Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI INTEGRASI TRI HITA KARANA DALAM WISATA SPIRITUAL BERKELANJUTAN DI DESA PENATIH DANGIN PURI Cahyani, Kadek Agustina; Sundarianti, Ni Nyoman; Ernawati, A A Istri Mas Deny; Parikesit, I Ketut; Margayawati, Ni Luh Putu; Wiyono, Budi; Widanti, Ni Putu Tirka; Sudiyani, Nyoman; Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 3 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i3.4568

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) was carried out in Penatih Dangin Puri Village, East Denpasar, Bali, with the aim of developing a community empowerment model based on Tri Hita Karana in managing sustainable spiritual tourism. The village has six tourism potentials, namely spiritual tourism (temples and griya), Ashitaba tourism, sports tourism, nature/subak tourism, recreational tourism, and local MSME development. Based on the results of surveys, observations, participation in traditional ceremonies, and Focus Group Discussions (FGD), spiritual tourism was determined as the main basis for village development due to its religious, social, and ecological values. The integration of Tri Hita Karana has proven to be a strong foundation in tourism development: Parahyangan through the strengthening of sacred temples and rituals; Pawongan through community, youth, and MSME involvement; and Palemahan through the preservation of the village environment. The PKM activities also revealed that community empowerment is the key factor, where traditional leaders, religious leaders, youth, and local MSMEs actively participated in designing a tourism model based on local wisdom. The findings of this PKM confirm that spiritual tourism grounded in Tri Hita Karana can serve as a best practice model in creating authentic, sustainable village tourism while enhancing community welfare.
Pengembangan Desa Wisata Taro berbasis digital marketing sosial media Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi; Diasa, I Wayan; Adiandari, Ade Maharini
Penamas: Journal of Community Service Vol. 1 No. 2 (2021): Penamas: Journal of Community Service
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.827 KB) | DOI: 10.53088/penamas.v1i2.241

Abstract

Taro Village is one of the tourism villages that has the oldest history in Bali. This Taro Tourism Village is an old village in Bali that is rich in stories and cultural relics of the past. The existence of this village is closely related to the visit of a sacred person in the past from East Java to Bali around the 8th century. This Taro Tourism Village has green and beautiful nature. The cool air and the trees make the atmosphere shady. As well as residents' houses with the characteristics of traditional Balinese houses. Besides enjoying the natural atmosphere, the tourist village of Taro also has many cultural values that can be an interesting source of knowledge for visitors to the tourist village. However, along with the development of the times, the Taro Tourism Village began to experience a setback because of the many other tourist attractions that offered new "experiences" for tourists. so it requires the need for new packaging of tourism activities while still using religious culture and beautiful nature as the main components.
PERLINDUNGAN TERHADAP INFORMASI PRIBADI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RUANG DIGITAL SETYANINGSIH, NI PUTU ARI; Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi; Sumertajaya, I Ketut Satria Wiradharma
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1045

Abstract

Children who are in conflict with the law even though they are suspected of havingcommitted a crime, are still entitled to protection by the state. However, in the current digitalera, there are violations of the confidentiality of children’s identities that are in conflict with thelaw. The problems examined in this study regarding the protection of the personal informationof children in conflict with the law in the digital space and the legal consequences if there isdissemination of the personal information of children in conflict with the law in the digital space.In this study using normative legal research methods with statutory approaches,conceptual approaches and case approaches, which then the results found in this study areexplained descriptively.The results of this study are legal protection for children in conflict with the law based onseveral principles, one of the principles is the principle of the best interests of the child which ismanifested in the form of avoiding publication of the child’s identity. Furthermore, the Law on theJuvenile Criminal Justice System stipulates that the identity of a child in conflict with the law mustbe kept confidential in reporting in print or electronic media. Based on this, the disseminationof personal information of children in conflict with the law in digital spaces such as on socialmedia is prohibited by laws and regulations as a form of legal protection for children in conflictwith the law. The legal consequences for someone who is proven to have disseminated personalinformation of a child in conflict with the law in the digital space are criminal sanctions andfines, which can be imposed on individuals and corporations as legal subjects recognized in theJuvenile Criminal Justice System Act
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi; Priscyllia, Fanny
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1119

Abstract

Adanya perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Filipina perihal pelaksanaanpemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaan tersebut didasarkan oleh Konstitusi yangberbeda antar kedua negara tersebut. Adapun permasalahannya yaitu: (1) Bagaimanakahpemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesiadan (2) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistempresidensial di Filipina.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinaldengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Indonesia menganut sistem pemerintahanpresidensial. Sebagai wujudnya salah satunya yaitu pemilihan presiden dan wakil presidensecara langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dansesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipertegasdi dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan asas demokrasi dan welfare state. Selain itujuga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden. Kedua, Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang jugamenganut sistem presidensial dengan berpedoman pada Konstitusi 1987 (Konstitusyon ngPilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas). Sebagai wujudnya adalah dilakukannyapemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat denganmasa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (378 KUHP) Rimbawa, I Made Artha; Pradnyana, I Wayan Amerta Nur; FAJAR, NI MADE ANGGIA PARAMESTHI; PRISCYLLIA, FANNY -; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1674

Abstract

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan (378 KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis hukum empiris, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan di Polres Karangasem belum efektif, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam efektivitas penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam tindak pidana ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan penyebaran informasi tentang kewaspadaan terhadap kejahatan cyber crime khususnya penipuan online, pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan cyber crime khususnya tindak pidana penipuan online, dan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasana pendukung seperti alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan cyber crime ke Logistik Mabes Polri guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online