victims of narcotics, so that they can be clearly and decisively distinguished from narcotics dealers and precepors. As a result, the application of the law against drug users, has not yet fully realized legal certainty. The problems in this study are about how the qualifications of narcotics abusers and the application of criminal law against narcotics abusers and obstacles to police investigators in the Southwest Aceh Narcotics Police Unit in applying the qualifications of narcotics abusers in?This type of research is empirical juridical research. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the qualifications of narcotics abusers are divided into three types, namely: users, addicts and victims of narcotics abusers. However, the subjects of these qualifications are not clearly regulated in the Narcotics Act. The application of criminal law against narcotics abuse by investigators of the Southwest Aceh Narcotics Unit has not yet been able to be applied to the maximum, therefore certain conditions are difficult to declare a person as an addict and victim of narcotics abuse. The obstacles of investigators in applying the qualifications of narcotics abusers are influenced by the legal subsystem in the narcotics criminal legal system. Substantially the Narcotics Law does not clearly regulate narcotics crime based on its subjects. Viewed from the aspect of the legal structure, narcotics law enforcement has not yet led to law enforcement efforts, particularly the National Police to prevent, protect and save the Indonesian people from abuse of Narcotics.
ISLAMIC LAW APPROACHES IN THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION AS A EFFORTS TO TREAT ABUSE NARCOTICS FOR NARCOTICS IN BANDA ACEH HIJRAH FOUNDATION FOUNDATION Sunardi Sunardi; Mustamam Mustamam; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 1 (2021): Edisi bulan Januari 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social rehabilitation through a religious approach is an effort to recover from narcotics abusers so that they can live better and be more responsible in the future. Social rehabilitation is a manifestation of the development of the Indonesian people as a whole which aims to shape the nation's character. The problems in this study, namely: What is the legal provisions for the implementation of rehabilitation for drug addicts who undergo rehabilitation? What is the provision of the rehabilitation process for narcotics addicts and how is the Islamic legal approach in implementing rehabilitation for narcotics addicts in the rehabilitation center of the Banda Aceh hijrah gate? This type of research is empirical juridical research. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on research results, the implementation of rehabilitation for narcotics addicts undergoing rehabilitation according to the Narcotics Act can be done in two ways, namely based on a court decision or recommendation from an agency with an assessment and voluntarily by carrying out compulsory reporting for themselves by an addict who is sufficient age and by parents/guardians for addicts who are not old enough. The rehabilitation process for narcotics addicts undergoing rehabilitation at the rehabilitation center of the Pintu Hijrah Banda Aceh Foundation is carried out in three stages, first, the medical rehabilitation stage (detoxification), the non-medical rehabilitation stage by following various programs in the rehabilitation place and the advanced care stage (after care) . The Islamic legal approach in the implementation of rehabilitation for narcotics addicts in the rehabilitation center of the Pintu Hijrah Foundation in Banda Aceh has a great influence on the change in behavior of narcotics residents. Based on the results of the Ministry of Social Republic of Indonesia's assessment, the percentage of successful rehabilitation of addicts is 80% of the total number of residents who have participated in rehabilitation programs at the Banda Aceh Hijrah Door Foundation.
Co-Authors Ahmad Bani Sadar Ahmad Gozali Bangun Ahmad Junaedy Tarigan Bimasa Zebua Budi Candra Nasution Budi Santoso Bukhari Bukhari Danial Syah Dearma Agustina Dedek Syumarta Suir Dewiyana, Hudrah Eko Parulian Utama Sianipar Eko Prayogi Fadhlan Faisal Faisal Feri Aminullah Feri Aminullah Harahap, Nurasiah Hary Jackson Sembiring Hary Jackson Sembiring Hudrah Dewiyana Ibnu Affan Indra Kurniawan Indradewa, Rhian Irnawan Sinulingga Irsyad Nursalim Lubis Jonatan Samosir Khaira, Hanna Krisno Krisno M Yamin Lubis M. Yamin Lubis M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Dabutar Mahdian Siregar Mahendar Nasution, Muhammad Rafi Maksum Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Mhd. Nanda Amransyah Mhd. Nanda Amransyah Miftahuda Dizha Fezuono Muhammad Ajri Darul Ihsan Muhammad Ajri Darul Ihsan Muhammad Idham Kholid Lubis Muhammad Idham Kholid Lubis Muhammad Rafi Mahendar Nasution Muhammad Yamin Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Mukidi, Mukidi Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam, Mustamam NURUL WAHYUNI Nurza Ismam, Riza Fauzi Oktafia, Wani Patar Bronson Sitinjak Patar Bronson Sitinjak Purba, Nelvita Purba, Nelvitia Purba, Simon Rahmat Murtaza Rekman Sinaga Renda Sumber Sari Ramadhan Samosir, Jonatan Sari Ramadhan, Renda Sumber Simon Purba Siregar, Mahdian Sunardi Sunardi Sunardi Sunardi Syah, Danial Syamsuir Syamsuir Syamsuir, Syamsuir Tamimi Pratiwi Yamin Lubis Yamin Lubis Yudi Yudi Zulfan Ahmadi Zulkifli Zulkifli