Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan Desa Wisata Taro berbasis digital marketing sosial media Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi; Diasa, I Wayan; Adiandari, Ade Maharini
Penamas: Journal of Community Service Vol. 1 No. 2 (2021): Penamas: Journal of Community Service
Publisher : Nur Science Institute

Taro Village is one of the tourism villages that has the oldest history in Bali. This Taro Tourism Village is an old village in Bali that is rich in stories and cultural relics of the past. The existence of this village is closely related to the visit of a sacred person in the past from East Java to Bali around the 8th century. This Taro Tourism Village has green and beautiful nature. The cool air and the trees make the atmosphere shady. As well as residents' houses with the characteristics of traditional Balinese houses. Besides enjoying the natural atmosphere, the tourist village of Taro also has many cultural values that can be an interesting source of knowledge for visitors to the tourist village. However, along with the development of the times, the Taro Tourism Village began to experience a setback because of the many other tourist attractions that offered new "experiences" for tourists. so it requires the need for new packaging of tourism activities while still using religious culture and beautiful nature as the main components.

PERLINDUNGAN TERHADAP INFORMASI PRIBADI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RUANG DIGITAL SETYANINGSIH, NI PUTU ARI; Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi; Sumertajaya, I Ketut Satria Wiradharma
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1045

Children who are in conflict with the law even though they are suspected of havingcommitted a crime, are still entitled to protection by the state. However, in the current digitalera, there are violations of the confidentiality of children’s identities that are in conflict with thelaw. The problems examined in this study regarding the protection of the personal informationof children in conflict with the law in the digital space and the legal consequences if there isdissemination of the personal information of children in conflict with the law in the digital space.In this study using normative legal research methods with statutory approaches,conceptual approaches and case approaches, which then the results found in this study areexplained descriptively.The results of this study are legal protection for children in conflict with the law based onseveral principles, one of the principles is the principle of the best interests of the child which ismanifested in the form of avoiding publication of the child’s identity. Furthermore, the Law on theJuvenile Criminal Justice System stipulates that the identity of a child in conflict with the law mustbe kept confidential in reporting in print or electronic media. Based on this, the disseminationof personal information of children in conflict with the law in digital spaces such as on socialmedia is prohibited by laws and regulations as a form of legal protection for children in conflictwith the law. The legal consequences for someone who is proven to have disseminated personalinformation of a child in conflict with the law in the digital space are criminal sanctions andfines, which can be imposed on individuals and corporations as legal subjects recognized in theJuvenile Criminal Justice System Act

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi; Priscyllia, Fanny
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1119

Adanya perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Filipina perihal pelaksanaanpemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaan tersebut didasarkan oleh Konstitusi yangberbeda antar kedua negara tersebut. Adapun permasalahannya yaitu: (1) Bagaimanakahpemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesiadan (2) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistempresidensial di Filipina.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinaldengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Indonesia menganut sistem pemerintahanpresidensial. Sebagai wujudnya salah satunya yaitu pemilihan presiden dan wakil presidensecara langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dansesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipertegasdi dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan asas demokrasi dan welfare state. Selain itujuga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden. Kedua, Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang jugamenganut sistem presidensial dengan berpedoman pada Konstitusi 1987 (Konstitusyon ngPilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas). Sebagai wujudnya adalah dilakukannyapemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat denganmasa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (378 KUHP) Rimbawa, I Made Artha; Pradnyana, I Wayan Amerta Nur; FAJAR, NI MADE ANGGIA PARAMESTHI; PRISCYLLIA, FANNY -; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1674

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan (378 KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis hukum empiris, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan di Polres Karangasem belum efektif, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam efektivitas penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam tindak pidana ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan penyebaran informasi tentang kewaspadaan terhadap kejahatan cyber crime khususnya penipuan online, pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan cyber crime khususnya tindak pidana penipuan online, dan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasana pendukung seperti alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan cyber crime ke Logistik Mabes Polri guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online

Implikasi Hukum dari Kewarganegaraan Ganda di Indonesia FANNY PRISCYLLIA; NI MADE ANGGIA PARAMESTHI FAJAR; i MADE ARTANA
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1352

Warga negara merupakan elemen penting dalam terbentuknya suatu negara, dengan kewarganegaraan yang menentukan hak dan kewajiban individu. Isu kewarganegaraan ganda semakin relevan seiring globalisasi dan mobilitas tinggi, yang menyebabkan banyak individu memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, dengan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum kewarganegaraan ganda di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan, serta perlindungan hukum bagi warga negara dengan kewarganegaraan ganda. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap UU Kewarganegaraan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam undang-undang, tantangan administratif dan hukum tetap ada, terutama dalam perlindungan anak dengan kewarganegaraan ganda. Reformasi kebijakan diperlukan untuk mengakomodasi dinamika global dan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil.

Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa NI MADE ANGGIA PARAMESTHI FAJAR; Fanny Priscyllia
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1458

Child exploitation in trade and services remains a serious problem in Indonesia. This study analyzes the effectiveness of national legal policies in protecting children from economic exploitation, with a focus on the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection and related legal instruments. The research method employs a normative-juridical approach through literature review and case analysis. The results indicate that although the legal framework is adequate, field implementation still faces challenges such as weak inter-institutional coordination, low public awareness, and budget constraints. This article recommends strengthening the child protection system through central-regional policy integration, capacity building for law enforcement, and restorative approaches

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (378 KUHP): (Penelitian di Wilayah Hukum Polres Karangasem) I Made Artha Rimbawa; I Wayan Amerta Nur Pradnyana; NI MADE ANGGIA PARAMESTHI FAJAR; FANNY - PRISCYLLIA; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1674

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan (378 KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis hukum empiris, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan di Polres Karangasem belum efektif, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam efektivitas penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam tindak pidana ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan penyebaran informasi tentang kewaspadaan terhadap kejahatan cyber crime khususnya penipuan online, pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit Reskrim dalam penanganan kejahatan cyber crime khususnya tindak pidana penipuan online, dan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasana pendukung seperti alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan cyber crime ke Logistik Mabes Polri guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PASAL 32 DALAM KEBIJAKAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; Fanny Priscyllia
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i05.p03

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 32 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989 dalam kebijakan daerah Kota Denpasar terkait eksploitasi ekonomi anak oleh keluarga pada periode 2022–2025. Pasal 32 CRC mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, data Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar menunjukkan peningkatan kasus dari 12 anak pada 2022 menjadi 30 anak pada 2024, sebelum menurun menjadi 19 anak pada 2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Sumber penelitian meliputi data primer (wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta laporan kasus periode 2022–2025). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penanganan yang dominan berupa pemulangan kepada keluarga dinilai belum efektif karena berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila tidak disertai intervensi sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap CRC dan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pendekatan preventif, penegakan hukum terhadap pelaku, serta program reintegrasi dan pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak secara efektif. ABSTRACT This study analyzes the implementation of Article 32 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 in Denpasar City's regional policies concerning child economic exploitation by families during the 2022–2025 period. Article 32 of the CRC obligates states to protect children from all forms of economic exploitation that may interfere with their physical, mental, social, and moral development. Although Indonesia has ratified the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990, data from the Denpasar City Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Service indicate an increase in cases from 12 children in 2022 to 30 children in 2024, before declining to 19 children in 2025. This research employs empirical legal research with a socio-legal approach. The research sources consist of primary data (interviews with Satpol PP and the Denpasar City Social Service) and secondary data (legislation, regional policies, and case reports for the 2022–2025 period). The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The dominant form of intervention—returning children to their families—has proven ineffective, as it risks revictimization without accompanying social intervention and family economic empowerment. These findings reveal a gap between the normative commitment to the CRC and its implementation at the local level. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, adopt preventive approaches, enforce the law against perpetrators, and implement sustainable family reintegration and empowerment programs to ensure effective protection of children's rights.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search