Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian UNDIKMA RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia Jurnal Hukum Saraswati SWARNA Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdi Masyarakat SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Dewi, Kadek Ary Purnama
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

 1 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI OBJEK VITAL DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1810

Abstract

ABSTRAKCCTV (Closed Circuit Television) merupakan alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas. Di kota yang menganut konsep Smart City, nantinya kamera CCTV bisa berperan lebih aktif dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Data dari CCTV dan perangkat-perangkat lain kemudian dihubungkan ke pusat server.Maka dari itu penulis membahas dua rumusan masalah Bagaimanakah efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali?  Apakah kendala dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan mengalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Kesimpulan CCTV dijadikan sebagai alat pengawasan jarak jauh yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya kekerasan, jika didapati kasus tindak pidana kekerasan yang jelas terekam. Rekaman CCTV memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, tidak mengenal hierarki, dan kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan. CCTV sebagai alat bukti elektronik memiliki syarat materiil dan formil yang diatur dalam UU ITE, termasuk syarat informasi elektronik yang sah, penggeledahan dan penyitaan dengan seizin ketua pengadilan, dan menjaga kepentingan pelayanan umum. Dengan demikian, CCTV dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah jika tidak melanggar syarat-syarat tersebut dan membantu di persidangan.Kata Kunci: CCTV, Tindak Pidana, Kekerasan
PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG AMBIGUITAS HUKUM: TINJAUAN TERHADAP UU NO. 1/1974 DAN PUTUSAN MA–MK Dyatmika, Gede Dewangga Prahasta; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1795

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is a complex legal issue that remains unresolved within the national legal framework. Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly address interfaith marriage, leading to various conflicting legal interpretations. Rulings by the Supreme Court and Constitutional Court in relevant cases have reinforced ambiguity and contributed to legal uncertainty. This study aims to examine the legal vacuum surrounding interfaith marriage regulation and analyze the juridical implications of disharmony between statutory law and court decisions. Using a normative juridical approach, the research reviews legislation, jurisprudence, and legal doctrines. Findings indicate that the absence of clear provisions creates legal gaps that disadvantage citizens in exercising their constitutional right to marry. Therefore, a reformulation and harmonization of the law is urgently needed to reflect Indonesia's religious diversity and social realities, and to ensure the protection of human rights and legal certainty for interfaith couples.Keywords: interfaith marriage; legal vacuum; ambiguity; Marriage Law; MA–MK rulings
EFEKTIVITAS PEMANTAUAN LALU LINTAS PERSIAPAN PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI DI WILAYAH BALI Yoga, I Komang Gede Bisma Candra; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1811

Abstract

Peningkatan volume kendaraan dan mobilitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri Di Bali memerlukan upaya pemantauan lalu lintas dan pengamanan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pemantauan lalu lintas dan persiapan pengamanan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri di Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dari wawancara dengan aparat kepolisian, petugas Dinas Perhubungan, serta observasi lapangan pada beberapa titik strategis di Bali, seperti jalur utama menuju objek wisata, bandara, dan pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi, penggunaan teknologi pemantauan lalu lintas, serta peningkatan kapasitas personel sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas dan pengamanan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan terkait kemacetan di beberapa titik dan peningkatan pengawasan di lokasi wisata yang padat pengunjung. Secara keseluruhan, upaya pemantauan dan pengamanan telah cukup efektif, namun perlu adanya perbaikan dalam hal distribusi personel dan penerapan teknologi berbasis data untuk meminimalisir potensi gangguan yang terjadi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antarinstansi serta penggunaan sistem manajemen lalu lintas yang lebih canggih untuk mendukung pengamanan di masa mendatang.Kata kunci: pemantauan lalu lintas, pengamanan, Hari Raya Idul Fitri, Bali, efektivitas, koordinasi antarinstansi.
STATUS HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI BARANG MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Wijaya, Komang Adi; Dewi, Kadek Ary Purnama; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1796

Abstract

The advancement of digital technology has led to the emergence of digital assets such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which hold significant economic value in society. However, within Indonesia's legal system, the legal status of digital assets as objects of ownership remains undefined. This study aims to analyze the legal status of digital assets as property under Indonesian civil law, examine the regulations governing their ownership, and identify legal challenges related to the recognition and protection of digital assets. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, analyzed through content analysis and interpretation of legal norms. The findings indicate that digital assets can be categorized as intangible movable objects that potentially qualify as property, although they currently lack comprehensive legal grounding. Regulatory fragmentation, dual supervision, and weak legal protection present major obstacles to ensuring legal certainty for digital asset holders. Therefore, an integrated and responsive legal framework is needed to regulate ownership and provide legal protection for digital assets in Indonesia.Keywords: digital assets, property law, ownership
Co-Authors Artana, I Made Dewi Bunga Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Gede Dewangga Prahasta Dyatmika Geriadi, Made Ayu Desy Hutama, I Dewa Made Adhi I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Kadek Ardana I Kadek Maha Giri Putra I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA I Made Artana I Made Kariyana I Wayan Saras Yudi Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Putu Yuliana Ria Sawitri Putu Doddy Heka Ardana Sawitri, Ni Putu Yuliana Ria Suastini, Ni Luh Putu Sudiyani, Ni Nyoman Swetasoma, Cokorda Gede Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan Wayan Wiwik Widyantari Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary Wijaya, Komang Adi Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara Yoga, I Komang Gede Bisma Candra Yogiswara W, I Gede Mahatma