Articles
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEKANISME ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) ]]>
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[Dewa Nyoman Rai Asmara Putra]]>;
<![CDATA[Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha P]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>
<![CDATA[ ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hukum Perdata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36913/jhaper.v3i2.54
<![CDATA[Pengaturan class action ke dalam hukum materiil teinspirasi dari pengaturan class action di Amerika pada Pasal 23 Us Federal of Civil Procedure yang telah menentukan persyaratan antara lain numerasity, commonality, typicality dan adequation of representation. Ketentuan hukum materiil di Indonesia belum dilengkapi dengan hukum acara tentang class action. Perkembangan berikutnya untuk lancarnya proses peradilan dan mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dengan digantinya UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009, penerapan gugatan class action berpedoman pada PERMA tersebut. Pengaturan class action dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam penerapannya masih banyak kekosongan hukum. Proses awal/sertifikasi sangat menentukan sekali apakah gugatan tersebut dapat diterima/masuk sebagai gugatan class action karenanya peran hakim aktif termasuk advocat/kuasa sangat memegang peranan sehingga sambil menunggu UU, hakim berkewajiban menambal sulam PERMA No. 1 Tahun 2002. Oleh karena PERMA No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) pengaturannya sangat sumir, hakim dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok, khusus dalam proses awal/atau sertifikasi perlu melakukan studi komparasi ke negara-negara yang menganut sistem hukum anglo-saxon yang sudah lama menerapkan class action tersebut. Segala konsekwensi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok (class action). Adanya beberapa lingkungan badan peradilan dalam kekuasaan kehakiman sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adanya kopetensi yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan (pengadilan negeri) sudah tentu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus bijak terhadap hal tersebut.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI KEJAHATAN MAGIS DALAM HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Ketut Nihan Pundari]]>;
<![CDATA[Ketut Tjukup]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.179 KB)
<![CDATA[Practices of black magic such as santet, pelet, teluh, voodo, guna-guna, ect are aphenomenon of a magical or metaphysical evil crime. Since its existence is beyond commonsense and non fiction, this crime is very difficult to justify in the magical realm of criminallaw, especially in the subject of evidence. Parties who are the victims obtain justice by lawfinally do vigilantism. Therefore, this paper describes how the existence of black magicpractices in Indonesian criminal law sources such as Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). So if there is a magical crime, the law will be effective to overcome. In addition,this paper also explains how the opinion of legal experts for handling the problem of evilmagic. The method used in this paper is the normative method refers to the sources of law.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KAITANYA DENGAN OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[I Putu Eva Ardiana]]>;
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.574 KB)
<![CDATA[diperoleh berdasarkan hak asal-usul. Pengakuan dan penghormatan pada desa dan otonomi desa melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan terjadinya tumpang tindih prioritas penggunaan Dana Desa. Karya ilmiah ini akan menguraikan secara yuridis mengenai pengakuan terhadap otonomi desa dalam pembangunan nasional, dan prioritas penggunaan Dana Desa. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum secara ilmiah dan sistematis. Pendekatan perundang-undangan menganalisa isu hukum dengan peraturan yang berlaku, dan pendekatan analisa konsep melakukan kajian atara masalah dengan konsep hukum. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pengakuan secara utuh terhadap otonomi dan pemerintahan desa di atur melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan kekuatan politik dan ekonomi yang bertenaga sosial yang solid untuk mendukung pembangunan nasional. Desa dan Pemerintah Daerah harus melakukan integrasi kewenangan untuk menghindari tumpang tindih pembangunan. Prioritas penggunaan Dana Desa dirubah dan ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan kementerian terkait. Untuk mewujudkan penggunaan Dana Desa yang efektif dan efesien, setiap elemen masyarakat harus turut serta melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Kata Kunci: otonomi desa, kewenangan, prioritas, dana desa]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENATAAN RUANG DI KOTA DENPASAR DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN FUNGSI SOSIAL TANAH DARI PERSPEKTIF AGRARIA ]]>
<![CDATA[Desak Putri Tri Rahayu]]>;
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.887 KB)
<![CDATA[Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pemenuhan kebutuhan akan tanah merupakan salah satu langkah dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah. Dengan demikian peruntukan fungsi tanah haruslah didasari oleh nilai-nilai fungsi tanah dalam hukum agraria Indonesia, salah satunya yaitu fungsi sosial tanah. Terlebih lagi untuk wilayah perkotaan yang laju pertumbuhannya sangat cepat, seperti Kota Denpasar, yang perlu peraturan peruntukan tanah. Berdasarkan latar belakang inilah penulis mengangkat judul “Pengaturan Hukum Terhadap Penataan Ruang Di Kota Denpasar Dalam Mengimplementasikan Fungsi Sosial Tanah Dari Perspektif Agraria” sebagai hal yang menarik untuk dibahas. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kemudian didapat kesimpulan bahwa pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW, telah mengatur penataan ruang demi mewujudkan peruntukan tanah yang mengimplementasikan fungsi sosial tanah dalam perspektif agraria. Kata kunci: tanah, fungsi sosial, pengaturan hukum, pemerintah Kota Denpasar]]>
<![CDATA[URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MELALUI SOSIALISASI ]]>
<![CDATA[I. P. Rasmadi]]>;
<![CDATA[I. K. Tjukup]]>;
<![CDATA[D. G.P. Yustiawan]]>;
<![CDATA[I.D. G.D. Sugama]]>
<![CDATA[ Buletin Udayana Mengabdi Vol 21 No 1 (2022): Buletin Udayana Mengabdi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.132 KB)
|
DOI: 10.24843/BUM.2022.v21.i01.p01
<![CDATA[This community service aims to socialize the urgency of anti-corruption education in the teaching and learning process which emphasizes the application of anti-corruption values and principles. This activity provides an understanding of the importance of studying and understanding the values and principles of anti-corruption as a preventive effort in eradicating corruption. This community service uses field data (field research) to find out the symptoms that occur in the community then uses library data (library research) in finding service materials related to anti-corruption values and principles then activities are carried out using the lecture method which ends with a discussion. As a result of this activity students gain new knowledge about preventive measures to eradicate corruption that they can apply in the school, home and community environment, besides that teachers also understand their plans as agents of change who are able to develop psychologically their students with systemic education related to eradicating corruption. Participants are motivated to apply anti-corruption values and principles in the school environment. Keywords: Schools, anti-corruption, education.]]>
<![CDATA[Environmental Dispute Resolution Through Class Action Lawsuit ]]>
<![CDATA[K. Tjukup]]>;
<![CDATA[P.R. A. Potra]]>;
<![CDATA[P.A.H. Martana]]>
<![CDATA[ Journal of A Sustainable Global South Vol 1 No 1 (2017): February 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2967.921 KB)
|
DOI: 10.24843/jsgs.2017.v01.i01.p05
<![CDATA[The procedural law of Class Action is a legal concept known in the Anglo-Saxon legal system (Common Law). Whilst this concept is not recognised in the Continental European legal system (Civil Law), likewise in Indonesian civil procedure that based on Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) and Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Initially, the procedural law of class action in Indonesian legal system was arranged consecutively under Law No. 23 of 1997 (Environmental Protection Law), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 41 of 1999 on Forestry. The arrangement of class action lawsuit in the substantive law was inspired by the recognition of class action lawsuit in the United States through Article 23 of the US Federal Rule of Civil Procedure prescribing that the requirements for filing class action lawsuit are as follows: numerosity, commonality, typicality, and adequacy of representation. In Indonesia there is no procedural law setting out the class action lawsuit, thus Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 was enacted. The replacement of Law No. 23 of 1997 (Environmental Protection Law) by Law No. 32 of 2009 (Environmental Protection and Management Law) allows the application of the class action with reference to this Supreme Court Regulation. The arrangement of class action lawsuit in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 still encounters many challenges in its application. The initial process i.e. certification is very decisive whether the lawsuit can be accepted or is qualified as a class action lawsuit. In conjunction with this, the judges' active role is very important whilst waiting for a specific and adequate legislation to establish the class action procedure. Meanwhilst, the judges are supposed to patch up the Supreme Court Regulation No. 1 of 2002. Keywords: Environmental Disputes, Procedural Law, Class Action Lawsuit]]>
<![CDATA[Legal Protection of Labor in Employment for Termination of Employment Due to the Acquisition of the Company ]]>
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 3 No 1 (2020): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (494.334 KB)
|
DOI: 10.33096/sjijl.v3i1.51
<![CDATA[The emergence of competition makes companies do various things to maintain their existence and the stability of companies in the world of economy. One of the ways the company survives in the agreement is to make an acquisition. In addition to generating profits for the company that acquires the acquiring company, acquiring can also balance employment including termination of employment that is detrimental to workers. The subject matter of this research is protection for workers carried out with the approval and how to solve the problems requested by companies that carry out procurement actions. This research is normative legal research, which is assisted by field research with interview techniques. The agreement used was approval on the invitation (statute approach), conceptual agreement (conceptual approach) and case approach (case approach). Data is collected by literature study, by reading references that are used such as invitation rules, books, journals, which are related to the debate raised, then analyzed by description analysis techniques. Regarding the results obtained in Indonesia's positive law legal protection for workers resulting from acquisitions by companies still relies on the Labor Act, there is no sense of justice for workers when there are terminations due to the acquisition. Termination of employment is resolved by legal action in the form of non-litigation and legal litigation under the Settlement of Industrial Relations Disputes Act. This research is important because the labor law is far from the concept of the Pancasila legal rule in which the Pancasila legal rules always uphold public welfare and social justice in the protection of workers, workers in Indonesia are still underestimated and do not have enough space to protect.]]>
<![CDATA[EFFECTIVENESS OF MEDIATION AS A TYPOLOGY OF CIVIL DISPUTE SETTLEMENT (ADR) AT DISTRICT COURT OF BALI ]]>
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.104-111
<![CDATA[Mediation has been a typology of civil dispute settlement through negotiation process to obtain agreement from the parties assisted by mediator. The Court implements mediation which is a process of civil disputes settlement that must be taken as an instrument to fulfill the four purposes of the Supreme Court, such as addressing the problem of the accumulation of cases; faster and cheaper dispute resolution; expanding access for the parties to a sense of justice; and strengthening and maximizing the function of the courts in dispute settlement. The focus of this study lies in the investigation of the extent to which effective mediation is applied as an alternative of civil disputes settlement at the District Court of Bali. The method used is empirical law research method. The nature of this research is descriptive. There are two types of data, namely primary data and secondary data with the location of research is the District Court in Bali Province. Data collection was done by using interview techniques; Data processing and analysis were carried out by applying qualitative data analysis method. The result of the research shows that the implementation of mediation in the District Court in Bali has been in accordance with the legislation and has been capable of decomposing cases. However, obstacles in the implemention are still other significant problems that need concern of resolution. The obstacles are those relating to legal substance, legal structure and legal culture.]]>
<![CDATA[Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) ]]>
<![CDATA[I Ketut Tjukup]]>;
<![CDATA[I Putu Rasmadi Arsha Putra]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>;
<![CDATA[Jimmy Z. Usfunan]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (661.48 KB)
|
DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.29-38
<![CDATA[Juvenile delinquency is an act or behavior of adolescents that is contrary to the law, religion, and norms of society, which harms others, public peace and himself. This study aims to examine juridically about juvenile delinquency as a crime, and how appropriate countermeasures can be done. This study uses normative juridical method by using interview techniques in collecting data. The results showed that juvenile delinquency is something that disturbs the security of the community in which they live, because juvenile delinquency is a crime that is an act that violates legal norms, decency and even religious norms. In addition, juvenile delinquency is a deviant act that is contrary to the applicable laws and regulations and can damage the future of adolescents, it is necessary to overcome them. Belimbing Village Government, Pupuan Subdistrict, Tabanan Regency has made a breakthrough in tackling juvenile delinquency crime by making preventive countermeasures with a religious-communal approach.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DENGAN BIJAK DI KALANGAN MASYARAKAT DI DESA SATRA, KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN KLUNGKUNG ]]>
<![CDATA[I.D.G.D. Sugama]]>;
<![CDATA[I.K. Tjukup]]>;
<![CDATA[I.P.R.A. Putra]]>;
<![CDATA[D.G.P. Yustiawan]]>
<![CDATA[ Buletin Udayana Mengabdi Vol 21 No 3 (2022): Buletin Udayana Mengabdi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/BUM.2022.v21.i03.p08
<![CDATA[Today the use of communication technology is very rapid as well as the use of social media which has penetrated remote villages, technological developments that are open to modernity. With the presence of technology that is so fast, many people are not ready for this technological advancement, and many are not ready to use it properly such as the advancement of social media technology. It is necessary to carry out community service, about increasing public understanding in using social media properly and correctly. In this service, it is focused on several issues that have arisen, such as public knowledge of social media, the use of social media developments, public awareness of the negative impacts of using social media, and the way people respond to social media progress. This is deemed necessary in addition to supporting government programs in disseminating Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as well as providing understanding to the public as an effort to prevent crimes that utilize information technology and prevent the use of inappropriate and correct social media. This community service will be carried out by means of counseling and socialization with the target being village administrators, PKK, and the younger generation. Keywords : Improved, Understanding, Social Media]]>
