Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Archive of Community Health JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Keluarga Berencana Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Yustitia Penamas: Journal of Community Service Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi
Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM BANGUNAN DENGAN ARSITEKTUR TRADISIONAL DI ERA BALI MODERN I PUTU ANDIKA PRATAMA; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat
Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.980

Abstract

Arsitektur tradisional Bali seiring perkembangan jaman semakin tergerus oleh seniarsitektur modern dan juga terjadinya kerusakan-kerusakan. Berdasarkan hal tersebut,adapun rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu: (1) Bagaimanakah perlindunganbangunan arsitektur tradisional di era Bali modern, dan (2) Bagaimanakah permasalahanterkait pelestarian arsitektur tradisional di era Bali modern.Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistemkartu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisiskonseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Secara hukum nasional, arsitektur tradisionalBali merupakan salah satu cagar budaya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sedangkan di Provinsi Bali, arsitekturtradisional Bali telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung; Kedua, Salah satu cara yangdilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pelestarian arsitektur tradisional Baliadalah dengan mengaplikasikannya pada bangunan gedung. Arsitektur Bali selaindigunakan dalam bentuk fisik dari bangunan gedung, juga diberlakukan untuk desainpagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan. Arsitektur Bali jugadiwajibkan untuk digunakan terhadap bangunan atau gedung milik pemerintah, rumahdinas maupun rumah jabatan.
IMPLEMENTASI PRINSIP MFN (MOST FAVOURED NATION TREATMENT) DAN NT (NATIONAL TREATMENT) GATT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v13i1.274

Abstract

Melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO, yang pada intinya dalah intinya negara anggota WTO wajib mentaati standar perdagangan internasional, namun demikian tetap memberikan pengecualian khususnya bagi negara berkembang dan negara yang paling terbelakang untuk mengatur secara khusus hal-hal yang dianggap penting dan sangat berkaitan dengan kebutuhan negaranya dalam koridor perkembangan perdagangan internasional. Perdagangan yang di maksud tidak hanya dalam hal eksport dan import barang namun juga dalam usaha jasa pelayanan salah satunya yaitu jasa pelayanan pariwisata. Ada 4 piral utama yang di gagas dalam perjanjian internasional tersebut, empat pilar utama yaitu the rule against the use of quantities restrictions, the rule reduction tariffs and others barrier for trade, the rule of national treatment (NT) and the principle of most favored nation (MFN).
MAL ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NEGARA Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v13i2.401

Abstract

Mal administrasi adalah istilah yang ering kita dengar dalam pelaksanaan administrasi negara, namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan istilah tersebut, bahkan istilah yang lekat dengan kehidupan sehari-hari terutama erat kaitannya dengan unsur pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi negara. Namun masyarakat pada umumnya yang walaupun sudah mengetahui tentang mal administrasi masih belum dapat membedakan apa mal administrasi, dan bagaimana perbedaannya dengan tindak korupsi, dan tak jarang aparat penegak hukum pun terkadang tidak dapat membedakan dengan pasti beberapa tindakan menyimpang yang sering terjadi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Perbuatan maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
URGENSI DAN PROBLEMATIKA PEMILU DI MASA PANDEMI COVID-19 Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v14i2.495

Abstract

Indonesia sedang berlomba untuk dapat melawan pandemi covid-19 guna mengembalikan kembali jalannya roda perekonomian dan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah pilkada akan segera di gelar pada desember 2020. Kemudian melalui PP Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020. Namun pada saat yang bersamaan. Hamper seluruh negara di dunia dan khususnya juga di Indonesia juga sedang di hadapkan dengan bencana NON-alam yaitu wabah atau pandemic covid-19, yang mana pemerintah telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam beberapa bentuk peraturan tentang protocol kesehatan yang salah satu isinya adalah tentang penerapan Protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jika Pemilihan kepala daerahdan wakil kepala daerah atau Pemilukada tetap akan dilaksanakan tentunya hal ini tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu tidak berkumpul atau berkerumun guna mengurangi angka penyebaran virus yang semakin hari kian meningkat jumlah korban yang terinfeksi oleh virus covid-19 ini.
URGENSI AMANDEMEN TERBATAS POKOK POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i1.708

Abstract

Abstrak Reformasi membawa misi besar terhadap amandemen UUD 1945. Sebagai kontitusi dalam menjalankan pemerintahan dan bernegara UUD 1945 di rasa sangat penting peranannya untuk menjadi acuan dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Amandemen pun telah berhasil dilakukan sebanyak 4 kali, namun dalam perjalanan amandemen tersebut masih di asa banyak kekurangan dan kurang sempurna dalam pemebentukan pasal-pasalnya. Kendatipun perubahan sudah dilaksanakan dan telah melahirkan system ketatanegaraan dengan wajah baru utuk Indonesia, wacana amandemen untuk penyempurnaan aturan-atuan dalam UUD masih saja terus di usahakan. Wacana amandemen ke 5 kembali muncul di permukaan dengan dengan gaung amandemen terbatas pada PPHN, wacana ingin menghidupkan GBHN dengan gaya baru inipun mulai menuai problrmatika dalam masyarakat. Kata kunci : Kontitusi, Amandemen , PPHN Abstract Reform lead a great mission for the amendment of the 1945 Constitution. As a constitution in running the government and as a state, the 1945 Constitution is considered very important to serve as a reference in formulating a statutory regulation. The amendments have also been successfully carried out 4 times, but in the course of the amendments there are still many shortcomings and imperfections in the formation of the articles. Even though the changes have been implemented and have given birth to a constitutional system with a new face for Indonesia, the discourse on amendments to improve the rules in the Constitution is still being worked on. The discourse of the 5th amendment re-emerged on the surface with the echo of the limited amendment to the PPHN, the discourse of wanting to revive the GBHN with this new style has begun to reap problems in society. Key Word : Constitution ,Amandement , PPHN
PENGARUH HUKUM ADAT BALI TERHADAP PERSEPSI REMAJA MENGENAI GENDER DAN JUMLAH ANAK DI PROVINSI BALI Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v15i2.813

Abstract

Hukum adat merupakan warisan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena karena sistem hukum yang berlaku adalah pluralistis, dimana masih berlaku beberapa sistem hukum dalam masyarakat. Hukum yang berasal dari kebiasaan atau hukum adat menjadi sebuah pertimbangan dalam tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Hukum adat merupakan spirit dalam tatanan kehidupan masyarakat adat mengikuti tempat dimana kebiasaan hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur dan kebudayaan masyarakat setempat. Selanjutnya, hukum adat mempunyai peran yang besar pada persepsi dan cara pandang dari masyarakat adat itu sendiri, dengan keunikan dan ciri khas yang masing-masing. Isu gender dan juga cara pandang dari masyarakat tentang keturunan merupakan salah satu hal yang sering di mencuat ketika membahas mengenai hukum adat di Indonesia, salah satunya juga terjadi pada masyarakat hukum adat di Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Bali merasakan adanya tekanan terkait dengan pilihan fertilitas mereka. Tekanan tersebut kemudian berpengaruh kepada rencana fertilitas mereka kedepan.
PENGATURAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) PEKRAMAN DESA ADAT DI BALI Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i1.899

Abstract

Masyarakat di Bali dalam menjalankan kehidupan sosial masih sangat kental dengan adat dan budaya, bahkan dalam menjalankan pemerintahannya, masyarakat di Bali masih menggunakan otonomi sesuai dengan desa pekraman adat masing-masing. Seluruh urusan pemerintahan dalam desa adat diatur dan dijalankan sesuai dengan awig-awig yang ada didesa adat itu masing-masing. Hampir semua desa adat di Bali memiliki tata kelolanya masing-masing menjalankan pemerintahan dalam lingkup terkecil yaitu desa adat dengan otonomi sendiri, dari urusan sosial masyarakat, keagaamaan, pertanian, hingga kegiatan perekonomian. Salah satu bentuk dari otonomi desa adat dalam mengurus kegiatan perekonomiannya adalah pembentukan LPD. LPD atau Lembaga Perkreditan Desa merupakan Lembaga keuangan yang tujuan pembentukannya adalah untuk membantu perekonomian krame desa adat dan juga meningkaykan potensi desa dari bidang perekonomiannya, selain itu LPD juga diharapkan dapat menjaga budaya dari desa adat itu sendiri. Sehingga dibutuhkn sebuah sistem pengawsan yang dapat mewujudkan cita dari pembentukan LPD itu sendiri.
Legal Protection for Buildings with Traditional Architecture in the Modern Era of Bali I Putu Andika Pratama; I Made Artana; Nathan Franklin; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; Putu Chandra Kinandana Kayuan
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 2 (2023): July 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i2.28073

Abstract

Along with the times, Balinese traditional architecture is increasingly being eroded by modern architectural art and also by the occurrence of damages. The purpose of this paper is to analyze the protection of traditional architectural buildings in the modern Balinese era  and problems related to the preservation of traditional architecture in the modern Balinese era. This research adopts the doctrinal research and uses primary, secondary and tertiary legal materials. These legal materials were collected using a card system with a statute approach, a fact approach, and an analytical conceptual approach. Findings of the study show that: first, according to national law, Balinese traditional architecture is a cultural heritage and is regulated in Indonesian Law Number 5 of 1992 concerning Cultural Heritage Objects. Meanwhile, in the Province of Bali, Balinese traditional architecture is regulated in the Regional Regulation of the Province of Bali Number 5 of 2005 concerning Architectural Requirements for Buildings; secondly, one of the ways taken by the Government of Bali Province to preserve Balinese traditional architecture is to apply it to buildings. Balinese architecture, besides being used in the physical form of buildings, is also applied to the design of fences and gates along the main roads and streets in the environment. Balinese architecture is also required to be applied to government-owned houses or buildings, and official residences.   Abstrak Arsitektur tradisional Bali seiring perkembangan jaman semakin tergerus oleh seni arsitektur modern dan juga terjadinya kerusakan-kerusakan. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis perlindungan bangunan arsitektur tradisional di era Bali modern dan permasalahan terkait pelestarian arsitektur tradisional di era Bali modern. Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Secara hukum nasional, arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu cagar budaya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sedangkan di Provinsi Bali, arsitektur tradisional Bali telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung; kedua, Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pelestarian arsitektur tradisional Bali adalah dengan mengaplikasikannya pada bangunan gedung. Arsitektur Bali selain digunakan dalam bentuk fisik dari bangunan gedung, juga diberlakukan untuk desain pagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan. Arsitektur Bali juga diwajibkan untuk digunakan terhadap bangunan atau gedung milik pemerintah, rumah dinas maupun rumah jabatan.
Implikasi Hukum dari Kewarganegaraan Ganda di Indonesia PRISCYLLIA, FANNY; FAJAR, NI MADE ANGGIA PARAMESTHI; ARTANA, i MADE
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1352

Abstract

Warga negara merupakan elemen penting dalam terbentuknya suatu negara, dengan kewarganegaraan yang menentukan hak dan kewajiban individu. Isu kewarganegaraan ganda semakin relevan seiring globalisasi dan mobilitas tinggi, yang menyebabkan banyak individu memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, dengan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum kewarganegaraan ganda di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan, serta perlindungan hukum bagi warga negara dengan kewarganegaraan ganda. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap UU Kewarganegaraan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam undang-undang, tantangan administratif dan hukum tetap ada, terutama dalam perlindungan anak dengan kewarganegaraan ganda. Reformasi kebijakan diperlukan untuk mengakomodasi dinamika global dan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil.
Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa FAJAR, NI MADE ANGGIA PARAMESTHI; Priscyllia, Fanny
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1458

Abstract

Child exploitation in trade and services remains a serious problem in Indonesia. This study analyzes the effectiveness of national legal policies in protecting children from economic exploitation, with a focus on the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection and related legal instruments. The research method employs a normative-juridical approach through literature review and case analysis. The results indicate that although the legal framework is adequate, field implementation still faces challenges such as weak inter-institutional coordination, low public awareness, and budget constraints. This article recommends strengthening the child protection system through central-regional policy integration, capacity building for law enforcement, and restorative approaches
Co-Authors Ade Maharini Adiandari Anastasia Septya Titisari Artana, I Made Cahyani, Kadek Agustina Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Diasa, I Wayan Ernawati, A A Istri Mas Deny Fanny Priscyllia Gede Wirata I Dewa Made Suka I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gusti Putu Agung Widya Goca I Kadek Dwi Diatmika I Komang Sumerta I Made Artana I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama Luh Kadek Ratih Swandewi Luh Putu Virra Indah Perdanawati Margayawati, Ni Luh Putu Mellysa Kowara Nathan Franklin Ni Putu Tirka Widanti Parikesit, I Ketut Pradnyana, I Wayan Amerta Nur Pratama, I Putu Andika PRISCYLLIA, FANNY - PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN Rimbawa, I Made Artha Setyaningsih, Ni Putu Ari Sudiyani, Nyoman Sumertajaya, I Ketut Satria Wiradharma Sundarianti, Ni Nyoman Wiyono, Budi